Connect with us

HUKUM

FPKS Resmi Usulkan Bentuk Pansus Jiwasraya

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Fraksi PKS DPR RI secara resmi mengusulkan pembentukan Pantia Khusus (Pansus) terkait persoalan PT. Asuransi Jiwasraya, untuk mengungkap secara tuntas persoalan yang ada di perusahaan BUMN tersebut.

“Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati. Dengan mengucap Bimisllahirrahmanirrahmi, Fraksi PKS DPR mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya,” kata anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Usulan tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke 7 DPR dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020.



Dia mengatakan, spektrum yang luas dan kompleksitas pada sektor keuangan beserta pasar modal menjadi alasan kuat untuk segera dibentuk Pansus.

Menurut dia, Pansus Jiwasraya itu nantinya terdiri dari Komisi XI terkait soal keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait penegakan hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

“Yang lebih penting adalah pansus bukti bahwa negara hadir melindungi rakyatnya. Pansus adalah bukti keseriusan DPR sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya,” ujarnya.

Menurut dia, mekanisme Pansus juga akan tepat untuk memastikan pemenuhan keadilan dan hak bagi nasabah masyarakat kecil Jiwasraya dan mengawal penegakan hukum agar adil dan akuntabel.

Anis menjelaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan PT Asuransi Jiwasarya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara senilai Rp13,7 triliun.

Selain itu menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap bahwa ada indikasi kerugian negara yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sekitar Rp10,4 triliun dari aktivitas transaksi saham dan reksadana 2018.

Dia menduga, kasus Jiwasraya merupakan bentuk “fraud” yang terorganisasi dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang canggih dan kompleks.

Karena itu Anis menilai kasus tersebut harus diungkap secara transparan dan akuntabel termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan saham terkait.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin Rapat Paripurna DPR, menyatakan usulan Fraksi PKS untuk membentuk Pansus Jiwasraya akan ditampung dan dibahas kemudian.

“Usulan dari PKS akan ditampung dan dibicarakan dalam kesempatan yang disediakan untuk soal Pansus Jiwasraya,” kata Dasco, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Polri Tetapkan Kasus Red Notice Djoko Tjandra Naik ke Penyidikan

Published

on

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (Foto : humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta– Polri menyatakan kasus dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra dari daftar Interpol masih terus diselidiki. Kini, kasus tersebut sudah naik ke Tahap Penyidikan.

“Setelah melaksanakan kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik sidik,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Kamis (6/8/2020).

Argo mmengatakan, bahwa penyidik telah memeriksa 15 saksi terkait perkara tersebut. Selain itu, Polri juga telah menggandeng PPATK untuk mengusut dugaan aliran dana.



“Jadi konstruksi hukum terhadap tindak pidana yang dipersangkakan adalah dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait penghapusan red notice atas nama Djoko Sugiarto Tjandra sekitar bulan Mei 2020 sampai Juni 2020,” jelasnya.

Namun Argo belum mau merinci pihak mana saja yang terlibat dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Argo memastikan pihak-pihak yang diduga terlibat akan dijerat Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 KUHP.

“Tentunya ditahap penyidikan ini adalah serangkaian penyidik untuk mencari pelakunya,” tukas dia. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Laporan Tidak Ditanggapi, Rimafa Law Firm & Partners Datangi Propam Mabes Polri

Published

on

Rifama & Partners Saat mendatangi Kadiv Propam Mabes Polri. (Foto : Istimewa)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kantor hukum Rifama & Partners mendatangi Kadiv Propam Mabes Polri terkait kasus kliennya yang tidak kunjung mendapatkan tanggapan atas laporan yang telah di sampaikan ke Polres Tangerang Selatan pada tanggal 15 Januari 2020 di Kantor Kepolisian sektor Ciputat.

Atas kelambanan itu Advokat Rifama & Partners melaporkan pihak Kepolisian Sektor Ciputat ke Kadiv Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kode etik pada dini hari (Kamis 02/08/2020).

Berdasarkan kajian dan analisis mendalam oleh tim tim kuasa hukum akhirnya pengacara menduga bahwa, telah terjadi 2 (dua) pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Sektor Ciputat beserta Sdr. RR.



Pertama, menyangkut profesi orknum Kepolisian Sektor Ciputat dalam hal ini, pihaknya melaporkan oknum Polisi tersebut ke Kadiv Propam Mabes Polri.

Kedua, pidana umum bagi oknum Kepolisian yang melanggar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tekhnis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka Proses Peradilan Pidana bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

“Oleh karena itu, maka kami akan melaporkan oknum Kepolisian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya atau Polres Kota Tangerang Selatan,” ulangnya.

Tuntutan Rifama & Partners melaporkan oknum Polisi tersebut dengan pasal 18 ayat 1 KUHP, tentang melaksanakan tugas Penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identitas Tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Selanjutnya Rifama & Partners menambahkan Pasal 1 ayat 16 KUHP, pasal 38 ayat 1 KUHP, 368 Ayat 1 KUHP dan pasal 167 Ayat 1 KUH Pidana .

Pihak kuasa hukum Victor berharap Kapolri dan Presiden memperhatikan kasus dugaan oknum Polisi di Polsek Ciputat karena ini mengkut Marwah Kepolisian RI.

Kronologis Peristiwa

Kejadian ini sudah berlangsung sejak tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 12:00 WIB Klien Rifama & Partners, yaitu Victor Sebastian Siregar kedatangan 4 tamu yang tidak dikenal.

Diduga tamu adalah RR seorang ASN di Kementerian ESDM berserta ibu kandungnya, HIPN, dan A (oknum Kepolisian Sektor Ciputat) di tempat tinggal klien Rifama & Partners, di Jl. Cendrawasih V, Kost Bambulogy Mantion No 125, Ciputat Sawah Baru, Tanggerang Selatan.

Kronologis dari kejadian ini adalah Ke empat orang (pelaku) tersebut mendatangi kamar kost korban yang terletak dilantai 2 bernomor C 201, begitu awal mulanya.

Salah satu dari mereka yang diduga oknum kepolisian Sektor Ciputat menggedor kamar korban, dan masuk kedalam kamar korban, hingga terjadi perbincangan antara kedua dua belah pihak.

Kemudian Direktur Rifama & Partners, Farhan Chaniago SE SH MH menjelaskan secara detail kejanggalan yang dialami klien, sekitar 10 poin kronologis.

“Terkait hal tersebut, klien kami merasa diperlakukan semena – mena, diintimidasi, dan diperlakukan tidak menyenangkan oleh oknum Kepolisian Sektor Ciputat dan Sdr. RR,” katanya. (*/tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Dua Buronan Asal Indonesia Ditangkap di Amerika Serikat

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyaraka Divisi Humas Polri Brigjen, Awi Setiyono. (Foto: humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta– Lembaga penegak hukum Amerika Serikat menangkap dua buronan asal Indonesia yakni, Sai Ngo Ng (SNN) dan Indra Budiman (IB).

“Terkait dengan informasi penangkapan buronan atas nama SNN dan IB, hal tersebut memang benar dan informasi dari otoritas KBRI Wasington DC bahwa tersangka red notice atas nama SNN dan IB saat ini berada di Amerika Serikat dan menjalani proses hukum terkait pelanggaran overstay,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Menurut Awi, Indra Budiman merupakan buronan kasus penipuan dan pencucian uang terkait penjualan Condotel Swiss Bel di Bali yang terjadi pada September 2012 sampai dengan Agustus 2014. Indra ditangkap oleh US Marshal Service (USMS) di California.



Sedangkan Sai Ngo Ng merupakan buronan atas kasus dugaan korupsi terkait pengajuan KUR fiktif ke Bank Jatim pada 2011-2012. SNN ditangkap di Texas.

Polri bersama KBRI Wasington DC pun telah melakukan kordinasi secara intensif dengan pihak- pihak terkait di Amerika Serikat terutama dengan pihak US Marshal Service terkait pemulangan kedua buronan tersebut ke Indonesia.

“Telah menghasilkan kesepakatan langkah kerjasama pertukaran buronan, di mana US Marshal Service bersedia membantu memulangkan dua buronan Indonesia atas nama Indra Budiman (IB) dan Sai Ngo Ng (SNN) dengan imbalan satu buronan USMS atas nama Markus Din yang diduga berada di Indonesia,” jelas dia.

Polri pun telah mengamankan Markus Din di villa 2B gang Flamboyan Jalan Raya Grobokan, Kuta Utara Badung Bali. “Saat ini sedang menjalani penahanan sementara untuk masa 20 hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2020 di Rutan Polda Bali,” terang dia. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017