Connect with us

POLITIK

Fadli Zon : Beban Menteri Jokowi Di Periode Kedua Lebih Berat

Published

on

Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tugas dan tanggung jawab seorang menteri pada periode kedua pemerintah Presiden Joko Widodo dinilai akan lebih berat karena harus menanggung beban janji-janji Jokowi di periode pertama.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, Selasa malam 9 Juli 2019.

Menurut Fadli, amanah yang digenggam seorang menteri di periode kedua Jokowi akan menanggung beban untuk membereskan persoalan di semua sektor.

“Membereskan persoalan-persoalan yang ada sekarang itu tidaklah mudah, hampir semua sektor terutama di sektor ekonomi tidak mudah segera membawa bangsa sebesar Indonesia dengan 269 juta ini menuju kepada perbaikan-perbaikan, karena tingkat destruksinya kemarin itu udah cukup tinggi,” ucapnya.

Beban yang dimaksud Fadli yakni beban janji Jokowi saat lima tahun periode pertamanya memimpin Indonesia. “Menurut saya bukan karena pemilu, tetapi karena praktik pemerintahan 5 tahun kemarin sendiri tidak menunaikan janji-janjinya dan gagal di dalam menunaikan janji-janjinya sebagian besar,” jelasnya.

“Dan ini yang menurut saya akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya dan beban yang sangat berat, PR yang sangat berat karena untuk apa orang itu berkuasa tetapi kekuasaan itu membuat rakyat semakin menderita, harga-harga sulit terjangkau, kemudian masyarakat makin banyak yang merasakan kehidupan itu makin sulit makin susah,” papar Fadli menambahkan.

Dia berharap Indonesia di masa mendatang di tangan Jokowi tidak menjadi bangsa yang terus memiliki utang, dan harus suskes di semua sektor.

“Dan menurut saya lagi, apa yang mau ditinggalkan kepada bangsa ini? Apakah legacy kita menjadi bangsa yang terus berutang dan tidak mampu berdiri seperti cita-cita Bung Karno? Apakah harus terus bertanya apakah kita semakin merdeka secara ekonomi mandiri, secara ekonomi berdikari, secara ekonomi? Apakah kita semakin berdaulat secara politik apakah kita semakin berkepribadian di dalam kebudayaan? Sebetulnya yang menurut saya sangat bagus dan kokoh dan itulah ukuran-ukuran keberhasilan dari legacy itu,” terangnya.

Jelas Fadli menambahkan, legacy tidak akan didapat jika semua pihak hanya memikirkan kursi kekuasaan dan jabatan sebagai menteri maupun jabatan lain di pemerintahan mendatang.

“Kalau semua itu hanya untuk kursi dan kekuasaan, tetapi kursi dan kekuasaan itu tidak bisa mendapatkan kebaikan, tidak bisa menghasilkan kebaikan, malah menumpuk kesulitan hidup, enggak ada gunanya justru pemimpin seperti itu, dia akan dikenang sebagai orang yang gagal,” tutupnya. Seperti dikutip Rmol.co. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

FPI Tak akan Undang Prabowo-Sandi dan Partai Politik di Ijtima Ulama IV

Published

on

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, pihaknya tak akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam kegiatan Ijtima Ulama IV. Namun, ia tak menjelaskan alasan pihaknya tak mengikutsertakan keduanya dalam agenda tersebut.

“Ijtima Ulama IV tidak mengundang peserta pilpres,” kata Munarman kepada Okezone, Kamis (18/7/2019).

Munarman menyatakan, selain tidak menghadirkan Prabowo-Sandi, Ijtima Ulama IV juga tak akan mengundang partai politik.

“Parpol juga tidak kami undang,” katanya.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berencana menggelar agenda Ijtima Ulama IV. Kegiatan itu diklaim bukanlah bentuk kekecewaan atas pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto pada Sabtu, 13 Juli 2019.

“Begitu juga kami punya sikap dan punya ketentuan tersendiri apa langkah-langkahnya selanjutnya, yaitu kami akan menampung dan menerima semua masukan dari para ulama, para habaib, dari para tokoh nasional sesuai dengan arahan imam besar kita Habib Muhammad Rizieq Shihab,” kata Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Yusuf menuturkan, tema dan waktu Ijtima Ulama IV masih akan dibahas melalui rapat. Kata dia, pembahasan itu dilakukan dengan seluruh ormas yang tergabung ke dalam GNPF Ulama.

“Bagaimana menyikapi keadaan dan situasi dengan hal-hal yang terbaru,” ujarnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jubir PA 212 Akui Sikap Amien Rais Sudah Berubah

Published

on

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 alias PA 212 Habib Novel Bamukmin mengakui, sikap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memang telah berubah.

Sebelumnya, Amien merupakan sosok paling keras dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi. Namun, sikap kritis Amien kini dianggap sudah menurun.

Habib Novel Bamukmin mengatakan, sikap Amien Rais mulai terlihat berubah sejak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi.

“Memang belakangan ini saya pribadi melihat dua sikap yang ditunjukkan oleh Pak Amien Rais yaitu saat menanggapi tentang rekonsiliasi Jokowi – Prabowo. Lalu sikapnya setelah membaca surat dari Prabowo yang agak melunak,” kata Novel ketika dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Menurut Novel, sepertinya Amien Rais ingin meredam gejolak kekecewaan di antara massa 212 karena Prabowo memilih bertemu dengan Jokowi.

Namun, hal tersebut tak pas untuk dibahas saat ini. Karena kata Novel, pihaknya tengah fokus mempersiapkan ijtimak ulama ke-4 yang digelar awal Agustus mendatang.

“Semua permasalahan akan dibahas tuntas dan menghasilkan putusan ijtimak ulama ke-4. Diharapkan ini bisa memenuhi rasa keadilan yang selama ini kami perjuangkan,” tandas Novel, seperti dikutip Eramuslim. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Pengamat : Masa Depan Gerindra Oposisi Bukan Ikut Jokowi

Published

on

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Masa depan Partai Gerindra adalah mengambil sikap oposisi, berada di luar pemerintahan. Bukan bergabung dengan kabinet baru Joko Widodo dengan mendapatkan sejumlah jatah menteri.

Pemerhati politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika ingin menatap Pemilu 2024, partai pimpinan Prabowo Subianto itu harus menjadi oposisi yang konstruktif, oposisi yang tidak berhadap-hadapan secara langsung dengan pemerintah.

“Oposisi yang kadang-kadang mau bekerjasama dengan pemerintah karena kepentingan yang lebih besar, tidak selalu menolak kebijakan. Tetapi kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, Gerindra ambil bagian untuk membela,” ujar Pangi, Kamis (18/7/2019).

Gerindra akan mendapatkan tempat di hati masyarakat saat citra pemerintah pudar. Menurut Pangi, itulah momentum emas bagi Gerindra kalau bicara masa depan politik.

“Syukur-syukur bisa menghantarkan calon presiden terpilih dari Gerindra (Pemilu 2024) yang menjadi antitesis pemerintahan sekarang,” ungkapnya.

Kalau Gerindra tetap bergabung di kabinet Jokowi-Maruf, lanjut Pangi, partai pimpinan mantan Danjen Koapssus itu akan menjadi bagian dari dosa masa lalu dari pemerintahan sekarang.

Dosa pemerintahan Jokowi yang paling tampak adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, jauh dari janji manis 7 persen. Satu lagi, nominal utang yang sudah menjulang hingga menyentuh angka Rp 4.418 triliun pada 2018.

“Makanya harus hati-hati betul, jangan salah mengambil langkah. Harus dihitung secara komperhensif, mudharat dan manfaatnya apa, dan apa untung ruginya bagi Gerindra ke depan,” demikian Pangi, seperti dikutip Rmol.co. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending