Connect with us

SEKTOR RIIL

Indonesia Ditargetkan Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Dunia 2019

Published

on

Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Indonesia ditargetkan menempati peringkat pertama destinasi wisata halal dunia sekaligus menjadi destinasi paling ramah terhadap wisatawan muslim versi Global Muslim Travel Index (GMTI) pada 2019.

“Ini didukung oleh pertumbuhan wisata halal kita tahun ini mencapai angka tertinggi sekitar 42 persen,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Jakarta, Kamis (4/2/2019).

Oleh karena itu, target kunjungan wisatawan halal tourism dunia ke Indonesia tahun ini didongkrak menjadi sebanyak 5 juta atau tumbuh 42 persen dari tahun lalu sebanyak 3,5 juta.

“Target 5 juta wisman halal tourism itu mencapai 25 persen dari target kunjungan 20 juta wisman pada tahun ini,” kata Arief Yahya.

Untuk mencapai itu, Kemenpar menggunakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai standar kerja pengembangan wisata halal Indonesia menuju ranking pertama GMTI 2019 yang akan diumumkan pada April 2019.

“Kita memiliki IMTI 2019 yang mengadopsi dari standar GMTI untuk memenangkan destinasi halal terbaik pada GMTI 2019,” kata Menpar.

Menpar Arief didampingi Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3 Halal) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Anang Sutuno, Pembina TP3 Halal Kemenpar Riyanto Sofyan, dan CEO Crescentrating.com & HalalTrip.com Fazal Bahardeen.

Arief Yahya menjelaskan, sejauh ini pengembangan wisata halal Indonesia mengacu pada GMTI 2019 yang menerapkan 14 komponen dalam kriteria ACES (Access, Communications, Environment, and Services) dengan bobot masing-masing berbeda.

Access mempunyai bobot penilaian sebesar 10 persen, Communications 15 persen, Environment 30 persen, dan Services 45 persen.

“Total sekitar 90 persen adalah komponen pelayanan, sedangkan untuk unsur halalnya sendiri sekitar 10 persen. Kita tingkatkan semua komponen melalui IMTI,” kata Arief Yahya.

Ia sangat berharap Indonesia bisa menjadi yang terbaik setelah tahun lalu posisi Indonesia bersama Uni Emirat Arab berada di ranking kedua (skor 72,8 dari 100). Malaysia tercatat masih bertengger di posisi pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI.

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata (TP3) Halal Kemenpar Anang Sutono menjelaskan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi sangat tinggi untuk menjadi pemain global dengan menjadi tujuan wisata halal terfavorit kelas dunia.

“Pada 2017 Indonesia bisa menjaring 1,95 juta wisman ‘halal tourism’ atau tumbuh 15 persen dengan perolehan devisa mencapai Rp27 triliun. Sejak dicanangkannya pariwisata halal tahun 2014, dalam perjalanan saat ini tingkat daya saing Indonesia versi GMTI berada di peringkat ke-2 terbaik dunia bersama dengan Uni Emirat Arab,” kata Anang Sutono.

Sementara CEO Crescentrating.com & HalalTrip.com Fazal Bahardeen menekankan peluang Indonesia sangat besar dalam menarik wisatawan muslim dunia yang 2020 diproyeksikan mencapai 158 juta dengan pertumbuhan sekitar 6 persen.

GMTI memproyeksikan pada 2020 jumlah wisatawan muslim dunia tahun 2020 mencapai 158 juta dengan total pembelanjaan sebesar 220 miliar dolar AS atau setara Rp3.080 triliun dengan pertumbuhan 6 persen per tahun.

Pertumbuhan tersebut diharapkan terus meningkat menjadi 300 miliar dolar AS atau setara Rp4.200 triliun pada 2026.

IMTI 2019 menetapkan 10 destinasi wisata halal unggulan Indonesia yakni Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya).

Tahun lalu IMTI menetapkan Lombok berada pada urutan pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia dan Aceh di urutan kedua. Demikian, seperti dikutip Antara . (han)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Revisi UU KPK Dirancang untuk Dorong Investasi dan Perekonomian

Published

on

Selama ini ada anggapan bahwa gegap-gempita operasi tangkap tangan KPK dianggap telah mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara.

Indonesiaraya.co.id, Tanjungpinang – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan pengesahan UU KPK yang baru disetting untuk mendorong dunia investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Menurut Boyamin, selama ini ada anggapan bahwa gegap-gempita operasi tangkap tangan KPK dianggap telah mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara.

“Sebenarnya ini pemikiran yang salah, justru penindakan hukum yang kuat itu akan memperkuat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang bagus,” kata Boyamin, Minggu.

MAKI, kata dia, sudah cukup keras menyuarakan menolak pengesahan UU KPK dan mereka berharap tujuan meningkatkan investasi dan ekonomi sebagaimana yang diharapkan pemerintah itu dapat tercapai. “Jika tidak, maka pemerintah sama saja terang-terangan telah melemahkan KPK,” ungkapnya.

Disinggung mengenai upaya MAKI untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Boyamin berencana dalam beberapa minggu ke depan akan mengajukan hak uji materi hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi. “Kami tengah menyiapkan dalil dan bukti-bukti, agar MK nantinya membatalkan beberapa pasal di dalam UU KPK itu,” sebut Boyamin.

Salah satu pasal yang paling krusial, lanjut Boyamin, ialah penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK. “Itu secara azas hukum tidak ada. Jaksa atau polisi saja mau menyidik atau menangkap tidak perlu izin siapa-siapa,” tegasnya, seperti dikutip Antara. (ogn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

RIAU

KLHK Dinilai Tidak Serius Tuntaskan Kasus Tambang Bauksit

Published

on

Pertambangan bauksit ilegal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Indonesiaraya.co.id, Tanjungpinang – Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Diskusi Anti 86 (LSM Kodat 86) menilai penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak serius menangani kasus kerusakan hutan dan lingkungan yang disebabkan pertambangan bauksit ilegal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

“Kami tidak melihat ada perkembangan terbaru dalam proses penyelidikan kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan bauksit ilegal di Bintan,” kata Ketua Kodat 86, Ta’in Komari di Tanjungpinang, Minggu.

Ta’in mengingatkan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar serius menangani kasus itu sampai tuntas. Nama baik KLHK akan buruk hanya gara-gara perilaku oknum penyidik yang tampak tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

“Ekspektasi masyarakat terhadap KLHK dalam menuntaskan kasus kerusakan lingkungan dan hutan akibat pertambangan bauksit di Bintan itu terlalu besar. Seharusnya itu tidak dinodai,” tegasnya.

Ia juga menagih janji KLHK dalam menuntaskan kasus kerusakan hutan dan lingkungan akibat pertambangan bauksit di Bintan. KLHK berjanji akan penyeret pelaku yang merusak hutan dan lingkungan tanpa pandang bulu.

“Kami tunggu janji KLHK tersebut,” katanya.

Fakta-fakta di lapangan sudah cukup jelas, apalagi belasan kawasan pertambangan disegel penyidik KLHK pada Maret 2019. Mereka seharusnya menyelesaikan kasus itu lebih cepat, bukan seperti saat ini.

Bahkan setelah ketua tim penyelidikan kasus itu digantipun, sampai sekarang kasus tersebut belum selesai.

Penyidik KLHK seharusnya mempertimbangkan kasus tersebut disorot oleh masyarakat. Mereka turun ke pulau-pulau di Bintan itu dibiayai oleh negara, dengan nilai yang tidak sedikit. Seharusnya mereka mempertanggungjawabkan itu dengan memproses kasus itu hingga ke akar-akarnya.

“Saya dari awal sepakat jika kasus itu ditangani oleh KPK. Seperti yang saya laporkan ke KPK, dengan harapan kasus itu tuntas. Di Kejati Kepri juga sampai sekarang masih proses penyelidikan,” katanya.

Sebelumnya, Koordinator tim penyidik KLHK dalam kasus itu, Zulbahri mengatakan pihaknya kesulitan menemukan alamat perusahaan yang melakukan penambangan bauksit di Bintan.

“Empat dari lima perusahaan yang diperiksa, satu lagi CV Demor alamatnya belum diketahui,” ujarnya.

Selain permasalahan alamat kantor perusahaan yang sulit ditemukan, Zulbahri mengatakan jumlah penyidik yang menangani kasus itu terbatas. Lima orang penyidik yang bertugas untuk wilayah Kepri dan Riau juga menangani kasus lainnya, seperti pembakaran hutan.

Pihak perusahaan yang sudah diperiksa yakni CV Gemilang Mandiri Sukses, PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, dan CV Swakarya Mandiri. Adapun Direktur Teknik PT Gunung Bintan Abadi saat diperiksa mengaku tidak tahu, sedangkan direktur utamanya tidak datang.

“Kami bergerak pelan-pelan, tetapi pasti. Kami masih kumpulkan alat bukti berdasarkan fakta kerusakan hutan dan lingkungan,” ucapnya.

Zulbahri juga tidak dapat memastikan kapan penyelidikan kasus itu dituntaskan. Pasalnya, lokasi yang saling berjauhan turut menjadi kendala.

Dinas ESDM Kepri mengeluarkan rekomendasi agar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kepri mengeluarkan izin angkut dan jual bauksit kepada perusahaan. Dalam setahun, dinas tersebut mengeluarkan 19 izin di lokasi yang berbeda.

Izin itu kemudian dicabut setelah pertambangan bauksit mendapat sorotan publik.

Perusahaan yang mendapat izin dari Dinas ESDM Kepri, yakni CV Buana Sinar Khatuliswa dengan empat izin, Koperasi HKTR Bintan, CV Sang He, CV Kuantan Indah Perdana, Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, CV Cahaya Tauhid Alam Lestari, CV Gemilang Mandiri Sukses dengan tiga izin, CV Tan Maju Bersama dengan dua izin, CV Swakarya Mandiri, PT Zadya Putra Bintan, CV Hang Tuah, CV Bintan Jaya Sejahtera dan CV Martia Lestari. Demikian, seperti dikutip Antara. (nkp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Bulog Bakal Luncurkan 50 Produk Beras Komersil

Published

on

Beras Bulog mengalami peningkatan kualitas, Bulog hadir untuk kepentingan masyarakat dalam menghadirkan beras berkualitas.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya bakal meluncurkan 50 produk beras yang akan disalurkan secara komersil ke masyarakat.

“Minimal ada 50 produk komersial beras Bulog yang kita luncurkan. Kita pasarkan ke ritel-ritel,” ujar Budi Waseso usai menerima penghargaan di Jakarta, Kamis (19/9/2019) malam.

Ia mengklaim bahwa beras Bulog mengalami peningkatan kualitas, Bulog hadir untuk kepentingan masyarakat dalam menghadirkan beras berkualitas.

“Sebagian beras Bulog juga sudah disalurkan secara komersil. Kita sudah memasarkan ke ritel-ritel tapi dengan sistem online,” ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa mayoritas penyaluran beras Bulog akan dilakukan melalui skema komersil, hal itu seiring dengan tugas Bulog sebagai pelayanan publik (public service obligation/PSO) dalam penyediaan dan penyaluran beras untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah berkurang. Dengan demikian, Bulog akan mengembangkan usaha komersial.

“Bulog sudah berkembang dan dengan komersial pun kita sudah beda dengan yang lalu, karena kita PSO. Maka itu, sekarang presentase penyaluran beras kita akan lebih besar melalui komersil,” ucap Buwas, demikian ia disapa.

Bulog, lanjut dia, ke depan harus membangun kemandirian dan tidak lagi memiliki ketergantungan pada pihak lain.

“Sekarang, sudah saya latih kepada para Direksi mengenai kemandirian sesuai bidangnya masing-masing. Tidak bisa berharap kepada orang lain karena kemajuan sesuatu diawali dari kemandirian diri kita,” katanya.

Ia menekankan orang-orang di dalam Bulog harus memiliki integritas yang tinggi dan belajar memiliki tanggung jawab.

“Harus dibangun kesadaran, integritas kita sendiri, yang bangun diri sendiri, kalau sudah terbangun pekerjaan apapun bisa dilakukan,” ujarnya. Seperti dikutip Antara. (zmr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending