Connect with us

POLITIK

Gerakan #TarikDanaHaji Muncul Akibat Hilangnya Kepercayaan Publik

Published

on

Gerakan cabut Dana Haji ini sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah atas pengelolaan dana haji.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemilu 2019 menjadi pemilu paling buruk yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pemilu yang mencatat jumlah korban terbanyak ini, sejak awal pencoblosan, sudah diprediksi pemilu ini tidak akan berlangsung jujur dan adil.

Ketidaknetralan pihak penyelenggara pemilu menjadi isu kuat yang sulit dibantah. Hal ini memicu public distrust atas hasil pemilu terutama hasil pilpres.

Wakil Ketua Umum, Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar mengatakan, public distrust terjadi lantaran maraknya dugaan kecurangan pemilu 2019. Dari tudingan DPT bermasalah hingga dugaan kecurangan yang terstruktur, tersistem dan masif (TSM), menjadi bara api yang memicu kemarahan publik yang merasa suaranya dicurangi dan dirampok, terutama di pemilihan Presiden.



“Akibatnya, lahirlah public distrust yang sangat akut terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah berkuasa. Pemerintah dituding menghalalkan segala cara untuk tetap mempertahankan kekuasaannya,” kata Ahmad Ahyar kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, kondisi ini pada akhirnya membentuk perlawanan publik yang melahirkan berbagai bentuk gerakan perlawanan politik, seperti Gerakan nasional Kedaulatan Rakyat yang turun aksi ke jalan-jalan, hingga isu referendum di berbagai daerah.

Kemarahan publik juga memicu lahirnya gerakan tarik dana dari bank yang marak disuarakan di media sosial.

Gerakan ini membuat pemerintah khawatir dapat menyebabkan terjadinya rush money dan berdampak terhadap keuangan nasional.

” Dalam dunia perbankan, rush money terjadi saat banyak nasabah memutuskan untuk menarik uang mereka dari bank tempat mereka menabung secara besar-besaran,” kata Ahyar.

Ahyar menegaskan, gerakan tarik dana bank, ternyata masih belum cukup, kini muncul gerakan cabut Dana Haji. Gerakan ini sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah atas pengelolaan dana haji. Dana haji yang demikian besar dinilai tidak jelas pengelolaannya.

“Efek public distrust pengelolaan dana haji menjadi jalan munculnya gerakan #CabutDanaHaji ini,” Ungkapnya.

Menurut Ahyar, ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam mengelola dana setoran haji,

Pertama, publik harus tahu penggunaan dana haji. Bagaimana rincian yang diinvestasikan kepada siapa saja, termasuk kepada pihak swasta.

Kedua, apabila ada keuntungan atas pengelolaan dana itu juga harus disebutkan dan diumumkan ke publik. Untungnya berapa saja setiap tahun. Sampai sekarang ini juga publik tak tahu menahu.

“Ketiga, bila ada keuntungan, maka itu harus diberitahuan langsung ke jamaah dan harus mau bersurat.

Keempat, mulai sekarang harus dipastikan jamaah kapan berangkatnya.

Kelima, semua pengelolaan dana haji harus ada akad-nya dan jangan terkesan semaunya.” Tandasnya.

“Karena ketidakjelasan itulah, saya menginisiasi penarikan dana haji secara nasional melalui tagar #CabutDanaHaji,” Pungkasnya.

Gerakan cabut dana haji juga merupakan jawaban atas ketimpangan hukum yang terjadi sepanjang pemilu 2019 ini. Hal itu bisa dilihat dari mudahnya orang ditangkap lantaran bersikap kritis terhadap pemerintah.

“Umumnya yang ditangkap atau dilaporkan ke polisi adalah pendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Jika yang dilaporkan pendukung Prabowo, maka proses hukum dinilai cepat, sementara jika yang dilaporkan adalah pendukung 01, proses hukum dinilai lambat dan terkesan abai,” Terang dia.

Menurutnya, hukum terkesan hanya tajam ke orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, namun tumpul kepada orang-orang yang pro pemerintah.

Ahyar pun menginisiasi gerakan cabut dana haji dengan tagar #CabutDanaHaji. Menurut Ahyar, ada ketimpangan hukum yang saat ini diperlihatkan oleh pemerintah (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Demokrat : Putusan MK Terkait Eks-Napi Korupsi Harus Diikuti

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan terpidana kasus korupsi harus diikuti karena berkekuatan hukum tetap.

“Kalau MK sebagai final justifikasi tentu harus diikuti. Suka atau tidak, itu adalah keputusan institusi dan final,” kata Syarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Menurut dia, MK memutuskan persoalan hukum di masyarakat terkait dengan UU dan biasanya kalau ada yang merasa dirugikan, dibawa ke institusi tersebut.



Syarief menilai, MK adalah institusi yang terakhir untuk mendapatkan keadilan sehingga kalau lembaga tersebut sudah mengeluarkan putusan maka harus diikuti.

“Kalau MK sudah memutuskan begitu, seharusnya semuanya mematuhi,” ujarnya.

Dia menilai, pasca-Putusan MK itu, semua dikembalikan kepada partai politik dalam pencalonan kepala daerah apakah mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi atau tidak.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait dengan syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Dalam putusannya, MK mengabulkan untuk memberikan masa tunggu selama 5 tahun bagi mantan terpidana.

Artinya, mantan terpidana baru bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah melalui masa tunggu 5 tahun usai menjalani pidana penjara. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Mahfud : Polri Siap Amankan Natal dan Tahun Baru

Published

on

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan aparat kepolisian siap mengamankan perayaan Natal Tahun 2019 dan malam Tahun Baru 2020.

“Ini berdasarkan paparan yang saya terima dari Polri saat melakukan kunjungan ke Mabes Polri. Semuanya sudah siap dan Insya Allah masyarakat bisa tenang merayakan natal dan Tahun Baru,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019), usai melakukan kunjungan ke Mabes Polri dan bertemu Kapolri Jenderal Idham Azis.

Menurut Mahfud, aparat kepolisian akan berusaha keras agar perayaan Natal dan pergantian malam Tahun Baru berjalan aman dan lancar.



“Insya Allah akan diusahakan aman seaman-amannya baik dari segi transportasi maupun ketertiban masyarakat dan masalah lainnya yang mungkin timbul. Semuanya sudah diantisipasi oleh Polri,” katanya.

Polri sendiri telah merancang adanya Operasi Lilin dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Dari Mabes Polri juga akan mengadakan Operasi Lilin. Tentunya ini masih direncanakan. Nanti berdasarkan hasil analisa intelijen, seperti apa pengamanannya,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono beberapa hari lalu.

Pengamanan Natal dan Tahun Baru ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat. Ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan polisi untuk mencegah kejahatan.

Dalam perencanaan juga akan ditetapkan wilayah Polda yang menjadi prioritas peningkatan pengamanan, baik di pusat pembelanjaan, tempat ibadah dan rekreasi hingga pengaturan lalu lintas.

“Misalnya untuk mengamankan jalur lalu lintas agar kegiatan akhir tahun tidak terjadi kemacetan, kejahatan. Jadi nanti semua kita lakukan pengamanan. Yaitu pengamanan di lokasi-lokasi perumahan, di daerah seluruh Indonesia,” kata Argo, seperti dikutip Antara. (shk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tunggu Pimpinan Baru

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan setelah pimpinan baru dilantik.

“Menunggu ditetapkan, ada prosesnya, mudah-mudahan dengan pelantikan pimpinan baru yang sudah ada aturan barunya,” kata Tjahjo usai mengikuti rapat Komite Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPBRN) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Tjaho mengatakan proses pengisian lembaga KPK oleh ASN tersebut akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak secara bertahap.



“Ya semua dong, langsung. Mosok mau nyicil, ya enggak ada,” tambahnya.

Terkait adanya penolakan dari sebagian karyawan KPK untuk menjadi ASN, Tjahjo menghormati hal itu. Namun, dia menegaskan ketika undang-undang dan peraturan mengatur tentang pegawai KPK harus ASN, maka itu harus ditaati.

“Orang itu bebas, mau jadi ASN atau mau tidak, bebas kok. Mau mundur juga bebas saja. Itu hak asasi,” katanya.

Pengisian lembaga KPK oleh ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang KPK, yang menyatakan bahwa pegawai lembaga antirasuah itu adalah aparatur sipil negara.

KPK sudah membentuk tim transisi untuk menemukan skema pengisian pegawai tersebut, yang usulannya antara lain dengan mengalihkan status pegawai tetap KPK menjadi ASN dan pegawai tidak tetap menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Tjahjo pun sudah berkomunikasi dengan tim transisi KPK tersebut untuk membahas mekanisme peralihan status, pemberian gaji dan tunjangan, penyediaan asuransi dan penyesuaian tingkat jabatan. Demikian, seperti dikutip Antara. (fra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending