Connect with us

POLITIK

Ganjar, Waspadai Titik Rawan Pilkada 2020 : Isu Lokal dan Siber

Published

on

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Usai Rapim penylenggatasn serentak tahun 2020 TNI – Polri Jawa Tengah di ASTRO Hotel Magelang Kamis (6/2/2020).

Indonesiaraya.co.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengidentifikasi terdapat dua titik kerawanan keamanan menjelang Pilkada serentak 2020. Yakni keamanan berbasis isu lokalitas dan keamanan siber.

“Kita mengidentifikasi seluruh potensi persoalan yang sifatnya lokal makanya ini hadir juga Kapolres dan Dandim. Kita sampaikan semuanya indikasi-indikasi yang mesti diamankan,”kata Ganjar Usai dalam Rapim penylenggatasn serentak tahun 2020 TNI – Polri Jawa Tengah di ASTRO Hotel Magelang Kamis (6/2/2020).

Menurut Ganjar, ada beberapa persoalan isu lokalitas yang bisa jadi pemicu memanasnya situasi. Dari persoalan calon tunggal hingga isu warisan proses politik sebelum Pilkada, seperti Pilpres sampai Pilkades.



“Kita langsung mengidentifikasi potensinya apa. Sekarang kita identifikasi agar lokalitas itu bisa kita antisipasi sejak awal,” katanya.

Sementara untuk pengamanan darling, Ganjar menyebut bakal dilakukan patroli siber yang digawangi oleh pihak kepolisian. Dia berharap masyarakat tidak memancing ataupun terpancing oleh isu-isu di media sosial yang belum jelas juntrungannya.

“Semua masih potensi. Ini yang kita waspadai. Tapi kalau kita lihat, sekarang secara nasional sudah adem ayem semoga ini menular ke daerah. Tapi ya jangan mancing-mancing,” katanya.

Pilkada Jateng 2020 bakal dilaksanakan pada bulan September mendatang. Terdapat 21 daerah yang bakal melaksanakan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel mengatakan, untuk sisi pengamanan Polda Jateng bakal menerjunkan 2/3 dari seluruh personel yang dimiliki. Selain itu akan mendapat backup-an dari Kodam IV Diponegoro sebanyak 1/3 pasukan dari total 26 ribu personel.

“Isu lokal akan sangat beragam, saya minta Kapolres Dandim, KPU dan Parpol harus bekerja sama. Bukan hanya konvensional, karena itu tidak mungkin. Harus digital, medsos terutama,” katanya.

Meski yang mengelola keamanan, khususnya yang dari kepolisian dan berkaitan dengan siber, lanjut Rycko, kita adakan patroli siber sehingga bisa kita lakukan sebuah antisipasi yang baik.

“Patroli siber sudah ada direktorat siber Sekarang rutin kita lakukan terus patroli. Hampir semua wilayah merata rawan,” katanya. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

AHY Berpeluang Pimpin Partai Demokrat

Published

on

Calon Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Partai Demokrat (PD) akan melaksanakan kongres pada bulan Mei 2020. Hal itu disampaikan Wakil ketua umum PD, Syarief Hasan di Upnormal, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020). Syarief juga mengutarakan tentang peluang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kalau kita berbicara kongres, kalau aturan dari kongres sebelumnya, itu dijadwalkan bulan Mei. Tetapi saya tidak tahu, mungkin saja berubah. Kalau ada permintaan dari daerah, kita lihat. Tapi sejauh ini masih sampai bulan Mei,” kata Syarief

Syarief juga mengatakan bahwa kepastian jadwal kongres PD akan dikomunikasikan lagi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).



“ Ya tergantung DPD, tergantung daerah, yang memiliki hak. Kalau daerah mengusulkan begitu dan memenuhi persyaratan, mungkin kita akan pikirkan,” katanya.

Wakil Ketua MPR itu juga mengatakan bahwa pencalonan ketua umum partai akan diserahkan kepada kongres. Ia juga menyebut AHY sering konsolidasi ke daerah karena tugasnya selaku Waketum Demokrat.

“Kalau-kalau (AHY) untuk calon ketua umum, saya pikir itu tergantung dari suara di kongres, ya. Tetapi perlu saya sampaikan AHY ini kan juga salah satu wakil ketua umum. Jadi tentu salah satu tugasnya dalam melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia,” kata Syarief.

“Jadi mudah-mudahan dengan konsolidasi itu, para kader bisa memahami bahwa di Partai Demokrat semakin banyak orang-orang berkualitas. Seperti Mas AHY itu kan bagus untuk menjadi pemimpin masa depan,”

Syarief mempersilahkan bila ada kader PD yang nilai semakin banyak calon ketua umum yang maju dalam kongres akan semakin baik bagi partai. Persaingan antarcalon diharapkan dapat dimenangkan oleh orang yang benar-benar berkualitas. (tvl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Survei Alvara : Mendagri Tito Karnavian Masuk 10 Besar Menteri dengan Tingkat Kepuasan Publik Tertinggi

Published

on

Menteri Dalam Negeri periode 2019-2024, Tito Karnavian.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Lembaga Survei Alvara Research Center melakukan survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Menteri di 100 hari kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada Februari 2020.

Hasilnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) H. Muhammad Tito Karnavian masuk dalam 10 besar Menteri dengan tingkap kepuasan publik terbaik dengan angka 3,88 persen atau berada di peringkat 6.

“Menteri-menteri dari kalangan profesional lebih mendapat apresiasi dari publik, terbukti dengan hampir semua 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berasal dari kalangan profesional,” kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali melalui keterangan tertulis, Kamis (13/2/2020).



Hasanuddin Ali memaparkan untuk Menteri yang berada di peringkat pertama dengan tingkat kepuasan publik sekitar 4,02 persen diraih Menteri BUMN, Erick Thohir. Peringkat kedua dengan angka 3,95 persen diraih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Selanjutnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani berada di peringkat tiga dengan tingkat kepuasan publik sebesar 3,94 persen. Kemudian peringkat empat ditempati oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Lestari Marsudi yakni sebesar 3,91 persen.

Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono berada diperingkat kelima dengan tingkat kepuasan publik sebesar 3,88 persen.

Selanjutnya, untuk peringkat ketujuh hingga kesepuluh ditempati oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto yakni 3,86 persen, Menristekdikti Bambang Brodjonegoro yakni 3,85 persen, Menteri Pariwisata (Menpar), Wishnutama yakni 3,85 persen dan Menteri UMKM, Teten Marsudi sebesar 3,84 persen.

Untuk diketahui, survei ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Alvara pada akhir Januari hingga awal Februari dengan 1.000 responden dan margin error 3,16 persen, serta Tingkat Kepercayaan 95 persen.

Adapun data diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia. (xne)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Musuh Terbesar Pancasila Adalah Orang yang Mempertentangkannya dengan Agama

Published

on

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Fahira Idris.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kecaman mengalir atas pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi atas pernyataannya yang mengatakan bahwa musuh terbesar pancasila adalah agama.

Selain keliru, karena nilai-nilai agama diejawantahkan dalam sisa-sila pancasila, pernyataan Kepala BPIP ini berpotensi membuat kegaduhan baru yang tidak perlu. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Fahira Idris mengungkapkan, justru musuh terbesar pancasila adalah orang-orang yang mempertentangkan pancasila dengan agama.

Relasi antara agama-agama yang ada di Indonesia dengan pancasila sudah selesai saat para pendiri bangsa ini menjadikan pancasila sebagai dasar negara. Bahkan pemikiran politik keagamaan di Indonesia penting untuk terus dikembangkan agar agama dan pancasila dapat terus berjalan berbarengan.



“Justru musuh terbesar pancasila adalah orang-orang yang mempertentangkan agama dengan pancasila. ‘Musuh’ selanjutnya adalah para pejabat dan penyelenggara negara yang tindak-tanduknya bertolak belakang dengan nilai-nilai pancasila. Dan musuh yang paling terpampang nyata saat ini ketimpangan yang semakin lebar,” tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (12/2/2020).

Fahira meminta Kepala BPIP untuk segera mengklarifikasi dan menjelaskan maksud dari pernyataannya ini.

Menurut anggota DPD RI ini, jika tidak segera diklarifikasi, maka kepercayaan publik kepada BPIP yang merupakan lembaga resmi pemerintah akan runtuh dan tidak mendapat dukungan publik.

Kepala BPIP kata Fahira lebih baik fokus kepada tantangan implementasi pancasila saat ini yaitu menilai sejauh mana kadar pancasila sudah dipahami, diresapi, dan diimplementasikan dalam setiap kebijakan negara atau kebijakan publik dan program pembangunan.

Bangsa ini, lanjut Fahira, belum sepenuhnya mampu melahirkan keadilan ekonomi, sosial, hukum, dan politik karena kebijakan negara dan program pembangunan bangsa belum sepenuhnya dilandaskan pada kelima sila pancasila.

“Jadi tantangan utama BPIP itu mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik sudah berlandaskan pancasila. Sejauh mana para penyelenggara negara mulai dari eksekutif serta cabang-cabang kekuasan yang lain, kebijakannya sudah sesuai dengan pancasila,” pungkas Senator Jakarta ini. (era)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending