Connect with us

POLITIK

Hamdan Zoelva : Bukti Kuat jadi Pertimbangan MK

Published

on

Mantan Ketua Mahakamah Konstitusi Periode 2013-2015, Hamdan Zoelva.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua Mahakamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva menjelaskan, MK akan mempertimbangkan bukti-bukti kuat dalam putusan .

Hal itu dikatakan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK oleh paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut dia, bukti menjadi pokok yang sangat penting dalam memutuskan perkara. Sebab, dalam mengeluarkan keputusan, Hakim memiliki pertanggungjawaban untuk memutuskan dengan benar, dan disertai dengan rasiologisnya, serta prinsip-prinsip keadilan yang harus diperhatikan.

“Yang menjadi pertimbangan pokok MK adalah masalah bukti. Itu masalah bukti menjadi sangat penting karena putusan itu, Hakim mengeluarkan keputusan itu ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban dalam merumuskan putusan dengan benar, ada rasiologisnya, ada rasio hukumnya ada prinsip-prinsip keadilan yang harus diperhatikan, ada hukum-hukum atau bukti-bukti yang harus diperhatikan,” kata Hamdan Zoelva saat ditemui dalam acara bertajuk “Menakar Kapasitas Pembuktian MK” bertempat di D’Cost VIP, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Selain itu, Hamdan Zoelva juga menyampaikan bahwa MK sangatlah transparan dalam memutuskan perkara. Artinya, semua keputusan yang dikeluarkan oleh MK sangat terbuka dapat disiarkan langsung dan disaksikan oleh masyarakat. Sehingga, dengan begitu masyarakat dapat menilai keputusan-keputusan tersebut.

“Proses yang terjadi di MK itu begitu sangat transparan, sangat terbuka, disiarkan langsung keterangan para saksi, kemudian bukti itu dengan bebas dapat dikemukakan dalam ruang sidang yang terbuka itu masyarakat pun dapat menilainya nanti, pada akhir daripada putusan pada akhir proses diperadilan itu,” lanjutnya.

Dalam kaitannya dengan pemilu, pada umumnya bukti-bukti menjadi sangat menentukan, karena kasus pemilu itu sangat spesifik, jadi menurut Hamdan, ini tidak semata-mata pelanggaran hukum.

“Tadi saya contohkan ada selisih suara misalnya 1.000 antara pemenang dengan pihak kedua, tetapi yang terbukti ada pada 50 suara, maka yang 50 suara itu tidak signifikan mempengaruhi 1.000 suara,” tuturnya.

“Karena itu seringkali, itu dituangkan dalam putusan, memang betul ada pelanggaran-pelanggaran tetapi tidak signifikan. Pengadilan harus mengungkap itu, karena itulah transparasinya,” sambung Hamdan.

Namun, Hamdan mengingatkan apapun masalah yang terjadi hari ini, harus dilakukan perbaikannya ke depan. Menurut dia, itulah fungsi putusan dalam menjelaskan segala hal yang terjadi dalam persidangan.

Pelanggaran Pemilu

Sementara itu, Hamdan memberikan penjelasan terkait pelanggaran pemilu 2019. Menurutnya, pelanggaran pemilu terbagi menjadi dua.

Pertama, pelanggaran yang sifatnya kuantitatif. Kedua, pelanggaran yang sifatnya kualitatif.

Dia menjelaskan, pelanggaran yang berkaitan dengan selisih perolehan suara berdasarkan catatan pihak yang keberatan, termasuk dalam pelanggaran kuantitatif. Misalnya, terdapat 100.000 suara, namun hanya tercatat 95.000 suara oleh penyelenggara.

Artinya, ada 5.000 suara yang hilang. “Itu termasuk pelanggaran kuantitatif,” ujar Hamdan.

Selanjutnya, untuk mengetahui suara yang hilang itu nantinya semua C1 akan disandingkan. Baik C1 yang dipegang oleh penggugat, saksi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Suara ini nanti disandingkan, C1 yang dia pegang, C1 saksi, C1 KPU, C1 Panwas, dan bukti-bukti saksi, itulah fungsinya C1. Kaitan dengan pembuktian perkara sengketa hasil,” kata dia.

Namun Hamdan Zoelva juga kembali menerangkan, apabila pelanggaran tersebut tidak ada kaitannya dengan selisih perolehan suara, maka itu masuk dalam kategori pelanggaran yang bersifat Kualitatif.

“Pelanggaran-pelanggaran pemilu yang sedemikian rupa, terstruktur, massif, dan sistemik, sehingga mempengaruhi hasil,” kata dia.

Kemudian pelanggaran kualitatif haruslah dibuktikan benar. Artinya, dalam pelanggaran tersebut misalnya terdapat upaya terstruktur, masif dan sistematis dari atas ke bawah.

“Terstruktur itu ada perintah dari atas, dijalankan ke bawah, kemudian penyelenggaranya itu abai, tidak melakukan upaya-upaya untuk menghindarkan pelanggaran itu, kemudian terjadi secara meluas, secara parah begitu, kemudian memang direncanakan untuk menang secara curang,” urainya.

Selain itu yang menjadi persoalan, menurut Hamdan, terkait berapa jumlah selisih suara dan berapa jumlah TPS yang bermasalah. Menurutnya, kalau selisih suaranya terlalu tinggi sementara masalah hanya ada di beberapa TPS saja, maka jumlahnya tentu saja tidak akan signifikan. Artinya jumlah TPS bermasalah tetap tidak akan mengubah atau mempengaruhi hasil yang sudah terlampau jauh itu. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Usai Putusan MK, Prabowo dan Pimpinan Partai Tentukan Nasib Koalisi

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, akan bertemu dengan pimpinan partai koalisi usai putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Jakarta, yang akan dibacakan pada sidang hari Kamis, 27 Juni 2019. Pertemuan ini untuk membahas nasib Koalisi Indonesia Adil Makmur selanjutnya.

Demikian ungkap Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade. Hingga saat ini, lanjut Andre, kubu Prabowo-Sandiaga Uno masih fokus mengikuti rangkaian persidangan di MK hingga putusan.

“Semua dikembalikan ke teman-teman koalisi, apakah masih di koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau kita bubar? Tentu Pak Prabowo dan Bang Sandiaga sebagai penerima mandat akan berdiskusi mengenai mandat ini,” kata Andre di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.

Andre menuturkan, dalam pembahasan itu nantinya Prabowo akan menyerahkan kembali keputusan kepada partai koalisi masing-masing.

“Apakah mandat ini diambil kembali oleh masing-masing partai atau Pak Prabowo terus mendapat mandat. Tentu harus ada diskusi. Insya Allah setelah Putusan MK selesai, Pak Prabowo akan bertemu dengan pimpinan partai koalisi membahas ini,” ujar Wakil Sekjen Partai Gerindra itu.

Kemudian, Andre menambahkan, terkait wacana pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi, masih belum ada pembahasan. Ia menekankan kembali menegaskan saat ini pasangan 02 masih fokus kepada sidang sengketa di MK.

“Jadi setelah putusan MK langkah pertama Pak Prabowo kembali bicara dengan koalisi dan pendukung. Lalu setelah itu bicara dengan Pak Jokowi diputuskan kapan akan bertemu,” tuturnya.

Bagi dia, jika memang ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo maka tak perlu pihak ketiga.

“Kalau misal ada pertemuan, ya langsung lah antara Pak Prabowo dan Jokowi nanti. Tak perlu ada pihak ketiga yang fasilitasi, pertemuan setelah MK selesai, saat pas dan tepat,” jelasnya.

Adapun putusan sengketa Pilpres 2019 akan dibacakan Majelis Hakim MK pada Kamis, 27 Juni 2019. Ini dimajukan sehari dari jadwal sebelumnya, yaitu Jumat 28 Juni 2019. Demikian, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Tahlil Akbar 266, Massa PA 212 dan FPI Mulai Berkumpul di Patung Kuda

Published

on

Sejumlah peserta aksi pada Rabu (26/6/2019) pagi ini tampak mulai berkumpul di sekitar patung kuda tepatnya di trotoar Jalan Merdeka Barat.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Persaudaraan Alumni atau PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI) rencananya akan melakukan aksi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi tersebut bertepatan dengan jelang putusan sengketa Pilpres 2019.

Merunut pengumuman yang tersebar di media sosial, aksi itu bertajuk Tahlil Akbar 266 dan bertujuan untuk mendoakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau petugas KPPS yang wafat. Rencananya acara itu akan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hari ini, Rabu (26/6/2019) hari ini.

Dari pantauan, sejumlah peserta aksi pada Rabu (26/6/2019) pagi ini tampak mulai berkumpul di sekitar patung kuda tepatnya di trotoar Jalan Merdeka Barat. Namun jumlah massa yang berkumpul masih sedikit.

Peserta aksi itu juga masih terpencar di beberapa titik. Pada pukul 07.45 WIB, belum ada tanda akan dimulainya aksi.

Sementara Jalan Merdeka Barat arah Harmoni atau tepat di seberang gedung Mahkamah Konstitusi sudah ditutup. Sementara untuk Jalan Merdeka Barat arah Thamrin masih dibuka.

Pihak kepolisian tampak mengatur lalu lintas di bundaran dekat patung kuda. Sementara lalu lintas terpantau padat.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi Suara.com, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Ada Aksi PA 212 di Sekitar MK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Published

on

Rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.290 personel guna mengamankan lalu lintas di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).

Hal tersebut dilakukan terkait adanya rencana aksi yang bakal digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF dan FPI bertajuk Tahlil Akbar 266.

“Pengamanan lalin (lalu lintas) disiapkan sekitar 1.290 personel lantas,” kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M. Nasir saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2019).

Nasir mengatakan, ada penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Barat, mulai dari depan patung kuda Arjuna Wiwaha hingga kawasan Gedung MK dan Istana Negara. Hal tersebut dilakukan agar tak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.

“Untuk sementara yang sudah dilakukan penutupan dengan MCB dan security barier di Jalan Medan Merdeka Barat arah utara, di depan Museum Gajah,” kata Nasir.

Menurut Nasir, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, hanya saja sifatnya situasional. Dirinya menerangkan, baru Jalan Medan Merdeka Barat saja yang ditutup.

“Jadi kendaraan yang arah ke utara dari Patung Kuda bisa melewati Budi Kemuliaan belok ke Abdul Muis, atau melalui Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya, seperti dikutip Suara.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending