Connect with us

NASIONAL

Demokrat : Pertemuan SBY dengan Prabowo Diundur

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pertemuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diundur waktunya karena SBY dirawat.

“Pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo diundur karena Pak SBY sedang dirawat di RSPAD sejak 17 Juli 2018,” ujar Syarief Hasan dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Syarief tidak menyebutkan SBY menderita sakit, dia hanya menyatakan SBY kelelahan sehabis mengunjungi Pacitan dan Yogyakarta. Sebelumnya SBY direncanakan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di kediaman SBY kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu.

Prabowo Temui SBY Malam Ini

Pertemuan itu disebut-sebut akan menghasilkan kejutan baru terkait peta koalisi Pilpres 2019.

Belakangan Demokrat menawarkan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Sementara itu untuk Prabowo sendiri pertemuan ini merupakan gerilya politik lanjutan yang dilakukannya beberapa hari terakhir. Prabowo sebelumnya telah bertemu berbagai tokoh, antara lain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua DPP PDIP nonaktif Puan Maharani serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, seperti dikutip Antara. (rpa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Ketua PBNU Apresiasi Inisiatif Kepala Daerah Redakan Gejolak Papua

Published

on

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengapresiasi upaya kepala daerah cepat mengambil inisiatif untuk meredakan gejolak di Papua.

“Kita bersyukur karena pejabat daerah dan tokoh masyarakat cepat bertindak dan mengambil langkah konstruktif dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (20/8/2019).

Tidak lama setelah terjadi peristiwa kerusuhan di Manokwari, sejumlah kepala daerah langsung secara tulus meminta maaf, antara lain Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Wali Kota Malang Sutiaji.

Selain permintaan maaf para kepala daerah, imbauan dari Gubernur Papua agar masyarakat tetap tenang telah mempercepat meredakan gejolak yang timbul akibat insiden antara warga dan Mahasiswa Papua di Surabaya serta Malang tersebut.

Aparat keamanan juga dinilai cukup cepat dalam melokalisir kericuhan sehingga aksi massa tidak sampai menimbulkan kerusakan lebih jauh lagi.

Gus Ipul mengatakan, insiden Papua merupakan bentuk kesalahpahaman antaranak bangsa yang tidak perlu diperpanjang lagi, tapi justru harus segera disudahi sehingga persatuan bangsa tetap terjaga.

“Terus terang saya prihatin ada kesalahpahaman yang membuat situasi tidak kondusif. Kejadian semacam ini harus segera disudahi. Mari bersama tetap menjaga tali persaudaraan antarsesama anak bangsa dan memelihara persatuan,” ucapnya.

Terkait insiden kesalahpahaman antara mahasiswa Papua dan masyarakat di Surabaya dan Malang, Wagub Jatim periode 2009-2019 tersebut juga berharap aparat keamanan segera mengusutnya hingga tuntas.

Gus Ipul juga meminta semua pihak bisa menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada aparat penegak hukum.

“Saya mengajak agar semua pihak menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya pada penegak hukum. Yang salah diproses sehingga tidak terjadi lagi insiden seperti ini,” ujarnya, seprti dikutip Antara. (fqa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Menpan Serukan Pembangunan SDM Berkualitas Melalui Anugerah ASN 2019

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menyelenggarakan Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 dengan tema Talent Management Strategies for Retaining High Potential ASN.

Menteri PANRB Syafruddin dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (20/8/2019) mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring sosok aparatur negara yang layak menjadi panutan karena karya, kinerja, dedikasi dan pengabdian yang luar biasa bagi masyarakat.

“Kita akan lakukan evaluasi kinerja seluruh ASN, dan pada November akan kita berikan penghargaan untuk tiga level yaitu pejabat high level atau pratama, ASN inspiratif dan ASN milenial,” kata Menteri Syafruddin.

Dia menjelaskan pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendukung perkembangan kemajuan bangsa, sehingga saat ini banyak negara di dunia yang tidak lagi mengandalkan sumber daya alam tetapi fokus pada pembangunan sumber daya manusia.

Terkait hal tersebut pemerintah melalui Kementerian PANRB melakukan perekrutan ASN untuk menjaring talenta-talenta terbaik bangsa agar dapat membawa perubahan.

“Kemarin kami telah melakukan perekrutan 182.000 ASN terbaik dari 6 juta pendaftar yang ada. Mereka yang lulus merupakan ASN yang terbaik. Tahun ini kami kembali akan melakukan perekrutan seratus ribu ASN,” ujar Menteri Syafruddin.

Dia menekankan dalam lima tahun mendatang pemerintah akan kembali melakukan perekrutan talenta-talenta terbaik bangsa untuk menjadi ASN.

Harapannya ASN yang merupakan talenta terbaik bangsa dapat memberikan perubahan baik terhadap kinerja pemerintahan maupun masyarakat dan swasta. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintahan mendatang yaitu pada pembangunan sumber daya manusia.

“Tentu saja jika ingin Indonesia menjadi negara maju maka pembangunan sumber daya manusia harus dilaksanakan tidak hanya pada ASN saja. Tetapi juga harus menyentuh seluruh elemen bangsa secara bersama dan berkesinambungan,” jelasnya.

Oleh karena itu, mantan Wakapolri itu juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia berkualitas bagi aparatur negara lainnya seperti TNI/Polri dan juga sektor privat atau swasta. Sebab, kata dia, sebanyak 82 persen sumber daya manusia berada pada sektor swasta.

Dia mengatakan untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mendorong pendidikan vokasi di berbagai sektor.

“Pada Polri dan TNI akan kita dorong pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan. Saat saya Kalemdiklat Polri saya memperbanyak short course. Saat itu saya sudah memiliki feeling suatu saat Indonesia tidak akan lagi hanya bertumpu pada sumber daya alam tetapi juga pada sumber daya manusia,” ujarnya.

Ia mengatakan berbagai strategi tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi di Indonesia.

Menurutnya, perjalanan reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama 11 tahun di Indonesia telah memberikan dampak kemajuan yang sangat luar biasa khususnya dalam bidang pelayanan publik.

“Kita dua tahun berturut-turut menerima penghargaan terbaik inovasi pelayanan publik dari PBB,” ungkapnya.

Tahun ini Kementerian PANRB telah menerima 3.156 inovasi pelayanan publik yang akan diseleksi hingga menjadi Top 45. Diperlukan sumber daya manusia berkualitas unggul agar dapat menyamai kemajuan negara-negara lain di dunia. Demikian, seperti dikutip Antara. (ran)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Pemindahan Ibukota ke Kalimantan Bukan Kontes

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro.

Indonesiaraya.co.id, Balikpapan – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengingatkan bahwa pemilihan kawasan bakal ibu kota negara yang baru bukanlah kontes.

“Apalagi para gubernur di sini sepakat untuk saling mendukung, di mana pun nanti ibu kota itu di Kalimantan,” kata Menteri Brodjonegoro di Balikpapan, Selasa (20/8/2019).

Penegasan Menteri Brodjonegoro untuk menjawab pertanyaan jurnalis yang daerah mana yang paling cocok dan mendapatkan poin paling banyak sesuai kajian Bappenas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir di Kota minyak untuk memberikan arahan dalam acara Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Wilayah Kalimantan.

Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, acara itu juga menghadirkan Gubernur Kalimantan Tengah Sugiyanto Sabran, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, serta Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Para gubernur dan wakil gubernur didampingi oleh para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing.

Tiga provinsi disebut-sebut sebagai tempat perpindahan ibukota negara yang baru, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Selatan.

Kalimantan Tengah, digariskan oleh Gubernur Sugiyanto Sabran, memiliki latar sejarah yang kuat. Di mana diketahui Presiden Soekarno ingin memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya.

Kalimantan Timur menawarkan sekurangnya dua kawasan yang sebelumnya dianggap paling pas seperti Bukit Soeharto di Samboja di Kutai Kartanegara, dan juga Semoi-Sepaku di Penajam Paser Utara. Kawasan-kawasan itu terutama dekat dengan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan.

Namun demikian, sekali lagi ditegaskan Menteri Brodjonegoro para gubernur dan wakil gubernur yang hadir justru saling mendukung di mana pun nantinya ditetapkan lokasi perpindahan ibukota negara itu.

“Sekali lagi ini bukan kontes. Kalaupun ada yang menang, itu, ya, Kalimantan,” tandas Menteri Brodjonegoro.

Perpindahan ibukota negara ke Kalimantan, lanjutnya, adalah keinginan politik (political will) pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan diyakini akan membawa lompatan jauh ke depan pada pembangunan di seluruh Kalimantan.

Perpindahan ibukota negara menjadi satu topik pembahasan dalam RPJMN ini. Topik-topik lainnya, seperti diringkas oleh Menteri Brodjonegoro, adalah langkah-langkah transisi provinsi-provinsi Kalimantan untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada sumber daya alam.

Pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, menjadi bagian dari rencana proyek-proyek besar di Kalimantan. Demikian, seperti dikutip Antara. (nov)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending