Connect with us

SEKTOR RIIL

Hasil Studi : Mobil Listrik Hemat Energi Hingga 80 Persen

Published

on

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menghadiri Laporan Akhir Fase 1 Studi Komperehensif Electric Vehicle yang melibatkan UI, UGM, ITB, UNS, ITS, dan Udayana di Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mobil listrik dinilai mampu menghemat energi hingga 80 persen dibandingkan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut merupakan salah satu hasil studi dan riset yang didorong oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan menggandeng Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi, serta industri otomotif.

“Berdasarkan penelitian, rata-rata mobil listrik jenis hibrid itu bisa hemat 50 persen, sedangkan yang plug-in hybrid bisa lebih hemat lagi hingga 75-80 persen,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto melalui keterangannya diterima di Bali, Selasa (6/11/2018).

Airlangga menyampaikan hal itu pada acara “Final Report 1st Round Electrified Vehicle Comprehensive Research & Study” di Kemenperin, Jakarta.

Menurut Menperin, penggunaan mobil listrik bisa menghemat BBM hingga dua kali lipat dibanding saat memakai bahan bakar B20.

“Kalau program B20 saja sudah bisa menghemat sekitar enam juta kiloliter BBM, maka dengan hibrid atau plug-in hybrid akan ada dua kali penghematan,” tuturnya.

Langkah tersebut diyakini dapat merealisasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030 sekaligus menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor transportasi darat.

Selain itu, diharapkan target 20 persen untuk produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) di tahun 2025 dapat tercapai.

Airlangga menjelaskan, riset dan studi pada tahap pertama ini merupakan laporan dari tiga perguruan tinggi, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Mereka telah melakukan uji coba terhadap mobil listrik Toyota jenis hibrid atau plug-in hybrid.

“Tujuan studi dan riset tersebut adalah membahas tentang karakteristik teknis, kemudahan pengguna, dampak lingkungan, sosial dan industri, serta kebijakan dan regulasi yang akan ditetapkan ketika teknologi itu sudah berkembang,” paparnya.

Studi dan riset juga sejalan dengan hal yang didorong oleh Kemenristekdikti terkait dengan kemampuan mobil listrik nasional (molina).

“Saat ini, roadmap pengembangan industri otomotif nasional sedang kami dorong, termasuk peraturan pemerintah atau perpres terkait pengembangan kendaran listrik dan fasilitas-fasilitasnya,” imbuhnya.

Dalam upaya pengembangan kendaraan listrik, Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif fiskal berupa tax holiday, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, serta pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan battery swap.

“Dari sisi fasilitas nonfiskal seperti penyediaan parkir khusus, keringanan biaya pengisian listrik di SPLU hingga bantuan promosi,” ujar Menperin.

Setelah tahap pertama ini, Kemenperin akan melanjutkan laporan hasil riset mobil listrik terkait dengan aplikasi, ketahanan, dan ketersediaan infrastruktur.

Tahap kedua akan dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Udayana yang ditargetkan rampung pada Januari 2019.

Di tahap kedua, riset yang sama juga akan dilakukan oleh perguruan tinggi selanjutnya, dengan demikian terjadi integrasi di kampus mulai dari riset sampai dengan aplikasi sehingga ekosistem itu bisa terpetakan di perguruan tinggi.

“Untuk Perpres-nya, rencananya akan dikeluarkan pada tahun ini,” jelasnya.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan secara internal proses studi saat ini sudah selesai.

Artinya, tinggal dikolaborasikan dengan industri supaya bisa memanfaatkan inovasi mobil listrik tersebut.

“Tidak akan bisa jalan jika tidak ada industri yang akan menggunakan inovasi ini,” ujarnya.

Nasir menambahkan, pemerintah juga berencana untuk memfasilitasi dan memediasi antara akademisi dengan industri yang akan memanfaatkan hasil studi tersebut. Salah satunya, melalui pemberian insentif industri seperti super tax deduction.

“Kalau ini bisa dilakukan, saya optimistis bisa berhasil,” tegasnya. Demikian, seperti dikutip Antara. (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Pembebasan Lahan Tol di Sumbar Belum Tuntas

Published

on

Persoalan yang mengemuka sehingga belum 100 persen bisa dibebaskan hingga saat ini adalah harga ganti kerugian terhadap lahan terimbas.

Indonesiaraya.co.id, Padang – Proses pembebasan lahan Tol Trans-Sumatera di Padangpariaman, Sumatera Barat, kilometer 4,2 – 30 masih menyimpan persoalan penolakan dari masyarakat setempat.

“Ini pembebasan lahan tahap II. Semula diprediksi akan lebih mudah dari tahap I karena sosialisasi sudah berjalan cukup lama, ternyata masih ada pemilik lahan yang menolak,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, di Padang, Kamis (21/3/2019), terkait perkembangan terakhir pembangunan Tol Trans-Sumatera di provinsi tersebut.

Ia menyebutkan belum tahu pasti berapa jumlah masyarakat pemilik lahan yang menolak. Namun ia berharap pemerintah daerah setempat bisa menyelesaikan secara baik, tanpa merugikan masyarakat.

Pada tahap I, persoalan yang mengemuka sehingga belum 100 persen bisa dibebaskan hingga saat ini adalah harga ganti kerugian terhadap lahan terimbas.

Masyarakat pemilik lahan menilai harga yang ditetapkan oleh tim penilai terlalu rendah. Harga ganti kerugian itu memang bervariasi mulai dari Rp32 ribu hingga Rp286 ribu per meter persegi tergantung lokasi. Padahal, masyarakat menyebut normalnya harga tanah di daerah itu berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000 per meter persegi.

Agar persoalan serupa tidak terjadi, tim penilai (appraisal) untuk menilai harga lahan dibedakan dari tim pada tahap I. Namun, penolakan masih tetap terjadi.

Sementara itu untuk lahan kilometer 0 – 4,2 hingga saat ini masih ada sebagian yang belum bebas. Masyarakat yang menolak harga yang ditetapkan bersikeras membawa hal tersebut ke ranah hukum perdata.

Pemprov Sumbar mendukung upaya masyarakat itu dan jika memungkinkan akan memberi bantuan hukum. Proses tersebut saat ini masih berjalan.

Sementara pelaksana proyek PT Hutama Karya belum bisa bekerja maksimal karena persoalan lahan yang belum tuntas tersebut.

Tol Padangpariaman – Pekanbaru adalah bagian dari tol Trans-Sumatera. Tol itu membentang sepanjang sekitar 245,8 kilometer dan diharapkan bisa memangkas waktu tempuh antara Padang – Pekanbaru yang saat ini bisa mencapai 9 – 12 jam. Demikian, seperti dikutip Antara. (mik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

Disukai Millenial, Citilink akan Pasang Wifi di Delapan Pesawat

Published

on

Pelanggan dapat menikmati layanan "free inflight wifi" yang akan dipasang di seluruh armada Airbus A320 milik Citilink Indonesia yang terdiri dari 50 unit pesawat.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Maskapai Citilink Indonesia akan memasang jaringan internet nirkabel (wifi) di delapan pesawat tahun ini, yang dipicu pertambahan penumpang dari kalangan milenial.

“Di 2019 ini direncanakan ada delapan pesawat yang akan diselesaikan pemasangannya, pemasangan kedua di bulan April,” kata Juliandra dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Juliandra mengatakan hampir 70 persen penumpang Citilink merupakan kalangan milenial yang memiliki karakter tidak lepas dari konektivitas internet.

Karena itu, Ia melihat peluang tersebut untuk memberikan pelayanan dengan menambah pengalaman baru kepada penumpang.

“Citilink bersama Mahata membuktikan kami mempunyai model bisnis yang baru yang bisa kita laksanakan,” katanya.

Hal itu terbukti dengan bertambahnya jumlah penumpang yang cukup signifikan sebelum dan sesudah dipasang wifi, yakni dari 87,0 persen pada periode Januari-Maret 2017 menjadi 90,8 persen selama periode sama tahun ini untuk rute-rute, di antaranya Jakarta-Batam, Jakarta-Denpasar, Jakarta-Balikpapan dan Jakarta-Medan.

“Hampir semua positif tanggapannya dengan bandwith tanpa terputus dengan keandalan 95,1 persen,” katanya.

Ke depannya, pelanggan dapat menikmati layanan “free inflight wifi” yang akan dipasang di seluruh armada Airbus A320 milik Citilink Indonesia yang terdiri dari 50 unit pesawat.

“Nanti bertahap April satu, Mei satu dan yang berat nanti 2020 harus menyelesaikan 50 pesawat, berharap GMF dan Mahata bisa melaksanakan dengan cepat sebulan bisa empat,” katanya.

Rute-rute pesawat yang akan dipasang wifi masih merupakan rute-rute utama, yakni Yogyakarta, Solo, Surabaya dan Makassar.

Seharusnya, Juliandra menyebutkan tahun ini pihaknya memasang wifi di 19 pesawat, namun karena penyesuaian jadwal dengan GMF hanya bisa diselesaikan delapan pesawat.

Dalam kesempatan sama, Direktur Operasi dan Teknik PT Mahata Aero Teknologi Adrian Herbowo mengatakan untuk pemasangan pertama terdapat gangguan awal (baby sickness) karena kondisi cuaca dan topografi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa di mana harus ada penyesuaian dengan satelit.

“Ada sedikit ‘hiccup’ jadi harus diatur dengan sarelit, transisi darinsatelit kenpesawat sangat terpengaruh hujan dan awan, tapi saat ini sudah bisa diatasi,” katanya.

Untuk pemasangan selanjutnya, Adrian menjamin tidak ada gangguan karena sudah dilakukan evaluasi sambungan konektivitas dari satelit ke pesawat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Mahata Aero Teknologi Muhamad Fitriansyah menyebutkan investasi yang dikeluarkan untuk pemasangan wifi di maskapai Citilink sebesar 40 juta dolar AS.

Ke depannya, dia menyebutkan juga akan dipasang di pesawat Garuda Indonesia, Sriwijaya Air dan Nam Air. Demikian, seperti dikutip Antara. (jtr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kementerian PUPR Bentuk 34 BP2JK

Published

on

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

“Dengan unit kerja,sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel,” kata kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Dikatakan Basuki, KPK menyatakan bahwa penyimpangan terbesar terjadi pada PBJ dan Kementerian PUPR setiap tahunnya memiliki sekitar 10.000 paket yang dilelangkan.

Selain sebagai pengguna jasa, Kementerian PUPR merupakan pembina jasa konstruksi di Indonesia. “Oleh karenanya kami membentuk BP2JK, unit kerja yang lebih independen di setiap provinsi yang akan melaksanakan PBJ seluruh pekerjaan di Kementerian PUPR. BP2JK juga didukung oleh SDM yang independen karena terpisah dari unit kerja lain,” kata Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan sebelumnya PBJ di Kementerian PUPR dilakukan oleh ULP yang diketuai oleh Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS)/Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN di daerah dengan anggota bersifat adhoc lintas unit organisasi.

Sehingga Balai melaksanakan empat tugas yakni mulai dari merencanakan, melelangkan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan infrastruktur. “Kini tugas pelelangan dilakukan oleh BP2JK dibawah Ditjen Bina Konstruksi,” katanya.

Tugasnya diakui menteri sangat berat, karena harus tahan godaan dan intervensi. BP2JK harus memiliki kredibilitas karena menjad wajah Kementerian PUPR. “Oleh karenanya saya mengusulkan kepada Menteri Keuangan bisa diberikan remunerasi khusus untuk BP2JK,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki meminta BP2JK untuk segera bekerja dengan integritas dan profesionalisme melakukan tender seluruh paket pekerjaan 2019. Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Menteri Basuki menginstruksikan agar ikut berkomitmen menghindari intervensi dalam proses pemilihan.

“Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan meski tahun 2019 adalah tahun terakhir Kabinet Kerja. Saya ingin meninggalkan institusi Kementerian PUPR yang dapat dipercaya, layak diapresiasi dan dibanggakan masyarakat, kata Basuki.

Kementerian PUPR dipercaya membelanjakan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp110,73 triliun. Sebanyak 78 persen atau sebesar Rp89,3 triliun merupakan anggaran kontraktual. Sebanyak 8.777 paket menggunakan PBJ yang akan dilakukan oleh BPPJK.

Rinciannya 2.948 paket senilai Rp46 triliun sudah kontrak, sebanyak 3.472 paket senilai Rp21,5 triliun proses lelang, dan 2.357 paket senilai Rp21,1 triliun belum lelang. Demikian, seperti dikutip Antara . (ahm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending