Connect with us

MEDIA

Dewan Pers Sebut Media Abnormal pada Pemilu 2019

Published

on

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyebut sejumlah wartawan dan media sempat tidak normal pada masa Pemilu 2019.

“Kalau dalam situasi normal media itu netral dan independen, media menulis dengan proprosional berdasarkan kode etik jurnalistik. Kemarin itu kan abnormal,” ujar Agus Sudibyo usai diskusi bersama insan media di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Menurutnya, pada masa kampanye hingga putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu khususnya pilpres, banyak media dan wartawan yang cenderung berpihak bahkan turut menyebarkan hoaks dan informasi yang spekulatif tanpa verifikasi dan konfirmasi.



“Banyak media berpihak baik pada pihak sana maupun pihak sini. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ditoleransi, tapi sudah terjadi,” kata Agus.

Oleh karena itu, lanjut dia, pasca-pemilu dan keadaan yang mulai aman media harus kembali pada fungsi sebenarnya yakni menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

“Sekarang pemilu sudah selesai, dua kubu sudah melakukan rekonsiliasi, di situlah media harus kembali pada khitahnya sebagai kekuatan keempat demokrasi,” lanjutnya.

Agus juga mengharapkan media tidak berfokus mengkritik pemerintah namun juga penguasa lainnya di DPR hingga partai politik.

“Media harus menjalankan fungsi kritik pada kekuasaan, tapi kekuasaannya diperluas bukan hanya pemerintah tapi juga pada DPR dan partai politik yang semuanya simbol kekuasaan,” katanya, seperti dikutip Antara. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

MEDIA

Dewan Pers : Pers Jangan “Menempel” Calon Kepala Daerah

Published

on

Ketua Dewan Pers, M. Nuh.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Pers mengingatkan agar pers selalu menjaga independensi dan tidak berpihak ke salah satu calon kepala daerah dalam gelaran Pilkada serentak 2020 mendatang.

“Media harus tetap independen, kalau sudah ‘nempel’ bukan media lagi namanya tetapi menjadi alat propaganda,” kata Ketua Dewan Pers M Nuh di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Kalau media sudah berpihak pada salah satu calon, hal tersebut kata dia akan memicu kekacauan di masyarakat karena informasi yang beredar sudah tidak lagi sehat.



Kemudian, jika produk pers diibaratkan sebagai oksigen maka menurut M Nuh individu akan tetap sehat kalau mengonsumsi oksigen yang sehat pula.

“Kalau terkontaminasi maka akan menyakitkan. Kita sebagai produsen harus selalu menciptakan informasi yang sahih dan sehat,” katanya.

Pers kata dia harus terus menempatkan diri sebagai penjernih informasi bagi masyarakat, apalagi pada gelaran pesta demokrasi.

Ketika pesta demokrasi, informasi yang tersiar ke publik begitu banyak dan belum tentu benar, sebab pada era digital setiap orang bisa menyebarkan apa pun melalui media sosial.

“Dan posisi media kita harapkan juga menjadi pendingin bukan jadi pemanas di Pilkada, supaya tidak terjadi pertengkaran,” ujarnya, seperti dikutip Antara. (boy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Wapres Minta KPI Jaga Obyektivitas dalam Mengawasi Media Penyiaran

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Penyiaran Indonesia menjaga obyektivitas dalam melakukan tugasnya mengawasi media penyiaran, baik stasiun televisi atau radio, di Indonesia.

“Memang tidak mudah menjaga itu karena tidak ada aturan yang bisa mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Norma dan etik itu sangat subyektif, jadi apa yang melanggar atau tidak itu pasti debatable,” kata Wapres JK saat membuka Rapat Pimpinan KPI Tahun 2019 di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Menekankan obyektivitas dalam pengawasan terhadap media penyiaran, lanjut JK, menjadi solusi penting di tengah tren industrialisasi media. Media massa saat ini menjadi industri yang harus memenuhi tuntutan publik supaya tetap bertahan di tengah menjamurnya media alternatif.



“Kalau dulu media membawa pesan dari pemerintah, dari masyarakat dan ada ideologi yang masuk; sekarang yang masuk ke media itu adalah industri. Industri itu soal untung atau rugi,” kata JK.

Oleh karena itu, selain kontrol dari masing-masing media televisi dan radio, KPI juga perlu menerapkan obyektivitas dalam mengawasi media penyiaran. KPI juga harus menjunjung independensi dalam pengawasannya, sehingga tidak memiliki kepentingan dengan pemilik modal.

“Jadi, anda (KPI) bekerja tidak bisa hanya berdasarkan undang-undang karena nanti anda hanya bicara soal melanggar norma. Jadi memang harus dipertaruhkan itu obyektivitas dan juga independensi dari pemilik modal,” ujar Wapres.

Rapim KPI Tahun 2019 dibuka Wapres JK di Istana Wapres, Rabu, dengan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan pimpinan KPI Pusat dan perwakilan KPI daerah.

Agenda Rapim KPI antara lain membahas revisi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS), penyusunan panduan online single submission (OSS) dan implementasi sistem stasiun berjaringan (SSJ) melalui siaran konten lokal. Demikian, seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Dewan Pers Minta di Libatkan dalam Pembahasan RKUHP

Published

on

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Pers meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terkait dengan pengaturan pers setelah DPR dan pemerintah menunda pengesahan RUU itu.

“Terkait pers, Dewan Pers dan konstituen akan mengawal dan berharap terlibat dalam prosesnya,” ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Secara prinsip Agung mengatakan bahwa Dewan Pers mengapresiasi dan berterima kasih atas penundaan pengesahan RUU KUHP.



Namun, selanjutnya RUU KUHP harus memenuhi rasa keadilan dalam demokrasi, sementara sejumlah pasal dalam RUU KUHP justru membatasi kebebasan pers.

Secara terpisah, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan pun mendesak DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi komunitas pers agar pasal-pasal dalam RUU KUHP sejalan dengan semangat reformasi.

“Kami mendesak DPR mencabut pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers, setidaknya ada 10 pasal itu atau mengkaji ulang,” kata Manan.

Pasal tersebut adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, dan Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Selanjutnya, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending