Connect with us

SEKTOR RIIL

Di Negara Mana pun Tak Ada Maskapai Asing Layani Penerbangan Domestik

Published

on

Undang-undang melarang maskapai asing melayani rute penerbangan domestik. Di negara manapun tidak ada maskapai asing yang melayani penerbangan domestik.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pengamat penerbangan Alvin Lie menyatakan, undang-undang melarang maskapai asing melayani rute penerbangan domestik. Di negara manapun tidak ada maskapai asing yang melayani penerbangan domestik.

Alvin menyampaikan hal itu menanggapi wacana memasukkan maskapai asing yang digulirkan oleh
Presiden Joko Widodo. Menurut dia , wacana ini bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan penerbangan domestik, terutama terkait mahalnya harga tiket pesawat enam bulan terakhir ini.

“Kalau pemerintah tidak puas atau kecewa terhadap kondisi transportasi udara saat ini, seharusnya langkah yang diambil adalah introspeksi dan berbenah, bukan mengundang pihak luar untuk masuk,” kata Alvin saat dihubungi, Senin (10/6/2019).



Kenaikan tiket pesawat tahun ini, kata dia, tak terlepas dari tingginya biaya operasional maskapai. Kondisi ini bahkan sudah terjadi sejak 2014 lalu. Selain itu, nilai tukar rupiah juga melorot terus terhadap dolar AS.

Selain itu, sambung dia, kebijakan transportasi udara selama ini tidak memperhatikan Tarif Batas Atas (TBA). Sebelum penyesuaian TBA baru-baru ini, tarif terakhir kali disesuaikan pada 2014 lalu. Sama halnya dengan Tarif Batas Bawah (TBB) yang ditinjau terakhir kali pada 2016 lalu.

Dirinya juga mengatakan, wacana mengundang pemain asing dalam industri penerbangan juga tak sesuai dengan undang-undang tentang penerbangan dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 soal bidang usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal.

Selanjutnya, sesuai azas cabotage dan UU Nomor 1 Tahun 2009, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis angkutan udara, maksimum kepemilikan 49 persen.

“Jadi, tidak ada satu negara pun di dunia yang mengizinkan maskapai milik asing untuk melayani rute domestik negaranya,” kata dia. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Kementan Raih Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi

Published

on

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Auditorium Gedung F Kementan Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Pertanian berhasil meraih kembali penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara-Reformasi Birokrasi.

Wilayah Bebas Korupsi tersebut yakni berada di empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Jawa Tengah, Balai Embrio Transfer Cipelang Bogor, Balai Inseminasi Buatan Bandung Jawa Barat, Balai Penelitian Tanaman Keras Malang dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.

“Saya apresiasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan seluruh jajarannya. Mereka sudah mengawal dan melakukan fungsi pengawasan dengan baik untuk mendorong wilayah bebas korupsi artinya ada proses, ada sistem yang dibangun dan juga ada ‘reward’ yang diberikan, bukan hanya ‘punishment’,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Auditorium Gedung F Kementan Jakarta, Jumat (13/12/2019).



Mentan Syahrul mengatakan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementan telah berjalan selama satu dasawarsa melalui pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan mengatakan bahwa Menteri Pertanian juga ditetapkan sebagai Pelopor Perubahan Tahun 2019, yang telah berkomitmen untuk melakukan perubahan pada pelayanan publik dan penataan birokrasi sebagai representasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Saat ini, tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian telah pada Level III atau Terdifinisi.

Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP, Internal Audit Capability Model (IACM) Kementan telah mencapai Level III (Terintegrasi/Integrated), dan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian audit BPK RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dari Tahun 2016, 2017 dan 2018.

“Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai kementerian terbaik dalam pencegahan dan pengelolaan gratifikasi selama 2 tahun berturut-turut oleh KPK-RI, yaitu pada tahun 2017 dan 2018,” kata Justan. seperti dikutip Antara. (mdg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kementerian : Kepmen Penataan Anak Usaha BUMN Tidak Terkait Garuda

Published

on

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian BUMN menegaskan penerbitan Keputusan Menteri BUMN mengenai penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN tidak terkait dengan kasus PT Garuda Indonesia.

“Aturan itu dibuat bukan karena kasus Garuda kemarin, namun sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, sebulan setelah Bapak Menteri BUMN Erick Thohir melihat banyak anak  perusahaan BUMN yang merugi dan core bisnisnya sangat berbeda dari induknya,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Arya mencontohkan misalnya ada perusahaan BUMN air minum yang memiliki 22 anak perusahaan.



Selain itu, lanjutnya, kepmen penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN tersebut juga bertujuan agar pembentukan anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN terlebih dahulu.

“Itu dalam arti kalau mau buat anak atau perusahaan patungan BUMN bisa, tapi harus meminta persetujuan kepada Menteri BUMN,” kata Arya.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan keputusan menteri mengenai penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN dengan  memperketat pendirian untuk keduanya.

Keputusan Menteri BUMN No SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN menyatakan bahwa penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN dilakukan dengan menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan di Iingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut.

Keputusan itu juga menyatakan Kementerian BUMN melakukan review terhadap going concern anak perusahaan/perusahaan patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan direksi BUMN.

Moratorium dan review yang dimaksud berlaku juga terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan dan turunannya. Demikian, seperti dikutip Antara. (aji)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

PPATK Targetkan Peraturan Fintech Wajib Lapor Bakal Felesai 2020

Published

on

Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin.
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menargetkan revisi peraturan terkait teknologi finansial (fintech) wajib lapor akan selesai tahun 2020 untuk memitigasi risiko penyalahgunaan teknologi itu dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Dia (fintech) punya kewajiban sebagai pihak pelapor sama dengan penyedia jasa keuangan lainnya,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Menurut dia, fintech yang berpotensi disalahgunakan itu yakni layanan pinjam meminjam dalam jaringan dan layanan urun dana melalui penawaran saham (equity crowd funding).



Selain berkewajiban melaporkan keuangan kepada PPATK, fintech tersebut juga diminta menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Saat ini, aturan fintech wajib lapor kepada PPATK masih belum termasuk dalam regulasi sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Sebelumnya, PPATK melakukan pembahasan initial draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tersebut.

PPATK melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi penyelenggara fintech.

Pihaknya, lanjut dia, juga mengajukan permohonan izin prakarsa atas penyusunan rancangan peraturan pemerintah kepada Sekretariat Negara.

“Apa yang dikenakan terhadap pihak pelapor lainnya seperti perbankan, maka Fintech dan pihak penyelenggara kripto berkewajiban patuh menyampaikan laporan,” katanya.

OJK mencatat sampai 30 September 2019 total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 127 perusahaan.

Sedangkan aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dalam peraturan itu, aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Demikian, seperti dikutip Antara. (dks)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending