Connect with us

HUKUM

Dua Pegawai Kemenkeu dipecat Terkait Suap Restitusi Pajak

Published

on

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sumiyati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Keuangan telah menjatuhi hukuman disiplin terhadap dua pegawainya yang terjerat kasus suap terkait pemeriksaan atas restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahun pajak 2015 dan 2016.

“Ada empat ada YD, HS, JU, dan MNF ini sudah kami periksa dan sudah ada rekomendasi hukuman disiplin yg kami sampaikan kepada Dirjen Pajak dan terus ditindaklanjuti. Dua diantaranya, yaitu saudara JU dan MNF itu telah dijatuhi hukuman disiplin,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yaitu sebagai pemberi pemilik saham PT WAE Darwin Maspolim (DM).

Sedangkan sebagai penerima, yakni Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kanwil Jakarta Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yul Dirga (YD), supervisor tim pemeriksa pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Hadi Sutrisno (HS), Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari (JU), dan anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE M Naim Fahmi (MNF).

“Sedangkan untuk saudara YD dan saudara HS saat ini masih berproses namun kedua orang tersebut sudah dibebaskan dari jabatan yang diembannya,” ucap Sumiyati.

Terkait kasus itu, kata dia, pihaknya telah menerima informasi dari “whistleblowing system” Kemenkeu yang dikelola oleh inspektorat jenderal pada September 2018.

“Ternyata tidak lama kemudian KPK juga menginformasikan pada kami bahwa KPK menerima informasi terkait kasus ini juga. Oleh karena itu, akhirnya kami bersama-sama dengan KPK terus menindaklanjuti informasi yang kami terima kemudian kami terus saling mengembangkannya dan menginformasikan perkembangan penanganannya,” tuturnya.

Ia menyatakan atas informasi pengaduan yang diterima tersebut, maka tim inspektorat jenderal dalam hal ini ditangani oleh inspektorat bidang investigasi melanjutkan kegiatan investigasi.

“Memang benar ternyata kami mendapatkan bukti-bukti adanya penyimpangan atau “fraud” yang diadukan melaui “whistle blowing system”, ungkap Sumiyati.

Tersangka Darwin diduga memberi suap sebesar Rp1,8 miliar untuk Yul Dirga, Hadi, Jumari, dan M Naim agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 sebesar Rp5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp2,7 miliar.

PT WAE merupakan perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan bisnis sebagai dealer dan pengelola layanan sales, services, spare part, dan body paint untuk mobil merk Jaguar, Bentley, Land Rover dan Mazda. Demikian, seperti dikutip Antara. (bnf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Siber Bareskrim Selidiki Lima Akun Medsos Penyebar Video Provokasi

Published

on

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol, Asep Adi Saputra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyelidiki lima akun media sosial yang menyebarkan video bernuansa provokasi.

Video-video tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat, pada pekan ini.

“Ada lima akun media sosial yang didalami, masih penyelidikan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun demikian, pihaknya enggan menyebutkan detil kelima akun media sosial tersebut.

Awalnya demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Sejumlah jalan diblokir mahasiswa dan masyarakat dengan cara membakar ban kendaraan. Mereka juga merusak sejumlah fasilitas umum serta membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Di Jayapura, Papua, massa turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

Kemudian unjuk rasa juga terjadi di Sorong, Papua Barat, yang berujung pada perusakan fasilitas publik, salah satunya perusakan kaca di Bandara Domine Eduard Osok.

Selanjutnya terjadi aksi massa di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019) yang berujung pada pembakaran sebuah pasar. Aksi massa juga terjadi di Timika, Papua, yang berujung massa melempari batu ke Gedung DPRD Mimika.

Para pendemo tersebut memprotes tindakan persekusi dan rasisme yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap para mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, yang terjadi pada Sabtu (17/8/2019). Demikian, seperti dikutip Antara. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kepala BNN Harapkan ada Tempat Rehabilitasi di Nusakambangan

Published

on

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi, Heru Winarko.

Indonesiaraya.co.id, Cilacap – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko mengharapkan ada tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

“Membuat tempat rehabilitasi yang tentu diharapkan akan lebih optimal akhirnya. Di sini banyak lahan, tempatnya, itu rehabilitasi untuk yang hasil dari asesmen,” katanya di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Kamis (22/8/2019).

Heru mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pada peresmian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Karanganyar, Pulau Nusakambangan, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Lebih lanjut, dia mengatakan di tempat-tempat yang rawan seperti Lampung dan Jakarta, pihaknya melatih penyidik, jaksa, dan hakim terkait dengan pemahaman tentang pengguna, pengedar, dan bandar narkoba.

Menurut dia, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus penggerebekan terhadap pengguna narkoba yang akhirnya pelaku masuk penjara.

“Ini kita coba karena narkoba itu beda, ada namanya pengguna, ada namanya pengedar, dan bandar. Kita latih bersama,” tuturnya.

Dengan adanya pelatihan tersebut, dia mengharapkan asesmen diperkuat karena selama ini yang tertangkap oleh Kepolisian masuk penjara.

“Ada asesmen untuk medis, ada asesmen untuk hukum. Kepentingan kami dari BNN adalah kalau ada yang tertangkap oleh Kepolisian, kami bisa tahu dari segi hukum itu masuk jaringan mana, bisa jadi dia bermain di Belitung tetapi termasuk jaringan Jakarta. Ini yang kami harapkan supaya ke depan lebih baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengharapkan kerja sama BNN dengan lapas makin aktif dan intensif. Demikian, seperti dikutip Antara. (smr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Periksa Berkas di Dua Instansi Pemkot Yogyakarta

Published

on

Dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didatangi penyidik KPK adalah DPUPKP dan BLP.

Indonesiaraya.co.id, Yogyakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis(22/8/2019), melakukan pemeriksaan berkas di dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dugaan kasus suap terhadap oknum jaksa untuk proyek rehabilitasi drianase Jalan Supomo dan sekitarnya.

Dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didatangi penyidik KPK adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) serta kantor Badan Layanan Pengadaan (BLP).

Penyidik KPK terlebih dulu melakukan pemeriksaan berkas di DPUPKP. Pemeriksaan dilakukan sekitar tengah hari hingga pukul 14.30 WIB. Penyidik kemudian keluar dari pintu samping dan berjalan cepat untuk melakukan pemeriksaan berkas di kantor BLP.

Namun, sekitar satu jam sejak masuk kantor BLP sebagian penyidik KPK keluar kantor dan kembali masuk ke DPUPKP.

Sebelumnya, KPK telah terlebih dulu menyegel sebuah ruangan yang berada di lantai tiga DPUPKP yaitu ruangan yang sehari-hari digunakan oleh Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air serta menyegel laci di kantor BLP.

Kedua aparatur sipil negara (ASN) tersebut juga sudah memberikan keterangan di KPK terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan suap oknum jaksa untuk proyek drainase Jalan Supomo. OTT terjadi di Solo, Senin (19/8/2019). Keduanya kemudian diperbolehkan pulang ke Yogyakarta pada Rabu (21/8/2019).

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat dihubungi mengatakan tidak tahu jika ada kegiatan pemeriksaan di dua instansi tersebut oleh KPK.

“Saya justru tidak tahu ada pemeriksaan KPK di dua instansi tersebut. Ya, silahkan saja. ‘Monggo’ saja sesuai ketugasannya,” kata Haryadi.

Selama melakukan pemeriksaan, sekitar enam penyidik KPK dikawal oleh petugas kepolisian.

Saat ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka atas kasus dugaan suap proyek drainase dengan nilai sekitar Rp8 miliar tersebut. Dua oknum jaksa dan satu tersangka adalah kontraktor pemenang proyek.

Pekerjaan rehabilitasi drainase dihentikan sementara menunggu kepastian hukum atas kasus yang ditangani KPK tersebut. Demikian, seperti dikutip Antara. (ear)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending