Connect with us

RIAU

Imigrasi Pangkalpinang Tahan Warga Negara China

Published

on

Polisi menggiring ratusan warga negara Cina yang akan dideportasi ke negaranya.

Indonesiaraya.co.id, Pangkalpinang – Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang menahan Huabin (54), warga negara asing berkebangsaan China yang sebelumnya ditahan tim pengawasan orang asing Kota Pangkalpinang dalam operasi gabungan pada Selasa (4/12/2018).

“Penahanan ini kami lakukan karena dugaan tindak pidana pelanggaran keimigrasian terkait kegiatannya di wilayah Indonesia, khususnya Bangka Belitung,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang, Mas Ari, di Pangkalpinang, Kamis (6/12/2018).

Huabin ditahan tim pengawasan orang asing karena diduga melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan visa yang dikeluarkan pemerintah.

Huabin diduga bekerja di PT Putra Bangka, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pemurnian dan pengolahan zircon dengan menggunakan visa kunjungan.

“Kami akan menahan Huabin hingga diterbitkannya hasil penyidikan dari imigrasi terkait pelanggaran yang dilakukan,” ujarnya.

Plt Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Muksin, akan menyidik secara mendalam untuk memastikan langkah hukum selanjutnya.

“Namun jika hanya melakukan pelanggaran administratif saja maka akan dilakukan pendeportasian dan pencekalan, atau diusir dan dicekal tidak boleh lagi masuk ke Indonesia,” ujarnya, seperti dikutip Antara. (don)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

KPK Geledah Kantor Bupati Bengkalis Terkait Pengembangan Kasus

Published

on

Penggeledahan yang dilakukan di kantor Bupati Bengkalis, Provinsi Riau merupakan pengembangan terkait kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, Amril Mukminin pada Rabu merupakan pengembangan terkait kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

“Kami sedang melakukan pengembangan untuk sebuah penyidikan yang terjadi di Bengkalis, yaitu salah satu proyek jalan di sana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Selain kantor Bupati Bengkalis, KPK pada Rabu juga menggeledah dua lokasi lainnya, yakni pendopo atau rumah dinas Bupati Bengkalis dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

“Dari penggeledahan itu kami amankan sejumlah dokumen-dokumen penganggaran terkait dengan proyek jalan,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar (HOS) dan Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau nonaktif M Nasir (MNS) sebagai tersangka kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

KPK telah menetapkan dua tersangka itu pada 11 Agustus 2017.

M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara . (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI : Permintaan Uang Tunai di Riau Selama Pemilu Melonjak

Published

on

Peningkatan jumlah uang keluar (outflow) dilakukan perbankan mulai H-2 pemungutan suara pada 17 April dan sehari setelahnya. Jumlahnya mencapai sekitar Rp200 miliar.

Indonesiaraya.co.id, Pekanbaru – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau mencatat ada lonjakan permintaan uang tunai yang tidak biasa, yang terjadi menjelang hari pemungutan suara Pemilu serentak 2019, dan sehari setelahnya di daerah tersebut.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Syahrul Baharisyah, di Kota Pekanbaru, Kamis (25/4/2019) mengatakan peningkatan jumlah uang keluar (outflow) dilakukan perbankan mulai H-2 pemungutan suara pada 17 April dan sehari setelahnya. Jumlahnya mencapai sekitar Rp200 miliar.

“Pemungutan suara kan hari Rabu, jadi mulai Senin, Selasa dan Kamis, ‘outflow’ itu mencapai Rp200 miliar,” katanya.

Syahrul mengaku tidak bisa memastikan apakah permintaan uang tunai itu berkaitan langsung untuk Pemilu. Namun, ia mengatakan lonjakan “outflow” itu tidak wajar karena pada hari normal hanya berkisar Rp5 miliar hingga Rp20 miliar.

Hingga seminggu setelahnya, lanjut Syahrul, hanya sedikit uang tunai yang kembali masuk ke bank. Itu berarti uang kartal tersebut masih banyak beredar di tengah masyarakat.

“Itu pokoknya di atas normal, dan itu meningkat. Kalau normalnya antara Rp5 miliar sampai Rp10 miliar, paling banyak Rp20 miliar,” ujarnya.

Penggunaan uang tunai dalam jumlah besar jelang hari pemungutan suara di Provinsi Riau sempat membuat heboh publik, setelah Bawaslu bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekanbaru, menangkap tangan seorang calon legislatif perempuan dari Partai Gerindra Provinsi Riau berinisial DAN pada 16 April lalu. Dalam penangkapan caleg dan tiga orang tim suksesnya itu, disita uang tunai yang awalnya diduga untuk melakukan politik uang yang mencapai Rp506,4 juta.

Caleg dari Partai Gerindra itu untuk daerah pemilihan Riau II. Caleg tersebut ditangkap bersama tiga orang lainnya yang berinisial SA, FEI, dan FA.

Namun, Bawaslu Kota Pekanbaru akhirnya melepaskan caleg Gerindra tersebut. “Mereka pulang karena Bawaslu tidak punya kewenangan melakukan penahanan, belum kita putuskan perkaranya,” kata Indra Khalid Nasution.

Ia mengatakan caleg perempuan berinisial DAN dan tiga orang timses tersebut dipersilakan pulang pada Rabu (17/4) dini hari sekitar pukul 01.45 WIB. Menurut dia, proses penyelidikan kasus dugaan politik uang terhadap keempatnya masih akan berlanjut.

“Masih ada waktu 14 hari untuk kita melakukan penyelidikan. Kami tetap akan memeriksa saksi-saksi selanjutnya berserta bukti-bukti tambahan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Riau, Taufik Arrakhman, membantah calon legislatif dan kader partainya yang ditangkap oleh Tim Sentra Gakkumdu Pekanbaru, terlibat politik uang.

Ia menyatakan uang yang disita adalah dana untuk saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang mengawasi Pemilhan Presiden (Pilpres).

“Berdasarkan informasi yang didapatkan DPD Partai Gerindra, mereka adalah kader-kader yang ditugaskan mengelola saksi-saksi Pilpres,” kata Taufik. Seperti dikutip Antara . (ang)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Kelelahan Tugas Pemilu Riau, Dua Penyelenggara Meninggal dan 16 Sakit

Published

on

Seorang anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, dirawat setelah pingsan di tengah perhitungan suara Pemilu 2019.

Indonesiaraya.co.id, Pekanbaru – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau pada Senin (22/4/2019) menyatakan ada sebanyak 18 orang penyelenggara Pemilu serentak 2019 yang mengalami kemalangan, yakni dua orang meninggal dunia, dan belasan lainnya sakit hingga keguguran kandungan akibat kelelahan saat bertugas demi menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

“Terakhir Desi Riya Sandi Ketua PPS Desa Sepungguk, Salo, Kampar mengalami sakit karena kelelahan akhirnya dirawat jalan,” kata Koodinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto di Pekanbaru.

Nugroho Noto Susanto, menjelaskan dari 18 penyelenggara yang dilaporkan tersebut, sebanyak lima orang meninggal dunia. Mereka meninggal saat dalam proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

“Ada yang karena kecelakaan berkendaraan saat tugas, juga kena serangan jantung,” tutur Nugroho.

Selain meninggal dunia, ada beberapa penyelenggara yang terkena strok akibat kelelahan, bahkan ada yang stres hingga linglung dan takut kalau bertemu polisi.

Beragamnya kemalangan yang dialami para penyelenggara tersebut diduga akibat tugas pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang dilakukan maraton hingga berhari-hari terutama saat penghitungan suara.

Baca juga: Tiga petugas PPK di Riau pingsan saat perhitungan suara Pemilu

Berikut beberapa nama dan penyebab kemalangan yang dialami penyelenggara, sesuai data KPU Riau.

1. Suratinizar, Ketua KPPS 02 Desa Bantan Tua, Bantan, Bengkalis, meninggal kecelakaan pascatugas.
2. Yansen Andrys David, Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Bengkalis Kota, Kabupaten Bengkalis meninggal dunia akibat serangan jantung.
3. Adrizon, Ketua KPPS 51 Kel. Sialang Munggu, Tampan, Kota Pekanbaru alami stroke saat penghitungan suara.
4. Ismi Susilawati, Ketua PPK Senapelan, Kota Pekanbaru, pingsan saat pleno tingkat kecamatan.
5. Sugiharto, pingsan saat pleno Desa Gading Sari Tapung, Kampar.
6. Erwin PPK Kecamatan Kuala Kampar Pelalawan, pingsan saat tugas pleno.
7. Samaun, anggota KPPS 38 Desa Perawang Barat, Tualang, Siak, diserang stroke.
8. Umi Kulsum, Ketua KPPS 1 Desa Tasik, Seminai Koto Gasib Siak. Terjatuh bersama sepeda motor usai penghitungan suara.
9. Awaludin, Sekretaris PPS di Kecamatan Langgam, Pelalawan jatuh di kamar mandi saat istirahat sholat, kehilangan penglihatan.
10. Annisa Sholehati, PPS Kuok pingsan saat pelaksanaan pleno.
11. Rani Hariani, anggota KPPS di TPS 1 Desa Terbangiang, Bandar Petalangan Pelalawan kelelahan akibat bekerja 24 jam tanpa istirahat.
12. Bakthiar, anggota KPPS TPS 1 Desa Terbangiang, Bandar Petalangan Pelalawan kelelahan akibat bekerja 24 jam tanpa istirahat.
13. Ali Akbar anggota KPPS TPS 1 Desa Permai, Rangsang Barat Kepulauan Meranti, linglung (takut ketemu dengan polisi, dan orang lain) setelah menyelesaikan penghitungan suara sampai subuh.
14. Umar Banu, Ketua KPPS 16, Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir, meninggal dunia.
15. Patma Areta , anggota KPPS 17 Desa Pematang Tebih, Ujung Batu, Rohul, keguguran anak pertama.
16. Ema anggota KPPS 1 Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman, Kuantan Singingi, meninggal akibat kecelakaan, pulang dari menjalankan tugas.
17. Faisal, Ketua KPPS TPS 01 Desa Kumantan, Bangkinang, Kampar, meninggal dunia, sepulang pleno rekapitulasi kecamatan.
18. Desi Riya Sandi Ketua PPS Desa Sepungguk, Salo, Kampar mengalami sakit karena kelelahan dan dirawat jalan. (ver)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending