Connect with us

SEKTOR RIIL

IHC Gelar ‘1st Indonesia Healthcare Corporation Medical Forum’

Published

on

enteri BUMN Erick Tohir didampingi Jajaran Direktur Rumah Sakit BUMN menyentuh layar saat membuka 1st Indonesia Healthcare Corporation Medical Forum yang diadakan PT Pertamina Bina Medika IHC di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Indonesia Healthcare Corporation (IHC) merupakan Holding Rumah Sakit BUMN yang dibentuk pada 22 Maret 2017. Dengan penunjukan Pertamedika sebagai operatorship nya, IHC bersinergi dengan seluruh member yang terdiri dari 65 rumah sakit BUMN yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Dalam upaya sinergi layanan kesehatan yang dimiliki oleh perusahaan BUMN dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan arahan Kementerian BUMN Republik Indonesia, PT Pertamina Bina Medika IHC menggelar ‘1st Indonesia Healthcare Corporation Medical Forum’ pada Senin, 10 Februari 2020 di Ballroom Fairmont Hotel Jakarta. Perhelatan yang baru pertama kali digelar ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) serta para direktur rumah sakit BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutannya menegaskan, “Kami selalu mendorong BUMN untuk fokus kepada core business-nya. Dengan adanya penggabungan RS dan dipimpin oleh holding company yang memiliki fokus di bidang tersebut tentu RS milik BUMN dapat dikelola lebih profesional. Yang terpenting dari penggabungan RS BUMN adalah menjadi market leader RS di Indonesia.”



Pada kesempatan yang sama, Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp. BTKV (K), MPH, Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC mengatakan, Potensi kekuatan sinergi RS BUMN mempunyai nilai lebih dalam banyak hal, terutama dalam segi supply chain dan penguatan pasar. Tak hanya itu lewat transfer teknologi kedokteran, manajemen rumah sakit, dan sumber daya manusia antar sesama member nya, IHC berupaya untuk menjadi semakin terdepan dalam menghadirkan pelayanan yang optimal.

“Forum medis ini mengetengahkan materi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan tujuan dari acara ini, antara lain tentang optimalisasi kontribusi rumah sakit milik BUMN dalam mendukung terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat demi Ketahanan Kesehatan Nasional,” ujar Fathema di sela-sela acara “1st Indonesia Healthcare Corporation Medical Forum” di Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, yang tak kalah penting adalah langkah-langkah standarisasi pelayanan kesehatan rumah sakit milik BUMN dan digitalisasi layanan rumah sakit serta pentingnya sinergi antar rumah sakit milik BUMN di berbagai kegiatan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Fathema juga memaparkan, peran rumah sakit BUMN dalam kesiapsiagaan serta kewaspadaan dalam menghadapi Coronavirus dengan berbagai aktivitas seperti edukasi kepada masyarakat lewat media, baik media televisi, sosial media maupun penyuluhan secara langsung.

Menurutnya, Mengusung tema ‘Percepatan Integrasi & Peningkatan Nilai Rumah Sakit BUMN’, acara berskala nasional ini menghadirkan para narasumber ahli, yaitu yaitu PWC Strategy Mrs. Rachel Armstrong, Secretary of National Economic Committee and Economy Expert Dr. Aviliani , SE, MSi, Konsultan IT RS Pelni San Emirza Harahap BSc, Bain & Company Eddy Widjaja, dan Managing Director Makki Makki Strategic Trasnformastion Consultant Sakti Makki.

Selain narasumber diatas, Kegiatan ini juga menghadirkan Direktur RS Pertamina Balikpapan dr. Syamsul Bahri, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI dr. Tri Hesty Widyastoeti M., SpM, Ketua POKJA PINERE (penyakit infeksi, new emerging, & reemerging) RSPI Sulianti Saroso dr. Pompini Agustina, Sp.P (K).

“Guna mendukung upaya percepatan integrasi dan peningkatan nilai rumah sakit BUMN, lebih dari 100 dokter spesialis dari berbagai rumah sakit BUMN turut hadir mengikuti acara tersebut. Pada kesempatan ini, para peserta dan tamu undangan termasuk Wakil Menteri Negara II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengikuti sejumlah rangkaian acara yang diantaranya adalah sesi Hospital Tour ke Rumah Sakit Pelni Jakarta yang dilaksanakan dalam rangka pengenalan sistem pelayanan kesehatan moderen berbasis digital,” pungkasnya. (dut)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Launching Jesika Imut Pisan, Dedie Rachim Berharap Sertifikasi Karantina Ikan Berbasis Android Bisa Pangkas Birokrasi

Published

on

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menghadiri peluncuran Mobile Quarantine Services yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menghadiri peluncuran Mobile Quarantine Services yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di Aston Hotel and Resort, Komplek Bogor Nirwana Residence (BNR), Rabu (19/2/2020).

Aplikasi Mobile Quarantine Services yang dinamai Jendela Informasi Karantina Ikan dan Mutu Penuh Inspirasi serta Pesan (Jesika Imut Pisan) ini ditujukan bagi masyarakat, khususnya pengusaha ikan yang ingin mendapatkan informasi mengenai bisnis perikanan. Sementara Jendela Informasi Karantina (Jesika) Mobile merupakan layanan untuk proses sertifikasi karantina ikan.

Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina dan pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM se-Indonesia, serta ratusan penjual ikan cupang aduan serta pengusaha ikan hias lainnya.



Dedie Rachim menyampaikan, bahwa Bogor merupakan salah satu kota yang memiliki sentra produksi budidaya ikan hias yang cukup besar. Saat ini, kata dia, tercatat, ada kurang lebih 8-16 perusahaan aktif di industri perikanan yang memang perlu diberikan perhatian oleh pemerintah.

“Bogor termasuk salah satu kota yang memiliki sentra produsen ikan hias yang cukup besar. Yang perlu diperhatikan, seperti pengusaha bogor mau kirim ikan ke luar daerah atau luar negeri misalnya, tentu harus melalui berbagai tahapan dan prosedur yang cukup banyak. Mudah-mudahan, dengan diluncurkannya Mobile Quarantine Services ini bisa mempersingkat birokrasi dan kemudian menurunkan tingkat biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha ikan hias ini,” ungkap Dedie.

Sebelumnya, dalam sambutannya Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo mengatakan, ia menyambut baik diluncurkannya inovasi layanan berbasis android mengenai informasi bisnis perikanan dan proses sertifikasi karantina ikan bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha dibidang perikanan. Edhy menyebut, Bogor merupakan daerah permulaan diterapkannya layanan Jesika Mobile.

“Kita disini dalam rangka jemput bola, bagaimana KKP melalui BKIPM bisa memberi pelayan secepatnya kepada masyarakat, khususnya pembudidaya ikan hias. Ide ini dimulai dari Bandung dan terus akan kita kembangkan. Di Bogor merupakan daerah permulaan. Jika berhasil, nanti akan kita kembangkan ke seluruh daerah di Indonesia,” ujar Edhy.

Sementara itu, Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rina menambahkan, penamaan ‘Jesika Imut Pisan’ terdengar sangat akrab dengan keseharian masyarakat Jawa Barat, khususnya Sunda. Hal itu dikarenakan inovasi ini pertama kali diterapkan di Jawa Barat yang telah menyumbangkan 5,66 persen ekspor ikan nasional atau senilai USD 255,31 juta.

“Dengan nama tersebut diharapkan pengguna inovasi lebih tertarik dan ingin tahu isi di dalam inovasi yang dibangun. Sejatinya, tuntutan masyarakat perikanan di era digital saat ini merupakan sebuah keharusan untuk mendapatkan layanan yang efektif dan efisien,” ungkapnya.

Seiring tuntutan perkembangan zaman, Rina, sistem layanan konvensional harus beralih ke digital mengingat koneksi internet sudah masuk ke pedesaan. Inovasi ini memudahkan permohonan sertifikasi kesehatan ikan kepada masyarakat yang melakukan pengiriman ikan dengan menggunakan gadget berbasis android sehingga tidak perlu melakukan permohonan ke kantor layanan.

“Dari segi waktu dan tenaga, masyarakat lebih diuntungkan dengan inovasi Jesika Imut Pisan ini. Aplikasi ini juga difasilitasi dengan konten seperti simulasi tarif dan jasa karantina agar dapat disimulasikan secara mandiri oleh pengguna jasa sebelum melakukan pengiriman ikan,” tegasnya. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Hibah Trem Belanda Tunggu Keputusan Kemenhub dan BPTJ

Published

on

Hibah moda transportasi trem dari Belanda untuk Kota Bogor masih menunggu keputusan dari Kemenhub dan BPTJ.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Rencana penerimaan hibah moda transportasi trem dari Belanda untuk Kota Bogor masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Pihak Belanda masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan RI terkait diambil tidaknya hibah trem dari Utrecht ini. Kota Bogor menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan dan BPTJ sebagai executing agency untuk keputusan akhirnya,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Atase Perhubungan RI – Den Haag, Belanda, di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Atase Perhubungan RI di Den Haag mengutus Konsultan Ahli Kelaikan Trem Mr. Leo Haring dan Mr. Han Harland.



Sementara dari Pemkot Bogor juga dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Hanafi dan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Agus Suprapto.

Rencana hibah trem ini, sambung Dedie, memiliki batas waktu hingga Juni 2020. Menurutnya, jika pihak Kemenhub dan BPTJ belum memberikan keputusan hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka rencana hibah trem dari Belanda itu pun akan dibatalkan.

“Mengingat ada tenggat waktu yang membatasi mereka terkait rencana penggantian trem disana. Batas waktunya Juni 2020. Jika tidak ada keputusan hingga bulan Juni nanti, maka secara otomatis rencana hibah trem untuk Kota Bogor batal,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Bogor tidak terlalu khawatir jika hibah trem dari Belanda tidak jadi terealisasi. Dedie mengaku telah memiliki alternatif lain jika pihak Kemenhub dan BPTJ tidak memberikan keputusan.

“Pemkot Bogor telah memiliki alternatif lain bila tidak mendapat unit hibah trem dari Belanda. Skema lain itu adalah dengan menggunakan produk trem buatan dalam negeri dari PT INKA,” terang Dedie.

Sebagai informasi, Raja Belanda akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 10 Maret 2020 mendatang. Pada kunjungannya nanti, Raja Belanda dijadwalkan akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Bogor. Dalam salah satu agendanya nanti akan membahas kerjasama di bidang transportasi. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Presiden Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil alih wewenang terkait izin penerbangan maskapai sipil asing di Indonesia. Hal itu tertuang dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2/2020) lalu.

Dalam draf yang didapat, terdapat perubahan pasal yang semakin memperluas wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, terkait perizinan penerbangan maskapai asing. Terutama Pasal 60 angka 32 terkait perubahan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pertama, dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Kedua, pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Ketiga, ketentuan mengenai pengoperasian pesawat dan pengenaan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah,” tulis Pasal 60 angka 32 draf RUU Ciptaker.

Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang tertuang dalam UU 1/2009. Pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri. Selanjutnya, persyaratan kelaikudaraan terkait pengoperasian pesawat udara sipil asing bukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pihak yang berwenang dalam menetapkan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat asing di Indonesia dan pengenaan sanksi terhadap pelanggarannya, dalam aturan lama, adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 60 angka 37 juga mengubah ketentuan dalam Pasal 85 dan 93 UU 1/2009. Dalam RUU Ciptaker, maskapai penerbangan, baik dalam maupun luar negeri, yang tidak memiliki jadwal penerbangan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, aturan lama menyebutkan maskapai, meski tidak memiliki jadwal penerbangan, dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Dalam pasal 92 UU 1/2009 tentang Penerbangan tercantum kegiatan yang termasuk dalam penerbangan yang tidak berjadwal.

Kegiatan tersebut antara lain, rombongan tertentu dengan tujuan sama yang bukan wisata (affinity group), kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan (inclusive tour charter), seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use charter), taxi udara (air taxi), atau kegiatan penerbangan tidak berjadwal lainnya.

Bukan hanya berlaku untuk pengangkutan penumpang. Maskapai pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia juga dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, sanksi yang tertuang dalam RUU Omnibus Law tidak dijelaskan secara spesifik. Begitupula dengan saksi administratif untuk penerbangan maskapai asing yang tidak berjadwal.

Sementara, dalam UU 1/2009 tentang Penerbangan, perusahaan pelanggar tidak hanya diberikan sanksi administratif, tapi juga akan diberikan denda administratif, yang diatur dengan Peraturan Menteri. (cnn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending