Connect with us

PAPUA

Ekspedisi Papua Terang, Warga Desa Kwaedamban Kini Bisa Nikmati Listrik

Published

on

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah.

Indonesiaraya.co.id, Bontang – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero kini menerangi Desa Kwaedamban, Distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua melalui kegiatan Ekspedisi Papua Terang (EPT).

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah di Bontang, Minggu (28/10/2018), mengatakan Desa Kwaedamban adalah salah satu dari 755 Desa di Papua yang menjadi desa survei.

PLN melaporkan, 36 rumah penduduk Desa Kwaebandan kini telah teraliri listrik yang bersumber dari pembangkit lsitrik tenaga air (Piko Hidro) dengan kapasitas 1Kw yang dibangun di dekat desa tersebut.

“Terima kasih kepada PT PLN yang telah mewujudkan Desa Kwaedamban ‘Terang’. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Ekspedisi Papua Terang. Apresiasi dari kami untuk segala upaya yang telah dilakukan termasuk dukungan dari masyarakat, tokoh adat dan pemerintah daerah setempat yang sama-sama bahu membahu ,” katanya.

Kementerian BUMN terus mendorong peran optimal PLN sebagai BUMN yang menyediakan listrik bagi masyarakat. Terutama dengan memanfaatkan potensi-potensi alam sebagai sumber energi lisitrik.

“Semoga diikuti juga di Desa-desa lainnya yang telah dilakukan survei. Kementerian BUMN terus memberikan dukungan dan memastikan desa-desa lain di wilayah Papua dan Papua Barat juga akan teraliri listrik,” tegas Edwin.

Selain mewujudkan listrik di Desa Kwaebandan, PLN juga akan mengaliri listrik di Distrik Borme, dengan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang telah ada atau menambah pembangkit listrik baru yang memanfaatkan aliran air sungai di wilayah tersebut.

Dengan begitu, keberadaan listrik baik di Desa Kwaedamban maupun di Distrik Borme akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Selain untuk penerangan di rumah-rumah , listrik dari sumber pembangkit akan dimanfaatkan untuk penerangan di fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah serta dialirkan untuk mendukung layanan komunikasi di wilayah setempat.

Pada kesempatan sama, General Manager PLN Wilayah Papua dan Papua Barat (WP2B) mengatakan Ari Dartomo mengatakan saat ini tim ekspedisi sedang melakukan verifikasi data oleh PLN WP2B guna mendapatkan data yang akurat.

Desa-desa yang telah disurvei secepatnya akan dilistriki oleh PLN sesuai dengan harapan warga desa.

“Kami akan segera menindaklanjuti hasil survei. Terima kasih kepada teman semua yang kurang lebih dua bulan membantu PLN dan pemerintah pusat dalam melakukan survei desa yang ada di Papua dan Papua Barat. Semoga harapan masyarakat yang disampaikan kepada teman-teman semua dapat terjawab secepatnya dengan terlistrikinya desa-desa di Tanah Papua ini yang belum berlistrik secara bertahap,” ujar Ari.

Hasil data survei yang diperoleh Tim Ekspedisi nantinya akan diseleksi oleh PLN dengan dua cara yaitu melakukan perluasan jaringan (grit) dan membangun pembangkit baru. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, PLN terus berupaya untuk memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ada pada suatu desa guna melistriki desa tersebut. Demikian, seperti dikutip Antara. (jtr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

PAPUA

Papua Perbaiki Fasilitas Infrastruktur Jelang PON

Published

on

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Girius One Yoman.

Indonesiaraya.co.id, Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat akan memperbaiki fasilitas infrastruktur untuk mengantisipasi kemacetan di Kota Jayapura menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman, di Jayapura, Jumat (18/1/2019), mengatakan perbaikan fasilitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, talud dan drainase akan dilaksanakan pada 2019.

“Khusus untuk Kota Jayapura yang paling utama adalah langkah dan upaya untuk mengantisipasi kemacetan, ruas-ruas jalan ini yang harus dirapikan,” katanya.

Menurut Girius, pihaknya belum dapat menyebutkan anggaran yang akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur tersebut, pasalnya hingga kini DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belum ditetapkan.

“Intinya kami akan melakukan rehab total infrastruktur di ibu kota Provinsi Papua untuk mempersiapkan pelaksanaan PON XX pada 2020,” ujarnya.

Dia menjelaskan sedangkan untuk kegiatan PU yang sudah selesai per 2018 yakni pembangunan jembatan Holtekamp dan jalan putar “Ring Road” Hamadi-Skyland.

“Untuk pembangunan Holtekamp sudah selesai dikerjakan 100 persen di mana menyerap anggaran Rp200 miliar dari APBD dan Rp200 miliar APBN sehingga totalnya Rp400 miliar,” katanya lagi.

Dia menambahkan sedangkan untuk pembangunan jalan putar “Ring Road” Hamadi-Skyland juga sudah selesai dengan menyerap anggaran Rp200 miliar dari APBD Provinsi Papua. Demikian, seperti dikutip Antara . (hdk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

PAPUA

Penyidik Direskrimsus Polda Papua Panggil Lagi Kadis Kehutanan Papua

Published

on

Direskrimsus Polda Papua Kombes, Edi Swasono.

Indonesiaraya.co.id, Jayapura – Penyidik Dirkrimsus Polda Papua kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada Kepala Dinas Kehutanan Papua JJO yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan.

Surat panggilan kedua sudah dilayangkan dan diharapkan yang bersangkutan hadir Kamis (10/1/2019), kata Direskrimsus Polda Papua Kombes Edi Swasono, di Jayapura, Selasa (8/1/2019).

Dia mengatakan JJO ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (4/1/2019) dan panggilan pertama sudah dilayangkan untuk diperiksa sebagai tersangka Senin (7/1) namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut.

Oleh karena itu, panggilan kedua langsung dilayangkan untuk menghadap Kamis (10/1), kata Swasono seraya menambahkan, JJO ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memiliki bukti cukup tentang keterlibatan yang bersangkutan.

“Bukti sudah cukup untuk menetapkan JJO dalam kasus pemerasan yang melibatkan FT, tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan Tim Saber Pungli Polda Papua, 7 November 2018,” kata Swasono.

Direskrimsus Polda Papua itu mengatakan, FT ditangkap saat menerima uang Rp500 juta dari Rp2,5 miliar yang disepakati untuk menyelesaikan kasus pembalakan liar yang ditangani PPNS Dinas Kehutanan Papua.

Tersangka FT mengaku sebagai orang suruhan Kepala Dinas Kehutanan Papua menyatakan akan mengurus dan membantu menyelesaikan kasus tersebut dengan meminta sejumlah dana, kata Swasono. Seperti dikutip Antara (eva)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

PAPUA

Pemkot Sorong Musnahkan Ribuan KTP Elektronik Rusak

Published

on

8.782 keping kartu tanda penduduk elektronik yang rusak dimusnahkan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan dokumen kependudukan.

Indonesiaraya.co.id, Sorong – Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat, memusnahkan 8.782 keping kartu tanda penduduk elektronik yang rusak agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan dokumen kependudukan tersebut pada Pemilu 2019.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Abu Bakar Alhamid di Sorong, Rabu (19/12/2018) menyebutkan ribuan keping KTP-el rusak tersebut terhitung sejak rekaman KTP-el pada tahun 2011.

BACA JUGA : BPN Prabowo-Sandi Ungkap Ancaman Utama Pemilu 2019 : e-KTP Tercecer Hingga Masalah DPT

KTP-el rusak, kata dia, tidak bisa digunakan lagi sehingga dimusnahkan.

Menurut dia, pemusnahan KTP-el rusak tersebut menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya mencegah penyalahgunaan KTP-el rusak pada Pemilu 2019.

Pemilihan umum, kata dia, masyarakat yang memiliki KTP elektronik dapat menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan wakil rakyat dan presiden/wakil presiden.

Pemusnahan tersebut disaksikan langsung oleh pihak kepolisian, Satpol PP, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Demikian, seperti dikutip Antara. (ebk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending