Connect with us

POLITIK

Ditjen Imigrasi akan Cabut Paspor Veronica Koman

Published

on

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny F Sompie.

Indonesiaraya.com, Bandung – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan akan menindaklanjuti permintaan Polda Jawa Timur untuk mencabut paspor Veronica Koman yang menjadi tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks melalui surat pencabutan.

“Pencabutan itu harus berdasarkan surat, hari ini surat permintaannya (Polda Jatim) ada. Makanya kita akan terbitkan surat pencabutan paspor yang tentunya diarahkan di mana yang bersangkutan berada,” kata Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie di Bandung, Senin (9/9/2019).

Menurutnya pencabutan paspor tersebut dapat membantu pihak Polda Jawa Timur dalam meneruskan proses penyidikan. Berdasarkan data yang terakhir didapat pihaknya, dia menduga Veronica saat ini berada di Australia.

“Ketika diketahui yang bersangkutan memang di luar, di Australia sesuai data yang terakhir atau di negara lain, kita akan koordinasi untuk menjalankan kerjasama yang diminta oleh penyidk Polda Jatim,” katanya.

Pencabutan paspor tersebut menurutnya sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 31 ayat 1 dan 3 Undang-undang nomor 6 tahun 2011. Dalam aturan itu, kata dia, pencabutan paspor dapat berlaku bagi tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.

“Kita katakan bahwa paspor yang dibawanya sudah kita cabut. Jadi walaupun dia sedang bawa paspor tetap saja tidak berlaku paspornya,” kata Ronny.

Dengan demikian, Ronny menuturkan Veronica akan diserahkan oleh pihak imigrasi negara setempat kepada Kedutaan Besar RI negara tersebut. Maka proses hukum Veronica menurutnya akan mudah dilakukan.

“Jadi ini berupa hukum acara ya, untuk memudahkan yang bersangkutan dikembalikan ke Indonesia. Ini pasti akan kita koordinasikan dengan pihak imigrasi di negara yang bersangkutan berada,” katanya.

Sebelumnya, Polda Jatim menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks, terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya, pada 17 Agustus 2019.

Polisi menyebut Veronica terbukti telah melakukan provokasi di media sosial twitter, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan disebar ke dalam negeri maupun luar negeri, padahal dibuat tanpa fakta yang sebenarnya.

Akibat perbuatan yang dilakukannya, Veronica dijerat dengan pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, kemudian UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras. (bar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

RUU Pesantren Kuatkan Keberpihakan Negara

Published

on

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren memiliki substansi menguatkan keberpihakan negara pada pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional dan benteng penjaga akhlak serta moralitas bangsa.

“Fraksi PKS sebagai salah satu pengusung RUU Pesantren menilai lahirnya RUU tersebut sangat monumental dan dinantikan para ulama, ormas, dan umat Islam,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Jazuli mengatakan bahwa pesantren sejatinya soko guru pendidikan nasional yang lahir dari rahim ulama dan ormas-ormas Islam.

Menurut dia, Fraksi PKS berjuang keras untuk memasukkan aspirasi seluruh ulama dan ormas Islam terkait dengan keberagaman pesantren di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa tiap ormas memiliki karakteristik pendidikan pesantren sendiri.

“Keunikan, kekhasan, dan kekhususan karakter serta kurikulum pesantren yang ada dan beragam menjadi kekayaan bangsa,” ujarnya.

Fraksi PKS, menurut Jazuli, mengusulkan secara eksplisit agar semuanya terakomodasi dalam RUU dan kewajiban negara untuk memberikan dukungan optimal baik dari sisi kebijakan, pembinaan, sarana prasarana, dan anggaran.

Jazuli mengatakan bahwa FPKS dalam pendapatnya menegaskan pesantren terdiri atas:
(a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning;
(b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin;
(c) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

“Poin (a) untuk mengakomodasi usulan dan kekhasan pesantren NU. Poin (b) untuk mengakomodasi pesantren bercorak khusus, seperti Gontor dan sejenisnya, serta poin (c) untuk mengakomodasi karakter pesantren lain di luar dua corak sebelumnya, yang baru-baru ini diusulkan oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas lain,” katanya.

Ia bersyukur dalam rapat kerja penyampaian pendapat akhir minifraksi pada hari Kamis (19/9/2019) rumusan usulan Fraksi PKS itu disetujui masuk RUU.

Jazuli berharap keberadaan UU Pesantren menjadikan pesantren di Indonesia makin berkualitas sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan peradaban. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

DPR Pahami Keinginan Pemerintah tidak ada Dana Abadi Pesantren

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi VIII DPR RI memahami keberatan pemerintah yang tidak setuju ada dana abadi pesantren yang diatur secara khusus dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren.

“Dalam Pasal 49 soal dana abadi pesantren, pada akhirnya kami dapat memahami bahwa pemerintah sudah terlalu banyak menyiapkan dana abadi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia mengatakan, penjelasan pemerintah sangat logis, yaitu ada kerugian kalau dana abadi pesantren tetap ada.

Marwan menjelaskan hal itu karena dana tersebut harus diputar lagi, sehingga baru menghasilkan dana pengelolaan dan itu yang boleh digunakan.

“Dana abadi dikelola menghasilkan dana pengelolaan, itu lah yang bisa dipakai. Besaran dana kelola itu tidak sebanding dengan kebutuhan namun bunga yang dipakai dari pinjaman dana abadi itu besar dan hasilnya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Dia mengatakan Komisi VIII DPR memahami penjelasan pemerintah itu maka pasalnya diperkuat yaitu selain dana yang dititip di seluruh kementerian/lembaga, dana abadi pendidikan menjadi bagian dari keikutsertaan pemberdayaan pesantren.

Marwan menjelaskan alasan Komisi VIII DPR menginginkan ada dana abadi pesantren untuk menopang keberlanjutan pesantren karena secara historis dan sosiologis, pemerintah layak menyiapkan dana tersebut.

“Penjelasan pemerintah itu logis, lebih baik anggaran itu tidak teronggok sebagai dana abadi namun dititip pada kementerian/lembaga. Atas penjelasan itu maka ditempatkan Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan klausul pasal itu sehingga bisa diakses anggarannya,” katanya.

Sebelumnya, Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan pemerintah pada Kamis, menyepakati RUU Pesantren dibawa dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Dalam Raker tersebut ada sejumlah pasal yang menjadi perdebatan seperti Pasal 42 dan Pasal 49 yang ada dalam RUU Pesantren.

Pasal 42 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan”.

Pemerintah menginginkan agar kata “dapat” dalam Pasal 42 tersebut dihapus. Dan dalam Raker tersebut disepakati usulan pemerintah tersebut yaitu kata “dapat”, dihapus dalam Pasal 42.

“Sepakat Pasal 42 kata ‘dapat’ dicabut kemudian muncul kalimat pada 49 ayat 1 seperti yang sekarang,” kata Ali.

Selain itu, pemerintah juga menginginkan agar Pasal 49 terkait dana abadi pesantren dihapus karena keberadaan dana abadi itu akan menjadi beban bagi negara. Namun di sisi lain, Komisi VIII DPR tetap menginginkan adanya dana abadi pesantren.

Raker tersebut akhirnya menyepakati adanya perubahan dalam Pasal 49 ayat 1 menjadi “pemerintah menyediakan dan mengeluarkan dana abadi pesantren bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan”. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Golkar Siap Berikan Kader Terbaik untuk Kursi Menteri

Published

on

Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Ace Hasan mengatakan partainya siap memberikan kader terbaik untuk posisi menteri, jika nantinya diminta oleh Presiden Joko Widodo.

“Melalui Presiden tentu Partai Golkar siap menyediakan kader yang terbaik,” ujar Ace di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia mengatakan pemilihan nama-nama menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata dia, Golkar telah menyiapkan kader-kader terbaik yang siap dilepas apabila nantinya dipercaya oleh Jokowi untuk menjabat dalam jajaran kabinet.

“Partai Golkar memiliki banyak kader jika diminta oleh presiden, misalnya mau menteri perekonomian kita punya kader, mau menteri milenial kita juga bisa, mau menteri apa saja Golkar punya,” ucap dia.

Presiden Joko Widodo saat ini tengah menggodok nama-nama menteri yang akan masuk ke dalam jajaran kabinet. Sejumlah pihak dimintai pendapat terkait nama-nama tersebut, salah satunya adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

“(Pertemuan) soal menteri, pilih kabinet yang bagus, yang betul-betul, dari partai juga boleh, tapi orang yang profesional, punya integritas, itu saja,” kata Buya Syafii di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Buya Syafii menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (19/9/2019) siang.

Presiden minta saran Buya Syafii terkait menteri Kabinet Kerja Jilid II

“Idealnya Presiden tahu, jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, tidak apa-apa, tapi yang setia kepada Presiden, jangan yang bikin kacau,” tambah Buya Syafii. seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending