Connect with us

JAKARTA

Dinas Perhubungan DKI Jakarta soal Tarif Parkir

Published

on

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Sigit Wijatmoko.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dinas Perhubungan DKI Jakarta merencanakan menaikkan tarif layanan parkir per Januari 2019.

“Tahun 2019 diawali dengan perubahan tarif jasa layanan parkir di IRTI Monas,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI, Sigit Wijatmoko, di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Ia menjelaskan, mereka sebagai bagian dari manajemen pengendalian lalu lintas mengingat ada Moda Raya Terpadu (MRT), Bus Rapid Transit (BRT), dan Light Rail Transit (LRT) agar mendorong publik dari penggunaan transportasi pribadi ke umum.

Melalui dia, dengan integrasi moda transportasi di Jakarta, semua manajemen integrasi dievaluasi, termasuk pengendalian tarif parkir.

Alasan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memilih IRTI Monas sebagai area yang diterapkan pertama kali kenaikan tarif parkir karena pegawai pemerintah Provinsi DKI pada umumnya memarkirkan kendaraannya disana.

Pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta berlangganan fasilitas parkir seharga Rp 68.000 per bulan, dimana satu hari mereka hanya perlu membayar Rp 2.000 dan sangat murah.

“Kami optimis ini menjadi suatu kebijakan yang membaikkan dan bermanfaat untuk semua. Kita ingin pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi contoh yang baik untuk semua,” tambahnya.

Manajemen tarif pelayanan jasa parkir diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 103/2007 tentang pola transportasi makro yang berarti parkir menjadi suatu strategi dari manajemen pengendalian lalu-lintas. Demikian, seperti dikutip Antara. (tqa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAKARTA

Masjid Istiqlal Direnovasi, Kementerian PUPR Siapkan Rp465 Miliar

Published

on

Masjid Istiqlal adalah masjid nasional negara Republik Indonesia.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp465 miliar untuk merenovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, yang ditandai dengan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Renovasi Masjid Istiqlal antara Kementerian PUPR dan Waskita.

“Saat Presiden Joko Widodo mengantar Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal tahun lalu, beliau kaget, ternyata Masjid Istiqlal sangat perlu direnovasi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menteri Basuki bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyaksikan penandatanganan yang digelar di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, tersebut.

Adapun biaya untuk merenovasi masjid yang didesain oleh arsitek Frederich Silaban ini seluruhnya menggunakan anggaran Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2019-2020.

Menurut Basuki, renovasi Masjid Istiqlal dibutuhkan, mengingat usia masjid yang mencapai 41 tahun dan belum pernah direnovasi.

“Pengerjaannya memakan waktu 10 bulan sejak saat ini dan mudah-mudahan dapat selesai pada Maret 2020. Presiden ingin Masjid Istiqlal menjadi masjid kebanggaan negara,” ungkap Basuki.

Sementara itu, Menteri Lukman menyampaikan bahwa renovasi masjid yang dilakukan tidak akan mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, meskipun beberapa bagian masjid tidak dapat digunakan selama renovasi.

“Prinsipnya, fungsi masjid sebagai tempat shalat itu tetap terjaga dengan baik,” ujar Lukman.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis Sumadilaga menyampaikan renovasi dengan ketua tim arsitek Muniji ini, akan dilakukan untuk beberapa bagian, di antaranya renovasi interior masjid dan penambahan kapasitas gedung parkir dari 800 kendaraan menjadi hingga 2.000 kendaraan.

Kami akan buat basement dua lantai ke bawah untuk menambah kapasitas parkir kendaraan. Ada juga pergantian lampu, tata cahaya, karpet, pihak konstruksi akan bekerja sama dengan pengelola masjid,” ujar Danis.

Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid (BPPMI) Asep Saepudin menyampaikan, ada tiga filosofi yang mendasari renovasi masjid berkapasitas 200.000 jamaah ini.

“Pertama adalah Hablumminallah, di mana renovasi dilakukan di gedung utama sebagai tempat ibadah. Kedua, Hablumminannas, dengan plasa dan tempat rekreasi jamaah bisa lebih aman lagi. Terakhir Hablumminalalamin yaitu lingkungan. Semua perizinan yang menyangkut cagar budaya sudah aman,” papar Asep.

Asep meyakinkan kepada jamaah Masjid Istiqlal, bahwa ciri khas Masjid Nasional Republik Indonesia ini tidak akan berubah.

“Saya yakinkan kepada pencinta Masjid Istiqlal bahwa khas dari F Silaban tidak akan berubah,” tukasnya. Seperti dikutip Antara . (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

BPN Ungkap Bagaimana Kecurangan Pemilu Terjadi Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Published

on

Diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Said Didu menilai gelaran Pilpres 2019 dinodai dengan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kecurangan terstruktur, Kata Said, terjadi karena dilakukan oleh lembaga yang miliki struktur dari pusat hingga daerah. Masif lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu mempengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu.

“Fakta ini susah dibantah. Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur, dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organsisasi-organisasi yang terstruktur. Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas,” kata Said Didu dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.

Said Didu menjelaskan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap yang tidak terselesaikan. Said juga menyebut BUMN dikerahkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.

“Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum Pilpres. Bantuan Dana Desa dipercepat. Ini sesitematis sekali penggunaan APBN,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.

Untuk itu, Said Didu meminta agar segala kecurangan ini segera dihentikan. Sebab kecurangan mengancam kedaulatan Indonesia.

“Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam,” ucap Said Didu. (dam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Dahnil : Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Ancaman bagi Demokrasi

Published

on

Diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik keberadaan tim asistensi hukum bentukan Menkopolhukam Wiranto. Pembentukan tim ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Hal itu diungkapkan Dahnil dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.

“Bagi kami di BPN dan apalagi sekarang ada tim asistensi pemanatu ucapan para tokoh, bagi kami ini melengkapi sisi-sisi kecurangan pemilu. Selain kecurangan, ini adalah bentuk dari ancaman serius bagi demorkasi Indonesia,” kata Dahnil.

Tim asistensi hukum bentukan Wiranto mulai efektif bekerja sejak Kamis, pekan lalu. Tim ini bertugas memberikan masukan dan menilai ucapan sejumlah tokoh serta aksi-aksi yang meresahkan paska pemilu.

Menurut Dahnil, tugas tim asistensi hukum secara nyata melanggar hak berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Terlebih, lanjut Dahnil, saat ini banyak tokoh nasional tengah gencar mengungkap berbagai bukti kecurangan pilpres 2019.

“Lembaga yang di-SK-kan Kemenkopolhukam itu lembaga yang inkonstitusional. Itu lembaga yang melakukan makar pada konstitusi dasar kita karena melanggar hak dasar warga negara, hak berserikat, hak berpendapat,” kata Dahnil. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending