Connect with us

EKONOMI

DPR Kritik soal Pemulihan Ekonomi Covid-19 dalam Omnibus Law

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto: Instagram @anis.byarwati)

Indonesiaraya.co.id, JakartaOmnibus Law disebut Pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona (Covid-19). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis tentang hal ini, terutama mengenai seberapa besar Omnibus Law ini dapat membantu ekonomi Indonesia pulih setelah tertekan pandemi Covid-19.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan. Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan tentang arah Omnibus Law. Pemerintah sering mengumandangkan istilah perbaikan iklim investasi, namun tidak menerangkan secara detail bagaimana Omnibus Law berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia.

“Kedua, Pemerintah mengganggap Omnibus Law diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi. Namun perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar,” kata Anis melalui keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Minggu (10/8/2020).



Ketiga, di antara permasalahan ekonomi Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141 negara dengan skor 64. Peringkat ini kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di peringkat ke 30 dengan skor 72.5, walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 73 dan 93. 

Sementara, RUU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Berdasarkan data ini, ia menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan. Keempat, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental.

“Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja,” imbuh Anis. Kelima, jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini maka ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi. RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk  mempermudah investasi. Tetapi dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan, ini adalah diagnosis yang keliru.

Mengutip data World Economic Forum, permasalahan utama penghambat investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya. Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi Perception Index 2019 yang dirilis Transparency International. 

Menutup pernyataannya, legislator daerah pemilihan DKI Jakarta ini menekankan, “Dengan memperhatikan poin-poin diatas, agaknya kita tidak bisa berharap Omnibus Law akan menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19,” tutup Anggota Badan Legislasi DPR RI itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Himpunan Bank Negara Harus Perkuat Sektor UMKM

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menekankan bahwa penempatan dana Pemerintah sebesar Rp 10 triliun pada sejumlah Himpunan Bank Negara (Himbara), dapat dijadikan momentum untuk memperkuat sektor UMKM. Menurutnya, pelaku usaha pada sektor tersebut saat ini masih dianggap sebelah mata oleh banyak pihak. Padahal, kekuatan perekonomian dalam negeri masih bersandar pada sektor UMKM.

“Sekarang pertumbuhan ekonomi kita turun ini banyak dikontribusi dari UMKM karena banyak masyarakat tidak melakukan kegiatan akibat pandemi. Ke depan kalau kita ingin memperkuat ekonomi kita, basis UMKM ini sangat penting. Kami ingin UMKM menjadi perhatian khusus dari BNI dan BTN. Kalau keempat bank Pemerintah (Himbara) memperkuat UMKM, pasti dampak ekonominya akan besar,” kata Mekeng dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direksi BNI dan BTN secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Oleh karena itu, politisi Fraksi Golkar ini mendorong perbankan lebih memanfaatkan teknologi digital dalam penguatan sektor UMKM di masa mendatang. “Ini sudah mulai harus dipikirkan oleh bankir-bankir ini, oke BNI fokus pada korporasi dan BTN pada perumahan, tetapi jangan mengecilkan peranan UMKM ini. Makanya saya berpesan agar UMKM lebih difokuskan, mungkin porsi UMKM lebih diperbesar baik dari sisi SDM dan sistemnya,” imbau Melchi, sapaan akrab Melchias Mekeng.



Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Direktur Utama BTN Pahala Mansury. Berbeda dengan Bank BRI dan Bank Mandiri yang mendapat penempatan dana Pemerintah masing-masing Rp 10 triliun, dana Pemerintah yang didapatkan oleh Bank BNI dan BTN hanya senilai masing-masing Rp 5 triliun.

Di tengah ancaman resesi yang akan dihadapi perekonomian Indonesia,  legislator dapil Nusa Tenggara Timur I itu berharap kepada pimpinan direksi kedua bank yang hadir untuk mempertahankan nasabah agar tidak lebih terpukul akibat pandemi. Sementara, semua pihak diuji dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sehingga sebaiknya semua pihak kita harus beorientasi pada untung besar yang ingin didapatkan.

“Kita nggak usah pikir harus untuk yang besar tapi risikonya semakin besar karena sekarang semua negara mengumumkan telah jatuh pada jurang resesi. Saya hanya titip pesan agar BNI dan BTN tetap menjadi bank yang sehat, nasabah-nasabah yang ada pun tetap di-maintain agar mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya meski dengan pace yang lebih lambat. Kalau ekonomi sudah membaik BNI dan BTN nantinya bisa ikut menyehatkan perekonomian kita ini,” tutup Melchi. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Bursa Efek Indonesia Raih The Best Islamic Capital Market

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Badan Pusat Statistik se-Jawa Barat (Jabar) melakukan pencacahan penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (tunawisma) dan awak kapal berbendera Indonesia. Di Bandung, BPS Jabar mendatangi Terminal Cicaheum.

Kepala BPS Jabar Dyah Anugrah Kuswardani menyatakan kegiatan Hari Sensus atau dikenal juga dengan istilah Census Night diselenggarakan di 27 kabupaten/kota se- Jabar, bahkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. 

“Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi data hasil Pemeriksaan Daftar Penduduk dan Verifikasi Lapangan secara door to door oleh Petugas Sensus BPS sejak 1 September 2020 lalu,” ujarnya.



Kegiatan Census Night menyasar penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan awak kapal berbendera Indonesia. Di Jabar sendiri pendataan awak kapal berbendera Indonesia dilakukan di Pelabuhan Cirebon. Adapun pencacahan penduduk tunawisma dilakukan di seluruh kabupaten kota, dengan lokasi pendataan di kawasan terminal, stasiun, pasar, kolong jembatan, emperan toko, tempat umum atau berbagai fasilitas umum lainnya, gelandangan di trotoar, manusia gerobak, dan lainnya.

Dyah juga menyampaikan bahwa BPS sendiri tidak sendirian melakukan kegiatan ini, tetapi berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RW/RT, serta petugas keamanan. Bersama dengan aparat,  petugas BPS yang disebut dengan tim task force menyusuri setiap lokasi sasaran bersama tim terkait untuk mendata tunawisma maupun awak kapal berbendera Indonesia yang telah bertugas setahun lebih. 

“Data yang dikumpulkan adalah nama, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan jenis kelamin,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Dyah juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya seluruh penduduk Jabar yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Sensus Penduduk 2020.

Rangkaian Sensus Penduduk 2020 yang dimulai dengan Sensus Penduduk Online pada 15 Februari-29 Mei 2020, dilanjutkan dengan Sensus Penduduk September 2020, disempurnakan dengan pencacahan penduduk tunawisma dan awak kapal berbendera Indonesia pada Hari Sensus. 

“Terima kasih telah berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020, bersama kita Mencatat Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia”. (jbr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Banggar Setujui Postur Anggaran TKDD 2021 Rp 795 Triliun

Published

on

Wakil Ketua Banggar, Muhidin Mohamad Said. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 795 triliun. Diharapkan dengan anggaran tersebut, dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

“Kita baru saja pengambilan keputusan transfer ke daerah, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa yang kemudian diskresi Presiden,” ujar Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said saat rapat dengan Pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Politisi F-Golkar itu menjelaskan, dalam RAPBN 2021 yang disepakati Banggar, anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 723,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun tersebut, naik 1,1 persen dari alokasi pada tahun ini yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Ia mengatakan, peningkatan anggaran Dana Desa menjadi Rp 72 triliun diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas.



Adapun fokus pemulihan perekonomian desa meliputi; penguatan kesinambungan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai, memberdayakan UKM dan sektor usaha pertanian, mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital serta melanjutkan program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan pedesaan dan peningkatan peran BUMDesa.

Selain itu, masih kata Muhidin, Banggar juga mendukung pengembangan sektor prioritas, di antaranya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital, pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata, mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan. Mendukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan program padat karya tunai.

Kemudian, pengembangan program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, peningkatan gizi dan penurunan stunting di desa. “Seperti program padat karya yang kita inginkan kemudian proyek-proyek yang banyak melibatkan masyarakat itu sendiri. Dengan kondisi Covid-19 ini dikaitkan dengan pemulihan ekonomi dengan melihat banyaknya masyarakat yang putus lapangan kerjanya, maka kita harapkan uang itu bisa beredar di desa, sehingga ada perputaran ekonomi di desa,” jelas legislator dapil Sulteng itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto mengatakan, arah kebijakan TKDD antara lain, mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi dan dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan UMKM.

Kemudian mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan human capital (Pendidikan dan Kesehatan), mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerja sama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN, dan redesain pengelolaan TKDD  terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Selanjutnya, meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar. Secara rinci, Dana transfer ke daerah terdiri atas tiga bagian. Pertama, Dana Perimbangan yang sebesar Rp 688,67 triliun. Dana Perimbangan terbagi atas Dana Transfer Umum Rp 492,25 triliun dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp 196,42 triliun.

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp 101,96 triliun dan Dana Alokasi Umum Rp 390,29 triliun. Kedua, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 13,500 triliun. Ketiga, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 19,982 triliun dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta sebesar Rp 1,32 triliun. Kemudian, untuk Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 72 triliun. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017