Connect with us

POLITIK

DPD RI Pilih Pimpinan Alat Kelengkapan

Published

on

Ketua DPD RI, Lanyalla Mahmud Mattalitti.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – DPD RI menggelar rapat pemilihan pimpinan alat kelengkapan periode 2019—2020 yang berlangsung melalui mekanisme musyawarah dan mufakat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI A.A. Lanyalla Mahmud Mattalitti dan tiga wakil ketua: Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamuddin.

“Sebagian besar pimpinan alat kelengkapan yang dipilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat,” kata Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Lanyalla berharap pimpinan alat kelengkapan yang terpilih terus bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dan mengawal untuk kepentingan daerah.



Menurut dia, saat ini banyak pimpinan alat kelengkapan yang terpilih dari kalangan muda.

“Mudah-mudahan ini bisa jadi penerus anggota DPD RI yang sudah senior,” katanya.

Semua pimpinan dipilih terlebih dahulu dari subwilayah masing-masing, yaitu Barat I, Barat 2, serta Timur 1 dan Timur 2, kemudian pemilihan ketua dan wakil ketua di masing-masing alat kelengkapan utama komite dan nonkomite.

Pimpinan Komite I DPD RI terpilih, yaitu Ketua Komite I Teras Narang , Wakil Ketua I Fachrul Razi, Wakil Ketua II Djafar Alkatiri, dan Wakil Ketua III Abdul Kholik.

Pemilihan pimpinan Komite II berlangsung dengan cara voting yang dipimpin langsung Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin setelah opsi musyawarah mufakat tidak menemui kesepakatan.

Voting dilakukan untuk memilih antara Yorrys Raweyai dan Abdullah Puteh sebagai Ketua Komite II DPD RI. Akhirnya Yorrys Raweyai memperoleh 18 suara dan Abdulah Puteh 11 suara.

Yorrys Raweyai menjadi Ketua Komite II DPD RI, sendangkan Abdullah Puteh sebagai Wakil Ketua I, Bustami Zaenuddin sebagai Wakil Ketua II, dan Hasan Basri sebagai Wakil Ketua III.

Pimpinan Komite III DPD RI terpilih, yaitu Ketua Komite III Bambang Sutrino, Wakil Ketua I Evi Apita Maya, Wakil Ketua II Muhamammad Gazali, Wakil Ketua III M. Rahman.

Pimpinan Komite IV DPD RI terpilih adalah Ketua Elviana (Jambi), Wakil Ketua I Sukiryanto (Kalbar), Wakil Ketua II Casytha A. Kathmandanu (Jawa Tengah), Wakil Ketua III Novita Anakotta (Maluku).

Sementara itu, alat kelengkapan nonkomite juga melakukan pemilihan pimpinan, seperti Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah (BKSP) DPD RI memilih Gusti Farid Hasan Aman sebagai ketua, sedangkan Richard Hamonangan Pasaribu, Ali Ridho Azhari, dan Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan masing-masing sebagai wakil ketua.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI memilih Haji Alirman Sori sebagai ketua, AJbar, Eni Sumarni, Asyera Respati A. Wulandero sebagai wakil ketua.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI memilih Martin Billa sebagai ketua, sedangkan Ahmad Kanedi, Filep Mawafma, dan Abdul Hakim sebagai wakil ketua.

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI memiliki struktur pimpinan, yaitu Habib Ali Alwi sebagai setua, Andi Muh Ihsan sebagai Wakil Ketua I, Riri Damayanti sebagai Wakil Ketua II, dan Stefanus B.A.N. Liow sebagai Wakil Ketua III.

Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dijabat Sylviana Murni sebagai ketua dengan tiga wakil ketua, yaitu Zainal Arifin, Zuhri M. Syazali, dan Angelius Wake Kako.

Badan Kehormatan DPD RI memilih Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa sebagai ketua, sedangkan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Fernando Sinaga, dan Husain Alting Sjah sebagai wakil ketua.

Rencananya pimpinan alat kelengkapan yang terpilih hari ini akan ditetapkan dan disahkan pada Sidang Paripurna V Masa Sidang I Tahun 2019—2020 pada hari Rabu (9/10/2019). Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAKARTA

Heboh Kebakaran di Gedung Nusantara III, Ini Kata Sekjen DPR RI

Published

on

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan tidak ada kebakaran yang terjadi di Gedung Nusantara III. Namun asap putih tebal keluar akibat tidak berfungsi dengan baiknya sistem aerosol. Sebagaimana diberitakan, asap tebal berwarna putih sempat memenuhi area selasar Gedung Nusantara III mulai pukul 12.00 WIB.

“Ini bukan kebakaran, tetapi sistem aerosol yang terlalu sensitif, atau kita sebut sistem aerosol yang terbuka, sehingga mengeluarkan asap atau fogging dibeberapa titik, yang biasanya terjadi saat ada kebakaran atau ada api,” kata Indra saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara II seperti dilansir Parlementaria, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran telah sampai di lokasi kejadian. Terkait ini, Indra juga menyampaikan bahwa pihak pemadam kebakaran (damkar) tengah meneliti dan mengevaluasi penyebab sistem aerosol tersebut dapat terbuka.



“Sekarang posisinya sudah sangat clear, tidak ada kerusakan apapun, tidak ada korban, tetapi sebagai sebuah prosedur, rekan-rekan dari damkar masih menyelidiki mengapa sistem tersebut mengeluarkan asap yang banyak sekali, sehingga kalau dari luar terkesan seperti ada yang terbakar,” imbuhnya.

Turut hadir memberikan keterangan pers, Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Nana Sudjana juga memastikan tidak adanya kebakaran yang terjadi di Gedung Nusantara III. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pemincunya.

“Di lantai 2 ada sekitar 10 aerosol yang ada di sana, kemungkinan itu error dan menimbulkan banyak asap. Anggota kami, baik dari Polda dan Polres, sudah mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sedang memastikan penyebab dari error tersebut. Jadi sekali lagi, tidak ada api, tidak ada kebakaran,” jelasnya.

Sebagai informasi, aerosol merupakan butiran halus atau cairan yang yang tersebar secara merata di udara, seperti asap dan kabut. Dalam sistem pemadam kebakaran, sistem tersebut dapat mendeteksi sensor panas untuk kemudian secara otomatis mengeluarkan asap (aerosol) untuk memadamkan api. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Tjahjo Kumolo Ajak Cegah Meluasnya Pemikiran Radikal, PNS Diharuskan Setia pada Pancasila

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dalam pemaparannya di sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (17/2/2020) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menekankan pegawai negeri mesti setia kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, dan pemerintahan yang sah.

Ia mencontohkan bagaimana beberapa waktu lalu ada 12 pejabat eselon 1 yang gagal dalam proses seleksi untuk menjadi kepala sebuah lembaga pemerintah karena cara pandanganya sudah radikal, bahkan berniat ingin mengganti Pancasila.

Tjahjo mengatakan dua bulan lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan rapat dengan Badan Kepegawaian Negara yang hasilnya menyebutkan ada 189 aparatur sipil negara terlibat radikalisme, narkotika, dan korupsi. Yang terlibat narkotika langsung dipecat. Yang terbelit kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap juga langsung diberhentikan.



Sedangkan aparatur sipil negara yang terpapar radikalisme, sebagian ada yang dikenai sanksi berupa diturunkan pangkatnya, sementara lainnya batal naik pangkat menjadi pejabat eselon satu dan dua.

“Kemarin kita tunjuk satu pejabat kepala lembaga, tugas pertamanya adalah mengganti seluruh pejabat eselon satu di bawahnya karena sudah terpapar radikalisme terorisme. (mereka) sudah terbuka terang-terangan lewat media sosial sudah ingin mengganti Pancasila Undang-undang Dasar 1945,” ujar Tjahjo.

Namun, Tjahjo tidak merinci nama lembaga yang dimaksud serta berapa jumlah eselon yang akan diganti dalam institusi tersebut.

Tjahjo menegaskan pemerintah menghormati prinsip aparatur sipil negara dalam beragama, misalnya dengan tidak melarang PNS untuk berjilbab ketika bekerja, meskipun tetap melarang mereka bercadar.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan sistem pemerintahan di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Indonesia tambahnya juga bisa disebut sebagai khilafah karena dalam bahasa Arab, khilafah itu berarti sistem pemerintahan.

“Sehingga jangan ribut Anda nggak ikut khilafah. Sudah ini, kalau dibahasa Arab kan Indonesia itu khilafah Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia. Lalu sistemnya seperti apa? Sistemnya itu bermacam-macam,” kata Mahfud.

Mahfud meyatakan ideologi Pancasila harus sampai ke akar rumput.. Generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa yang kerap menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme tambahnya perlu mengintensifkan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila. (lel)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Menko Polhukam Usul agar Polsek Tak Tangani Penyelidikan dan Penyidikan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD mengusulkan agar Kepolisian Sektor (Polsek) tidak lagi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih meningkatkan upaya pengayoman, menjaga keamanan dan ketertiban dalam konsep keadilan restoratif (restorative justice).

“Polisi harus mendekatkan restorative justice. Jangan apa-apa KUHP, dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHAP, sehingga ada gagasan tadi yaitu agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak lakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata Mahfud yang juga Menteri Politik Hukum dan Keamanan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Mahfud mengatakan usulan kepada Presiden ini juga berdasarkan informasi yang dia dapatkan bahwa jajaran polisi di tingkat Polsek sering dibebani target penanganan perkara. Akibat hal itu, kata Mahfud, Polsek cenderung lebih memilih menggunakan pasal pidana terhadap kasus tertentu, yang notabene-nya bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau kesepakatan perdamaian antara yang bersengketa.



“Karena ini Polsek seringkali pakai sistem target. Kalau tidak pakai pidana, dianggap tidak bekerja. Lalu yang kecil-kecil yang harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, kekeluargaan, seharusnya yang itu ditonjolkan,” ujar dia. “Jadi dengan ini, Polsek tidak cari-cari perkara,” ucap Mantan Ketua MK ini.

Usulan itu juga berangkat dari fakta bahwa lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan hanya memiliki tingkatan wilayah terkecil di Kota atau Kabupaten, yakni Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Sedangkan Polsek merupakan unsur Polri yang berada di tingkat kecamatan.

“Karena Kejaksaan dan Pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten atau kota yang terbawah, kenapa kok Polsek ikut-ikutan. Meski begitu ini akan masih diolah lebih lanjut,” ujarnya menegaskan.

Meski demikian, kata Mahfud, perubahan tugas struktural kepolisian ini baru berupa usulan, dan masih akan dibahas dengan instansi terkait. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending