Connect with us

POLITIK

HNW Akui Prabowo Dikepung di Pilpres 2019

Published

on

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui Prabowo Subianto dikepung dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Ini masalahnya dan menjadi bagian yang harus dikritisi, bagaimana mungkin birokrasi seolah-olah didorong secara ramai-ramai mendukung Jokowi,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

BACA JUGA : Prabowo Puji Program Ekonomi Kerakyatan LDII

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menilai Prabowo dikepung berbagai elemen di Pilpres 2019, berbeda dibandingkan pilpres sebelumnya.

Hidayat juga mengakui pemberitaan beberapa media massa condong ke koalisi Jokowi-Ma’ruf karena para pemilik media-media tersebut berafiliasi ke koalisi tersebut.

Karena itu menurut dia, independensi pemberitaan media menjadi hal yang dipertaruhkan dalam Pilpres 2019.

“Lalu belum lagi terkait masalah para konglomerat, kalau dulu dalam konteks Pilkada DKI Jakarta ada istilah sembilan naga dan ini semacam itu juga terjadi,” ujarnya.

Hidayat juga menilai Prabowo juga dikepung lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya namun pihaknya meyakini kedaulatan memilih ada ditangan rakyat bukan pada lembaga survei.

Menurut dia, Prabowo sangat memahami bahwa lembaga survei bukan segala-galanya yang bisa mengepung dan kemudian mengambil hati nurani dan kedaulatan rakyat.

“Itu bagian dari tantangan yang harus diatasi dan saya yakin Parabowo siap,” ujarnya.

Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menilai pernyataan Muzani itu untuk membangkitkan semangat tim Prabowo-Sandi untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019.

Hal itu menurut dia karena Muzani menyampaikan pemetaan masalah dan bagian-bagian yang harus dikritisi seperti masalah birokrasi yang seolah-olah didorong untuk memilih Jokowi.

“Beliau (Prabowo) sebagai seorang pejuang dan petempur pernah menjadi Panglima Kostrad saya rasa itu malah asik buat beliau kalau orang semacam beliau tidak punya tantangan malah tidak asik,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 merupakan masa terberat bagi Prabowo Subianto.

Hal itu menurut dia karena di Pilpres 2009 dan 2014, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon petahana. Lalu di Pilpres 2019 “Dari tiga kali Prabowo maju Pilpres, yang kebetulan saya tetap jadi Sekjen partai yang mengusung beliau, kami merasakan terus terang ini adalah bobot terberat beliau menjadi calon presiden,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Prabowo telah tiga kali ikut Pilpres, pertama pada Pilpres 2009, Prabowo menjadi Cawapres berpasangan dengan Megawati. Di 2014, Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan 2019 Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Menurut Muzani, pada Pilpres 2009, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon calon petahana.

Dia mengatakan, di saat yang sama kepala daerah yang diusung partai oposisi tidak berani menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi.

Selain itu menurut Muzani, beberapa lembaga survei juga merasa keberatan diminta bantuan kubu Prabowo-Sandi untuk melakukan riset dengan alasan satu dan lain hal.

Muzani juga merasa pemberitaan media massa pada Pilpres 2019 tidak seimbang karena banyak media memuat berita utamanya mengenai kegiatan Joko Widodo, sementara porsi yang diberikan kepada kubu Prabowo-Sandi sangat kecil.

Dia mengatakan, para pengusaha takut apabila memberikan bantuan kepada Prabowo-Sandiaga, maka kontrak kerjasama proyek bersama pemerintah yang menggunakan dana APBN dan APBD dihentikan. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Organisasi Mahasiswa Dukung Gerakan People Power Tanpa Kepentingan Elit Politik

Published

on

Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Bandung, Rizky Yusro.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menjelang akhir proses pemilu serentak, istilah people power semakin ramai jadi perbincangan masyarakat, namun sejumlah organisasi mahasiswa berharap ada nilai positif yang bisa diambil dari gerakan tersebut.

“Kami berharap kepada pemuda dan mahasiswa di Indonesia dapat mengambil nilai positif dari aksi (rencana) people power ini. Jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh para elite politik,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Bandung, Rizky Yusro di Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Jumat (10/5/2019).

Dia mengatakan para generasi milenial saat ini harus bisa menonjolkan kreativitas bermanfaat bagi masyarakat luas. Gerakan people power tersebut tidak hanya menjadi sekadar gerakan yang tidak memberikan dampak positif apapun.

“Maka kita upayakan bagaimana gerakan ini, murni dari atas nama rakyat dan bukan kepentingan elite politik semata,” ucapnya.

Selain itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung, Antonius Doni menilai gerakan tersebut harus benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat dengan tidak ada penggiringan yang berakibat terjadinya konflik.

“Jadi ada perbedaan dukungan, ini yang harus segera diredam karena dikhawatirkan terjadi konflik. Apalagi ditengah panasnya tahun politik,” ujar Antonius.

Pihaknya, kata dia, akan berkonsolidasi dengan organisasi mahasiswa lainnya demi meredam gerakan yang dirasa tidak memiliki nilai positif tersebut.

Menanggapi wacana para mahasiswa tersebut, Dekan Fisip Unpas, Budiana berharap kegiatan yang digagas oleh para mahasiswa memberi dampak baik bagi dinamika politik di masyarakat saat ini.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuat Indonesia ke depan lebih baik dan tidak harus terpecah-pecah. Apalagi dasar pemikiran kita harus bersatu kembali karena inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini,” tutur Budiana.

Dia pun mengimbau kepada generasi milenial saat ini untuk jangan terprovokasi dengan istilah gerakan people power tersebut.

“Harus ada sanksi sosial bagi orang yang berpikir dan berbuat tidak benar bagi bangsa dan negara ini. Sehebat apa dan sepintar apa pun logika serta filsafat yang ia gunakan. Harus diberi sanksi sosial,” ujarnya (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Ratusan Anggota FPI Pamekasan Berangkat ke Jakarta

Published

on

FPI Pamekasan, serta simpatisan Prabowo-Sandi berangkat ke Jakarta, guna menghadiri Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau yang akrab disebut People Power, Selasa (22/5/2019) besok.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) Pamekasan, serta simpatisan Prabowo-Sandi berangkat ke Jakarta, guna menghadiri Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau yang akrab disebut People Power, Selasa (22/5/2019) besok.

Kegiatan tersebut merupakan seruan dari Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, guna menghadiri aksi massa yang dipusatkan di Jakarta, dalam rangka mendesak KPU menghentikan proses rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2019.

“Saat ini sudah ada ratusan orang yang akan berangkat, bahkan sebagian di antara mereka sudah ada yang tiba disana (di Jakarta),” kata Wakil Bidang Hisbah FPI Madura, Abdul Halim, Senin (21/5/2019).

Ratusan orang tersebut nantinya juga bakal bergabung bersama massa lain yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. “Tujuan kami bergabung bersama massa lain, guna meminta KPU dan Bawaslu RI menghentikan kecurangan pemilu,” ungkapnya.

“Pastinya kecurangan pemilu harus dihentikan, dan KPU RI harus mengesahkan pasangan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024,” tegas pria yang akrab disapa Dul Halim.

Saat bersamaan, juga terdapat imbauan dari Forum Ulama dan Habaib Madura, agar berangkat ke Jakarta, guna bergabung bersama massa lain dari berbagai wilayah di Indonesia.

Bahkan dalam imbauan tersebut juga terdapat poin agar memacetkan akses Jembatan Suramadu, ketika mendapat penghadangan dari aparat kepolisian melalui instruksi ‘jihad fi sabilillah’. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Muhammadiyah Ingatkan MK Tak Tutup Mata Aduan Pelanggaran Pemilu

Published

on

Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilu 2019, sebagaimana yang diumumkan pada Senin (20/5/2019) tengah malam.

Haedar mengingatkan, keputusan KPU RI adalah keputusan yang konstitusional, dan karena itu semua pihak wajib menghormati ketetapan itu. Jika ada yang keberatan, tentu harus disampaikan pula melalui cara-cara yang konstitusional.

“Semua pihak, warga bangsa, dan komponen bangsa, serta kekuatan politik dan seluruhnya, itu harus menghormati keputusan KPU. Jadi harus menghormati keputusan KPU itu sebagai keputusan konstitusional,” ujar Haedar usai bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di kantor Gubernur DI Yogyakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

Jika ada pihak yang menemukan pelanggaran pemilu, cara paling konstitusional ialah mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu pula Mahkamah harus menindaklanjuti keberatan atau aspirasi masyarakat.

“[Mahkamah Konstitusi] jangan menutup mata dari aduan yang menyangkut pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Kami percaya MK menjalankan tugas konstitusional dengan cara konstitusional, adil, dan ada moralitas,” katanya.

Mengenai masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya terhadap hasil penetapan KPU agar melakukan cara yang sesuai aturan dan konstitusional. Masyarakat yang tak puas dengan hasil pemilu diimbau tak melakukan tindakan anarkis dan merugikan keutuhan bangsa dan negara.

Dia juga mengingatkan aparat keamanan agar profesional dalam tugasnya, termasuk dalam memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. “Kepada aparat dalam menyikapi aspirasi yang berkembang itu, itu juga harus seksama sesuai konstitusi dan tidak represi.”

“Kami juga mengimbau [dan] mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, dewasa, dan menghormati keputusan konstitusional ini seraya menciptakan situasi yang damai dan bersatu,” ujar Haedar.

Jangan korbankan persatuan

Di tempat terpisah, Cendekiawan Muda Muhammadiyah menggelar Seruan Kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Senin, 20 Mei. Mereka mengaku khawatir dengan kondisi terkini atas gejolak politik terutama setelah pengumuman hasil pemilu.

Juru bicara CMM Pradana Boy mengatakan, persatuan adalah sesuatu yang amat mahal dan terlalu mahal untuk dikorbankan. Dia berharap masyarakat menghormati proses demokrasi dan tak mengorbankan persatuan hanya demi kepentingan politik.

“Jangan korbankan persatuan. Sekali persatuan dikorbankan maka pemulihannya akan sangat lama, bisa ratusan tahun, atau justru tak bisa dipulihkan,” kata Pradana.

Dia mengaku telah menganalisis fenomena terkini. Menurutnya, kebenaran faktual tidak lagi merupakan kebenaran sejati. Sebaliknya, kebenaran telah digantikan dengan pembenaran atas opini, propaganda, pandangan, analisis, atau berita bohong.

“Tingkat kepercayaan kepada yang dianggap benar, dan bukan kepada kebenaran faktual telah menjadikan wibawa lembaga-lembaga negara yang berkompeten dalam memproduksi informasi pada bidang tertentu menurun. Bahkan, kini muncul kecenderungan bahwa lembaga-lembaga negara tak lagi dihormati, dan bahkan dianggap sebagai bagian dari konspirasi jahat menghancurkan bangsa,” ujarnya.

Baginya, semua pemuka agama berkewajiban juga mengurangi atau mencegah potensi konflik sosial, bukam justru terlibat dalam pusaran konflik. Belakangan, katanya, tidak sedikit tokoh agama yang menjadi bagian dari konflik, alih-alih menjadi kekuatan perekat, justru sering mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak agamis. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending