Connect with us

OPINI

DEMONSTRASI MAHASISWA DAN PELAJAR STM

Published

on

Sejumlah Mahasiswa saat menggelar aksi demo menolak revisi RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan.

AKHIR akhir ini masyarakat luas masih hangat membicarakan aksi demonstrasi para mahasiswa dan pelajar STM. Ada yang mengapresiasi dan tidak sedikit yang merasa bila Mahasiswa dan pelajar ini dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik untuk tujuan tertentu. Lalu apakah pelajar demo hanya sebuah fenomena diakhir akhir ini? Mari kita buka sejarah, sewaktu Orba mereka juga pernah demo kenaikan SPP. Bahkan Saat ‘98 anak-anak SMA demo ikut mahasiswa,”.

“lalu muncul Pertanyaan dan dugaan dari para elite politik? Siapa yg menggerakkan anak-anak STM/SMA dan SMP demo? Menggerakkan orang segitu banyak? Dari berbagai titik? Dalam waktu singkat? Nah para elit politik lupa bila ini yang disebut spontanitas massa. Karena hanya spontanitas massa yang bisa menggerakkan anak STM dan pelajar lainnya untuk turun ke jalan. Begitu serentak tanpa komando. memang sangat sulit mengumpulkan massa dalam waktu singkat. Hanya suporter sepak bola dan anak STM yang bisa melakukannya.

Ada tuduhan bila ini ditunggangi, jelas ini semacam narasi untuk mengkerdilkan spontanitas anak STM dan pelajar ketika turun ke jalan. Tidak ada elite yang mau berpikir bahwa mereka punya “rasa”, hanya karena usia, lantas nggak pantas berjuang bersama mahasiswa. inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah terutama DPR sang pembuat revisi UU KPK dan revisi KUHP yang memicu awalnya gelombang demo mahasiswa yang akhirnya merambat ke anak anak STM.



Harus dipahami bila gerakan anak anak STM ini muncul begitu saja alias spontan. Gerakan demonstran ini muncul karena DPR dan pemerintah seoalh menutup kanal kanal komunikasi dan dialog. Padahal jauh sebelum adanya demo baik itu mahasiswa ataupun anak anak STM, Sudah muncul reaksi penolakan dan protes terhadap revisi UU KPK dan RUU penghapusan kekerasan seksual ( PKS ) serta revisi KUHP. Dan muncul kritik serta tanggapan atas penolakan ini dari masyarakat luas. Dan tidak ketinggalan dari pihak akademisi dari berbagai universitas. Nah suara akademisi ini adalah suara intelektual kampus dengan kapasitas kampus dan intelektualnya. Akan tetapi sangat disayangkan suara protes keberatan ini tidak didengar oleh DPR. Yang akhirnya mahasiswa (yang dilanjut Anak Anak STM SMU ) merasa terpanggil untuk menyuarakan suaranya. Inilah awal dari sebuah demontrasi yang terjadi tidak hanya di Jkt akan tetapi terjadi di berbagai daerah lainnya. Yang notabene tujuannya adalah menolak revisi UU KPK dan RUU RKUHP.

Demontrasi mahasiswa dan Anak Anak STM yang terjadi dua hari kemarin ini. Tanggal 23- 24 September 2019 adalah cara dimana nalar dan intelektual ditunaikan. Karena ini adalah nalar kebebasan akademik yang memang sudah tumbuh subur dan berkembang didalam kampus. Inilah salah satu cara para mahasiswa sebagai kontroling bagi kebijakan dan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR. Ketika dialog dan suara suara sudah tidak didengar. Maka satu satunya cara adalah demontrasi. Karena hak bersuara ini juga dillundungi oleh undang-undang. Setiap warga negara berhak dan bebas dalam menyuarakan dan berpendapat. Sekiranya kedepan DPR dapat lebih bijaksana dalam membuat undang-undang. Dan jadikan kejadian tragedi demontrasi yang terjadi diberbagai daerah ini sebagai pelajaran bila DPR tidak dapat sewenang wenang dalam membuat peraturan dan perundangan. Ada suara masyarakat yang dapat dilibatkan dalam mengambil suatu keputusan.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bgr Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Negeri Doyan Kisruh, Banjir Pun Berujung Ricuh

Published

on

Sejumlah wilayah di Jakarta kembali digenangi banjir.

ENTAH di belahan bumi bagian mana? Alkisah, ada negeri yang gemar sekali kisruh. Soal rambut guru digunduli kisruh. Gara-gara berenang bisa bikin hamil pun kisruh. Kemarin, ada kongres “partai biru” dibikin kisruh. Karantina WNI di Natuna kisruh. Revitalisasi Monas kisruh. Kawasan TIM mau dipugar kisruh. TVRI yang televisi anteng pun ikut kisruh. Banjir pun berakhir ricuh. Semua kisruh. Jadi bolehlah, disebut “negeri doyan kisruh”. Suatu negeri yang gagal mengelola masalah. Gemar sekali kekacauan, kekisruhan. Lama-lama, BCL yang lagi sendirian pun bisa dibikin kisruh.

Di negeri doyan kisruh. Segala hal bisa dipersoalkan.

Mungkin motto hidupnya “kalau bisa dipersoalkan, mengapa harus didiamkan?”. Bak negeri centang perenang, negeri yang morat-marit. Negeri yang suka kisruh. Kacau alias tidak beres. Apa saja dibikin berantakan. Hoaks dipercaya. Fakta sebenarnya malah disangka buruk. Hingga memberi komentar di media sosial pun jadi kisruh. Kacau-balau. Kisruh, bukan hanya tidak bermanfaat. Bahkan membuang waktu untuk kegiatan yang sia-sia, tidak produktif.



Rakyat di “negeri doyan kisruh” semuanya ingin maju. Ingin makmur dan damai sentosa. Tapi di saat yang sama, perilakunya mengundang kisruh. Sikapnya berantakan. Bila tidak mengisruhkan ya dikisruhkan.

Konon, di negeri doyan kisruh. Kekacauan sudah mendekati hobby. Mungkin sebentar lagi, budaya kisruh pun akan jadi bahaya laten. Akibat gemar membenarkan pikirannya sendiri. Sudah tidak mau tabayun. Terlalu egois. Dan kepintarannya melampaui batas. Di negeri doyan kisruh, aturan hanya dianggap di atas kertas. Etika hanya berlaku di ruang-ruang religius. Alhasil, setiap perbedaan hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara kisruh. Marah-marah, ngotot dan emosi dipublikasikan ke banyak orang, dijual ke ruang publik. Dan saya pun, menonton tayangan kekisruhan. Entah, siapa yang salah?

Entahlah, kapan negeri doyan kisruh itu berhenti dari kisruh?

Maaf ya, bukan anti kisruh. Tapi selalu saja ada alasan untuk bikin kisruh. Kisruh itu boleh, tidak haram. Asal jelas duduk perkaranya. Dan tetap berpijak pada akal sehat dan hati nurani. Lagipula, hidup manusia pun tidak ada yang sempurna. Apalagi negeri yang luas dan melimpah rakyatnya. Jadi, wajar ada kisruh. Namun yang mengerikan, bila kisruh dipertontonkan akibat sentiment atau rasa benci yang berlebihan. Segalanya harus diperdebatkan, dipertengkarkan. Sungguh, peradaban yang mengerikan ada di negeri doyan kisruh.

Padahal di negeri doyan kisruh itu. Orang miskin masih banyak. Pengangguran pun lumayan. Gedung sekolah tidak layak pun banyak. Bangunan mangkrak terkuak. Korupsi sudah jadi tradisi. Anak-anak yang terancam putus sekolah pun melimpah. Bahkan kaum buta huruf pun masih ada. Lalu, untuk apa kisruh? Bila tidak bisa bertindak, tentu lebih baik tidak galak. Agar tidak makin kisruh.

Kisruh, dalam tafsir disebut “Jidal”. Istilah untuk orang-orang yang suka bertengkar. Mereka yang gemar mempertontonkan perselisihan. Agar negerinya kacau-balau, makin berantakan. Segal hal diributkan. Si A bilang membela kebenaran. Si B pun berjuang keras mempertahankan kebatilan. Lalu rakyatnya makin bingung. Siapa yang benar siapa yang salah? Itulah kehidupan di negeri doyan kisruh.

Hanya di negeri doyan kisruh.

Perdebatan, pertengkaran, ketidakcocokan, ketidaksabaran hingga air mata seakan jadi impian. Realitas harus dilawan dengan kecurigaan. Kebenaran pun bertengkar dengan prasangka. Hingga lupa, kekisruhan akan berakhir pada kehancuran dan kebinasaan.

Sungguh, negeri yang damai itu bukan tanpa masalah. Tapi rakyat di negeri itu yang terampil mengelola masalah. Tanpa curiga tanpa prasangka. Bukan negeri doyan kisruh.

Maka untuk tidak kisruh. Mulailah dari diri sendiri. Untuk lebih mencintai toleransi dan harmoni. Karena masih ada jalan untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang lebih apik.

Oleh : Syarifudin Yunus, Pegiat Literasi TBM Lentera Pustaka.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Pentingnya Pendanaan Pensiun dan Pesangon, Mandat RUU Cipta Kerja

Published

on

Pemberi kerja atau pekerja harus berani dan sadar akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Dengan menyisihkan sebagian dana setiap bulannya untuk disetor ke DPLK sebagai tabungan pensiun.

OMNIBUS Law RUU Cipta Lapangan Kerja mengundang polemik. Bak “dua sisi mata uang”. Di satu sisi, pemerintah bertekad menggenjot pertumbuhan ekonomi sambil menarik investasi asing. Namun di sisi lain, aturan dan kompensasi pekerja dibuat semakin “kendor”. Sehingga mengancam kesejahteraan pekerja di Indonesia. Urusan tenaga kerja memang kompleks sekaligus rumit.

Jadi, apa sebenarnya “pekerjaan rumah” ketenagakerjaan di Indonesia?

Terlepas dari soal Omnibus Laa RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang digodok saat ini. Justru “pekerjaan rumah” terbesar sector tenaga kerja adalah iktikad baik atau goodwill pemberi kerja dan pekerja untuk mendanakan uang pensiun atau pesangon. Karena faktanya, hingga kini tidak lebih dari 5% dari 120 jutaan pekerja di Indonesia yang mau mendanakan kebutuhan pensiun atau pesangon pekerjanya. Intinya, besar-kecilnya uang pensiun atau pesangon pekerja sebagaimana diatur dalam Omnibus Law sama juga bohong bila pendanaannya tidak dilakukan. Jadi soal uang pensiun atau pesangon, bukan terletak pada besar kecilnya. Tapi kemauan untuk mendanakan sejak dini.



Dari sejak tahun 1992, sesuai UU 11/1992 tentang Dana Pensiun, pemberi kerja atau pengusaha seakan belum menyadari manfaat program pensiun. Begitupun pekerja, seakan sulit menyisihkan sebagian upahnya untuk masa pensiun. Hingga akhirnya, gagal merencanakan masa pensiun. Atau kurang paham akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Bayangkan, dari sekitar 50 juta pekerja formal dan 70 juta pekerja informal di Indonesia, tidak lebih dari 5% saja yang sudah mempunyai program pensiun. Sebuah penantian program pensiun yang terlalu lama, penuh ketidakpastian.

Maka wajar, hari ini 9 dari 10 pekerja di Indonesia merasa khawatir akan masa pensiunnya. Sebuah cerminan, pekerja yang tidak siap pensiun. Tidak punya bayangan mau seperti apa di masa pensiun. Sementara cepat atau lambat, tiap pekerja pasti akan pensiun.

Adalah ironi. Banyak pekerja ingin sejahtera di masa pensiun. Bahkan begitu giat dan gigih saat bekerja. Pergi pagi pulang malam. Gigih memperjuangkan gaya hidup. Namun sayang, di saat yang sama, mereka kurang gigih dalam mempersiapkan masa pensiun. Tidak punya program pensiun. Hingga akhirnya, tidak punya topangan dana yang cukup untuk masa pensiun.

Maka suka tidak suka, pemberi kerja maupun pekerja perlu menyadari akan pentingnya mendanakan pensiun atau pesangon sejak dini, sejak sekarang. Untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pensiun atau pesangon. Karena jika tidak, maka realitas 7 dari 10 pensiunan di Indonesia bermasalah secara keuangan akan tetap abadi.

Jadi urusan pensiun atau pesangon, bukan soal besar kecilnya. Tapi kemauan untuk mendanakan dari sekarang. Dan salah satunya dapat ditempuh melalui program DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang ada di pasaran. Karena DPLK, memang didedikasikan secara khusus untuk persiapan masa pensiun bagi pekerja atau pendanaan pesangon bagi pemberi kerja atau pengusaha. Ada 3 (tiga) keuntungan mendanakan pensiun atau pesangon melalui DPLK, yaitu: 1) adanya pendanaan yang pasti saat diperlukan,baik untuk pensiun atau pesangon, 2) adanya hasil investasi yang signifikan selama menjadi peserta DPLK, dan 3) adanya insentif perpajakan saat uang pensiun dicairkan. Tentu, semuanya ditujukan untuk kesejahteraan masa pensiun pekerja. Di samping untuk mempertahankan gaya hidup di saat pekerja tidak bekerja lagi.

Oleh karena itu, pemberi kerja atau pekerja harus berani dan sadar akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Dengan menyisihkan sebagian dana setiap bulannya untuk disetor ke DPLK sebagai tabungan pensiun. Karena DPLK adalah solusi keuangan bagi pekerja dalam menghadapi masa pensiun; solusi finansial pemberi kerja dalam pengakhiran masa kerja karyawannya.

Lalu, untuk apa program pensiun?

Tentu, untuk memenuhi kebutuhan biaya dan gaya hidup di masa pensiun, di saat pekerja tidak bekerja lagi. Karena menurut kajian, seorang pensiunan dianggap dapat hidup layak di masa pensiun bila memiliki dana 70%-80% dari gaji terakhir. Itulah yang disebut tingkat penghasilan pensiun (TPP).

Artinya, pekerja ber-gaji terakhir 10 juta maka membutuhkan 7-8 juta per bulan di masa pensiun. Agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup, di samping mempertahankan gaya hidupnya. Sementara program wajib seperti JHT (Jaminan Hari Tua) BP Jamsostek yang iurannya 5,7% per bulan tentu tidak mencukupi. Hanya mampu meng-cover 13% dari TPP. Maka dapat dipastikan, ada kekurangan dana untuk bisa mencapai TPP yang layak bagi pekerja.

Bila ada pekerja yang takut akan masa pensiun, pasti karena mereka tidak punya program pensiun. Bila ada pensiunan yang tidak bahagia di masa pensiun, pasti karena mereka tidak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan bila ada pekerja menyesal di masa pensiun, pasti karena mereka tidak mau menyisihkan sebagian gajinya untuk masa pensiun.

Jadi, soal pensiun dan pesangon pekerja bukan terletak pada besar kecilnya. Tapi pada kemauan untuk mendanakan uang pensiun atau pesangon pekerja. Sebab bila waktunya tiba, jangan sampai tidak ada dana untuk membayarkan uang pensiun atau pesangon pekerja.

Pensiun atau pesangon, intinya bukan “gimana nati” tapi “nanti gimana”.

Oleh : Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Usulan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Memerhatikan Hak Konsumen, dan Keberlangsungan Usaha

Published

on

YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay).

INDONESIA adalah karakter negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga angkutan berbasis perairan, sungai penyeberangan dan lautan menjadi sangat vital. Oleh karena itu mobilitas warga yang berbasis angkutan penyeberangan, seperti angkutan ferry, mempunyai nilai yang amat strategis, bahkan mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah sebagai regulator bertanggungjawab untuk menjadikan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tarifnya terjangkau, dan menjunjung tinggi aspek keselamatan. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga keberlangsung usaha dari operator penyeberangan yang ada.

Relevan dengan hal ini, terbetik wacana dari operator yang terhabung dalam GAPASDAP, yang ingin melakukan stop operasi. Ancaman ini dilakukan dikarenakan Menhub dan Menko Maritim menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan GAPASDAP. Terkait hal ini YLKI mempunyai beberapa catatan, yakni:

1. YLKI tidak mengendors rencana stop operasi alias pemogokan, yang akan dilakukan angkutan ferry, sebab akan mengacaukan pelayanan publik dan bahkan stabilitas ekonomi lokal, bahkan nasional;



2. Terkait usulan kenaikan tarif, jika dilihat dari sisi momen, operator penyeberangan sudah pantas mengajukan usulan kenaikan tarif, sebab kenaikan tarif terakhir dilakukan pada 3 tahun yang silam. Soal besaran dan formulasinya, YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay). Yang terpenting kenaikan tarif masih mempertimbangkan sisi daya beli konsumen sebagai penumpang ferry. Hal ini penting karena penumpang ferry banyak dari kelas menengah bawah, khususnya di rute perintis. Selain itu, kenaikan tarif harus berbanding lurus dg pelayanan. Jadi pengusaha angkutan ferry harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya;

3. Jika Kemenhub dan Kemenko Maritim tidak mau menaikkan tarif angkutan penyeberangan, maka pemerintah sebagai regulator harus memberikan insentif dan PSO (Public Service Obligation) kepada operator. Jangan menolak kenaikan tarif tapi tidak mau memberikan insentif/PSO…itu namanya mau menangnya sendiri. Artinya pemerintah harus fair, demi menjaga keberlangsungan usaha angkutan ferry dan aksesibilitas pada konsumennya. Jika mereka sampai stop operasi maka akan merugikan semua pihak dan pemerintah harus bertanggungjawab.

4. Skema kebijakan tarif penyeberangan, selain harus memperhatikan aspek ability to pay konsumen; juga harus menjamin keberlangsungan usaha angkutan penyeberangan. Rontoknya pelaku usaha angkutan penyeberangan menunjukkan adanya perubahan kebijakan pentarifan di bidang penyeberangan.

Demikian. Terima kasih.

Wassalam.

Oleh : Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending