Connect with us

HUKUM

Dinsos Palangka Raya Dampingi Warga Terduga Terorisme

Published

on

Pendampingan tersebut sebagai upaya mengembalikan mereka keberfungsian sosialnya, artinya memberikan pemahaman kembali untuk hidup bersosial dan bermasyarakat.

Indonesiaraya.co.id, Palangka Raya – Dinas Sosial Kota Palangka Raya bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendampingan terhadap sejumlah warga yang berasal dari luar daerah karena terlibat kasus terorisme di Provinsi Kalteng.

“Saat ini Lembaga Dukungan Psikososial (LDP) yang terdiri dari Dinsos kota dan provinsi serta sejumlah pihak terkait lainnya tengah melakukan pendampingan terhadap warga yang tersangkut kasus tindak terorisme,” kata anggota tim Lembaga Dukungan Psikososial dari Dinsos Kota Palangka Raya Eka Raya, Selasa (11/6/2019).

Dia menerangkan saat ini pihaknya tengah melakukan pendampingan terhadap empat perempuan, lima anak-anak dan empat pria dewasa yang diamankan pihak kepolisian di wilayah Palangka Raya.

“Informasi dari bapak Kapolda, nantinya kami juga akan kembali memberikan pendampingan terhadap sejumlah warga terkait kasus yang sama. Hanya saja mereka diamankan di Kabupaten Gunung Mas. Informasinya, nanti kami total akan memberikan pendampingan terhadap sebanyak 20 orang,” kata Eka.

Dia mengatakan, pendampingan tersebut sebagai upaya mengembalikan mereka keberfungsian sosialnya. Artinya memberikan pemahaman kembali untuk hidup bersosial dan bermasyarakat.

“Misalnya mereka sulit bersosialisasi, bergaul atau tertutup dan terkesan eksklusif, itu yang kita kembalikan. Diantara upaya itu seperti memberikan dukungan sosial seperti berupa konseling psikososial, curhat dan pengembalian kepercayaan diri serta menyiapkan permainan untuk anak-anak,” katanya.

Hal tersebut juga untuk menghilangkan rasa trauma yang ada akibat secara tiba-tiba dibawa ke tempat asing dalam kondisi tertentu pula.

“Kami dikasih waktu 14 hari. Salah satu indikator keberhasilannya seperti yang bersangkutan mau mampu mengoreksi diri sendiri dan menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak benar,” katanya.

Pernyataan itu diungkapkan Eka usai acara konferensi pers terkait pengungkapan tindak terorisme yang dilakukan di Mapolda Kalteng Kota Palangka Raya.

Saat ini Polda Kalteng berhasil mengamankan 33 orang di dua lokasi berbeda yakni di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas terkait tindak terorisme.

“Untuk yang ditetapkan sebagai tersangka ada dua orang yakni berinisial A dan T,” kata Kapolda Kalteng Irjen Pol Anang Revandoko saat menggelar jumpa pers.

Dia menjelaskan, 33 orang yang terkait tindak terorisme masih dilakukan pemilahan oleh Satuan Wilayah (Satwil) Densus 88 Polda Kalimantan Tengah karena dari sebanyak itu ada termasuk anak-anak serta istri yang terpapar radikalisme yang diajarkan oleh dua orang jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang pernah melakukan latihan di Aceh.

Tujuan kedua kedua terduga terorisme yang kini sudah mendekam di rumah tahanan Polda Kalteng, setelah mengasingkan diri serta mencari tambahan logistik atau yang di sebut mereka uzla, serta berlatih dengan ajaran yang dianjurkan kelompoknya itu di Kota Palangka Raya akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi di suatu tempat.

“Motifnya masih dilakukan pendalaman, sedangkan dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak teroris masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Densus 88,” katanya, seperti dikutip Antara. (ren)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Polri Tanggapi Temuan Amnesty Internasional Terkait Kekerasan Brimob

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen, Dedi Prasetyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia memberi tanggapan temuan Amnesty Internasional Indonesia terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh oknum personel Brigade Mobile (Brimob).

Amnesty International menduga personel Brimob melakukan penangkapan dan penyiksaan demonstran, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kericuhan, salah satunya Kampung Bali, Jakarta Pusat pada 21-23 Mei 2019.

“‘Monggo’ (silakan) temuan tersebut diserahkan ke tim investigasi gabungan untuk didalami oleh tim,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sebelumnya, Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan setelah video belasan personel Brimob melakukan penyiksaan di Kampung Bali pada 23 Mei 2019 viral, pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan investigasi.

Amnesty mengindetifikasi ada lima, atau sedikitnya empat korban kekerasan di Kampung Bali pada saat bersamaan pukul 05.30 WIB ketika personel Brimob yang memaksa petugas parkir untuk membuka pintu masuk dan menuju lahan parkir.

Menurut Papang, para saksi menuturkan terdapat banyak orang melakukan pelemparan batu dari dalam dalam lahan parkir itu.

Namun, para personel tidak hanya melakukan penyiksaan terhadap pelaku pelempar batu, melainkan warga sekitar yang sedang keluar rumah. Para korban disebutnya mengalami lebam serta luka di kepala.

Pihaknya pun telah melakukan verifikasi metadata dan keaslian video yang didapat dan mewawancarai sejumlah saksi.

Selain video dugaan penyiksaan di Kampung Bali, terdapat pula video yang menunjukkan penyiksaan aparat terhadap orang yang ditangkap meski tidak melawan di daerah Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Demikian, seperti dikutip Antara. (dev)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Wapres Nilai Penangguhan Soenarko dan Eggi Sudjana karena Belum Makar

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemberian penangguhan penahanan Soenarko dan Eggi Sudjana karena keduanya belum berbuat tindakan makar.

“Makar itu kalau mereka berbuat sesuatu yang bisa menurunkan pemerintahan. Mereka kan cuma pidato saja, tidak ada langkah-langkah mau ‘coup’,” kata Wapres dalam jumpa pers di Kantor Wapres, Jakarta pada Selasa (25/6/2019) terkait penangguhan penahanan Eggi Sudjana.

Menurut Wapres, penangguhan penahanan keduanya wajar.

Kalla menjelaskan proses hukum atas kasus keduanya tetap berjalan jika dapat dibuktikan.

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019. Dia ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata dari Aceh yang diduga akan diselundupkan saat aksi unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun menandatangani surat permintaan penangguhan penahanan atas Soenarko.

Soenarko telah ditangguhkan penahanannya dan keluar dari Rutan Guntur, Jakarta Selatan pada Jumat (21/6/2019).

Sementara itu, Eggi Sudjana sebelumnya ditahan sebagai tersangka sejak Selasa (14/5/2019) karena kasus dugaan makar.

​​​​​​​Eggi dalam pidatonya pada Rabu (17/5/2019) menyerukan “people power” kepada pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Penjamin penangguhan Eggi yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco. Dia ditangguhkan penahanannya pada Senin (24/6/2019).

Salah satu alasan ditangguhkannya penahanan yakni karena sikap kooperatif. Demikian, seperti dikutip Antara. (bay)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Datangi Komnas HAM, Kontras Laporkan Kasus Salah Tangkap Saat Kerusuhan 21-22 Mei

Published

on

Aksi 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Staf pembela hukum dan HAM Kontras, Andi Muhammad Rezaldy menjelaskan, awalnya Kontras menerima delapan kasus seputar peristiwa rusuh pada 21 dan 22 Mei.

“Jadi, ada satu kasus yang bersangkutan itu ojek online, padahal dia hanya datang melihat-lihat saja peristiwa 21-22 Mei di Slipi. Jadi, dia mengalami penyiksaan dua kali. Pertama saat ditangkap, kedua saat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata Andi, di gedung Komnas HAM, Senin (24/6/2019).

“Jadi, setelah selesai mengantar pesanan, dia dateng buat lihat-lihat. Kebetulan ada gas air mata, dia juga tidak lakukan penimpukan dan sebagainya. Dia lari, masuk gang buntu, kemudian ada beberapa yang diduga lakukan kerusuhan, ditangkaplah di sana,” lanjut Andi.

Andi menyebut, driver ojol ini juga mengalami tindak kekerasan.

“Pertama, driver ojol ini mengaku kalau dia dipukul dan dikejar. Kedua, saat BAP di Polres Jakarta Barat, dia mengaku dipukul dengan penggaris,” ujar Andi.

Andi menambahkan, tujuh orang lainnya lagi mengalami penyiksaan dan penangkapan tanpa prosedur hukum yang sesuai.

“Tujuhnya lagi mengalami penyiksaan dan juga surat penangkapan secara prosedur, surat penangkapan dan penahanan tidak diterima oleh pihak keluarga,” jelas Andi.

Dari delapan orang tersebut, kata Andi, ada seorang yang statusnya menjadi saksi juga ditangkap.

“Dari delapan orang itu, ada satu orang yang statusnya jadi saksi. Dan mengenai soal ditahan emang ada. Posisinya ada di Polda dan Polres Metro Jakarta Barat,” ucap Andi.

“Dan dari beberapa kasus yang kita terima, mereka secara umum datang melihat demo 22 Mei. Dari kasus itu, kalau diukur berdasarkan waktunya secara umum, mereka ditangkap pada 22 Mei,” sambungnya.

Andi menilai, tindak kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan terhadap pihak yang terlibat tragedi 21-22 Mei 2019 ini melanggar HAM.

“Jelas salah. Pertama, melanggar HAM. Kedua, seseorang yang meski dia dituduh, di hadapan hukum itu sama, jadi seseorang tidak boleh dituduh melakukan pidanaan sebelum pengadilan memvonis. Jadi, dalam bentuk apapun penyiksaan tidak diperbolehkan,” pungkasnya. Seperti dikutip Konteislam.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending