Connect with us

HUKUM

Eni Diminta Fasilitasi Pertemuan Kotjo dengan PLN

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengaku diminta untuk memfasilitasi pertemuan antara Johannes Budisutrisno Kotjo dengan para direksi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Permintaan itu, kata Eni, disampaikan oleh mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.

BACA JUGA : Eni Sebut Pertemuan dengan Kotjo Arahan dari Novanto

“Paling tidak karena saya anggota DPR Komisi VII, mitra saya adalah PLN. Tentunya saya sering ketemu dengan mitra saya direksi-direksi PLN minimal memfasilitasi untuk mempertemukan Pak Kotjo dengan para direksi PLN,” kata Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Eni menjadi saksi dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo yang merupakan pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited.

Selain itu, Eni juga mengaku diminta mengawal proyek-proyek yang ditangani oleh Kotjo.

“Pak Novanto minta saya kenal dengan Pak Kotjo, minta untuk bantu Pak Kotjo urusan-urusan proyek yang beliau tangani. Saya diminta untuk mengawal proyek yang Pak Kotjo kerjakan,” kata Eni.

Namun saat itu, Eni belum mengetahui secara pasti proyek apa yang harus dikawal tersebut.

“Waktu itu memang tidak menyebut spesifik betul tentang proyek ini (PLTU Riau-1) tetapi tolong bantu urusan-urusan PLN,” ucap Eni.

Eni juga menyatakan pertama kali dirinya bertemu dengan Kotjo di Hotel Fairmont Jakarta.

“Di situ ada anaknya Pak Novanto, Rheza (Herwindo). Ada James (Rijanto) keponakan Pak Kotjo, ada tim saya. Saya makan siang bareng dengan Pak Kotjo. Saya berkenalan saya sudah mulai tahu disampaikan Pak Kotjo walaupun waktu itu belum detil cuma tahu bahwa beliau punya proyek-proyek banyak di PLN,” ungkap Eni.

Kotjo didakwa menyuap Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham yang saat itu Plt Ketua Umum Partai Golkar senilai Rp4,75 miliar.

Tujuannya adalah agar Eni membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd. Demikian, seperti dikutip Antara. (bnd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Nasdem Kepri Belum Terima Surat Pemecatan Nurdin Basirun

Published

on

Ketua DPW Nasdem Kepri, Nurdin Basirun ditetapkan jadi tersangka kasus suap dana reklamasi oleh KPK.

Indonesiaraya.co.id,Tanjungpinang – DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum menerima surat pemecatan Ketua DPW Nasdem Kepri dari pengurus DPP NasDem.

“Sampai sekarang kami belum menerima suratnya. Pemecatan itu juga wewenang pusat,” kata Wakil Ketua DPW Nasdem Kepri, Pajrin Shihab di Tanjungpinang, Minggu (14/7/2019).

Pajrin membenarkan bahwa DPP NasDem telah memecat Gubernur Kepri itu pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dana reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya benar, beliau memang sudah diberhentikan dari kepengurusan dan anggota,” ungkapnya.

Kendati demikian, tambahnya NasDem Kepri tetap mengapresiasi Nurdin Basirun, karena di bawah kepemimpinanya NasDem mampu meraup 90.735 suara dalam Pemilu Legislatif tingkat DPRD Kepri dan secara otomatis meraih kursi pimpinan.

“Sebuah prestasi yang layak diapresiasi,” ucapnya.

Dia menegaskan, seluruh kader NasDem Kepri masih tetap solid meski salah satu kader terbaik partai yang dipimpin Surya Paloh itu tersandung kasus hukum KPK. Demikian, seperti dikutip Antara . (gen)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Perkara Tim Mawar Diharapkan Selesai di Dewan Pers

Published

on

Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perkara Majalah Tempo edisi Tim Mawar dan Rusuh Sarinah diharapkan selesai dengan keluarnya rekomendasi Dewan Pers.

Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso dihubungi di Jakarta, Minggu (14/7/2019), mengatakan Dewan Pers merupakan tempat paling tepat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan.

“Karena itu, semestinya selesai setelah ada rekomendasi dan tidak ada upaya hukum,” tutur Budi Setyarso.

Ia menegaskan Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Hanya penggunaan judul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” yang diputus melanggar kode etik jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi serta berlebihan karena Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar.

“Hanya judul Tim Mawar yang oleh Dewan Pers dianggap memuat opini yang menghakimi. Karena itu, kami memenuhi rekomendasi Dewan Pers agar Tempo memuat hak jawab pengadu,” kata Budi Setyarso.

Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum Mantan Komandan Tim Mawar Mayjen TNI (Purnawirawan) Chairawan Nusyirwan, Herdiansyah, mengatakan kliennya sudah membuat surat pernyataan keberatan terhadap putusan Dewan Pers.

Untuk upaya hukum, ia mengatakan Chairawan belum mengambil keputusan.

“Masih kami pikirkan. Kami lagi kaji dulu,” ucap Herdiansyah.

Setelah memutuskan Majalah Tempo melanggar kode etik, Dewan Pers merekomendasikan Majalah Tempo memuat hak jawab Chairawan secara proporsional disertai permintaan maaf pada edisi berikutnya.

Selain dimuat dalam majalah edisi berikutnya, berita yang diadukan juga harus dimuat dalam media siber Tempo berupa hak jawab dari Chairawan disertai permintaan maaf yang ditautkan dengan berita yang diadukan.

Keputusan dan rekomendasi tersebut bersifat final dan mengikat secara etik setelah kasusnya diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Gubernur Belum Tahu Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku belum mengetahui dan tidak menerima informasi adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim.

“Belum, saya belum menerima informasi itu,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis malam (11/7/2019).

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengaku baru tahu dari wartawan dan masih akan mengecek kepastian informasi tersebut.

“Saya malah baru tahunya dari sampean (wartawan). Nanti saya cari tahu dulu,” ucapnya.

KPK dikabarkan menggeledah rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim di perumahan kawasan Bhakti Husada Surabaya.

Dari informasi di lapangan, Kamis malam, sejumlah warga setempat mengakui bahwa beberapa petugas dengan pengawalan dua brimob berada di rumah tersebut selama sekitar lima jam.

“Mereka sempat menunjukkan kartu tanda pengenal dari KPK saat warga bertanya,” ujar salah seorang warga, Sholeh Sumpil, ketika ditemui.

Petugas KPK datang sekitar pukul 11.00 WIB dan baru meninggalkan rumah yang diduga milik pejabat yang pernah menjabat Kepala Bappeda Jatim itu pada pukul 15.00 WIB. Demikian, seperti dikutip Antara . (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending