Connect with us

POLITIK

Golkar Tetap Perjuangkan Kursi Ketua MPR

Published

on

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partai tetap memperjuangkan posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024, dan diyakininya Golkar akan dapat kursi tersebut.

Hal itu dilakukan Airlangga setelah seluruh fraksi di DPR RI sepakat merevisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait jumlah kursi pimpinan MPR.

“Perolehan kursi Golkar di parlemen lumayan, kami akan perjuangkan (kursi Ketua MPR RI),” kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019).



Dia mengatakan seluruh fraksi di DPR RI termasuk Golkar setuju dengan format pimpinan MPR periode 2019-2024 yaitu satu Ketua MPR dan sembilan Wakil Ketua MPR RI.

Menurut dia, tidak benar dengan formasi pimpinan tersebut membuat Golkar kalah bersaing merebut posisi Ketua MPR RI.

Selain itu Airlangga mengatakan saat ini sudah ada nama kader Golkar yang akan diajukan menjadi Ketua MPR RI namun dirinya enggan menyebutkan nama tersebut.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (5/9/2019) menyetujui revisi UU MD3, terkait jumlah pimpinan MPR RI.

Dalam draf revisi UU MD3 yang beredar, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan jumlah pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua MPR.

Kemudian dalam Pasal 15A ayat (1) menyatakan pimpinan akan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap yang berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota dalam sidang paripurna.

Dalam pasal 15A ayat (3) disebutkan bahwa setiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

AHY Berpeluang Pimpin Partai Demokrat

Published

on

Calon Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Partai Demokrat (PD) akan melaksanakan kongres pada bulan Mei 2020. Hal itu disampaikan Wakil ketua umum PD, Syarief Hasan di Upnormal, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020). Syarief juga mengutarakan tentang peluang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kalau kita berbicara kongres, kalau aturan dari kongres sebelumnya, itu dijadwalkan bulan Mei. Tetapi saya tidak tahu, mungkin saja berubah. Kalau ada permintaan dari daerah, kita lihat. Tapi sejauh ini masih sampai bulan Mei,” kata Syarief

Syarief juga mengatakan bahwa kepastian jadwal kongres PD akan dikomunikasikan lagi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).



“ Ya tergantung DPD, tergantung daerah, yang memiliki hak. Kalau daerah mengusulkan begitu dan memenuhi persyaratan, mungkin kita akan pikirkan,” katanya.

Wakil Ketua MPR itu juga mengatakan bahwa pencalonan ketua umum partai akan diserahkan kepada kongres. Ia juga menyebut AHY sering konsolidasi ke daerah karena tugasnya selaku Waketum Demokrat.

“Kalau-kalau (AHY) untuk calon ketua umum, saya pikir itu tergantung dari suara di kongres, ya. Tetapi perlu saya sampaikan AHY ini kan juga salah satu wakil ketua umum. Jadi tentu salah satu tugasnya dalam melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia,” kata Syarief.

“Jadi mudah-mudahan dengan konsolidasi itu, para kader bisa memahami bahwa di Partai Demokrat semakin banyak orang-orang berkualitas. Seperti Mas AHY itu kan bagus untuk menjadi pemimpin masa depan,”

Syarief mempersilahkan bila ada kader PD yang nilai semakin banyak calon ketua umum yang maju dalam kongres akan semakin baik bagi partai. Persaingan antarcalon diharapkan dapat dimenangkan oleh orang yang benar-benar berkualitas. (tvl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Survei Alvara : Mendagri Tito Karnavian Masuk 10 Besar Menteri dengan Tingkat Kepuasan Publik Tertinggi

Published

on

Menteri Dalam Negeri periode 2019-2024, Tito Karnavian.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Lembaga Survei Alvara Research Center melakukan survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Menteri di 100 hari kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada Februari 2020.

Hasilnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) H. Muhammad Tito Karnavian masuk dalam 10 besar Menteri dengan tingkap kepuasan publik terbaik dengan angka 3,88 persen atau berada di peringkat 6.

“Menteri-menteri dari kalangan profesional lebih mendapat apresiasi dari publik, terbukti dengan hampir semua 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berasal dari kalangan profesional,” kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali melalui keterangan tertulis, Kamis (13/2/2020).



Hasanuddin Ali memaparkan untuk Menteri yang berada di peringkat pertama dengan tingkat kepuasan publik sekitar 4,02 persen diraih Menteri BUMN, Erick Thohir. Peringkat kedua dengan angka 3,95 persen diraih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Selanjutnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani berada di peringkat tiga dengan tingkat kepuasan publik sebesar 3,94 persen. Kemudian peringkat empat ditempati oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Lestari Marsudi yakni sebesar 3,91 persen.

Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono berada diperingkat kelima dengan tingkat kepuasan publik sebesar 3,88 persen.

Selanjutnya, untuk peringkat ketujuh hingga kesepuluh ditempati oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto yakni 3,86 persen, Menristekdikti Bambang Brodjonegoro yakni 3,85 persen, Menteri Pariwisata (Menpar), Wishnutama yakni 3,85 persen dan Menteri UMKM, Teten Marsudi sebesar 3,84 persen.

Untuk diketahui, survei ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Alvara pada akhir Januari hingga awal Februari dengan 1.000 responden dan margin error 3,16 persen, serta Tingkat Kepercayaan 95 persen.

Adapun data diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia. (xne)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Musuh Terbesar Pancasila Adalah Orang yang Mempertentangkannya dengan Agama

Published

on

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Fahira Idris.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kecaman mengalir atas pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi atas pernyataannya yang mengatakan bahwa musuh terbesar pancasila adalah agama.

Selain keliru, karena nilai-nilai agama diejawantahkan dalam sisa-sila pancasila, pernyataan Kepala BPIP ini berpotensi membuat kegaduhan baru yang tidak perlu. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Fahira Idris mengungkapkan, justru musuh terbesar pancasila adalah orang-orang yang mempertentangkan pancasila dengan agama.

Relasi antara agama-agama yang ada di Indonesia dengan pancasila sudah selesai saat para pendiri bangsa ini menjadikan pancasila sebagai dasar negara. Bahkan pemikiran politik keagamaan di Indonesia penting untuk terus dikembangkan agar agama dan pancasila dapat terus berjalan berbarengan.



“Justru musuh terbesar pancasila adalah orang-orang yang mempertentangkan agama dengan pancasila. ‘Musuh’ selanjutnya adalah para pejabat dan penyelenggara negara yang tindak-tanduknya bertolak belakang dengan nilai-nilai pancasila. Dan musuh yang paling terpampang nyata saat ini ketimpangan yang semakin lebar,” tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (12/2/2020).

Fahira meminta Kepala BPIP untuk segera mengklarifikasi dan menjelaskan maksud dari pernyataannya ini.

Menurut anggota DPD RI ini, jika tidak segera diklarifikasi, maka kepercayaan publik kepada BPIP yang merupakan lembaga resmi pemerintah akan runtuh dan tidak mendapat dukungan publik.

Kepala BPIP kata Fahira lebih baik fokus kepada tantangan implementasi pancasila saat ini yaitu menilai sejauh mana kadar pancasila sudah dipahami, diresapi, dan diimplementasikan dalam setiap kebijakan negara atau kebijakan publik dan program pembangunan.

Bangsa ini, lanjut Fahira, belum sepenuhnya mampu melahirkan keadilan ekonomi, sosial, hukum, dan politik karena kebijakan negara dan program pembangunan bangsa belum sepenuhnya dilandaskan pada kelima sila pancasila.

“Jadi tantangan utama BPIP itu mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik sudah berlandaskan pancasila. Sejauh mana para penyelenggara negara mulai dari eksekutif serta cabang-cabang kekuasan yang lain, kebijakannya sudah sesuai dengan pancasila,” pungkas Senator Jakarta ini. (era)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending