Connect with us

FINANSIAL

Gede Sandra : Sebut Masa Orde Baru Tak Ada Pencatatan Dan Pembukuan Aset Negara, Sri Mulyani Menyesatkan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebuah potongan video lama Menteri Keuangan Sri Mulyani viral di jagat media sosial. Video yang diketahui direkam pada September tahun lalu itu membahas soal amburadulnya sistem pencatatan dan pembukuan aset negara.

Belakangan, video itu diketahui adalah saat Sri Mulyani memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (FEB UGM) 25 September 2018 lalu.

Terlihat Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada awalnya, Republik Indonesia tidak memiliki neraca atau pembukuan. Jadi harta milik negara tidak diadministrasikan, tidak di-record.

“Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali tidak ada pembukuannya, jadi waktu kemudian terjadi krisis kemudian kita punya Undang-Undang keuangan negara dan pembendaharaan negara kita baru membangun neraca keuangan,” kata Sri dalam rekaman video itu.

Analis ekonomi Gede Sandra menyayangkan pernyataan Sri Mulyani dalam video yang viral tersebut,

“Sebagian dari yang disampaikan Sri Mulyani tersebut adalah hoax, sangat disayangkan.”

Bila melihat pidatonya, seolah-olah Sri Mulyani sendiri saja yang hebat. Padahal zaman Orde Baru dahulu menteri ekonomi di Kabinet adalah guru-guru dia, seperti Sumarlin, Ali Wardhana, Radius Prawiro, dan Widjoyo Nitisastro.

Menurut Gede, tidak benar pemerintah Orde Baru tidak punya pencatatan (record) data aset. Data aset-aset negara saat itu jelas ada dan tersebar di kementerian-kementerian, pemda-pemda, BUMN, dan ABRI (sekarang TNI-Polri).

“Tetapi benar, bila dikatakan data aset-aset negara saat Orde Baru belum seluruhnya terintegrasi dalam satu database yang dikelola pemerintah pusat.” terangnya.

Kemudian untuk pernyataan Sri Mulyani bahwa pada era Orde Baru tidak ada suatu neraca atau pembukuan sama sekali, juga dibantah Gede.

“Tidak benar itu. Sejak dahulu, untuk proses kredit besar di perbankan saja harus dilengkapi neraca yang diaudit oleh akuntan publik.” jelasnya.

Selain itu, sejak dahulu penyerahan anggaran pembangunan APBN ke tiap provinsi jelas kode proyek dan anggarannya. Tidak pernah terjadi, sebuah proyek yang sudah memiliki kontrak mengalami keterlambatan.

Memang benar bila dikatakan pada era Orde Baru input datanya tidak online seperti sekarang. Karena memang pembukuan saat itu belum modern, alias masih manual. Tetapi tidak benar bila dikatakan tidak ada pembukuan yang bagus pada saat itu. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Gede Sandra : Subsidi Rakyat Dikorbankan Sri Mulyani Untuk Bayar Utang

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pertumbuhan utang selama Mei 2018 hingga Mei 2019 cukup mengagetkan banyak pihak. Pasalnya, utang tumbuh mencapai Rp 402 triliun.

Jika dibagi dengan jumlah hari selama satu tahun, maka utang tersebut bertumbuh sebesar Rp 1,1 triliun setiap hari.

Begitu kata Direktur Lingkar Survei Perjuangan (LSP) Gede Sandra menyikapi besaran utang yang kian menumpuk.

Dia kemudian membandingkan pertumbuhan utang pemerintah yang sebesar 9,6 persen itu dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang stagnan di angka 5 persen.

“Hampir dua kali lipat pertumbuhan ekonomi. Fantastis,” ujarnya kepada Kantor Berita RMOL, Senin (24/6/2019).

Gede Sandra pun menyindir kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menurunya secara konsisten sukses mempertahankan dua rekor.

“Pertama, pertumbuhan utang pemerintah di atas Rp 1 triliun/hari. Kedua, pertumbuhan utang selalu melebihi pertumbuhan ekonomi,” urainya.

Atas alasan itu, Gede Sandra menilai bahwa Sri Mulyani layak untuk dinobatkan sebagai ratu utang. Apalagi bunga utang yang diberikan Sri Mulyani kepada asing adalah yang tertinggi di kawasan Asia.

Belum lagi, sambungnya, jika merinci anggaran belanja pemerintah hingga Juni 2019. Disebutkan bahwa pembayaran bunga utang mencapai Rp 127,1 triliun atau tumbuh positif 13 persen. Sementara subsidi hanya sebesar Rp 50,6 triliun atau turun minus 17 persen.

“Artinya subsidi yang menjadi hak untuk rakyat Indonesia yang masih sulit hidupnya dikorbankan Sri Mulyani untuk bayar bunga utang bagi para investor kaya raya,” tegas Gede Sandra.

Kehadiran Sri Mulyani dalam kabinet, menurunya hanya akan menegaskan bahwa model neoliberalisme yang bertumpu pada austerity policy akan terus dipertahankan pemerintah Jokowi di periode keduanya.

“Jadi non sense, omong kosong, bila Sri Mulyani katakan Indonesia akan ganti arah ekonomi mengikuti model Asia seperti Korea Selatan atau Jepang,” tegasnya.

“Berhati-hatilah pada pemimpin pejabat yang antara kata-kata dan perbuatannya bertolak belakang. Pidatonya boleh manis, tapi tindakannya kepada rakyat sangat sadis,” pungkas Gede Sandra. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Penerimaan Negara Indikasikan Sinyal Mengkhawatirkan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 hingga akhir Mei lalu membaik dibanding bulan sebelumnya. Meski begitu, pemerintah masih khawatir. Pasalnya, performa penerimaan pajak yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar masih tumbuh melambat ketimbang periode sama pada 2018.

Perbaikan kinerja APBN 2019 tercermin dari peningkatan pendapatan dan penyerapan belanja negara. Total pendapatan dan hibah per akhir Mei mencapai Rp 728,45 triliun, setara 33,64% dari target APBN.

Angka ini tumbuh 6,2% year on year (yoy). Pertumbuhan itu lebih baik dari bulan sebelumnya hanya 0,49%.

Lalu, realisasi belanja negara hingga Mei tumbuh 9,8% yoy atau mencapai Rp 855,91 triliun, setara 34,78% dari pagu APBN 2019. Bulan sebelumnya, pertumbuhan penyerapan belanja cuma 8,39%.

Keseimbangan primer juga membaik, hanya defisit Rp 0,4 triliun per Mei 2019. Jauh merosot dari defisit bulan sebelumnya Rp 31,38 triliun.

Hanya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perbaikan pendapatan negara belum cukup. Sebab saat bersamaan, terjadi pelemahan ekonomi yang memengaruhi pendapatan negara.

Semua pertumbuhan komponen pendapatan negara melambat dibanding pencapaian periode yang sama tahun lalu.

Sementara realisasi penerimaan perpajakan termasuk bea dan cukai tercatat Rp 727,7 triliun atau 31,9% dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun. Realisasi itu hanya tumbuh 5,7% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan Mei 2018 mencapai 14,5%.

Yang makin jadi masalah, penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan (PPh) migas cuma tumbuh 2,4% yoy menjadi Rp 496,6 triliun.

“Ini merupakan critical point (titik kritis) bagi kami untuk melihat terus tanda-tanda ekonomi, apakah steady (cenderung) menguat atau mengalami pelemahan,” terang Sri Mulyani, Jumat (21/6/2019).

Karena itu, Sri Mulyani menegaskan, jajarannya bakal semakin hati-hati mengelola APBN khususnya dari pos penerimaan. Sebab, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melemah, hanya tumbuh 8,6% yoy, di bawah pertumbuhan setahun sebelumnya sebesar 18,1.

Itu pun, Sri Mulyani mengungkapkan, kinerja PNBP terdorong signifikan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dan dimiliki Bank Indonesia (BI).

“PNBP tanpa ada pendapatan dari BI masih flat. Ini menggambarkan SDA (sumber daya alam) tertekan,” kata dia.

Tumbuh minus

Memang, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan bilang, kinerja penerimaan pajak tidak sebagus tahun lalu. “Penyebabnya adalah kondisi ekonomi dan ada kebijakan dari kami,” ujarnya.

Semua komponen penerimaan pajak mengalami perlambatan pertumbuhan. Bahkan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tumbuh negatif 4,4%.

Kebijakan percepatan restitusi lah yang membuat pertumbuhan PPN dan PPnBM minus. Kalau tanpa restitusi, pertumbuhannya bisa positif 2,8%. “Jadi secara ekonomi, konsumsi dalam negeri maupun impor memang melambat,” ungkap Robert.

Pelambatan ekonomi juga melemahkan PPh nonmigas yang hanya tercapai Rp 294,1 triliun atau 35,5% dari target APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 7,1%, melambat dibanding pertumbuhan periode sama 2018 mencapai 14,3%.

Tapi, Ditjen Pajak belum mengkalkulasi shortfall atawa estimasi gagal dalam mencapai target penerimaan tahun ini. “Walaupun challenging untuk mencapai target 100%, kami upayakan terus untuk lebih baik,” tegas Robert. Seperti dikutip Tribunbisnis.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Siapa yang Pertama Kali Sebut Sri Mulyani Ratu Utang?

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku heran lantaran dirinya selalu dicap sebagai ratu utang. Padahal, utang yang diterbitkan sebagai konsekuensi atas APBN yang masih defisit.

Rumusan APBN yang masih defisit pun dari tahun ke tahun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Defisitnya APBN terjadi karena penerimaan yang lebih rendah dibandingkan belanja negara.

Lalu siapa sosok yang pertama kali menyebut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sebagai ratu utang?

Berdasarkan catatan detikFinance, yang dikutip Rabu (12/6/2019), sosok tersebut adalah Rizal Ramli. Mantan Menko Kemaritiman itu menyebut ratu utang melalui cuitannya di Twitter.

Cuitan tersebut muncul ketika pria yang dikenal sebagai raja kepret ini menanggapi informasi adanya penambahan jumlah utang pemerintah sebesar Rp 347 triliun di April 2019. Angka penambahan itu terhitung selama satu tahun atau dari April 2018.

Jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah utang pemerintah turun Rp 38,6 triliun menjadi Rp 4.528,45 triliun dari Maret 2019 yang sebesar Rp 4.567,31 triliun.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu menyampaikan kritiknya lewat Twitternya, @RamliRizal. Dalam cuitannya, Rizal menyebut Menkeu Ratu Utang, dipuja-puja kreditur karena berikan bunga tertinggi se-ASEAN. Demikian, seperti dikutip Detikfinance.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending