Connect with us

POLITIK

HNW Akui Prabowo Dikepung di Pilpres 2019

Published

on

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui Prabowo Subianto dikepung dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Ini masalahnya dan menjadi bagian yang harus dikritisi, bagaimana mungkin birokrasi seolah-olah didorong secara ramai-ramai mendukung Jokowi,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

BACA JUGA : Prabowo Puji Program Ekonomi Kerakyatan LDII

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menilai Prabowo dikepung berbagai elemen di Pilpres 2019, berbeda dibandingkan pilpres sebelumnya.

Hidayat juga mengakui pemberitaan beberapa media massa condong ke koalisi Jokowi-Ma’ruf karena para pemilik media-media tersebut berafiliasi ke koalisi tersebut.

Karena itu menurut dia, independensi pemberitaan media menjadi hal yang dipertaruhkan dalam Pilpres 2019.

“Lalu belum lagi terkait masalah para konglomerat, kalau dulu dalam konteks Pilkada DKI Jakarta ada istilah sembilan naga dan ini semacam itu juga terjadi,” ujarnya.

Hidayat juga menilai Prabowo juga dikepung lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya namun pihaknya meyakini kedaulatan memilih ada ditangan rakyat bukan pada lembaga survei.

Menurut dia, Prabowo sangat memahami bahwa lembaga survei bukan segala-galanya yang bisa mengepung dan kemudian mengambil hati nurani dan kedaulatan rakyat.

“Itu bagian dari tantangan yang harus diatasi dan saya yakin Parabowo siap,” ujarnya.

Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menilai pernyataan Muzani itu untuk membangkitkan semangat tim Prabowo-Sandi untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019.

Hal itu menurut dia karena Muzani menyampaikan pemetaan masalah dan bagian-bagian yang harus dikritisi seperti masalah birokrasi yang seolah-olah didorong untuk memilih Jokowi.

“Beliau (Prabowo) sebagai seorang pejuang dan petempur pernah menjadi Panglima Kostrad saya rasa itu malah asik buat beliau kalau orang semacam beliau tidak punya tantangan malah tidak asik,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 merupakan masa terberat bagi Prabowo Subianto.

Hal itu menurut dia karena di Pilpres 2009 dan 2014, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon petahana. Lalu di Pilpres 2019 “Dari tiga kali Prabowo maju Pilpres, yang kebetulan saya tetap jadi Sekjen partai yang mengusung beliau, kami merasakan terus terang ini adalah bobot terberat beliau menjadi calon presiden,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Prabowo telah tiga kali ikut Pilpres, pertama pada Pilpres 2009, Prabowo menjadi Cawapres berpasangan dengan Megawati. Di 2014, Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan 2019 Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Menurut Muzani, pada Pilpres 2009, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon calon petahana.

Dia mengatakan, di saat yang sama kepala daerah yang diusung partai oposisi tidak berani menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi.

Selain itu menurut Muzani, beberapa lembaga survei juga merasa keberatan diminta bantuan kubu Prabowo-Sandi untuk melakukan riset dengan alasan satu dan lain hal.

Muzani juga merasa pemberitaan media massa pada Pilpres 2019 tidak seimbang karena banyak media memuat berita utamanya mengenai kegiatan Joko Widodo, sementara porsi yang diberikan kepada kubu Prabowo-Sandi sangat kecil.

Dia mengatakan, para pengusaha takut apabila memberikan bantuan kepada Prabowo-Sandiaga, maka kontrak kerjasama proyek bersama pemerintah yang menggunakan dana APBN dan APBD dihentikan. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BREAKING NEWS

Tiba di Sibolga, Ratusan Emak-Emak Histeris

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat disambut histeris emak-emak di Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Senin (10/12/2018). 

Indonesiaraya.co.id, Sibolga – Begitu  tiba di Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Sandiaga Salahuddin Uno disambut histeris emak-emak. Bandara yang biasanya sepi itu, teriihat meriah. Para ibu-ibu ini begitu antusias, termasuk para penjual kacang dan jagung rebus yang berada di Bandara tersebut. 

Para emak tersebut demgan sabar menunggu Sandi kekuar dari Bandara. Begitu keluar, meraka pun heboh berusaha mendekat untuk berswafoto, bersalaman atau sekadar ingin melihat lebih dekat calon wakil ptesiden nomor urut 02 itu, Senin (10/12/2018). 

BACA JUGA : Sandiaga Paparkan Visi Misi Pertanian Dihadapan Guru Besar IPB dan Alumni

Butuh waktu 30 menit bagi mantan wakil gubermur DKI ini melangkah sekitar 15 meter dari pintu keluar bandara menuju mobil yang menunggunya. 

“Saya tidak menyangka mendapatkan sambutan yang luar biasa seperti ini. Terima kasih masyarakat Sibolga dengan sambutan yang luar biasa,,” terang Sandi.
Sandi segera melanjutkan perjalanan darat selama empat jam ke Mandailing Natal untuk memyerap aspirasi masyarakat di sana. 

“Ini perjalanan darat selama 3 hari dan berakhir  di Medan. Saya jngin mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Mandailing Natal Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara. . Kami ingin mereka juga tahu bahwa Prabowo Sandi akan fokus pada ekonomi. Terutama dalam penciptaan dan penyediaan lapangan kerja, juga harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan stabil,” ucap Sandi. (dam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

10 Pelanggaran HAM Berat Belum Ditindaklanjuti Jaksa Agung

Published

on

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebanyak 10 penyelidikan pelanggaraan HAM berat yang telah diserahkan Komnas HAM hingga 2018 kepada Jaksa Agung belum ditindaklanjuti, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Pelanggaran HAM berat tersebut adalah penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, peristiwa Mei 1998, peristiwa Talangsari, kasus Wamena, peristiwa Wasior, peristiwa Jambu Keupok, peristiwa Simpang KKA dan Rumoh Geudong.

“Kami meminta Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung agar segera melakukan penyidikan sehingga hasil penyelidikan Komnas HAM 10 berkas bisa dilanjutkan,” kata Ahmad Taufan Damanik dalam peringatan Hari HAM Internasional 2018 di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Menurut dia, dalam pertemuan terakhir dengan Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2018 terdapat arahan agar kasus tersebut dimulai proses yudisialnya.

Jalur yudisial diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, dan hasil penyelidikannya diserahkan kepada penyidik (Jaksa Agung).

Untuk mekanisme di luar persidangan, Ahmad Taufan Damanik mengatakan terdapat kemungkinan tersebut, tetapi Komnas HAM menekankan cara itu tetap harus berlandaskan hukum.

Kasus Wamena dan Jambu Kepok disebutnya memiliki kerumitan lebih sedikit dibandingkan kasus 1965 dan 1998 sehingga diharapkan segera dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Waktu itu sudah muncul disebut kasus ini (kasus Wamena dan Jambu Kepok), tetapi sampai sekarang gantung lagi,” ucap dia.

Menurut Taufan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini harus diselesaikan karena merupakan kewajiban bangsa ini sebagai bangsa beradab. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Amali : KTP-E Tercecer Kecil Kemungkinan Disalahgunakan

Published

on

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menilai kasus Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (KTP-E) yang tercecer di beberapa tempat, kecil kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan Pemilu 2019.

“Bisa saja mengait-ngaitkan hal yang dianggap bukan menjadi potensi kecurangan dan sebagainya. Walaupun itu kami yakin tidak, karena ada tanda-tanda khusus mana KTP-E yang asli mana yang palsu,” kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/12/2018)

Dia mengatakan kalau menggunakan KTP-E, tinggal mencocokan saja karena ada di Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki KPU.

Karena itu dia menilai sulit menggunakan KTP-el untuk memilih di tempat yang tidak sesuai dengan domisili dan daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU.

“Itu sudah alat kontrol yang menurut kami sudah sangat baik, karena itu mencoklit dan sudah berapa lama ini dicocokkan terus antara data yang ada di Kemendagri dan yang ada di KPU,” ujarnya.

Dia menambahkan, tidak mungkin pemerintah mengadakan alat pembaca keaslian KTP-E di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya lebih dari 800 ribu karena akan menghabiskan banyak biaya.

Dia menilai basis pengecekan KTP didasari atas aturan di dalam UU Pemilu yaitu pemilih harus terdaftar dalam DPT sesuai tempat tinggal dan petugas TPS pasti mengenali setiap pemilih.

“Di UU kan berbasis tempatnya, jadi kalau dia punya KTP di kelurahan A, kecamatan B, kabupaten C, dia hanya bisa memilih di sana, tidak bisa di daerah X Y Z,” ujarnya.

Selain itu Amali juga menyoroti kasus tercecernya KTP-E tersebut dan meminta pemerintah mengintensifkan pengawasannya hingga tingkat bawah.

Dia menyakini di tingkar Kemendagri khususnya Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sudah terkontrol namun tidak diketahui kalau di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebelumnya, KTP elektronik yang sudah dan akan habis masa berlakunya ditemukan tercecer di sekitar Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12) siang.

Kapolsek Duren Sawit Kompol Parlindungan Sutasuhut mengatakan penemuan tersebut bermula saat anak-anak di lingkungan sekitar bermain bola lalu menemukan sebuah karung dan ternyata KTP-E yang sudah tercetak. Demikian, seperti dikutip Antara. (mam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending