Connect with us

HUKUM

Eni Ungkap Pertemuan Sofyan di Kediaman Novanto

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengungkap adanya pertemuan dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir di kediaman Setya Novanto.

“Iya lupa tanggalnya setelah balik lagi jadi Ketua DPR mungkin 2016,” Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/10/2018).

BACA JUGA : Eni Sebut Pertemuan dengan Kotjo Arahan dari Novanto

Eni menjadi saksi untuk terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo yang merupakan pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited.

Dalam pertemuan itu, kata Eni, juga dihadiri oleh Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso.

“Pak Novanto, Sofyan Basir, dan Pak Iwan,” kata Eni soal siapa yang hadir dalam pertemuan di kediaman Novanto itu.

Dalam pertemuan itu, ungkap Eni, Sofyan menyatakan bahwa proyek PLTU di Pulau Jawa sudah “penuh”.

“Jawa sudah ‘penuh’ tetapi kalau di luar Jawa dipastikan bisa, menurut Pak Sofyan Basir,” ungkap Eni.

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK menyebutkan bahwa Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan Basir, namun Sofyan menjawab jika PLTGU Jawa III sudah ada kandidat, namun untuk pembangunan PLTU Riau-1 belum ada kandidatnya.

Kotjo didakwa menyuap Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham yang saat itu Plt Ketua Umum Partai Golkar senilai Rp4,75 miliar.

Tujuannya adalah agar Eni membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd. Demikian, seperti dikutip Antara. (bnd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Bawaslu periksa Luhut Panjaitan soal video dugaan politik uang

Published

on

Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memeriksa Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terkait video yang sempat viral karena rekamannya yang diduga sedang melakukan politik uang.

“Tadi sudah kita periksa minta klarifikasi sekitar satu jam lebih dari pukul 09.00 WIB sampai 10.00 WIB lebih,” kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Bawaslu menanyakan sekitar 23 pertanyaan seputar kegiatan Luhut Panjaitan ke Bangkalan Madura, seperti terkait lama kunjungan, apakah berkunjung dengan tim sukses, serta juga klarifikasi terkait muatan video tersebut.

“Pak Luhut datang ke sana bersama teman-teman kementerian. Untuk hasil pemeriksaan belum bisa diberitahukan karena masih penyidikan,” katanya.

Selain memeriksa Menko Bidang Kemaritiman, Bawaslu juga melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi yang berada di lokasi saat kunjungan Luhut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terekam kamera memberikan amplop kepada kiai di Bangkalan Madura dan video itu sempat viral di media sosial. Demikian, seperti dikutip Antara . (blw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Enam Lembaga Survei Dilaporkan ke Bareskrim

Published

on

Enam lembaga pemantau pemilu dan survei yang merilis hitung cepat dan exit poll usai pencoblosan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Enam lembaga pemantau pemilu dan survei yang merilis hitung cepat dan exit poll usai pencoblosan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri karena diduga melanggar Pasal 28 Undang-Undang no 11/20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kuasa Hukum KAMAHK Pitra Romadoni di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (19/4/2019), menyebut laporan yang diajukan adalah laporan delik aduan, bukan laporan polisi.

Lembaga-lembaga yang dilaporkan Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi (KAMAHK) tersebut adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika Indonesia dan Poltracking Indonesia.

“Terhadap hal ini kami meminta pihak Bareskrim Polri agar mengusut tuntas permasalahan hasil survei ini karena hasil survei ini banyak membingungkan masyarakat kita,” ucap Pitra.

Menurut dia, kebenaran hasil hitung cepat lembaga survei itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum tentu sesuai dengan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ia pun mempertanyakan jumlah sampel dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang diambil lembaga-lembaga survei itu sehingga merilis hasil pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Jangan membuat kebingungan masyarakat kita, ini sudah sangat dahsyat sekali penggiringan opini hitung cepat ini, apabila nanti nyatanya Prabowo yang menang, bagaimana nanti mempertanggungjawabkan ini?” ucap Pitra.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat menjaga keamanan agar kondusif sembari menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.

“Tadi kami diperlakukan baik oleh Bareskrim Polri dan Kamis ini mereka akan memproses laporan kami untuk menindaklanjutinya,” ujar Pitra.

Indo Barometer, CSIS, SMRC, Charta Politika Indonesia dan Poltracking Indonesia termasuk dalam 40 lembaga survei yang dapat mengumumkan hasil hitung cepat pada Pemilu 2019 dan terdaftar di KPU. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Eni Maulani Saragih

Published

on

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

Eni dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan (SMT) yang merupakan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi untuk tersangka SMT,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Untuk diketahui, Eni juga merupakan terpidana perkara korupsi proyek PLTU Riau-1.

KPK pada 15 Februari 2019 telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Namun sampai saat ini, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakusisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dimana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerga Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.

Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending