Connect with us

POLITIK

Giliran Polda Metro Jaya Klarifikasi, Bantah Kriminalisasi Anies

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Jakarta.go.id

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan, pemanggilan penyidik terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukanlah bagian dari kriminalisasi. 

Sebab ditegaskannya, orang yang dipanggil oleh penyidik belum tentu akan menjadi tersangka.

“Beredar juga, apakah pemeriksaan Anies itu dianggap berlebihan? Rekan-rekan perlu dicapai pengertian yang sama, tidak semua orang yang dipanggil jadi tersangka, kesannya kalau dipanggil polisi ‘kok dikriminalisasi’ dan sebagainya,” tegasnya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 18 November 2020.



Menurut dia, pemanggilan itu hanyalah untuk keperluan klarifikasi terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta yang merupakan pelaksanaan dari UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Kekarantinaan sangat bergantung kepada status daerah, kalau status daerah tidak tak dalam PSBB, tak dalam situasi dikarantina maka UU itu tidak dapat diterapkan. Dia mengatur tentang kekarantinaan kesehatan, kekarantinaan kesehatan terdiri dari beberapa banyak, ada isolasi rumah, isolasi rumah sakit, dan sebagainya,” urainya.Maka demikian, ditekankannya, jika butuh klarifikasi tentang PSBB, maka Anies selaku pejabat tertinggi di Jakarta butuh dimintai keterangannya.

“Siapa yang bisa jawab ini (PSBB)? Salah satunya adalah gubernur, untuk itu gubernur diminta klarifikasi, dasar hukumnya, dasar pertimbangannya, upaya, dan sebagainya,” jelasnya.

Untuk itu, dimintanya semua pihak tidak memandang pemanggilan Anies merupakan bagian dari kriminalisasi.

“Jangan semata-mata ada anggapan kriminalisasi dan sebagainya, ini masih tahap klarifikasi. Klarifikasi dalam tahap penyelidikan, tahap penyelidikan itu menentukan ujungnya ada atau tidak ada pidananya, masih jauh,” tuturnya.

Anies diminta klarifikasi terkait dengan kegiatan akad nikah putri dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan Jakarta yang ternyata menyebabkan kerumunan orang di tengah PSBB Transisi. 

Ditekankan Yusri, penyelidikan atas kasus itu belumlah final. Bukan tidak mungkin Anies bakalan dipanggil kembali.

“Kita baru melangkah, baru satu hari kemarin, besok, lalu dalam waktu dekat ada pemeriksaan ulang baru gelar perkara,” tukasnya.

Diketahui, HRS menggelar acara akad nikah putrinya pada 14 November 2020. Acara nikah tersebut dihadiri sekitar 7 ribu orang. Selain itu, markas besar FPI di Petamburan juga mengadakan Maulid Nabi Muhammad yang menghadirkan massa banyak. 

Terkait hal itu, Mabes Polri telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab terkait kerumunan dalam acara tersebut untuk dimintai klarifikasi, salah satunya Anies. (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Polda Metro Jaya Masih Menunggu Kedatangan Habib Rizieq dan Anaknya

Published

on

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus. /Dok. humas.polri.go.id.

INDONESIA RAYA – Polda Metro Jaya masih menunggu kehadiran dari Ketua Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dan menantunya Muhammad Hanif Alatas (MHA). 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan sampai saat ini pihak penyidik masih menunggu.

“Jadi hari ini kita jadwalkan tiga orang, yang satu inisial Y adalah Biro Hukum dari Pemrov DKI, sejak pagi tadi jam 11 sudah hadir dan kita lakukan pemeriksaan, sampai dengan saat ini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik,” kata Kombes Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Desember 2020.



“Yang dua orang lagi, satu adalah MHA adalah menantu MRS, dan MRS juga kita jadwalkan hari ini jam 10 tapi sampai hari ini sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi baik dengan yang bersangkutan maupun pengacara yang bersangkutan,” sambungnya.

Seperi diketahui sebelumnya, Rizieq Shihab dipanggil pihak kepolisian terkait kasus kerumunan massa di acara pernikahan putrinya yang digelar di Pertamburan Jakarta Pusat pada  14 November 2020 lalu.

Dalam kegiatan itu dihadiri oleh simpatisan hingga ribuan yang menyebabkan kerumunan. 

Dalam acara itu diduga telah terjadi tindakan pelanggaran protokol kesehatan.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Abdul Kharis minta Pemerintah Batalkan ‘Calling Visa’ untuk Israel

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. /Doc. Dpr.go.id,

INDONESIA RAYA –  Pemerintah RI tetap bersikukuh untuk menerbitkan Calling Visa bagi Israel melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan akan memperketat prosesnya. 

Menanggapi kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, ketika pemerintah membuat peraturan, harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Untuk itu, ia meminta kebijakan itu untuk dibatalkan.

“Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.”



“Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan,” tegas Kharis dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin 30 November 2020.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyayangkan langkah Kemenkumham yang bertolak belakang dengan Kemenlu RI. 

“Saya masih ingat dan selalu ingat perkataan Ibu Menlu ‘Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there,’ sikap Menlu sudah bagus namun begitu Menkumham di dalam mengambil langkah terbitkan calling visa seperti menampar muka sendiri,” jelas Kharis.

Perlu diketahui pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham memberikan layanan visa elektronik bagi orang asing subyek Calling Visa sejak tahun 2012. 

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Mahfud Sampaikan Pernyataan Pemerintah Terkait Situasi di Sigi, Sulteng

Published

on

Menko Polhukam, Moh. Mahfud MD. /Instagram.com/@mohmahfudmd.

INDONESIA RAYA – Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Senin 30 November 2020 siang, di Jakarta, menyampaikan pernyataan pemerintah terkait perkembangan situasi pasca aksi pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Saya akan menyampaikan sikap Pemerintah Republik Indonesia, setelah saya tadi dipanggil oleh Presiden lalu saya langsung rapat, untuk menyikapi peristiwa Sigi, di Sulawesi Tengah,” ujar Mahfud mengawali keterangan persnya.

Disampaikan Mahfud, setelah mendapat arahan Presiden Joko Widodo, dirinya langsung menggelar rapat dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menyikapi peristiwa yang terjadi di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulteng, Jumat, 27 November 2020 silam.



Berikut pernyataan pemerintah yang disampaikan oleh Menko Polhukam:

Pernyataan Pemerintah terkait tindakan teror dan kekerasan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Pemerintah menyesalkan dan mengutuk keras tindakan teror, kekerasan, dan kekejian yang dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, dalam hal ini kelompok Ali Kalora, itu bukan gerakan keagamaan tetapi gerakan kejahatan, terhadap sebuah keluarga di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

Pemerintah juga dengan ini sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam. Dan pemerintah telah bertemu dengan keluarga korban dan juga pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk pemulihan atau trauma healing.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017