Connect with us

POLITIK

Gerakan #TarikDanaHaji Muncul Akibat Hilangnya Kepercayaan Publik

Published

on

Gerakan cabut Dana Haji ini sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah atas pengelolaan dana haji.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemilu 2019 menjadi pemilu paling buruk yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pemilu yang mencatat jumlah korban terbanyak ini, sejak awal pencoblosan, sudah diprediksi pemilu ini tidak akan berlangsung jujur dan adil.

Ketidaknetralan pihak penyelenggara pemilu menjadi isu kuat yang sulit dibantah. Hal ini memicu public distrust atas hasil pemilu terutama hasil pilpres.

Wakil Ketua Umum, Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar mengatakan, public distrust terjadi lantaran maraknya dugaan kecurangan pemilu 2019. Dari tudingan DPT bermasalah hingga dugaan kecurangan yang terstruktur, tersistem dan masif (TSM), menjadi bara api yang memicu kemarahan publik yang merasa suaranya dicurangi dan dirampok, terutama di pemilihan Presiden.

“Akibatnya, lahirlah public distrust yang sangat akut terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah berkuasa. Pemerintah dituding menghalalkan segala cara untuk tetap mempertahankan kekuasaannya,” kata Ahmad Ahyar kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, kondisi ini pada akhirnya membentuk perlawanan publik yang melahirkan berbagai bentuk gerakan perlawanan politik, seperti Gerakan nasional Kedaulatan Rakyat yang turun aksi ke jalan-jalan, hingga isu referendum di berbagai daerah.

Kemarahan publik juga memicu lahirnya gerakan tarik dana dari bank yang marak disuarakan di media sosial.

Gerakan ini membuat pemerintah khawatir dapat menyebabkan terjadinya rush money dan berdampak terhadap keuangan nasional.

” Dalam dunia perbankan, rush money terjadi saat banyak nasabah memutuskan untuk menarik uang mereka dari bank tempat mereka menabung secara besar-besaran,” kata Ahyar.

Ahyar menegaskan, gerakan tarik dana bank, ternyata masih belum cukup, kini muncul gerakan cabut Dana Haji. Gerakan ini sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah atas pengelolaan dana haji. Dana haji yang demikian besar dinilai tidak jelas pengelolaannya.

“Efek public distrust pengelolaan dana haji menjadi jalan munculnya gerakan #CabutDanaHaji ini,” Ungkapnya.

Menurut Ahyar, ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam mengelola dana setoran haji,

Pertama, publik harus tahu penggunaan dana haji. Bagaimana rincian yang diinvestasikan kepada siapa saja, termasuk kepada pihak swasta.

Kedua, apabila ada keuntungan atas pengelolaan dana itu juga harus disebutkan dan diumumkan ke publik. Untungnya berapa saja setiap tahun. Sampai sekarang ini juga publik tak tahu menahu.

“Ketiga, bila ada keuntungan, maka itu harus diberitahuan langsung ke jamaah dan harus mau bersurat.

Keempat, mulai sekarang harus dipastikan jamaah kapan berangkatnya.

Kelima, semua pengelolaan dana haji harus ada akad-nya dan jangan terkesan semaunya.” Tandasnya.

“Karena ketidakjelasan itulah, saya menginisiasi penarikan dana haji secara nasional melalui tagar #CabutDanaHaji,” Pungkasnya.

Gerakan cabut dana haji juga merupakan jawaban atas ketimpangan hukum yang terjadi sepanjang pemilu 2019 ini. Hal itu bisa dilihat dari mudahnya orang ditangkap lantaran bersikap kritis terhadap pemerintah.

“Umumnya yang ditangkap atau dilaporkan ke polisi adalah pendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Jika yang dilaporkan pendukung Prabowo, maka proses hukum dinilai cepat, sementara jika yang dilaporkan adalah pendukung 01, proses hukum dinilai lambat dan terkesan abai,” Terang dia.

Menurutnya, hukum terkesan hanya tajam ke orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, namun tumpul kepada orang-orang yang pro pemerintah.

Ahyar pun menginisiasi gerakan cabut dana haji dengan tagar #CabutDanaHaji. Menurut Ahyar, ada ketimpangan hukum yang saat ini diperlihatkan oleh pemerintah (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Arsul Sani Sebut Wajar Pidato Jokowi Dianggap Sindir Kinerja KPK

Published

on

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai wajar pidato kenegaraan Presiden Jokowi terkait ukuran pemberantasan korupsi dianggap menyindir kinerja KPK karena lembaga ini yang dinilai paling heboh dalam penanganan kasus korupsi.

“Saya sih melihat (pidato Presiden) untuk semuanya (penegak hukum), tapi wajar kalau kemudian dihubungkan dengan KPK. Karena KPK selalu heboh ketika menangani perkara korupsi,” kata Arsul di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPR dan DPD, Presiden Jokowi menyatakan pemberantasan korupsi jangan hanya diukur dari jumlah kasus dan jumlah orang yang dipenjarakan, tetapi diukur dari berapa potensi korupsi yang bisa dicegah dan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Menurut Arsul, pidato tersebut menunjukkan kegelisahan Presiden Jokowi karena kehebohan penanganan korupsi oleh KPK tidak berbanding lurus dengan penyelamatan aset negara oleh lembaga tersebut. Apalagi, biaya penanganan per kasus oleh KPK lebih besar dibanding Polri dan Kejaksaan.

“Tidak bisa dimungkiri, (kegelisahan) ini juga yang dirasakan oleh Presiden. Terlebih anggarannya (KPK) lebih besar per satuan penanganan kasus korupsi dibanding dua penegak hukum yang lain,” ujar Arsul.

Dalam laporan Capaian dan Kinerja KPK Tahun 2018 yang dilansir website atau laman resmi KPK tertulis pada 2018 KPK melakukan sebanyak 28 OTT atau yang terbanyak sepanjang sejarah berdirinya lembaga tersebut, dengan penyelamatan uang negara sebesar Rp500 miliar. Sementara anggaran yang diserap KPK di tahun yang sama, lebih besar dari uang negara yang diselamatkan, yakni Rp744,7 miliar.

Sementara penyelamatan uang negara oleh Polri dari kasus korupsi jauh lebih tinggi dari KPK, yakni Rp2,3 triliun pada 2018. Kemudian di tahun yang sama, Kejaksaan menyelamatkan Rp326 miliar.

Untuk itu, Arsul menambahkan, Presiden Jokowi ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik penegak hukum mau pun elemen masyarakat sipil, untuk sama-sama mengubah ukuran dan paradigma pemberantasan korupsi. Dari parameter memenjarakan sebanyak-banyaknya dan seberat-beratnya orang menjadi menyelamatkan sebesar-besarnya uang negara.

“Tidak berarti kemudian hukuman penjaranya diringankan. Tapi kalau kita cuma ramai dengan hukuman penjara, sementara melupakan aspek recovery (pengembalian) atau remedialnya (perbaikan), ya, makanya korupsi tinggal korupsi,” ujarnya.

Arsul tidak memungkiri paradigma lama hukuman seberat-beratnya bagi pelaku korupsi selama ini terus ditanamkan oleh LSM ke benak masyarakat, tanpa pernah mempersoalkan aspek penyelamatan atau pengembalian uang negara.

“LSM macam ICW itu kan selalu menyorotinya tentang berat ringannya hukuman pidana, bukan soal recovery-nya, bukan soal remedial atas kerugian negara itu,” tutur Arsul.

Faktanya, menurut Arsul, hukuman berat yang diharapkan menimbulkan efek jera tidak terjadi, korupsi tetap marak. Demikian, seperti dikutip Antara. (sgp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

BNPT Sebut Ada Kelompok Menyalahgunakan Pengajian Sebar Paham Radikal

Published

on

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. Ir. Hamli, M. E.

Indonesiaraya.co.id, Bandarlampung – Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal (Pol) Hamli, meminta masyarakat untuk mewaspadai beragam cara penyebarluasan paham radikal terorisme, seperti adanya kelompok tertentu yang menyalahgunakan forum pengajian untuk tujuan jahat.

“Bukan kami mengatakan pengajian adalah tempat penyebarluasan paham radikal terorisme, tapi memang faktanya ada kelompok-kelompok yang menyalahgunakan pengajian untuk tujuan-tujuan itu,” kata Hamli pada kegiatan Dialog Pelibatan Unsur Kampus dalam Pencegahan Terorisme di Universitas Lampung, Bandarlampung, Selasa.

Dia mencontohkan adanya sekelompok perempuan yang setelah mengikuti pengajian tertentu langsung berpandangan negatif terhadap kelompok lain, enggan berteman dan ada bahkan yang sampai mengafirkan aparatur negara.

“Yang seperti ini kan tidak bisa pengajiannya yang disalahkan, tapi harus didalami. Itu tadi di (pengajian, red) dalam dikasih tahu apa kok begitu keluar jadinya begitu,” tambahnya.

Untuk lingkungan kampus, Hamli berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan memberikan pengawasan terhadap jalannya pengajian-pengajian yang sifatnya tertutup.

Hamli mendorong mahasiswa berfikir kritis untuk menolak ajakan bergabung atau melakukan aksi terorisme.

“Seperti tadi disuruh melakukan bom bunuh diri dengan iming-iming surga. Kalau ada critical thinking adik-adik bisa menjawab dengan mudah, ustaz saja dulu yang melakukan bom bunuh diri agar bisa masuk surga lebih awal,” ujar Hamli disambut tawa peserta kegiatan.

Mantan narapidana terorisme, Kurnia Widodo, yang juga dihadirkan sebagai pemateri di kegiatan tersebut membenarkan apa yang disampaikan Hamli.

Menurut dia, di lingkungan kampus bisa saja ditemui adanya pengajian-pengajian dengan tujuan penyebarluasan paham radikal terorisme.

“Halaqoh-halaqoh (pertemuan) yang mencurigakan, yang mojok-mojok gak jelas, jangan diikuti,” kata Kurnia seraya menceritakan pengalamannya memperdalam keyakinan radikal di salah satu kampus di Bandung, Jawa Barat.

Ciri-ciri pengajian yang disalahgunakan untuk penyebarluasan paham radikal terorisme, lanjut Kurnia, biasanya banyak diisi dengan penyampaian hal-hal melenceng dari kaidah keagamaan umum. Misalkan tentang demokrasi adalah sirik, hari akhir, keyakinan kebenaran perjuangan khilafah.

“Yang disampaikan biasanya hal-hal umum, tapi berlebihan. Bukankah Nabi sudah mengajarkan bahwa yang berlebihan tidak bagus? ,” pungkas Kurnia, seperti dikutip Antara.(awd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Dir BNPT : Pencegahan Terorisme Satu Bentuk Generasi Unggul

Published

on

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. Ir. Hamli, M. E.

Indonesiaraya.co.id, Bandarlampung – Direktur (Dir) Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ir. Hamli, M. E., mengatakan adanya pencegahan dan penangkalan aksi terorisme dari segala lini termasuk perguruan tinggi akan menciptakan generasi muda yang unggul.

“Tindakan pencegahan yang harus dilakukan pertama kali untuk menanggulangi terorisme di tengah perguruan tinggi adalah dengan memberi sosialisasi dan penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada mahasiswa terutama mahasiswa baru,” ujarnya saat ditemui dalam gelaran dialog mencegah terorisme di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung di Bandarlampung, Selasa.

Menurutnya, pencegahan penyebaran tindakan terorisme di dalam lingkungan perguruan tinggi harus dilakukan dengan menumbuhkan pemikiran kritis dari setiap mahasiswa, terutama mahasiswa baru karena potensi masuknya nilai-nilai terorisme lebih tinggi.

“Kita terkadang tidak paham latar belakang dan juga teman sepermainan para mahasiswa baru, tergantung imunitas yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Sehingga dengan sosialisasi, dan pendampingan oleh dosen sebagai wali segala potensi penyebaran nilai-nilai yang negatif dapat ditangkal”, jelasnya.

Ia menyebutkan, melalui kegiatan dialog dengan kalangan akademisi membahas mengenai proses dan cara menangkal nilai-nilai negatif dapat menjadi sarana saling memperbaiki untuk menciptakan sinergisitas antarinstansi.

Gelaran acara dialog mencegah terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung disambut antusias oleh sejumlah peserta yang terlihat dari banyaknya peserta yang melontarkan pertanyaan.

“Bahasan ini sangatlah menarik bagi saya, dapat menambah pengetahuan saya mengenai penanggulangan nilai-nilai negatif,” ujar seorang peserta dialog Dina.

Menurutnya, dengan dilaksanakannya acara tersebut dirinya memperoleh banyak pelajaran dari penuturan para narasumber sehingga ke depannya dapat menjadi rambu-rambu agar melakukan hal yang lebih positif untuk menjadi generasi muda yang baik dan unggul,” terangnya, seperti dikutip Antara. (ris)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending