Connect with us

FINANSIAL

Fraksi Partai Gerindra Minta Kurs Rupiah Rp 6.500, Apa Kata Ekonom?

Published

on

Anggota Badan Anggaran DPR, Johny Kenedy Aziz.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati pembicaraan pendahuluan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Tahun depan, asumsi nilai tukar rupiah dipatok dalam rentang Rp 14.000-Rp 14.500 per dollar Amerika Serikat (AS).

Kendati begitu, Fraksi Partai Gerindra menyatakan keinginan agar pemerintah mampu memperkuat nilai tukar rupiah ke level yang jauh lebih kuat dari itu.

“Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS seperti masa kepemimpinan Presiden Habibie, di mana kurs dapat berubah dari Rp 16.600 per satu dollar AS, menjadi Rp 6.500 per satu dollar AS,” ujar Anggota Badan Anggaran DPR Johny Kenedy Aziz saat membacakan paparan, Senin (8/7/2019) lalu.

Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail Zaini menilai, permintaan anggota dewan tersebut tidak rasional.

Pasalnya kondisi perekonomian saat ini jauh berbeda dengan masa kepemimpinan presiden RI ketiga itu.

“Waktu itu setelah krisis nilai tukar rupiah memang jatuh drastis dari level Rp 2.000 an ke Rp 16.600, hampir 600%. Jadi, memang wajar kalau setelahnya rupiah kembali lagi menguat karena sudah sangat undervalue,” ujar Mikail, Rabu (10/7/2019).

Selain itu, pada era Presiden Habibie, pemerintah juga melakukan restrukturisasi utang secara besar-besaran.

Menurut Mikail, itu tidak terlepas juga dari dukungan lembaga kreditor internasional dan perbankan global yang bersedia melakukan penjadwalan ulang dan rationing ulang atas kredit-kredit sindikasi pemerintah Indonesia.

Maklum, pada masa itu, Indonesia masih lebih banyak melakukan utang secara bilateral maupun multilateral.

“Kalau sekarang, utang pemerintah sebagian besar dalam bentuk surat berharga dan diperjualbelikan di pasar obligasi. Kondisinya sangat ditentukan oleh pasar sehingga tidak mungkin bisa seperti dulu dengan mudah melakukan restrukturisasi,” lanjut Mikail. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Jejak Digital “Menteri Terbalik” Mulai Beredar di Masyarakat

Published

on

Ekonom senior DR, Rizal Ramli.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Predikat Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik di dunia tidak berbanding lurus dengan keberpihakannya pada rakyat kecil.

Ekonom senior DR Rizal Ramli bahkan menyebutnya sebagai “Menteri Terbalik”. Sebab, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu tidak pro pada rakyat kecil.

Sri Mulyani justru memberikan memberikan bunga yang tinggi pada kreditor, yang hasilnya membuat pembayaran bunga utang tinggi yang dibebankan pada APBN mencekik rakyat sebagai pembayar pajak.

Kini, jejang digital Sri Mulyani yang tidak pro rakyat mulai beredar di masyarakat. Meme yang secara tersirat menggambarkan Menkeu lebih pro orang kaya dan tidak memperhatikan rakyat kecil mulai beredar di media sosial.

Seperti meme yang membandingkan pengenaan pajak pempek di palembang, cukai kantong plastik dan harga bea materai dengan penurunan pajak kendaraan mewah.

Dalam kebijakan cukai kantong plastik, Kemenkeu menerapkan tarif sebesar Rp 30 ribu per kilogram atau setara Rp 200 per lembar plastik. Tentu ini merugikan masyarakat yang sehari-hari menggunakan kantong plastik, seperti saat berbelanja ke pasar tradisional.

Tidak cukup sampai di situ, kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu juga sedang mencoba menjadikan besaran bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu harga. Namun harga yang diusulkan naik lebih dari 150 persen, yaitu di harga Rp 10.000 dengan alasan ekonomi saat ini sudah membaik.

Bagi rakyat kecil kebijakan itu akan sangat merugikan. Sebab, rakyat tidak lagi memiliki pilihan dan harga yang dipatok untuk materai belum tentu bisa dijangkau semua lapisan masyarakat.

Masyarakat juga turut dibuat pusing dengan rencana kebijakan pengenaan pajak 10 persen pada restoran pempek di Palembang. Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang bahkan berencana akan memasang alat pemantau pajak online (e-tax) di setiap warung makan kaki lima dan restoran.

Semua kebijakan itu tentu berbanding terbalik dengan pengumuman pemerintah yang menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk mobil mewah dengan harga di atas Rp 2 miliar dan sepeda motor dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc

Penurunan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pemberli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. Seperti dikutip Eramuslim.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Cuma Sejam, Menteri Keuangan Buru-Buru Meninggalkan Ruang Diskusi

Published

on

Menkeu Sri Mulyani (tengah) menyalami sejumlah peneliti Indef sebelum meninggalkan diskusi Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati buru-buru meninggalkan ruang diskusi kajian tengah tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2019 di Jakarta, Selasa.

Sejumlah wartawan terlihat kecewa karena tidak mendapat sesi bertanya lebih lanjut dalam diskusi yang membahas Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang itu.

Sebelumnya Menkeu sempat mengoreksi pernyataan peneliti dari lembaga kajian Indef, Esther Sri Astuti, yang mengkritisi pernyataan metafora Presiden Jokowi terkait perekonomian Indonesia dan dunia yang diibaratkan seperti serial televisi Game of Thrones.

“Presiden Jokowi mengatakan ‘winter is coming’ adalah sebuah metafora. Jadi bukan berarti di Indonesia ada musim dingin. Jadi tidak relevan begitu ya,” ujar Sri Mulyani di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Sri Mulyani mengatakan jika berbicara logika, penyampaian Esther soal Lords of The Ring yang berbicara soal Hobbit (makhluk kecil di serial itu) yang berhasil mengubah dunia di antara gempuran raksasa juga tidak masuk akal.

“Cuma mengoreksi karena kalau bicara tentang logika, kita bicara tentang akal yang harus ditempatkan,” ujar Menkeu.

Menkeu juga mempertanyakan forum diskusi tersebut yang ia rasa bermuatan politik. Menkeu tiba di ruang diskusi sekitar pukul 09.36 WIB.

Namun sejam kemudian, ia sudah harus meninggalkan lokasi karena ingin bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan.

Menteri menyilahkan diskusi dilanjutkan, namun ia berharap semoga hasil seminar dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai hal apa yang perlu diakselerasi dalam rangka menghadapi persaingan global.

Menkeu mengatakan kebijakan Pemerintah akan selalu tergantung pada produktivitas dan daya saing (competitiveness-productivity) yang paling berkualitas dimiliki negara untuk menarik Investasi dan menggunakan pasar regional ataupun global untuk memperbesar atau memperluas usaha (ekspansi).

“Itu merupakan masalah fundamental Indonesia, tentang competitiveness dan productivity,” tandasnya. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Utang Luar Negeri Naik 7,4 Persen

Published

on

Utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 naik 7,4 persen secara tahunan menjadi 386,1 miliar dolar AS.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 naik 7,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 386,1 miliar dolar AS. Nilai ini setara dengan Rp 5.521 triliun jika menggunakan asumsi kurs tengah Bank Sentral pada akhir Mei sebesar Rp 14.380 per dolar AS.

Pertumbuhan utang mancanegara pada Mei 2019 itu lebih lambat jika dibandingkan April 2019 yang tumbuh 8,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Berdasarkan Statitistik Utang Luar Negeri RI per Mei 2019 yang diumumkan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (15/7/2019), utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 386,1 miliar dolar AS itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,3 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 196,9 miliar dolar AS.

“Pertumbuhan ULN di Mei 2019 terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih rendah dalam denominasi dolar AS. Perlambatan pertumbuhan ULN bersumber dari ULN swasta, di tengah pertumbuhan ULN pemerintah yang tetap rendah,” kata Bank Indonesia dalam laporannya.

Adapun ULN pemerintah sebesar 186,3 miliar dolar AS atau naik 3,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2019 yang sebesar 3,4 persen. Kenaikan ULN ini karena penerbitan surat utang global pemerintah (global bonds).

Kendati meningkat, nilai ULN pemerintah pada Mei 2019 menurun dibandingkan dengan April 2019 yang sebesar 186,7 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran neto pinjaman senilai 0,5 miliar dolar AS dan dilepasnya kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh non-residen Indonesia senilai 1,5 miliar dolar AS. Berkurangnya kepemilikan asing di SBN dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan perdagangan.

Menurut Bank Sentral, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 18,8 persen dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (15,8 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,3 persen).

Sedangkan ULN debitur swasta umbuh 11,3 persen (yoy). Pertumbuhan ULN itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan April 2019 yang sebesar 14,7 persen (yoy) karena menurunnya posisi utang di sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada Mei 2019, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2 persen terhadap total ULN swasta.

Secara keseluruhan Bank Sentral menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2019 sebesar 36,1 persen, atau di kisaran yang sama dengan April 2019. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87,3 persen dari total ULN. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending