Connect with us

SEKTOR RIIL

Hasil Studi : Mobil Listrik Hemat Energi Hingga 80 Persen

Published

on

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menghadiri Laporan Akhir Fase 1 Studi Komperehensif Electric Vehicle yang melibatkan UI, UGM, ITB, UNS, ITS, dan Udayana di Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mobil listrik dinilai mampu menghemat energi hingga 80 persen dibandingkan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut merupakan salah satu hasil studi dan riset yang didorong oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan menggandeng Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi, serta industri otomotif.

“Berdasarkan penelitian, rata-rata mobil listrik jenis hibrid itu bisa hemat 50 persen, sedangkan yang plug-in hybrid bisa lebih hemat lagi hingga 75-80 persen,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto melalui keterangannya diterima di Bali, Selasa (6/11/2018).

Airlangga menyampaikan hal itu pada acara “Final Report 1st Round Electrified Vehicle Comprehensive Research & Study” di Kemenperin, Jakarta.

Menurut Menperin, penggunaan mobil listrik bisa menghemat BBM hingga dua kali lipat dibanding saat memakai bahan bakar B20.

“Kalau program B20 saja sudah bisa menghemat sekitar enam juta kiloliter BBM, maka dengan hibrid atau plug-in hybrid akan ada dua kali penghematan,” tuturnya.

Langkah tersebut diyakini dapat merealisasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030 sekaligus menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor transportasi darat.

Selain itu, diharapkan target 20 persen untuk produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) di tahun 2025 dapat tercapai.

Airlangga menjelaskan, riset dan studi pada tahap pertama ini merupakan laporan dari tiga perguruan tinggi, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Mereka telah melakukan uji coba terhadap mobil listrik Toyota jenis hibrid atau plug-in hybrid.

“Tujuan studi dan riset tersebut adalah membahas tentang karakteristik teknis, kemudahan pengguna, dampak lingkungan, sosial dan industri, serta kebijakan dan regulasi yang akan ditetapkan ketika teknologi itu sudah berkembang,” paparnya.

Studi dan riset juga sejalan dengan hal yang didorong oleh Kemenristekdikti terkait dengan kemampuan mobil listrik nasional (molina).

“Saat ini, roadmap pengembangan industri otomotif nasional sedang kami dorong, termasuk peraturan pemerintah atau perpres terkait pengembangan kendaran listrik dan fasilitas-fasilitasnya,” imbuhnya.

Dalam upaya pengembangan kendaraan listrik, Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif fiskal berupa tax holiday, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, serta pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan battery swap.

“Dari sisi fasilitas nonfiskal seperti penyediaan parkir khusus, keringanan biaya pengisian listrik di SPLU hingga bantuan promosi,” ujar Menperin.

Setelah tahap pertama ini, Kemenperin akan melanjutkan laporan hasil riset mobil listrik terkait dengan aplikasi, ketahanan, dan ketersediaan infrastruktur.

Tahap kedua akan dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Udayana yang ditargetkan rampung pada Januari 2019.

Di tahap kedua, riset yang sama juga akan dilakukan oleh perguruan tinggi selanjutnya, dengan demikian terjadi integrasi di kampus mulai dari riset sampai dengan aplikasi sehingga ekosistem itu bisa terpetakan di perguruan tinggi.

“Untuk Perpres-nya, rencananya akan dikeluarkan pada tahun ini,” jelasnya.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan secara internal proses studi saat ini sudah selesai.

Artinya, tinggal dikolaborasikan dengan industri supaya bisa memanfaatkan inovasi mobil listrik tersebut.

“Tidak akan bisa jalan jika tidak ada industri yang akan menggunakan inovasi ini,” ujarnya.

Nasir menambahkan, pemerintah juga berencana untuk memfasilitasi dan memediasi antara akademisi dengan industri yang akan memanfaatkan hasil studi tersebut. Salah satunya, melalui pemberian insentif industri seperti super tax deduction.

“Kalau ini bisa dilakukan, saya optimistis bisa berhasil,” tegasnya. Demikian, seperti dikutip Antara. (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Bappenas Soroti Jasa Perkapalan yang Sumbang Defisit Besar

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyoroti sektor jasa perkapalan yang menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap defisit transaksi berjalan.

“Jasa kapal ini salah satu penyumbang defisit terbesar di neraca jasa. Ketika kita melakukan ekspor, apapun itu, dengan kapal asing maka kita mendapat devisa hasil ekspor, namun di saat yang bersamaan kita juga membuang devisa,” ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Ia mengatakan problema dalam ekspor dan impor yaitu membutuhkan kapal yang memiliki jalur pelayaran langsung masuk dan ke luar negeri. Dengan kata lain, kapal tersebut haruslah kapal dengan skala menengah besar.

“Ini yang belum banyak dimiliki oleh perusahaan besar di Indonesia. Jadi kita tergantung kepada kapal maskapai asing yang memang dia sudah lama sekali menguasai bidang itu,” kata Bambang.

Menurut dia, salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan memperkuat industri perkapalan di Tanah Air sehingga devisa yang dihasilkan dapat jauh lebih optimal.

“Selain itu, perlu diciptakan lebih banyak lagi rute langsung pelabuhan tujuan, apakah di Asia Timur, Eropa, maupun Amerika. Artinya pelabuhan ditingkatkan terus,” ujar Bambang.

Bank Indonesia mencatat, defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal III 2018 meningkat menjadi 3,37 persen dari PDB atau sebesar 8,8 miliar dolar AS, dibandingkan kuartal II 2018 yaitu 3,02 persen dari PDB atau 8 miliar dolar AS.

Meski pada paruh ketiga ini defisit meningkat, namun jika melihat dari awal tahun hingga akhir kuartal III 2018, defisit neraca transaksi berjalan secara akumulatif sebesar 2,86 persen PDB.

Menurut bank sentral, defisit yang meningkat pada kuartal III 2018 karena memburuknya kinerja neraca perdagangan barang dan melebarnya defisit neraca jasa, khususnya jasa transportasi.

Data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Kuartal III 2018 menunjukkan, jasa transportasi barang defisit 1,85 miliar dolar AS dimana ekspor barang tercatat 365 juta dolar AS sedangkan impor barang 2,21 miliar dolar AS.

Hal tersebut disebabkan peningkatan impor barang yang tentunya meningkatkan permintaan pengangkutan (shipping) ke domestik, dan juga pelaksanaan kegiatan ibadah haji.

Namun, defisit transaksi berjalan berhasil dicegah untuk semakin melebar karena ekspor produk manufaktur dan kenaikan surplus jasa perjalanan dari sektor pariwisata.

Hal itu karena peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, antara lain untuk menyaksikan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Demikian, seperti dikutip Antara. (cit)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Menperin Pastikan Sejumlah Industri Masuk Revisi DNI

Published

on

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartanto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto memastikan sejumlah industri akan mengalami relaksasi dan masuk dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sedang disiapkan pemerintah.

“Banyak sekali, ini daftarnya panjang,” kata Airlangga saat ditemui seusai rapat koordinasi membahas revisi DNI di Gedung Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Airlangga mengatakan sejumlah industri yang bisa mendapatkan peluang masuknya modal dari luar antara lain industri manufaktur, karet, serta hasil tembakau.

“Industri rokok kita buat relaksasi, agar industri menengah bisa naik kelas, karena yang menengah sekarang terlalu kecil, tidak bisa naik kelas,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak memaparkan sektor industri lainnya yang bisa memperoleh relaksasi, karena semua masih dalam tahapan finalisasi.

Selain di sektor perindustrian, relaksasi untuk mendorong investasi tersebut juga akan dilakukan di sektor jasa transportasi yang saat ini sedang tumbuh pesat.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cris Kuntadi mengatakan salah satu usulan relaksasi adalah adanya keterbukaan bandara udara atau pelabuhan laut.

Namun usulan untuk peningkatan modal asing dari sebanyak 49 persen pada dua obyek vital jasa transportasi tersebut masih dalam tahapan pembahasan, karena menurut Undang-Undang tidak dimungkinkan.

“Kalau dikuasai asing, nanti misalnya kita perlu untuk kebutuhan mendesak, seperti bencana atau persoalan keamanan, dapat menjadi riskan,” kata Cris.

Selain itu, usulan lainnya dalam sektor jasa transportasi adalah kemungkinan adanya peningkatan peran kepemilikan asing dalam jasa angkutan multimoda.

“Itu kan diatur juga 49 persen tapi nanti kita kaji apakah memungkinkan masih diberikan lebih dari itu,” ujarnya.

Menurut rencana, finalisasi draf revisi DNI yang bertujuan untuk menggairahkan kinerja investasi, yang sempat lesu pada triwulan III-2018, akan dimatangkan pada Jumat (16/11/2018). Demikian, seperti dikutip Antara. (sat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Menhub Belum Terima Pengajuan Operasi Kembali Merpati

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku belum menerima pengajuan pengoperasian kembali maskapai Merpati.

“Belum ada aplikasi yang langsung ke kita,” kata Menhub di sela rapat koordinasi Kemenhub, di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Namun demikian, ia mendukung pengoperasian kembali maskapai yang sebelumnya beroperasi paling banyak untuk wilayah timur itu.

Dia menuturkan, manajemen Merpati harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti ketersediaan armada, adanya awak serta pilot dan kondisi keuangan perusahaan yang sehat.

“Ya, memang kami berharap merpati recover, tapi syarat-syarat umum penerbangan harus diikuti, artinya harus punya armada, punya awak, pilot harus dipenuhi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, aspek keselamatan dan keamanan merupakan aspek yang terpenting sehingga harus dipenuhi.

“Memang dari awal mesti konservatif, karena dunia penerbangan sangat ketat, asumsi tidak boleh longgar, harus ada organisasi ketat, kalau terlalu banyak itu memunggu waktu untuk tidak kompetitif. Orangnya harus kompeten dan armada harus sehat,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Angkutan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni mengatakan proses pengajuan izin operasi harus melalui proses dari awal.

“Prosesnya dari awal lagi melalui OSS (online single submission),” katanya.

Proses izin usaha angkutan udara melalui permohonan melalui lembaga perizinan berusaha terpadu secara elektronik (OSS).

Pemohon harus memiliki terlebih dahulu nomor induk berusaha (NIB) dan izin usaha yang belum berlaku efektif.

Izin usaha akan berlaku efektif apabila pemohon telah memenuhi komitmen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berupa rencana usaha (business plan).

Permohonan disetujui setelah memenuhi persyaratan tersebut dan membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Adapun, proses perizinan selama 30 hari kerja setelah berkas diterima lengkap.

Setelah mendapatkan izin usaha, perusahaan dapat beroperasi atau melakukan kegiatan angkutan udara setelah memiliki air operator certificate (AOC) sesuai ketentuan berlaku. Demikian, seperti dikutip Antara. (jtr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending