Connect with us

JAKARTA

Dikabarkan akan Ada Aksi Lagi, Ini Tanggapan Gubernur Anies Baswedan

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertugas mengimbau warga menghindari kerusuhan. Ia percaya warga Jakarta tidak terpengaruh pada rencana aksi 29 dan 31 Mei.

“Pada prinsipnya kita semua harus mencegah. Sama-sama menghindari segala potensi ketidaktertiban, itu harapan kita semua,” kata Anies, saat ditemui usai kegiatan Pemusnahan Ribuan Botol Miras di Monumen Nasional, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Beredar kabar akan terdapat aksi massa pada 29 dan 31 Mei mendatang, untuk berdoa bersama atas kematian 8 korban meninggal akibat kerusuhan 21-22 Mei lalu. Pesan tersebut mengajak masyarakat melakukan aksi di depan gedung Bawaslu.

Mengetahui kabar seperti itu, Anies menanggapinya dengan santai. Ia kembali menegaskan peristiwa kerusuhan yang sempat terjadi hanya berdampak di beberapa kawasan. Terutama menjadi tempat berkumpulnya massa saja. Sementara wilayah Jakarta lainnya, menurutnya aman terkendali.

“Berangsur kawasan Thamrin sudah lebih tertib dan rapi. Kita berharap kawasan yang kemarin sempat mengalami ketidakstabilan sebentar lagi akan stabil. Beroperasi seperti biasa. Kalo wilayah Jakarta lainnya aman, tertib dan damai,” ujarnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BREAKING NEWS

Pengacara Prabowo-Sandi : DPT Tidak Logis Bisa Jadi Dasar untuk Membatalkan Pemilu

Published

on

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota tim hukum Prabowo-Sandi dalam sengekta perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana, yakin permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau vote registration yang tidak beres bisa jadi dasar pembatalan pemilu.

Denny menyebut, timnya mendapatkan data bahwa ada 27 juta pemilih bermasalah dalam pemilu 2019 lalu.

“Itu registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters itu tidak bagus ada bermasalah maka itu dasar mengulang pemilu. Jadi kita minta, ini enggak benar,” kata Denny dalam diskusi bertajuk ‘Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Denny mengungkapkan, salah satu saksi ahli dalam sidang MK beberapa waktu lalu, Jaswar Koto, menemukan adanya 27 juta DPT yang bermasalah. Data tersebut dikumpulkan dan dicek ulang, lalu dikirimkan ke MK sebanyak 2 truk.

“Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK dibawah umur itu jumlahnya 27 juta. Dan kita bisa simulasi kan anda bisa comot di wilayah mana sepanjang 27 juta itu, ada umurnya baru 1 tahun masa ada di DPT mau milih. Ada juga yang baru lahir tahun 2027. Yang begini-begini jumlahnya 27 juta,” ungkapnya.

Selain itu menurut Denny, KPU tak bisa membantah hal itu dslam persidangan di MK. Sebab, jumlah dari DPT pun berubah-ubah. Teranyar, ada perubahan DPT pada 21 Mei lalu. Ia menyebut hal itu telat, sebab pemilu telah selesai dilaksanakan.

“KPU gk bisa bantah itu. Karena emang DPTnya berubah-ubah. Dan paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT. Kita bayangkan, kita 17 April Pilpres ada DPT, and sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya udah lewat bung,” paparnya.

Denny pun menjabarkan sejumlah pemilu ulang dibeberapa titik akibat permasalahan dari DPT. Seperti pemilu di Sampang, Maluku, dan banyak lokasi lainnya.

Ia berharap temuan-temuan ini bisa jadi salah satu pertimbangan dari MK. Sehingga tak hanya mengikuti dalil 01 yang merujuk pada UU pemilu nomor 7 tahun 2017 yang menyebut sengketa di MK adalah sengketa selisih suara.

“Itu ada di MK (bukti). Sekarang MKnya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah konstitusi atau menjadi Mahkamah Kalkulator,” kata Denny. (ver)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

BPN : KPU Tidak Bisa Menjawab DPT Siluman saat Sidang di MK

Published

on

Diskusi bertajuk "Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu masih menjadi sorotan tajam bagi pihak Prabowo-Sandi. Banyak hal yang disoroti, salah satunya soal C7 (daftar hadir) yang tidak mampu dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Persidangan.

Juru Bicara Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, dari fakta tersebut, KPU jelas tidak mampu menjawab soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman.

“Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil menghasilkan bala bukti C7. Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman,” kata Andre Rosiade dalam diskusi bertajuk ‘Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.

Andre menjelaskan, menghadirkan C7 saat sidang di MK dianggap penting, karena dari sana bisa dicocokkan apakah DPT siluman itu benar-benar digunakan.

“Sehingga kita bisa mencocokkan apa betul DPT siluman ini dipergunakan. tapi KPU sampai sidang berakhir tidak mau menyerahkan C7 itu sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Andre optimistis, MK akan mengabulkan gugatan tim kuasa hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomornurut 02. Minimal, kata dia, MK akan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Kami sangat optimis bahwa Insya Allah tanggal 27 nanti paling sial mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjad presiden 2019-2024,” kata Andre.

Selain Andre, dalam diskusi tersebut juga dihadiri anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Yakni Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah yang juga menjadi pembicara. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Dipersulit, Ribuan Purnawirawan TNI Tetap Gelar Pertemuan di Masjid At Tin

Published

on

Panitia kali ini mengundang 3.000 orang purnawirawan TNI-Polri (ABRI) mulai dari jenderal sampai tamtama. Tercatat yang hadir mencapai 7.000 orang dari berbagai provinsi.

Indonesiaraya.com, Jakarta – Sempat dihambat dan dipersulit akhirnya ribuan purnawirawan TNI dan Polri tetap menggelar halal bi halal di masjid At Tin, kawasan TMII Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.

Tempat dan pelaksanaan acara berpindah dan berganti-ganti berkali-kali.

Semula akan dilaksanakan dilaksanakan Sabtu (16 Juni 2019) di Sentul Convention Center, Bogor.

Pengelola gedung sudah menyetujui dan memberi izin acara. Undangan juga telah disebar. Namun hanya sehari sebelum pelaksanaan panitia mendapat pemberitahuan gedung tidak bisa digunakan.

Panitia mencoba menemui manajer SCC namun ternyata sang manajer sudah mengundurkan diri.

Panitia akhirnya mencari alternatif gedung. Mereka mencoba menghubungi pengelola gedung pertemuan di SCBD, namun juga dipersulit.

Akhirnya panitia mencoba menghubungi pengelola sebuah gedung di kawasan TMII. Mereka diberitahu bahwa tanggal 24 Juni jadwalnya kosong.

Namun lagi-lagi mereka harus kecewa. Ketika akan dibooking, panitia diberitahu pada tanggal tersebut sudah ada yang menyewa.

“Kami merasa dipersulit. Tapi kami paham situasinya,” ujar seorang jenderal yang menjadi panitia.

Karena kesulitan mendapat gedung, mereka mencoba menghubungi pengelola masjid At Tin, syukurlah langsung diizinkan.

Tempat ini sesungguhnya tidak ideal. Sebab tidak semua yang hadir beragama Islam.

“Tapi apa boleh buat. The show must go on. Ketika kami memasang tenda, tampak helikopter mondar-mandir di udara, ” tambahnya.

Panitia kali ini mengundang 3.000 orang purnawirawan TNI-Polri (ABRI) mulai dari jenderal sampai tamtama. Tercatat yang hadir mencapai 7.000 orang dari berbagai provinsi.

Jumlah jenderal yang hadir mencapai 5.00 orang. Diantaranya 4 orang purnawirawan jenderal bintang 4 : mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan KSAD Jend (Purn) Agustadi Sasongko, mantan KSAU Marsekal (Purn) Imam Sufaat dan Laksmana (Purn) Tedjo Edi Purjiatno.

Sementara bintang tiga antara lain mantan Mensesneg Letjen (Purn) Sudi Silalahi, mantan Wamenhan Letjen ( Purn), mantan Sesjen Wantanas Letjen TNI ( Purn) Romulo Simbolon, mantan Wamenhan Letjen TNI ( Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Danjen Kopassus Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo dll.

Ulama kondang KH Abdullah Gymnastiar yang juga putra seorang perwira purnawirawan TNI hadir memberi tausyiah. (dam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending