Connect with us

JAKARTA

DKI akan Kurangi Ruang Parkir Sudirman-Thamrin

Published

on

Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI, Sigit Wijatmoko.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta akan mengurangi satuan ruang parkir di kawasan Sudirman-Thamrin Jakarta Pusat seiring diterapkannya kenaikan tarif parkir di Jakarta tahun 2019.

“Sementara di kota untuk mendorong penggunaan “public transportation”-nya kita akan mengurangi ruang parkir di Sudirman-Thamrin termasuk menerapkan tarif yang lebih tinggi daripada hari ini,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI, Sigit Wijatmoko di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Dishub DKI mencatat ruang parkir di kawasan tersebut dapat menampung hingga 64 ribu-an untuk kendaraan roda empat dan 58 ribu untuk kendaraan roda dua.

Pengurangan satuan ruang parkir untuk mendorong masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum yang terintegrasi dalam Jak Lingko, baik berupa bus maupun kereta nantinya.

Sementara itu, penyediaan ruang-ruang parkir pada sejumlah titik di pinggir Jakarta, seperti di Lebak Bulus, Fatmawati diluar yang bersinggungan langsung dengan fasilitas transportasi publik akan dibangun fasilitas “park and ride”.

Seperti yang diketahui, fasilitas “park and ride” merupakan kegiatan parkir kendaraan pribadi di tempat parkir untuk kemudian dilanjutkan berkendara dengan angkutan umum.

Sebelumnya, Sigit menegaskan akan menaikkan tarif parkir mulai Januari 2019.

Meski belum bisa menyebutkan nominal yang diberlakukan untuk tarif parkir yang baru, yang pasti dengan adanya kebijakan ini masyarakat Jakarta diharapkan mau beralih berkendara dengan menggunakan kendaraan umum. 

Selama ini tarif parkir di Jakarta termasuk murah, untuk kendaraan roda empat hanya dikenakan Rp 5 ribu per jam dan Rp 2 ribu untuk kendaraan roda dua. Demikian, seperti dikutip Antara. (tes)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

Menhub Tinjau MRT Jakarta

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Kereta Ratangga MRT Jakarta yang pada Maret mendatang mulai beroperasi.

Menhub bersama sejumlah pemangku kepentingan serta artis kawakan, seperti Roy Marten, Betharia Sonata, Bob Tutupoli dan lainnya menaiki moda transportasi baru tersebut melalui Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (14/2/2019).

“Jakarta hari ini memiliki angkutan massal bernama MRT, ini adalah suatu keniscayaan Insya Allah Jakarta enggak macet lagi,” kata Budi di kereta MRT.

Budi berharap masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, khususnya MRT.

“Kita melakukan edukasi untuk ini, masyarakat harus mau beralih naik motor ke angkutan umum, seperti MRT untuk angkutan masa depan,” katanya.

Menhub juga mengecek setiap gerbong, dari sisi fasilitas hingga sisi teknis yang saat ini masih dalam tahap comissioning.

Ia menilai dari sisi teknologi, yang diaplikasikan di MRT Jakarta adalah yang termutakhir dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Pihak MRT di Indonesia the leads technology, dibandingkan negara-negara lain,” katanya.

Hadir pula perwakilan dari pihak asing dalam peninjauan tersebut sebelum dioperasikan akhir Maret nanti. (jtr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Polisi Masih Interogasi 36 Pendemo di Seberang Istana Merdeka

Published

on

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol, Argo Yuwono.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Polisi masih menahan dan menginterogasi 36 pendemo yang merupakan eks pekerja PT Freeport yang diduga melakukan aksi di luar batas waktu yang ditentukan di Taman Pandang (seberang Istana Merdeka) pada Rabu (13/2/2019) lalu.

“Ada 36 yang di Polda Metro Jaya sementara dalam tahap interogasi sambil kita beri pemahaman tentang UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum jam 18.00 WIB harus sudah selesai,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Aksi yang dilakukan para pendemo itu sudah mengantongi izin dari kepolisian, tetapi para pendemo tidak menghentikan aksi pada batas waktu yang ditentukan undang-undang. Merekapun, lanjut Argo, sempat difasilitasi untuk bertemu Presiden Joko Widodo tetapi tetap tidak membubarkan diri setelahnya.

“Negosiasi setelah selesai bertemu Presiden diminta untuk membubarkan diri. Kita nego dia nggak mau. Kemudian kita kasih interval sampai jam 19.00 WIB sampai jam 20.00 WIB sampai 21.00 WIB malam, tidak mau. Ya jam 23.00 WIB tadi malam kita bawa ke Polda kita interogasi,” tutur Argo.

Para pendemo yang melakukan aksi di depan istana, sempat dikabarkan menghadang mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi. Belakangan diketahui terdapat dua massa yang melakukan aksi bersamaan yakni eks pekerja PT Freeport dan massa yang mengatasnamakan diri Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT).

Namun, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan tak sepakat bila disebut telah terjadi penghadangan karena massa tersebut menyalami Jokowi.

“Nggak ada penghadangan. Karena melihat kelompok masyarakat, karena berbaik hati, pak Jokowi menyambangi kelompok masyarakat, yang datang ibu-ibu yang salami Bapak Presiden,” kata Harry di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/2). Seperti dikutip Antara . (ric)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Protes BPN Prabowo-Sandi Berbuah Penundaan Tarif Tol oleh Pemerintah

Published

on

Jalan tol menjadi perhatian pemerintah, harapannya pada ruas-ruas jalan tol yang telah habis masa konsesi, dapat dihapuskan tarifnya.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Setelah dilakukan protes keras dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan berbagai pihak lainnya atas rencana kenaikan tarif Tol Bandara Soekarno-Hatta (ruas tol Profesor Ir. Sedyatmo), pemerintah akhirnya menunda kenaikan tarif tol tersebut.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, sebagaimana diketahui menurut ketentuan, ruas tol ini direncanakan akan efektif kenaikan tarifnya pada tanggal 14 Februari 2019.

“Hal ini tentu merupakan kabar gembira bagi kita semua, bagi masyarakat pengguna jalan tol yang sering gunakan ruas tol Prof. Ir. Sedyatmo ini. Karena akhirnya pemerintah menunda kenaikan tarif. Walaupun ini sifatnya sementara, ya kita patut syukuri. Mudah-mudahan secara permanen tidak jadi naik tarifnya,” kata Suhendra melalui keterangannya, Kamis (14/2/2019).

Staf Khusus Menteri PU periode 2005-2009 dan Staf Khusus Menteri PUPR periode 2014-2018 menjelaskan, kenaikan tarif tol pada dasarnya bersandar pada Pasal 48 UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang menyebutkan dan memberikan dasar hukum dan perundangan untuk dilakukannya penyesuaian tarif tol oleh regulator, dalam hal ini Menteri yang diberi kewenangan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.

“Jalan tol adalah jalan komersil (bisnis). Karena untuk menggunakan jalan tol harus membayar jumlah tertentu. Namun tentunya jalan tol juga harus berperan sebagai prasana publik, yang mempunyai fungsi sosial kepada masyarakat.

Jadi menrut Suhendra, di samping komersil, pemerintah juga harus memikirkan fungsi sosial jalan tol kepada masyarakat, dengan cara tidak memberikan tarif yang mahal, yang membebani masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Dia mengugkapkan, jika memang fungsi sosial jalan tol menjadi perhatian pemerintah, harapannya pada ruas-ruas jalan tol yang telah habis masa konsesi, dapat dihapuskan tarifnya.

Seperti ruas jalan tol Jagorawi yang sebenarnya telah berakhir masa konsesinya pada tahun 2008 lalu, juga ruas tol Jakarta-Cikampek yang berakhir konsesinya tahun 2018. Penghapusan tarif tol yang telah habis masa konsesi sebenarnya dapat dilakukan jika pemerintah memiliki good will. Sudah ada contohnya kok, akhir tahun lalu pemerintah menghapus tarif tol Jembatan Suramadu,” ugkapnya.

Sedangkan untuk tol Jagorawi dan tol Jakarta-Cikampek, ia berharap pemerintah juga memiliki keberanian menggratiskan saat ini. Karena secara bisnis, dua ruas tol tersebut sudah balik modal (BEP) dan untung , sekarang saatnya ruas tol Jagorawi dan tol Cikampek memberikan fungsi pelayanan sosialnya.

“Salah satu prioritas dari Prabowo-Sandi jika terpilih dalam Pilpres 2019 adalah mengkaji penghapusan tarif tol yang telah berakhir masa konsesinya, dengan merujuk pada ketentuan/peraturan yang berlaku,” tegas Suhendra. (fik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending