Connect with us

JAKARTA

Empat Akses Tol dalam Kota Jakarta di Tutup Imbas Aksi Mahasiswa

Published

on

Petugas Jasa Marga dan pihak kepolisian saat ini masih bersiaga di lapangan memantau situasi aksi mahasiswa.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Empat ruas jalan di lintasan Tol Dalam Kota Jakarta ditutup imbas dari aksi mahasiswa di sekitar Gedung DPR/MPR RI Senayan, Selasa (24/9/2019).

“Aksi mahasiswa di depan gedung MPR/DPR saat ini sudah menblokade sebagian lajur tol di kedua arah, baik dari arah Tomang maupun arah Kuningan,” kata Marketing and Communication Department Head PT Jasa Marga, Irra Susiyanti, di Jakarta.

Menurut dia, lalu lintas yang menuju lokasi unjuk rasa telah dilakukan penutupan, antara lain lalu lintas dari arah Jagorawi dan dari arah Jakarta-Cikampek menuju Semanggi dialihkan ke arah Jatinegara.



Lalu lintas dari arah Jatinegara menuju Semanggi dialihkan ke arah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Untuk pengendara yang sudah terjebak di dalam tol menuju lokasi unjuk rasa arah Cawang, kata Irra, kendaraannya diarahkan untuk putar balik di KM8.100 Semanggi dan dikeluarkan di pintu keluar terdekat.

“Lalu lintas yang sudah terjebak di dalam tol menuju lokasi unjuk rasa dari arah Tomang diputarbalikan di Semanggi (KM 12.400) dan dikeluarkan di pintu keluar terdekat,” katanya.

Kebijakan Jasa Marga tersebut untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Petugas Jasa Marga dan pihak kepolisian saat ini masih bersiaga di lapangan memantau situasi aksi mahasiswa.

“Jika dibutuhkan demi keselamatan pengguna jalan, atas diskresi kepolisian, kami akan menutup beberapa akses masuk yang menuju atau melintasi Gedung MPR/DPR,” katanya. Seperti dikutip Antara. (afs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Kesbangpol DKI: Demo Tidak di Larang Asal Fasilitas Umum di Jaga

Published

on

Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melarang mahasiswa dan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui demonstrasi, namun menekankan agar tidak merusak aset Pemprov untuk fasilitas umum.

“Kami memberikan hak demokrasi bagi adik-adik kita keluarkan aspirasinya. Tapi imbauan kami pada kampus-kampus yang turun, silahkan demo, tapi jangan rusak aset yang kita punya,” kata Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Kendati demikian, Taufan mengatakan, pihaknya tidak berhak untuk memberikan izin, karena itu adalah wilayah dari kepolisian.



“Kalau diizinkan oleh kepolisian, ya kita memperbolehkan dan saya kira anak-anak itu sudah dewasa, jadi mereka tidak perlu diberi pengamanan yang ketat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufan mengatakan, pihaknya telah berunding dengan berbagai perwakilan mahasiswa dengan mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai universitas di Jakarta agar tetap menjaga ketertiban dan fasilitas umum terkait rencana demonstrasi.

“Jumlahnya gak banyak. Tapi kita gak bisa sebut ya jumlahnya. Yang jelas kami berikan pengertian bahwa ke depan, republik ini memiliki aset yang harus dijaga apalagi di Jakarta. Jadi kalau mereka menggunakan MRT, LRT dan Transjakarta jangan dirusak, itu kepentingan umum, mahasiswa diingatkan boleh emosi tapi fasilitas umum dijaga. Saya yakin mereka mengerti karena mereka orang hebat dan dewasa pikirannya,” ucap Taufan.

Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam dua hari terakhir, yakni Senin (23/9/2019) dan Selasa ini di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP dan UU KPK.

Akibat aksi di Jakarta, ruas jalan Gatot Soebroto dan jalan tol dalam kota sempat terganggu. Demikian, seperti dikutip Antara. (rpa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kawasan GBK Jadi Lokasi Evakuasi Mahasiswa Terluka

Published

on

Sejumlah Mahasiswa saat menggelar aksi demo menolak revisi RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan, Senin (23/9/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta- Kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) menjadi lokasi evakuasi bagi mahasiswa yang terluka atau menjadi korban dari aksi massa “Reformasi Dikorupsi” pada Selasa (24/9/2019).

Hingga pukul 21.00 WIB, berbagai elemen mahasiswa tersebar di seluruh penjuru GBK secara berkelompok usai menyelamatkan diri dari gas air mata yang ditembakkan polisi.

Nampak mobil ambulans juga hilir mudik membawa korban yang pingsan akibat tak kuat menahan gas air mata. Sementara mahasiswa terlihat berkonsolidasi agar temannya yang berada di luar kawasan GBK untuk membawa makanan dan minuman.



Beberapa mahasiswi pun nampak tengah diberikan perawatan oleh mahasiswa lainnya dengan asupan oksigen tabung.

“Pas sore tadi kami diberondong tembakan gas air mata. Padahal banyak mahasiswi beristirahat di seberang TVRI,” ujar Denas salah satu peserta aksi massa dari kampus UNJ.

Selain untuk mengevakuasi, GBK juga menjadi titik yang paling mudah untuk mengumpulkan teman-teman satu almamaternya. Seperti halnya di Stadion Madya, yang dipenuhi mahasiswa UNJ dan UI.

“Di sini tempat paling mudah, kita hubungi kawan-kawan lainnya di satu lokasi agar kita tidak terpecah-pecah,” ujar Geri mahasiswa UI.

Menurut Geri, yang paling utama adalah memastikan keselamatan teman-temannya terutama perempuan. Ia pun berharap polisi tidak memberondong gas air mata di lokasi yang menjadi tempat evakuasi tersebut.

“Kalau mau bubarkan bicara yang baik-baik harusnya. Tapi ini enggak tau perempuan atau laki-laki dipukul rata,” kata dia.

Hingga saat ini, masih terdengar suara tembakan yang berada di luar area kompleks GBK, diduga berasal dari gas air mata. Demikian, seperti dikutip Antar a. (sfy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Gubernur Anies : Pencabutan Kasasi Lahan Sodetan Sudah Persetujuan Jokowi

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal pencabutan kasasi kasus pembebasan lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur, untuk proyek sodetan Kali Ciliwung.

Bahkan, kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sejak lama setuju proses kasasi pembebasan lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur, tersebut tidak diteruskan.

“Saya sudah bicara persoalan ini dengan Pak Presiden. Sudah sejak tahun lalu dan memang ada sepakat untuk tidak diteruskan,” ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.



Anies mengungkapkan, baik pihak pemerintah pusat maupun Pemprov DKI telah setuju mencabut semua kasasi terkait pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur.

“Bareng dong (pencabutan tidak sepihak). Karena itu dua-duanya kan tidak meneruskan karena yang bersengketa kan kami sepihak dengan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane) sepihak, sengketanya dengan rakyat. Dengan ini dicabut,” kata Anies.

Diketahui, Anies Baswedan telah mencabut kasasi yang diajukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam perkara sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur. Dengan begitu, pemerintah akan mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina.

Pemprov bersama dengan pemerintah pusat akan bekerja sama dalam proyek pembebasan lahan. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Intinya adalah kita ingin segera menuntaskan pembebasan lahannya, yang membebaskan lahannya sesungguhnya adalah PUPR, bukan DKI. DKI hanya membantu mengkoordinir warganya saja dan proses pembeliannya oleh anggaran pemerintah pusat,” ucap Anies.

Disebutkan, poyek sodetan Ciliwung terhambat pembebasan lahan pada tahun 2015. Warga Bidara Cina melayangkan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015.

Gugatan ini dilayangkan lantaran adanya perubahan lokasi sodetan dari yang sebelumnya ditetapkan. Perubahan lokasi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada warga yang terdampak penggusuran itu.

Dalam prosesnya, PTUN memenangkan gugatan warga Bidara Cina tersebut. Majelis hakim memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk menghitung ulang lahan yang dibutuhkan dan membayar ganti rugi kepada warga yang rumahnya sudah terlanjur digusur.

Di tingkat banding, pengadilan kembali memenangkan gugatan warga. Basuki Tjahja Purnama yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta pun akhirnya mengajukan kasasi. Demikian, seperti dikutip Antara. (rcp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending