Connect with us

JAKARTA

Heboh Kebakaran di Gedung Nusantara III, Ini Kata Sekjen DPR RI

Published

on

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan tidak ada kebakaran yang terjadi di Gedung Nusantara III. Namun asap putih tebal keluar akibat tidak berfungsi dengan baiknya sistem aerosol. Sebagaimana diberitakan, asap tebal berwarna putih sempat memenuhi area selasar Gedung Nusantara III mulai pukul 12.00 WIB.

“Ini bukan kebakaran, tetapi sistem aerosol yang terlalu sensitif, atau kita sebut sistem aerosol yang terbuka, sehingga mengeluarkan asap atau fogging dibeberapa titik, yang biasanya terjadi saat ada kebakaran atau ada api,” kata Indra saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara II seperti dilansir Parlementaria, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran telah sampai di lokasi kejadian. Terkait ini, Indra juga menyampaikan bahwa pihak pemadam kebakaran (damkar) tengah meneliti dan mengevaluasi penyebab sistem aerosol tersebut dapat terbuka.



“Sekarang posisinya sudah sangat clear, tidak ada kerusakan apapun, tidak ada korban, tetapi sebagai sebuah prosedur, rekan-rekan dari damkar masih menyelidiki mengapa sistem tersebut mengeluarkan asap yang banyak sekali, sehingga kalau dari luar terkesan seperti ada yang terbakar,” imbuhnya.

Turut hadir memberikan keterangan pers, Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Nana Sudjana juga memastikan tidak adanya kebakaran yang terjadi di Gedung Nusantara III. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pemincunya.

“Di lantai 2 ada sekitar 10 aerosol yang ada di sana, kemungkinan itu error dan menimbulkan banyak asap. Anggota kami, baik dari Polda dan Polres, sudah mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sedang memastikan penyebab dari error tersebut. Jadi sekali lagi, tidak ada api, tidak ada kebakaran,” jelasnya.

Sebagai informasi, aerosol merupakan butiran halus atau cairan yang yang tersebar secara merata di udara, seperti asap dan kabut. Dalam sistem pemadam kebakaran, sistem tersebut dapat mendeteksi sensor panas untuk kemudian secara otomatis mengeluarkan asap (aerosol) untuk memadamkan api. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

Pelanggar PSBB di Danau Sunter Selatan Diwajibkan Rapid Test

Published

on

Rapid test terhadap warga pelanggar protokol kesehatan dilakukan petugas kesehatan. (Foto : Liputan6.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Enam orang pelanggar protokol kesehatan masa Pembatasan Sosial Berskala esar (PSBB) Transisi di kawasan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (1/7/2020) malam, diwajibkan mengikuti rapid test.

Kepala Seksi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dan Penindakan Satpol PP Jakarta Utara, Purnama mengatakan, selain ikut rapid test COVID-19 enam warga yang kedapatan tidak menggunakan masker tersebut juga diharuskan membayar denda sesuai aturan.

“Kondisi masa transisi ini tidak mengendorkan penjagaan dan pengawasan Danau Sunter Selatan. Tidak hanya siang hari, setiap malam juga kita siagakan petugas,” katanya, Kamis (2/7/2020).



Menurut Purnama, rapid test terhadap warga pelanggar protokol kesehatan dilakukan petugas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Cilincing yang disiagakan di lokasi sekitar Danau Sunter.

“Hasil rapid tes mereka negatif reaktif dan kita perbolehkan pulang,” tegasnya.

Kepala Puskesmas Kecamatan Cilincing, Edison Syahputra menambahkan, bila nantinya ada pelanggar yang kedapatan positif reaktif akan dirujuk melakukan swab tes. Selama proses menunggu hasil swab tes, orang bersangkutan pun diminta melakukan isolasi mandiri di rumah.

“Kalau memang positif dia juga harus melapor ke fasilitas sesuai domisili,” tandasnya. (jak)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Aturan Pengurangan Plastik Harus Perhatikan UMKM dan Konsumen

Published

on

Kebijakan Pengurangan Plastik Harus Perhatikan Pengusaha Kecil dan Akses Konsumen pada Alternatif. (Foto : pixabay.com)

Indonesiaraya.co.id, JakartaPeneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik harus didukung oleh kesiapan pengusaha kecil secara bertahap dan ketersediaan produk alternatif pada konsumen untuk memastikan efektivitas kebijakan. Kantong plastik merupakan bahan yang banyak digunakan dalam pengemasan makanan. Selain praktis dan mudah didapatkan, harganya juga relatif lebih murah.



Karena harganya yang murah dan mudah didapatkan, pengemasan makanan dengan menggunakan kantong plastik banyak dipilih oleh mayoritas pengusaha, termasuk UMKM dan penjual makanan berskala kecil. Penggunaan kantong plastik dianggap dapat menekan biaya produksi karena mereka harus beradaptasi dengan fluktuasi harga pangan yang merupakan bahan baku utama produknya.

Namun di sisi lain, plastik juga berkontribusi pada permasalahan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah per tahun, 14% diantaranya merupakan sampah plastik. Data dari riset oleh Jambeck dkk. menunjukkan Indonesia mempunyai peringkat rendah limbah plastik harian per orang (0,06kg) jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (0,2kg) dan Singapura (0,19 kg), namun Indonesia merupakan negara kedua penghasil limbah salah urus di dunia (global mismanaged waste) dengan tingkat 10,1% setelah Tiongkok pada 2010 dan diprediksi akan mencapai 10,73% pada 2025. World Wide Fund for Nature (WWF) mengidentifikasi sampah plastik mempunyai waktu urai alami yang berbeda, seperti kantong plastik yang membutuhkan waktu 20 tahun, sampai botol plastik yang membutuhkan waktu 450 tahun untuk terurai di alam.

“Menyikapi hal ini, pemerintah perlu merumuskan sebuah kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak, misalnya bagaimana UMKM atau pengusaha kecil bisa mendapatkan material alternatif untuk pengemasan makanan dan bagaimana konsumen bisa mendapatkan haknya atas makanan yang aman, higienis dan dikemas dengan layak,” jelas Ira.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat sudah mulai berlaku sejak hari ini, 1 Juli 2020. Ira menyatakan, kebijakan pengurangan plastik harus ditimbang dari banyak aspek, baik dari segi industri, konsumen dan juga efektivitasnya.

Ia menambahkan penting bagi pemerintah untuk mencari solusi atas penggunaan kantong plastik melalui manajemen sampah yg lebih baik dari hulu ke hilir. Data dari Jambeck dkk. pada 2015 menunjukkan 81% sampah plastik di Indonesia tidak dikelola dengan baik. Ira mengingatkan agar kebijakan tersebut hanya akan memberikan biaya tambahan kepada industri dan pelaku usaha yang pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen, kalau pemerintah tidak menyediakan akses pada alternatif pengganti kantong plastik.

Ira menambahkan, targeted-policies seperti Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019), dimana pelarangan kantong belanja diimplementasikan pada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola pasar, serta toko swalayan, akan lebih efektif dalam mengurangi plastik ketimbang cukai plastik yang dipukul rata pada saat plastik keluar pabrik. Ditambah lagi, kenaikan harga belum tentu signifikan mengubah perilaku konsumen atau pedagang untuk mengurangi plastik.

Akses terhadap alternatif plastik lebih terbuka bagi industri besar, contohnya penjual makanan franchise yang akan mudah mengganti plastik menjadi kantong kertas. Namun pedagang makanan kecil dikhawatirkan akan merugi. Harga kantong non-plastik, baik kantong kertas maupun reusable bag, lebih mahal dan lebih sulit didapatkan sehingga industri kecil lebih sering menggunakan plastik. Akibatnya, mereka harus membayar lebih sebanyak Rp200 per lembar. Jika hal ini terjadi, pedagang mempunyai dua pilihan, yaitu mengurangi keuntungan yang mereka dapat atau menaikkan harga pada konsumen. Dari kedua pilihan tersebut, akan ada deadweight-loss yang tidak diterima siapa-siapa, karena loss dari implementasi cukai akan lebih besar dari tax revenue.

Ada beberapa alternatif untuk mengatasi masalah lingkungan. Pertama, pemerintah harus menyediakan infrastruktur waste collection system yang memadai. Pemerintah harus melibatkan pihak swasta jika investasi dan alat-alat masih kurang. Kolaborasi dengan non-governmental-organization juga dapat dibentuk pada bentuk untuk mengkampanyekan urgensi masalah lingkungan dan edukasi pada konsumen. Sehingga, permasalahan masih berada pada manajemen sampah daripada konsumsi.

“Pemberian insentif pada industri ramah lingkungan juga dapat dilakukan. Selain itu upaya untuk mencari alternatif yang tepat dari kantong plastik juga perlu dilakukan. Hal ini akan memastikan bahwa ada infrastruktur dan pilihan bagi konsumen dan pedagang kecil untuk menggunakan kantong non-plastik. Ini akan membantu supply chain yang ramah lingkungan, mulai dari produksi ke manufaktur dan pengemasan ke pembuangan,” tandasnya. (cip)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

PPDB 2020, Disdik DKI Jakarta Buka Jalur Zonasi Bina RW Sekolah

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana. (Foto : beritajakarta.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan jalur baru yang dapat meningkatkan persentase penerimaan siswa sebesar 11,11% pada PPDB Tahun Ajaran 2020/2021.



Dalam jumpa pers melalui video conference, Selasa (30/6/2020), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membuka Jalur Zonasi Bina RW Sekolah untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat bersekolah di sekolah negeri.

Nahdiana menyebut, jalur ini juga untuk mengakomodir siswa yang berada satu RW dengan sekolah untuk bersekolah di sekolah tersebut. “Kami menggunakan data untuk menentukan siapa yang bisa masuk lewat jalur ini, benar-benar dihitung berdasarkan data PPDB tahun ini. Kami juga menambah kursi untuk dapat membuka Jalur ini, sehingga setiap rombel akan menjadi 40 siswa, tidak 36 lagi. Ini pun sudah kami pelajari dan pertimbangkan, bahwa penambahan ini diharapkan tidak akan enurunkan kualitas belajar,” ungkap Nahdiana, seperti dikutip dalam rilis PPID DKI Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Disebutkan, proses seleksi dilakukan dengan cara menyeleksi calon peserta didik baru sesuai dengan domisili yang sama dengan RW sekolah. Jika daya tampung penuh, seleksi berikutnya akan mempertimbangkan usia. Proses pendaftaran untuk Jalur Zonasi Bina RW Sekolah ini dilakukan pada tanggal 4-5 Juli 2020, dan lapor diri pada tanggal 6 Juli 2020. Jika terdapat kuota sisa yang tidak terisi, maka sisa kuota dialihkan ke seleksi tahap akhir.

Lebih lanjut Nahdiana menyampaikan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam melaksanakan PPDB Tahun Ajaran 2020 / 2021. Seluruh aturan yang ditetapkan di DKI Jakarta telah mengacu pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dan Pergub No. 43 Tahun 2019.

Nahdiana turut menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyediakan pendidikan untuk seluruh warganya, tidak diskriminatif, tidak hanya terbatas pada mereka yang berprestasi tinggi saja. Mengingat jumlah peminat sekolah negeri di DKI Jakarta yang begitu banyak, sampai dengan saat ini sudah sebanyak 332.000 yang mengajukan akun dalam pendaftaran, maka perlu adanya kebijakan pendidikan yang merata untuk semua.

“Sehingga, perbedaan yang paling nyata pada tahun ini dari PPDB tahun-tahun sebelumnya adalah tidak digunakannya nilai atau prestasi akademik sebagai kriteria Jalur Zonasi, melainkan menggunakan seleksi pembatasan zona, usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar,” ujar Nahdiana.

Untuk diketahui, sejak 2017, dalam Permendikbud No. 17 Pasal 12 dan 13, sudah dinyatakan bahwa usia menjadi kriteria pada proses seleksi Jalur Zonasi. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, Hamid Muhammad, yang juga turut hadir dalam jumpa pers mengungkapkan, usia digunakan sebagai kriteria yang netral, dibandingkan dengan nilai ujian atau prestasi akademik yang dulu selalu digunakan sebagai kriteria yang paling utama. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017