Connect with us

POLITIK

Gerakan #TarikDanaHaji Muncul Akibat Hilangnya Kepercayaan Publik

Published

on

Gerakan cabut Dana Haji ini sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah atas pengelolaan dana haji.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemilu 2019 menjadi pemilu paling buruk yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pemilu yang mencatat jumlah korban terbanyak ini, sejak awal pencoblosan, sudah diprediksi pemilu ini tidak akan berlangsung jujur dan adil.

Ketidaknetralan pihak penyelenggara pemilu menjadi isu kuat yang sulit dibantah. Hal ini memicu public distrust atas hasil pemilu terutama hasil pilpres.

Wakil Ketua Umum, Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar mengatakan, public distrust terjadi lantaran maraknya dugaan kecurangan pemilu 2019. Dari tudingan DPT bermasalah hingga dugaan kecurangan yang terstruktur, tersistem dan masif (TSM), menjadi bara api yang memicu kemarahan publik yang merasa suaranya dicurangi dan dirampok, terutama di pemilihan Presiden.

“Akibatnya, lahirlah public distrust yang sangat akut terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah berkuasa. Pemerintah dituding menghalalkan segala cara untuk tetap mempertahankan kekuasaannya,” kata Ahmad Ahyar kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, kondisi ini pada akhirnya membentuk perlawanan publik yang melahirkan berbagai bentuk gerakan perlawanan politik, seperti Gerakan nasional Kedaulatan Rakyat yang turun aksi ke jalan-jalan, hingga isu referendum di berbagai daerah.

Kemarahan publik juga memicu lahirnya gerakan tarik dana dari bank yang marak disuarakan di media sosial.

Gerakan ini membuat pemerintah khawatir dapat menyebabkan terjadinya rush money dan berdampak terhadap keuangan nasional.

” Dalam dunia perbankan, rush money terjadi saat banyak nasabah memutuskan untuk menarik uang mereka dari bank tempat mereka menabung secara besar-besaran,” kata Ahyar.

Ahyar menegaskan, gerakan tarik dana bank, ternyata masih belum cukup, kini muncul gerakan cabut Dana Haji. Gerakan ini sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah atas pengelolaan dana haji. Dana haji yang demikian besar dinilai tidak jelas pengelolaannya.

“Efek public distrust pengelolaan dana haji menjadi jalan munculnya gerakan #CabutDanaHaji ini,” Ungkapnya.

Menurut Ahyar, ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam mengelola dana setoran haji,

Pertama, publik harus tahu penggunaan dana haji. Bagaimana rincian yang diinvestasikan kepada siapa saja, termasuk kepada pihak swasta.

Kedua, apabila ada keuntungan atas pengelolaan dana itu juga harus disebutkan dan diumumkan ke publik. Untungnya berapa saja setiap tahun. Sampai sekarang ini juga publik tak tahu menahu.

“Ketiga, bila ada keuntungan, maka itu harus diberitahuan langsung ke jamaah dan harus mau bersurat.

Keempat, mulai sekarang harus dipastikan jamaah kapan berangkatnya.

Kelima, semua pengelolaan dana haji harus ada akad-nya dan jangan terkesan semaunya.” Tandasnya.

“Karena ketidakjelasan itulah, saya menginisiasi penarikan dana haji secara nasional melalui tagar #CabutDanaHaji,” Pungkasnya.

Gerakan cabut dana haji juga merupakan jawaban atas ketimpangan hukum yang terjadi sepanjang pemilu 2019 ini. Hal itu bisa dilihat dari mudahnya orang ditangkap lantaran bersikap kritis terhadap pemerintah.

“Umumnya yang ditangkap atau dilaporkan ke polisi adalah pendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Jika yang dilaporkan pendukung Prabowo, maka proses hukum dinilai cepat, sementara jika yang dilaporkan adalah pendukung 01, proses hukum dinilai lambat dan terkesan abai,” Terang dia.

Menurutnya, hukum terkesan hanya tajam ke orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, namun tumpul kepada orang-orang yang pro pemerintah.

Ahyar pun menginisiasi gerakan cabut dana haji dengan tagar #CabutDanaHaji. Menurut Ahyar, ada ketimpangan hukum yang saat ini diperlihatkan oleh pemerintah (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Ada Aksi PA 212 di Sekitar MK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Published

on

Rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.290 personel guna mengamankan lalu lintas di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).

Hal tersebut dilakukan terkait adanya rencana aksi yang bakal digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF dan FPI bertajuk Tahlil Akbar 266.

“Pengamanan lalin (lalu lintas) disiapkan sekitar 1.290 personel lantas,” kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M. Nasir saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2019).

Nasir mengatakan, ada penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Barat, mulai dari depan patung kuda Arjuna Wiwaha hingga kawasan Gedung MK dan Istana Negara. Hal tersebut dilakukan agar tak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.

“Untuk sementara yang sudah dilakukan penutupan dengan MCB dan security barier di Jalan Medan Merdeka Barat arah utara, di depan Museum Gajah,” kata Nasir.

Menurut Nasir, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, hanya saja sifatnya situasional. Dirinya menerangkan, baru Jalan Medan Merdeka Barat saja yang ditutup.

“Jadi kendaraan yang arah ke utara dari Patung Kuda bisa melewati Budi Kemuliaan belok ke Abdul Muis, atau melalui Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya, seperti dikutip Suara.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jelang Sidang Putusan MK, BPN Yakin MK Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin

Published

on

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya akan menerima semua keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Dia optimistis majelis hakim akan mengabulkan permohonan yang telah disampaikan kuasa hukum Paslon 02 dalam petitum.

“Kami optimis. Insyaallah, 27 Juni nanti akan memutuskan sesuai dengan harapan kami bahwa MK bisa mendiskualifikasi Pak Jokowi dan menetapkan Pak Prabowo menjadi Presiden 2019-2024,” katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (25/6/2019).

Dia menuturkan BPN sudah berkomitmen bahwa apapun keputusan MK nanti, Prabowo dan Sandiaga akan menerima dengan lapang dada.

Pasalnya, kuasa hukum telah bekerja maksimal. Selain sudah menghadirkan saksi-saksi, Tim Kuasa Hukum Prabowo juga telah menyampaikan barang bukti.

“Pak Prabowo dan bang Sandiaga itu patriot serta negarawan. Namun, kami menghimbau keputusan para yang mulia hakim ini bukan hanya saja dipertanggung jawabkan kepada rakyat Indonesia. Hakim mempertanggungjawabkan keputusannya kepada Allah SWT. Jadi, benar-benar harapannya keputusan itu menjunjung nilai kebenaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, MK menyatakan akan memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, yang semula dijadwalkan pada Jumat (28/6/2019) menjadi Kamis (27/6/2019).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

BPN Akui Sulit Hadirkan Saksi dari Aparat di Sidang MK

Published

on

Tim Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya terkendala menghadirkan saksi dari aparat penegak hukum pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski kata Nasrullah, pihaknya telah berupaya meminta agar majelis hakim MK dapat mengeluarkan surat untuk memanggil saksi yang diharapkan hadir.

“Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa saksi dari aparat ini untuk hadir pada sidang PHPU di MK,” katanya saat ditemui di Media Center 02 Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Nasrullah menilai seharusnya majelis hakim MK yang memiliki kewenangan dapat menghadirkan saksi dari aparat ke persidangan. Meski saksi dari aparat penegak hukum juga memang tidak bisa semudah itu hadir di sidang, sebelum mendapatkan izin dari pimpinan.

“Kalau tiba-tiba hadir maka kena sanksi. Namun, jangan lupa dalam UU MK ada kalimat ‘Setiap saksi yang dipanggil oleh majelis kontitusi, wajih hadir’. Ini harusnya dapat menjadi pertimbangan dalam persidangan di MK,” terangnya.

Sebelumnya, Nasrullah mengaku telah meminta dengan tegas pada persidangan PHPU di MK untuk dapat berkenan memanggil saksi dari aparat, namun urung dilakukan karena tidak mendapat sinyal dari majelis hakim.

“Sudah kami sebut nama, tapi hakim MK menolak karena (mungkin dianggap) tidak diperlukan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam sidang PHPU kedua, Bambang Widjojanto selaku Ketua Tim Kuasa Hukum meminta MK membuat surat panggilan untuk memanggil saksi dari aparat penegak hukum, pada hari Selasa 18 Juni lalu.

“Kami mohon kepada MK untuk cari kebenaran materil. Jika ada sesuatu yang bisa membawa titik terang dalam pengadilan, panggil, cari,” kata BW, seperti dikutip Gatra.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending