Connect with us

NUSA TENGGARA BARAT

Dishub Mataram akan Kaji Kenaikan Tarif Parkir

Published

on

Dinas Perhubungan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan mengkaji kenaikan retribusi tarif parkir untuk sepeda motor menjadi Rp2.000 dari tarif semula Rp1.000.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Dinas Perhubungan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan mengkaji kenaikan retribusi tarif parkir untuk sepeda motor menjadi Rp2.000 dari tarif semula Rp1.000.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram M Saleh di Mataram, Kamis (7/3/2019), mengatakan, kenaikan tarif tersebut dilatarbelakangi banyak warga yang membayar retribusi tarif parkir motor Rp2.000.

“Artinya, ketika masyarakat membayar parkir dengan uang Rp2.000, mereka tidak mengambil kembaliannya dan tidak keberatan. Jadi tidak ada masalah jika tarif dinaikkan,” katanya.

Dikatakannya, daripada pungutan tersebut ilegal, lebih baik Dishub mengkaji potensi tersebut untuk dilegalkan, tentunya hal ini juga bisa berdampak pada pendapatan daerah.

“Untuk melegalkan kenaikan tarif retribusi parkir tersebut, kita perlu melakukan perubahan peraturan daerah (Perda) yang ada agar penarikan retribusi parkir memiliki payung hukum yang sah,” katanya.

Kajian kenaikan retribusi parkir sepeda motor tersebut juga tentunya akan melibatkan pihak-pihak terkait agar kebijakan kenaikan tarif tidak dianggap memberatkan masyarakat.

Di sisi lain, Saleh mengatakan, dengan kenaikan retribusi tarif parkir harus diimbangi dengan pelayanan dari para juru parkir yang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Juru parkir tidak hanya bertugas menjaga kendaraan masyarakat yang parkir, melainkan juga merapikan dan membantu pemilik kendaraan memutar kendaraanya hingga siap pakai serta memberikan pelayanan kemudahan untuk akses jalan.

“Tujuan utama kantong parkir adalah membantu kelancaran lalu lintas serta tidak menghambat manajemen lalu lintas yang ada,” katanya.

Artinya, juru parkir juga perlu memperhatikan kapasitas kantong parkir yang dimiliki. Jika kantong parkir sudah penuh jangan dipaksakan hingga ke badan jalan yang akhirnya mengganggu arus lalulintas.

“Kalau kantong parkir yang menjadi lahannya sudah penuh, juru parkir hendaknya mengarahkan pemilik kendaraan yang baru datang pada areal yang kosong dan tidak mengganggu,” katanya lagi. Seperti dikutip Antara . (nir)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NUSA TENGGARA BARAT

Suara Prabowo-Sandi di NTB Sementara Capai 67,56 Persen

Published

on

Pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Hasil hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno unggul 67,56 persen dari pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang meraih suara 32,44 persen

Hingga Senin (6/5/2019) pukul 14.27 WITA, melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU NTB, jumlah suara untuk pasangan Prabowo-Sandi mencapai 1.391.327 suara atau 67,56 persen, dan Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 668.160 suara atau 32,44 persen. Jumlah suara yang masuk sudah mencapai 69,89 persen lebih atau 11.176 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 15.989 TPS yang tersebar di NTB.

Berdasarkan rincian 10 kabupaten/kota di NTB, pasangan Prabowo-Sandi seluruhnya unggul dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di Kabupaten Bima, suara Prabowo-Sandi mencapai 134.811, sedangkan Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 23.399 suara. Di Kabupaten Dompu, pasangan Prabowo-Sandi juga unggul dengan perolehan 99.309 suara berbanding 36.515 suara milik Jokowi-Ma’ruf Amin.

Selanjutnya, keunggulan sama juga diraih pasangan nomor urut 02 ini di Kota Bima yakni 26.428 suara, dan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya 5.132 suara. Di Kota Mataram, Prabowo-Sandi menang 125.912 suara dan Jokowi-Ma’ruf Amin 77.567 suara. Di Kabupaten Lombok Barat, Prabowo-Sandi menang telak 203.683 suara, dan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya meraih 71.553 suara.

Kemudian di Kabupaten Lombok Tengah, Prabowo-Sandi juga meraih suara terbanyak dengan 389.432 suara, sedangkan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya 158.034 suara dan Lombok Timur Prabowo-Sandi 248.335 suara dan Jokowi-Ma’ruf Amin 166.748 suara.

Sedangkan di Kabupaten Lombok Utara, pasangan Prabowo-Sandi unggul tipis 71.090 suara, dan Jokowi-Ma’ruf Amin 70.649 suara, dan Sumbawa, Prabowo-Sandi 54.766 suara dan Jokowi-Ma’ruf Amin 36.519 suara serta di Kabupaten Sumbawa Barat Prabowo-Sandi meraih 37.561 suara dan Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 22.044 suara. Demikian, seperti dikutip Antara . (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Curhat Fitri di Lombok pada Sandiaga Salahuddin Uno

Published

on

Ketua Persatuam Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Lombok, Fitri saat curhat tentang realisasi dari UU no. 8 tahun 2016 tentang disabilitas kepada sandiaga uno.

Indonesiaraya.co.id, Lombok — Fitri, Ketua Persatuam Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Lombok, meminta kepada Sandiaga Uno agar turunan Peraturan UU no 8 2016 segera dibentuk. Karena menurut Fitri hingga kini belum ada realisasinya.

“Kami minta agar segera ada realisasi dari UU no 8 tahun 2016 tentang disabilitas Pak Sandi, yakni peraturan pemerintah dan pemerintahan daerah, agar kaum disabilitas diperlakukan sama,” terang Fitri saat dialog dengan Sandi di acara Makan Siang Bersama 200 TGH (Tuan Guru Haji)
di Restoran Ujung Landasan Restaurant, Dasan Tapen, Gerung Lombok Barat, Selasa (9/4/2019).

Menurut Fitri, hingga sekarang dia belum melihat adanya kehendak politik dalam implementasi dari UU no 8 tahun 2016 tersebut.

Sebagaimana amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1) yang di mana, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta satu persen.

“Bu Fitri, kami akan mendorong implementasi PP disabilitas berdasarkan UU No 8 tahun 2016 segera dan menjadi salah satu program prioritas seratus hari pemerintahan Prabowo Sandi jika, In Shaa Allah, terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024,” ucapnya.

Calon wakii presiden nomor urut 02 ini menyatakan, dia sudah menerapkan hal ini di Jakarta. Dan Akan diterapkan di nasional jika terpilih. Sandi juga akan melibatkan One Kota/Kabupaten One Center for Entrepreneurship (OK OCE) disabilitas dan Rumah Siap Kerja untuk bimbingan karir, pendampingan, pelatihan juga permodalan agar disabilitas bisa mandiri. (yug)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA BARAT

BPBD : Bantuan Gempa Mataram Terancam Ditarik

Published

on

Rumah yang rusak berat akibat gempa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, apabila hingga 12 April 2019 dana bantuan untuk rumah rusak berat, sedang dan ringan belum terserap maka dana tersebut terancam ditarik.

“Oleh karena itu, kami terus mendorong masyarakat penerima bantuan agar segera menggunakan dana yang sudah ditransfer pemerintah sesuai peruntukannya,” kata Sekretaris BPBD Kota Mataram Ahmad Muzaki M di Mataram, Jumat (5/5/2019).

Dia mengatakan dalam proses pencairan itu ada mekanismenya untuk kembali ke kas negara apabila masyarakat penerima bantuan tidak menggunakannya hingga batas waktu yang ditentukan.

“Dari pada tidak termanfaatkan, lebih baik dialihkan untuk korban bencana yang lain dan mau menggunakan,” katanya.

Ia mengatakan, total dana bantuan untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat serta perbaikan rumah rusak sedang dan ringan akibat gempa bumi telah ditransfer sebesar Rp271,65 miliar.

Dana tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan, namun hingga saat ini baru terserap sekitar 60 persen. Sementara, masih terdapat 40 persen dari total kerusakan akibat gempa sebanyak 13.437 unit. Sementara batas waktu untuk perbaikan yang diberikan pemerintaah sudah hampir habis yakni pada tanggal 12 April 2019. Karena itulah, pemerintah kota bersama fasilitator terus mendorong masyarakat penerima bantuan untuk segera mencairkan bantuan melalui pokmas.

Dana bantuan ini, kata dia, hanya dapat dicairkan melalui pokmas dengan sistem transfer ke depo-depo bangunan maupun aplikator Risha, tidak dalam bentuk uang tunai.

“Masyarakat, hanya menerima uang tunai untuk membayar tukang dan alat tulis kertas (ATK),” katanya.

Dari hasil evaluasi di lapangan, kata Muzaki, sekitar 40 persen warga penerima bantuan belum mencairkan bantuannya karena mereka masih beranggapan akan mendapatkan uang tunai.

Padahal, kata dia, pihaknya sudah hampir setiap hari menyampaikan bahwa dana bantuan tersebut dicairkan melalui pokmas, untuk mendapatkan bahan bangunan sesuai yang dibutuhkan.

“Oleh karena itu, kita minta mereka segera masuk atau membentuk pokmas agar dana batuan bisa terserap 100 persen. Jika tidak, dana itu terancam ditarik,” katanya lagi. Demikian, seperti dikutip Antara. (nir)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending