Connect with us

POLITIK

Hamdan Zoelva : Bukti Kuat jadi Pertimbangan MK

Published

on

Mantan Ketua Mahakamah Konstitusi Periode 2013-2015, Hamdan Zoelva.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua Mahakamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva menjelaskan, MK akan mempertimbangkan bukti-bukti kuat dalam putusan .

Hal itu dikatakan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK oleh paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut dia, bukti menjadi pokok yang sangat penting dalam memutuskan perkara. Sebab, dalam mengeluarkan keputusan, Hakim memiliki pertanggungjawaban untuk memutuskan dengan benar, dan disertai dengan rasiologisnya, serta prinsip-prinsip keadilan yang harus diperhatikan.

“Yang menjadi pertimbangan pokok MK adalah masalah bukti. Itu masalah bukti menjadi sangat penting karena putusan itu, Hakim mengeluarkan keputusan itu ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban dalam merumuskan putusan dengan benar, ada rasiologisnya, ada rasio hukumnya ada prinsip-prinsip keadilan yang harus diperhatikan, ada hukum-hukum atau bukti-bukti yang harus diperhatikan,” kata Hamdan Zoelva saat ditemui dalam acara bertajuk “Menakar Kapasitas Pembuktian MK” bertempat di D’Cost VIP, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Selain itu, Hamdan Zoelva juga menyampaikan bahwa MK sangatlah transparan dalam memutuskan perkara. Artinya, semua keputusan yang dikeluarkan oleh MK sangat terbuka dapat disiarkan langsung dan disaksikan oleh masyarakat. Sehingga, dengan begitu masyarakat dapat menilai keputusan-keputusan tersebut.

“Proses yang terjadi di MK itu begitu sangat transparan, sangat terbuka, disiarkan langsung keterangan para saksi, kemudian bukti itu dengan bebas dapat dikemukakan dalam ruang sidang yang terbuka itu masyarakat pun dapat menilainya nanti, pada akhir daripada putusan pada akhir proses diperadilan itu,” lanjutnya.

Dalam kaitannya dengan pemilu, pada umumnya bukti-bukti menjadi sangat menentukan, karena kasus pemilu itu sangat spesifik, jadi menurut Hamdan, ini tidak semata-mata pelanggaran hukum.

“Tadi saya contohkan ada selisih suara misalnya 1.000 antara pemenang dengan pihak kedua, tetapi yang terbukti ada pada 50 suara, maka yang 50 suara itu tidak signifikan mempengaruhi 1.000 suara,” tuturnya.

“Karena itu seringkali, itu dituangkan dalam putusan, memang betul ada pelanggaran-pelanggaran tetapi tidak signifikan. Pengadilan harus mengungkap itu, karena itulah transparasinya,” sambung Hamdan.

Namun, Hamdan mengingatkan apapun masalah yang terjadi hari ini, harus dilakukan perbaikannya ke depan. Menurut dia, itulah fungsi putusan dalam menjelaskan segala hal yang terjadi dalam persidangan.

Pelanggaran Pemilu

Sementara itu, Hamdan memberikan penjelasan terkait pelanggaran pemilu 2019. Menurutnya, pelanggaran pemilu terbagi menjadi dua.

Pertama, pelanggaran yang sifatnya kuantitatif. Kedua, pelanggaran yang sifatnya kualitatif.

Dia menjelaskan, pelanggaran yang berkaitan dengan selisih perolehan suara berdasarkan catatan pihak yang keberatan, termasuk dalam pelanggaran kuantitatif. Misalnya, terdapat 100.000 suara, namun hanya tercatat 95.000 suara oleh penyelenggara.

Artinya, ada 5.000 suara yang hilang. “Itu termasuk pelanggaran kuantitatif,” ujar Hamdan.

Selanjutnya, untuk mengetahui suara yang hilang itu nantinya semua C1 akan disandingkan. Baik C1 yang dipegang oleh penggugat, saksi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Suara ini nanti disandingkan, C1 yang dia pegang, C1 saksi, C1 KPU, C1 Panwas, dan bukti-bukti saksi, itulah fungsinya C1. Kaitan dengan pembuktian perkara sengketa hasil,” kata dia.

Namun Hamdan Zoelva juga kembali menerangkan, apabila pelanggaran tersebut tidak ada kaitannya dengan selisih perolehan suara, maka itu masuk dalam kategori pelanggaran yang bersifat Kualitatif.

“Pelanggaran-pelanggaran pemilu yang sedemikian rupa, terstruktur, massif, dan sistemik, sehingga mempengaruhi hasil,” kata dia.

Kemudian pelanggaran kualitatif haruslah dibuktikan benar. Artinya, dalam pelanggaran tersebut misalnya terdapat upaya terstruktur, masif dan sistematis dari atas ke bawah.

“Terstruktur itu ada perintah dari atas, dijalankan ke bawah, kemudian penyelenggaranya itu abai, tidak melakukan upaya-upaya untuk menghindarkan pelanggaran itu, kemudian terjadi secara meluas, secara parah begitu, kemudian memang direncanakan untuk menang secara curang,” urainya.

Selain itu yang menjadi persoalan, menurut Hamdan, terkait berapa jumlah selisih suara dan berapa jumlah TPS yang bermasalah. Menurutnya, kalau selisih suaranya terlalu tinggi sementara masalah hanya ada di beberapa TPS saja, maka jumlahnya tentu saja tidak akan signifikan. Artinya jumlah TPS bermasalah tetap tidak akan mengubah atau mempengaruhi hasil yang sudah terlampau jauh itu. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

RUU Pesantren Kuatkan Keberpihakan Negara

Published

on

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren memiliki substansi menguatkan keberpihakan negara pada pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional dan benteng penjaga akhlak serta moralitas bangsa.

“Fraksi PKS sebagai salah satu pengusung RUU Pesantren menilai lahirnya RUU tersebut sangat monumental dan dinantikan para ulama, ormas, dan umat Islam,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Jazuli mengatakan bahwa pesantren sejatinya soko guru pendidikan nasional yang lahir dari rahim ulama dan ormas-ormas Islam.

Menurut dia, Fraksi PKS berjuang keras untuk memasukkan aspirasi seluruh ulama dan ormas Islam terkait dengan keberagaman pesantren di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa tiap ormas memiliki karakteristik pendidikan pesantren sendiri.

“Keunikan, kekhasan, dan kekhususan karakter serta kurikulum pesantren yang ada dan beragam menjadi kekayaan bangsa,” ujarnya.

Fraksi PKS, menurut Jazuli, mengusulkan secara eksplisit agar semuanya terakomodasi dalam RUU dan kewajiban negara untuk memberikan dukungan optimal baik dari sisi kebijakan, pembinaan, sarana prasarana, dan anggaran.

Jazuli mengatakan bahwa FPKS dalam pendapatnya menegaskan pesantren terdiri atas:
(a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning;
(b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin;
(c) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

“Poin (a) untuk mengakomodasi usulan dan kekhasan pesantren NU. Poin (b) untuk mengakomodasi pesantren bercorak khusus, seperti Gontor dan sejenisnya, serta poin (c) untuk mengakomodasi karakter pesantren lain di luar dua corak sebelumnya, yang baru-baru ini diusulkan oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas lain,” katanya.

Ia bersyukur dalam rapat kerja penyampaian pendapat akhir minifraksi pada hari Kamis (19/9/2019) rumusan usulan Fraksi PKS itu disetujui masuk RUU.

Jazuli berharap keberadaan UU Pesantren menjadikan pesantren di Indonesia makin berkualitas sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan peradaban. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

DPR Pahami Keinginan Pemerintah tidak ada Dana Abadi Pesantren

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi VIII DPR RI memahami keberatan pemerintah yang tidak setuju ada dana abadi pesantren yang diatur secara khusus dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren.

“Dalam Pasal 49 soal dana abadi pesantren, pada akhirnya kami dapat memahami bahwa pemerintah sudah terlalu banyak menyiapkan dana abadi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia mengatakan, penjelasan pemerintah sangat logis, yaitu ada kerugian kalau dana abadi pesantren tetap ada.

Marwan menjelaskan hal itu karena dana tersebut harus diputar lagi, sehingga baru menghasilkan dana pengelolaan dan itu yang boleh digunakan.

“Dana abadi dikelola menghasilkan dana pengelolaan, itu lah yang bisa dipakai. Besaran dana kelola itu tidak sebanding dengan kebutuhan namun bunga yang dipakai dari pinjaman dana abadi itu besar dan hasilnya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Dia mengatakan Komisi VIII DPR memahami penjelasan pemerintah itu maka pasalnya diperkuat yaitu selain dana yang dititip di seluruh kementerian/lembaga, dana abadi pendidikan menjadi bagian dari keikutsertaan pemberdayaan pesantren.

Marwan menjelaskan alasan Komisi VIII DPR menginginkan ada dana abadi pesantren untuk menopang keberlanjutan pesantren karena secara historis dan sosiologis, pemerintah layak menyiapkan dana tersebut.

“Penjelasan pemerintah itu logis, lebih baik anggaran itu tidak teronggok sebagai dana abadi namun dititip pada kementerian/lembaga. Atas penjelasan itu maka ditempatkan Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan klausul pasal itu sehingga bisa diakses anggarannya,” katanya.

Sebelumnya, Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan pemerintah pada Kamis, menyepakati RUU Pesantren dibawa dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Dalam Raker tersebut ada sejumlah pasal yang menjadi perdebatan seperti Pasal 42 dan Pasal 49 yang ada dalam RUU Pesantren.

Pasal 42 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan”.

Pemerintah menginginkan agar kata “dapat” dalam Pasal 42 tersebut dihapus. Dan dalam Raker tersebut disepakati usulan pemerintah tersebut yaitu kata “dapat”, dihapus dalam Pasal 42.

“Sepakat Pasal 42 kata ‘dapat’ dicabut kemudian muncul kalimat pada 49 ayat 1 seperti yang sekarang,” kata Ali.

Selain itu, pemerintah juga menginginkan agar Pasal 49 terkait dana abadi pesantren dihapus karena keberadaan dana abadi itu akan menjadi beban bagi negara. Namun di sisi lain, Komisi VIII DPR tetap menginginkan adanya dana abadi pesantren.

Raker tersebut akhirnya menyepakati adanya perubahan dalam Pasal 49 ayat 1 menjadi “pemerintah menyediakan dan mengeluarkan dana abadi pesantren bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan”. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Golkar Siap Berikan Kader Terbaik untuk Kursi Menteri

Published

on

Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Ace Hasan mengatakan partainya siap memberikan kader terbaik untuk posisi menteri, jika nantinya diminta oleh Presiden Joko Widodo.

“Melalui Presiden tentu Partai Golkar siap menyediakan kader yang terbaik,” ujar Ace di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia mengatakan pemilihan nama-nama menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata dia, Golkar telah menyiapkan kader-kader terbaik yang siap dilepas apabila nantinya dipercaya oleh Jokowi untuk menjabat dalam jajaran kabinet.

“Partai Golkar memiliki banyak kader jika diminta oleh presiden, misalnya mau menteri perekonomian kita punya kader, mau menteri milenial kita juga bisa, mau menteri apa saja Golkar punya,” ucap dia.

Presiden Joko Widodo saat ini tengah menggodok nama-nama menteri yang akan masuk ke dalam jajaran kabinet. Sejumlah pihak dimintai pendapat terkait nama-nama tersebut, salah satunya adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

“(Pertemuan) soal menteri, pilih kabinet yang bagus, yang betul-betul, dari partai juga boleh, tapi orang yang profesional, punya integritas, itu saja,” kata Buya Syafii di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Buya Syafii menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (19/9/2019) siang.

Presiden minta saran Buya Syafii terkait menteri Kabinet Kerja Jilid II

“Idealnya Presiden tahu, jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, tidak apa-apa, tapi yang setia kepada Presiden, jangan yang bikin kacau,” tambah Buya Syafii. seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending