Connect with us

OPINI

Indonesia : Negara Otoritarian Baru?

Published

on

DR.TB.Massa Djafar, Akademisi dan aktivis Masyumi Reborn. (Foto : Tagar.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tesis Huntington (1991), dalam analisis gelombang demokrasi ketiga, demokrasi sebagai sistem politik atau sistem pemerintahan terbaik, dibandingkan dengan sistem Monarkhi, Theokrasi, Fasis, Sosialis, Komunis. Kesemua sistem tersebut punya ciri yang sama, yaitu watak authoritarian, kekuasaan otoriter.

Ciri sistem demokrasi ia ditopang oleh apa yang disebut sistem nilai demokrasi universal, seperti nilai kebebasan, persamaan, keadilan adalah nilai universal. Sistem nilai universal ini kemudian diklaim oleh penganut liberalism-kapitalisme dan telah mengubah peradaban dunia. Ditandai dengan kemajuan di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Sehingga, Schumpeter (1950) menjusfikasi, demokrasi adalah anak kandung kapitalisme, ia tumbuh subur dalam sistem kapitalisme. Ia ditopang oleh nilai-nilai liberalism dan struktur sosial ekonomi kapitalis.

Pada abad 20 perdebatan para ahli, kerap mempertanyakan, bahkan menolak klaim demokrasi ala Amerika dan Eropa Barat. Karena, lahirnya negara-negara baru menunjukkan realitas dan perkembangan sejarah yang berbeda, sehingga wujud demokrasi bukan entitas tunggal. Terutama bagi negara-negara di benua Asia dan Afrika. Pertanyaan lain kerap muncul, apakah demokrasi bisa tumbuh dan berkembang secara sehat dan stabil, sebagaimana pengalaman negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Lalu, bagaimana pengalaman demokrasi di Indonesia, mengingat separuh perjalanan negara bangsa ini bereksprimen demokrasi, hingga perkembangan muthakhir dibawah pemerintahan Joko Widodo.



Pilih Demokrasi, Hasilnya Authoritarian

Ketika founding fathers merumuskan konsepsi negara jelang proklamasi kemerdekaan, sudah menjawab corak dan bentuk negara dan sistem pemerintahan ketika dalam merumuskan ideologi Pancasila dan konstitusi Undamg-Undag Dasar 1945. Indonesia tidak memilih model sosialisme komunisme dan liberalisme kapitalisme. Rasionalitas dan narasi politik ini pula menjadi garis atau prinsip politik luar negeri Indonesia. Juga, tidak memilih model theokrasi apalagi monarkhi. Para founding fathers mendesain sistem demokrasi khas Indonesia, apa yang disebut Demokrasi Pancasila. Jika kita mengkaji secara mendalam, dengan pendekatan normatif, corak demokrasi Indonesia menggambarkan sebuah intepretasi syarat dengan nilai- nilai falsafati ketimuran. Nuansa dan warna relegius yang cukup kental, pengaruh warna budaya masyarakat Indonesia.

Semua nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjadi sumber nilai, core values demokrasi Pancasila. Seperti, nilai-nilai relegius, nilainilai kolektivitas, gotong royong atau “musyawarah mufakat” adalah kultur genuin bangsa Indonesia. Yang kemudian dibangun dalam kerangka sistem demokrasi Pancasila, berbasis pada sila ke 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan perwakilan.

Sila ke empat diilhami oleh tradisi demokrasi rakyat Indonesia, atau tradisi musyawarah dengan semangat gotong royong atau nilai-nilai kolektititas yang hidup dan mengakar di tengah masyarakat Indonesia. Dalam kerangka pembangunan politik, nilai-nilai Pancasila sebagai basis nilai subtantif yang dapat ditransformasikan kedalam praktek demokrasi Pancasila. Namun dalam sejarah perkembangannya, justru nilai-nilai sistem demokrasi belum diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan. Sehingga sistem politik di negeri ini kerap gonta ganti. Selain itu, yang luput perhatian adalah tidak hanya soal transformasi nilai-nilai demokrasi, tetapi apakah struktur sosisal ekonomi mendukung terhadap tumbuh dan menguatnya sistem demokrasi Pancasila ?

Eksperimen demokrasi liberal parlementer 1945-1959 harus diakui fotocopy demokrasi Barat. Sehinga, bangunan demokrasi tidak kompatibel dengan kultur bangsa Indonesia. Liberalisme politik dengan kehadiran multi partai, membuka ruang koflik sosial politik, khususnya pada lapisan elit politik. Secara tidak langsung mereka terjebak pada individualisme yang terjelma dalam sikap dan pandangan sempit kelompok (partai). Sehingga, pemerintahan tidak dapat berjalan efektif dan tidak stabil. Sistem liberalism politik dikecam oleh Sukarno, sehingga ia mengubur parpol, menggantikannya, dengan Demokrasi Terpimpin.

Meskipun pergantian ke Sistem Demokrasi Terpimpin, dengan berbagai argumen objektif, namun dari perpektif teori kekuasaan tidak lepas dari kepentingan Sukarno, untuk mengkonsentrasikan kekuasaan dalam genggaman tangannya. Sentralistik kekuasaan Sukarno, kemudian menjadi ciri-ciri authoritarian Demokrasi Terpimpin. Ditandai Kekuatan oposisi, seperti PSI dan Masyumi dibubarkan dengan alasan sangat politis.

Bangunan politik Demokrasi Terpimpin diberikan legitimasi kultural politik dan jusfikasi idelogis. Manifesto Undang-Undang Demokrasi Ekonomi (Manifesto Usdek). Selain itu, pemberian gelar Presiden seumur hidup, pemimpin revolusi kepada Sukarno. Demokrasi Terpimpin menghasilkan sebuah sintesa baru. Yaitu, pemeritahan sipil telah mengubah dirinya menjadi Pemerintah Otoriter. Celakanya, argumen-argumen untuk menjusfikasi sistem otoriter tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Yang terjadi justru, rejim penguasa sedang melawan krisis legitimasi politik. Rakyat menolak konsepsi Nasionalisme, Agama dan Komunis (NASAKOM), serta kegagalan pembangunan ekonomi hingga Sukarno jatuh.

Lahirnya rejim Orde baru merupakan anti tesis, koreksi terhadap Demokrasi Terpimpin. Komitmen pemeritah Orde Baru, ingin menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pembangunan demokrasi Pancasila menjadi sistem politik orde baru dilakukan dengan berbagai kebijakan sangat sistematis. Yaitu, melalui pelembagaan politik, mulai dari penyederhanaan parpol hingga penyeragaman azas Orsospol. Pelembagaan politik melalui paket Undang-Undang Orsospol, diperlukan untuk menjamin stabilitas politik guna mendukung pembangunan nasional. Pendekatan keamanan diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga investasi dan pembangunan ekonomi.

Pelembagaan politik memiliki pisau bermata dua, di satu sisi terjadi proses sentralistik kekuasaan ditangan Presiden Soeharto dan disisi lain terjadi pelemahan kekuatan politik diluar pemerintah.. Hal menarik adalah baik Demokrasi Terpimpin maupun Demokrasi Pancasila versi Orde Baru memiliki kesamaan, ujungnya melahirkan pemerintahan otoriter. Meskipun, konsolidasi kekuasaan di tangan Presiden bukan berarti, dan dimasudkan pada penguatan sistem presidensial sebagaimana yang dimaksud oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dimana kedaulatan rakyat tetap terpelihara dan memainkan fungsi kontrol dalam penyelenggara pemerintahan. Faktanya, kebalikannya, mematikan mekanisme check and balances, sistem politik yang terbangun adalah authoritarian model.

Perbedaanya, pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan kelompok kepetingan, para pemodal (Kapitalis) domestik masih dalam kontrol negara. Tidak dominan ikut menentukan pengambilan keputusan politik. Peranan para kapitalis, tumbuh subur dimasa pemerintah Orde Baru. Sejak awal sudah terbangun relasi bisnis pengusaha Cina dengan beberapa perwira Angkatan Darat. Robinson (1981), Masoed (1989) menyimpulkan rejim orde baru, adalah representasi kekuatan modal, birokrat, tentara dan teknokrat. Dalam studi Winters (2014), agak berbeda, ia mengatakan bahwa rejim Orde Baru, bukan sekedar model authoritarian, tapi kepolitikan pertahanan kekayaan.

Namun, dipenghujung kekuasaan Presiden Soeharto melakukan akomodasi islam politik, dan . mulai membatasi peran konglemerat. Semakin mendorong peranan Koperasi dalam upaya menjawab kritik terhadap Trilogi Pembangunan. Semula prioritas utama kebijakan Stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Kemudian berubah, pemerataan kebijakan prioritas, pertumbuhan dan stabilitas politik. Selain itu, tekanan liberalisasi global pemerintah Orde Baru tetap bertahan dan mempertahankan kebijakan ekonomi negara. Meskipun, Presiden Soeharto dibawah terpaan krisis monoter, akhirnya tunduk dan menyerah kepada liberalisasi dibawah tekanan IMF.

Gagal Reformasi, Lahir Otoritarian Baru ?

Sebagian berpendapat 20 tahun usia reformasi belum menunjukkan hasil signikan. Pemberantasan korupsi belum menimbulkan efek jera, Jumlah pejabat pemerintah terkena kasus korupsi meningkat. Selain itu, pemberantasan korupsi masih tebang pilih hanya menjangkau menengah bawah. Sementara kelas kakap tak terjamah. Kenyataan ini ada korlesai, mengapa Indeks Persepsi Korupsi masih rendah, dari 35 ke 36. Bandingkan dengan negara Singapura, Malaysia, Thailand.

Fenomena lain, yang sangat menyolok, menguatnya oligharki ditengah proses pembangunan demokrasi. Oligharki telah tumbuh sejak masa Orde Baru. Pada era reformasi, kelompok oligarki berhasil menempatkan dirinya sebagai penentu arah kebijakan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi. Oligharki menjadi Bandar politik, bahkan sebagian parpol dalam kendali langsung kelompok oligharki. Peranan partai politik dan parlemen semakin lama menunjukkan gejala power less. Karena itu, sulit dibantah terhadap suara kritis, menilai pemilu yang tidak demokratis, tidak Jurdil mustahil adanya demokrasi berkualitas atau apa yang disebut quasi demokrasi, demokrasi palsu.

Masih tesis Huntington, demokrasi yang masih ranum tidak menutup kemungkinan, ia bisa kembali ke otoritarian, sembagaimana sejarah politik Amerika Latin. Tesis Huntington juga menguatkan proposisi demokrasi pasca perang dingin. Misalnya, ia sebutkan Indonesia tidak memiliki peluang tumbuh menjadi sebuah negara demokrasi, karena nilai-nilai islam tidak mendukung demokrasi. Tesis Huntington dalam konteks peran agama (islam), selain lemah, juga bertolak belakang dengan sejarah perkembangan politik dan demokrasi Indonesia. Bukankah, sejak masa kolonial, Islam menjadi kekuatan anti kolonial, anti tesis terhadap otoritarian sepanjang sejarah, baik masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga masa era reformasi.

Yang menarik dan perlu dicermati periode kedua pemerintahan Jokowi, menunjukkan gejala konsolidasi kekuasaan authoritarian dan melindungi kepentingan pemodal. Gejala authoritarian tersebut misalnya, bisa dilihat dari gejawal, pemberlakukan Undang-undang Darurat Sipil. Selain itu, ada 7 Paket Undang-Undang, antara lain : 1. Undang-Undang Tax Ammnesti (Pemutihan harta korupsi).2 Undang-Undang KPK (pengampunan koruptor BLBI), 3.Perpu No.1 Tahun 2010, kemudian disahkan Undang-Undang. 4.Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 5 RUU Omnibus Law. 6. RUU Pancasila untuk mengantisipasi dan kriminalisasi bagi gerakan anti pemerintah sebagai anti Pancasila. 7. Peraturan Pemerintah No.17 tentang PNS dan Dosen. Pelemahan KPK Beberapa produk kebijakan, dalam bentuk Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah. Perpu penanggulangan Covid 19, ditenggarai membypass kewenangan DPR dalam hal budgeting dan fungsi kontrol.

Paket Kebijakan Politik tersebut, dipandang sebagai upaya pemerintah membajak instrumen hukum (Peraturan Undang-Undangan) sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini bisa dilihat dan menunjukkan beberapa kecenderungan. Antara lain mematikan fungsi parlemen, check and balaces. Seiring dengan upaya kosentrasi kekuasan ditangan presiden. Lumpuhnya peran media massa sebagai pilar demokrasi. Kritik sosial diberangus dengan “mempolisiskan” para aktivis yang besura kritis, seperti Said Didu, penangkapan seorang dai, ustad Habib Bahar Smith. Bahkan jauh sebelumnya “pembunuhan politis” terhadap Habib Rizieq Shihab menggunankan pasal karet. Pembungkaman suara kampus. Misalnya ancaman pembubaran diskusi dan bahkan ancaman nyawa menimpa Ni’matul Huda Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII). Dianggap sebagai tindakan makar oleh para pendukung kekuasaan. Dan masih banyak kasus lainnya, yang menimpa suarasuara kritis seputar pemenangan Pilpres 2019.

Membaca tren prilaku pemerintahan Jokowi sukar dibantah, untuk tidak mengatakan, bahwa rezim Jokowi sedang menuju transisi pemerintah otoriter. Kesimpulan ini didukung oleh banyak alasan, sebagian sudah dikemukakan. Ini menguatkan proposisi Huntington, strategi demokratisasi di Indonesia, bisa dinilai pelemahan atau bahkan dinilai gagal. Dimana kekuatan reformasi akhirnya kalah atau dikalahkan. Faktanya, gerbong reformasi diisi oleh penumpang gelab dan agenda kepentingan terselubung. Yaitu, kepentingan para kekuatan modal (konglomerat hitam), para 9 Naga, elit-elit aparat kemanan stok lama, nyusup dalam lingkaran kekuasaan. Mereka, sangat anti demokrasi dan reformasi. Para elit partai atau para politisi, aktivis politik opurtunis semula penggerak reformasi, kemudian jadi penjahat politik.

Karena itu, tren otoritarian sukar dielakkan, political trust rezim Jokowi semakin merosot akibat kegagalan ekonomi, pemberantasan korupsi dan melindungi kesejahtreraan rakyat. Hegemoni para oligarki turut mempertahankan kekuasaan dan kepentingan sumber ekonomi. Ditambah, ketergantungan hutang pada Cina. Sisi ini mengulangi ciri kekuasaan Orba, yaitu orientasi dan kebijakan rezim Jokowi melindungi kepentingan investor negara Cina tak terelakkan. Meskipun harus mengalahkan kepentingan rakyat dan kedaulatan NKRI. Serta membunuh benih-benih demokrasi.

Bagian akhir tulisan ini, menjadi kegelisahan para kaum reformis di negeri ini sebagai kelompok minoritas dalam percaturan politik, mengingatkan kita pada tesis Levitsky & Ziblatt (2019), How Democracies Die, bagaimana demokrasi mati justru dilakukan oleh rezim sipil pemenang Pemilu. (Oleh : DR.TB.Massa Djafar, Akademisi dan aktivis Masyumi Reborn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Meneropong 2024, Seperti Apa Peta Politik Indonesia ke Depan

Published

on

Direktur Political and Public Policy Studies. (P3S), Dr Jerry Massie MA PhD (Foto : Instagram @bhee_jay)
Indonesiaraya.co.id – Saya lihat beberapa peluang di luar ibukota ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil maupun Gubernur Khofifah Indar Parawangsa. Anies Baswedan juga berpeluang besar. Covid-19 adalah representasi capres. Dua tokoh mileneal yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Alasan mendasar, kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil policy and decision (kebijakan dan keputusan) menjadi kartu AS. Erick tokoh milenial potensial yang credible. Mantan bos klub raksasa Italia “Nerazurri” Inter Milan ini punya kemampuan memimpin yang apik. Lihat saja, bagaimana dia membersihkan  BUMN, bahkan merekstrurisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan. Peran media sangat besar mendongkrak popularitas dan elktabilitas. Saat ini tiga gubernur ini kerap muncul dilayar kaca dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik. Dengan mulai surut bahkan turun elektabilitasnya Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi figur lain. Kemapanan, ketegasan dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai saat ini rakyat butuh bukan sekadar imaging political (politik pencitraan) tapi political action (tindakan politik). Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap bahkan politik dagang sapi, tapi the real politik. Saya prediksi swing voters (pemilih mengambang) akan menigkat pada Pemilu 2024. Data statisiknya pada 2019 yakni 13 persen bertambah undiceded voters. Lantaran sejumlah UU yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, UU pemindahan ibukota baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja. Soal Pepres No. 40/2004 tentang BPJS, UU Tapera No 4 Tahun 2016. Belum lagi 12 RUU-KHUP kontroversi dari Santet sampai Aborsi. Jelas ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perppu No. 1/2020 tentang Pandemik Covid-19. Ini barangkali ini akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah. Boleh jadi, swing voters dan undiceded voters bisa mencapai 30 persen, yang mana pada 2019 mencapai 25 persen. Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon pada Pilpres 2024 bukan politik praktis. Menurut saya, publik tak butuh NATO (No Action Talk Only) tapi (TLDM) Talk Less Do More. Pasalnya, rakyat kerap jadi kelinci percobaan. Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Manta Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang, lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marjinal serta cinta dan peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan tapi tindakan nyata. Rizal calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan baginya di Pilpres 2024. Calon presiden rakyat 2019 lalu ini memang tak didukung partai di parlemen tapi aura politiknya cukup kuat. Untuk calon ketua parpol maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024. Untuk the giant party (partai raksasa) Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing, malahan Bambang Soesatyo yang lebih berpeluang. Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019. Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi. Itu menurutnya, turun jauh dari penetapan target 110. Bahkan, masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan. Berbeda dengan Pemilu 2014, Golkar berhasil maraup 330 kursi. Sementara Jawa Timur atau daerah green zone (zona hijau) masih akan dikuasai PKB, Jateng (Red Zone, PDI-P), Jabar (White Zone, Gerindra dan PKS), Banten (Yellow Zone, Golkar). Jakarta adalah wilayah white and red zone. Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024, jika melihat road mapping politik saat ini. Tetap daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 Juta, Jateng 27 Juta. Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta dan Jogja 2,7 juta jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang pemilih di Pulau Jawa hampir 60 persen dari 192 juta pemilih pada pilpres 2019 lalu. Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil maka 33 juta dan 27 maka ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah-Ridwan (63 juta), Ganjar- Anies (34 juta), Anies-Ridwan (40 juta), Khofifah-Anies (37 juta), Ridwan-Khofifah (60 juta). Lawan tangguh juga jika Prabowo-Puan ditandemkan. Alasannya sederhana kedua arai ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDI-P dan Gerindra. Jila dilihat gelagat Pra Prabowo dengan merapat ke koalisi PDI-P. Ini setidaknya, sinyalemen red and white akan berafiliasi politik. Itulah gambaran peta politik 2024. Indikiator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategy, building issues, approaching political, political marketing, team work and political warfare. Oleh : Dr Jerry Massie MA PhDDirektur Political and Public Policy Studies.

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

DOR, PANCASILA!

Published

on

Pancasila adalah dasar ideologi-ideologi negara Indonesia. (Foto: Instagram @sindu.artgallery)
Oleh: Dhimam Abror Djuraid, Wartawan Senior Indodnesia. DOR, Hidup Ketuhanan Yang Maha Esa! Dor Dor, Hidup Kemanusiaan yang Adil dan Beradab! Dor Dor Dor, Hidup Persatuan Indonesia! Dor Dor Dor Dor, Hidup Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan_Perwakilan! Dor Dor Dor Dor Dor, Hidup Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia! (Puisi Balsem, KH. Mustofa Bisri) Kiai Mustofa Bisri, Gus Mus, memang kiai cum seniman yang asyik. Cara berdakwahnya sejuk, dan gaya kesenimanannya adem. Puisinya sering tajam tapi tidak pernah menyakiti. Ia mengritik dengan jenaka. Kumpulan karyanya “Puisi Balsem”, banyak berisi kritik yang menghangatkan badan seperti balsem, tapi bisa bikin jiwa sejuk dan adem karena jenaka. Bahkan, kritik keras terhadap pembunuhan yang dilakukan rezim represif Soeharto terhadap rakyat pun masih tetap bisa membuat senyum. Dor, Pancasila! Diciptakan pada akhir 1980-an ketika rezim otoritarian Soeharto berada pada puncak kekuatannya. Ketika itu banyak kasus kekerasan oleh negara terhadap masyarakat yang menimbulkan korban jiwa, raga, dan harta. Peristiwa Waduk Kedungombo, Waduk Nipah di Madura, kasus tanah Talangsari di Lampung, masalah tanah di Jenggawah Jember, dan masih banyak lagi. Represi terhadap warga sipil itu dilakukan atas nama Pancasila, satu-satunya dasar yang dipaksakan oleh rezim untuk menjadi asas tunggal bagi semua warga negara yang berserikat dan berkumpul, yang kebebasannya dijamin oleh undang-undang dasar. Bagi Soeharto, kebebasan boleh dipraktikkan asal berasaskan Pancasila. Garis demarkasi dikotomis pun dipasang. Pendukung Soeharto disebut pancasilais, penentangnya langsung dicap sebagai anti-Pancasila dan distigmatisasi dengan stempel komunis, PKI. Dengan stigmatisasi itu, dengan stempel itu, kekuasaan mempunyai license to kill untuk membunuh atas nama Pancasila. Pembunuhan, pengusiran, pengucilan, teror, labelling, menjadi senjata untuk membekap oposisi. Pancasila sebagai asas tunggal didominasi oleh negara. Bahkan, tafsir dan interpretasinya dimonopoli oleh kekuasaan dan disediakan panduan komplet butir demi butir sebagai haluan untuk melaksanakan dan menghayati Pancasila. Pancasila dikuasai secara total. Mengamalkan adalah pekerjaan fisik. Menghayati adalah pekerjaan rohani. Kedua-duanya dikontrol oleh kekuasaan. Bahkan cara kita memikirkan dan menghayati Pancasila pun dikontrol oleh rezim. Itulah rezim totaliter, yang atas nama kesatuan kolektif tidak memberi ruang kepada oposisi dan perbedaan pendapat. Hak-hak kebebasan individu harus diserahkan untuk kepentingan kolektif bersama. Semua kekuatan sosial masyarakat harus tunduk kepada negara dan menjadi bagian dari korporatisme negara. Stabilitas menjadi nomor satu sebagai prasyarat mutlak pembangunan nasional. Maka partai-partai politik pun disederhanakan dan difusikan menjadi dua kelompok saja; nasionalis dan agama. Kontrol terhadap oposisi menjadi lebih mudah karena oposisi semakin lemah atau tidak ada sama sekali. DPR hanya menjadi lembaga formalitas tukang stempel yang menjadi cap legitimasi kekuasaan. Demokrasi hanya formalitas, demokrasi prosedural tanpa ada kebebasan, Illiberal Democracy. Pemilu hanya formalitas yang hasilnya sudah disetting sesuai kepentingan kekuasaan. Dibutuhkan pemerintahan yang kuat untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Itulah “Hipotesa Lee” dari Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, yang kemudian melahirkan mazhab ”Developmentalism” di Singapura. Di Indonesia, Soeharto menerapkan hal yang sama maka lahirlah mazhab “Pembangunanisme”. Joko Widodo mengadopsinya menjadi “Neo-Pembangunanisme”. Mazhab ini memprioritaskan pembangunan fisik dan ekonomi dengan menomorduakan pembangunan politik dan demokrasi. Legitimasi utama rezim ini adalah keberhasilan ekonomi, lain tidak. Di Singapura mazhab ini berjalan baik karena pembangunan ekonomi berjalan berkelanjutan sampai sekarang. Rezim Soeharto ambruk karena krisis moneter 1998 menghancurkan legitimasi ekonomi yang menjadi andalan utama. Rezim Orde Baru Soeharto lahir sebagai koreksi terhadap rezim Orde Lama Sukarno yang dianggap melenceng dari rel Pancasila. Sungguh ironis, Sukarno yang menggali dan melahirkan Pancasila pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 1 Juni 1945 harus terguling karena dianggap menyelewengkan Pancasila. Sukarno menginterpretasikan Pancasila sesuai interest politiknya. Maka kemudian lahirlah Demokrasi Terpimpin atas nama Pancasila meniadakan kekuatan oposisi. Atas nama Pancasila Sukarno menahbiskan diri sebagai Paduka Yang Mulia Presiden Seumur Hidup. Puncaknya Sukarno menghimpun tiga kekuatan politik Nasionalis, Agama, dan Komunis dalam satu payung Nasakom. Pancasila lahir dari perdebatan dan pergulatan pemikiran para founding fathers yang berargumentasi secara sangat ilmiah dengan memakai referensi luas dari pemikir-pemikir besar dunia mulai dari pemikiran kapitalisme liberal, pemikiran Marxis, gagasan-gagasan negara Islam, ide-ide fasisme, semuanya dibahas tuntas dengan adu argumentasi yang tajam. Kekuatan-kekuatan besar saling tarik-menarik dan tidak ada yang mau mengalah. Kekuatan Islam yang merasa menjadi kekuatan dominan mendesak untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kaum nasionalis tidak menyetujuinya dan menginginkan nasionalisme sebagai dasar negara. Para founding fathers kemudian sepakat dengan lima sila sebagai dasar negara yang disebut sebagai Pancasila, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila paling utama. Tapi, kelompok Islam menghendaki agar ditambhakan tujuh kata, “Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”. Penambahan ini ditolak kelompok minoritas di luar Islam. Negosiasi berlangsung alot dan keras. Berkat jasa Mohamad Hatta, tujuh kata berhasil dihapus. Kelompok Islam merasa kecewa dan kalah. Ada rasa keterkhianatan. Tapi, mereka mengalah demi Indonesia merdeka. Pancasila menjadi kesepakatan bersama, Konsensus Nasional yang sudah final, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk Negara Paripurna (Yudi Latief, 2011). Kekuatan nasionalis dan Islam menjadi dua kekuatan yang terus-menerus bersaing berebut pengaruh. Di tengah-tengah mereka muncul komunisme yang menjadi kekuatan ketiga yang cukup signifikan. Ketiga kekuatan itu saling berebut pengaruh terhadap Sukarno yang kemudian punya ide menyatukan ketiganya dalam payung Nasakom. Melalui Nasakom Sukarno dianggap memberi peluang yang terlalu besar pada komunis PKI. Puncaknya PKI melakukan kudeta yang digagalkan oleh ABRI dan kekuatan Islam. Sukarno terguling karena menyelewengkan Pancasila dan menginterpretasikannya sesuai kehendaknya demi kepentingan politiknya. Soeharto juga terguling karena menyelewengkan Pancasila dengan menginterpretasikannya sesuai kepentingan politiknya. Soeharto mengulangi kesalahan Sukarno 30 tahun sebelumnya. Kini, 20 tahun berselang sejak kejatuhan Soeharto, ada kecenderungan sejarah akan terulang. Re-interpretasi terhadap Pancasila yang dilakukan oleh rezim “Neo-Pembangunanisme” Joko Widodo melalui Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, memantik kontroversi dan seolah membangkitkan kembali zombie dari dalam kubur. Pemerasan Lima Sila menjadi satu sila, Eka Sila, “Keadilan Sosial” akan menggeser posisi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi pondasi dan ruh semua sila. Indonesia bukan negara agama, tapi agama menjadi menjadi ruh bagi penyelenggaraan negara. Dengan perubahan ini Indonesia bergeser ke arah sekularisme. Ketidakjelasan sikap terhadap komunisme dalam rancangan undang-undang ini dikhawatirkan akan membuka pintu bagi kemunculan kembali PKI. Sebuah kekhawatiran yang bisa dijustifikasi. Menyejajarkan Pancasila dengan undang-undang lainnya adalah pendegradasian yang patut dipertanyakan. Kita tidak sungguh-sungguh belajar dari sejarah. Banyak sekali unsur-unsur kesalahan Sukarno dan Soeharto dalam rancangan undang-undang yang dipaksakan secara siluman ini. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. L’histoire se repete. Selamat ulang tahun, Pancasilaku.

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Seandainya George Floyd Orang Indonesia

Published

on

Ribuan orang saat berkumpul untuk demonstrasi damai dalam mendukung George Floyd di AS. (Foto : Instagram @_sirwhite_)
Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa. DUNIA tahu, George Floyd orang Amerika. Warga kulit hitam yang terbunuh oleh seorang polisi. Dunia geger. Demo terjadi tidak saja di Amerika, tapi juga di sejumlah negara Eropa. Satu nyawa melayang telah hebohkan dunia. Tidak saja demo, penjarahan dan kerusuhan bahkan marak di sejumlah negara bagian Amerika. Rakyat Amerika marah. Masyarakat dunia juga marah. Mereka marah untuk membela Floyd. Dunia marah untuk melawan kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Mereka turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Melihat fenomena Floyd ini, saya teringat Indonesia. Sebuah negara subur yang rakyatnya gak pernah makmur. Di negara pancasila ini harga nyawa tak semahal di Amerika. Banyak pembunuhan yang tak terungkap. Banyak kematian misterius yang berlalu begitu saja. Penculikan dari satu rezim ke rezim yang lain lewat begitu saja. 894 petugas KPPS meninggal. Seorang dokter coba mengusut, justru dapat teror. Bahkan dianggap menebar berita bohong dan terancam diperkarakan. Mahasiswa dan demonstran mati, tak mudah untuk sekedar mengucapkan bela sungkawa, apalagi mau membela. Baru-baru ini, dua orang petani di Poso ditembak mati saat bakerja di kebun. Sebelumnya, ada dua orang yang juga ditembak mati di daerah yang sama. Belum juga terusut, menyusul dua lagi mati ditembak. Gak jelas, itu peluru resmi, atau selundupan. Baru terungkap jika para pelaku tertangkap. Soal tangkap menangkap, dinamikanya terkadang rumit. Bergantung siapa pelakunya. Dan bergantung juga siapa yang mau menangkap. Tak jarang terjadi adu kuat. Harun Masiku adalah contoh yang belum hilang dari memori rakyat. Rumit! Coba kalau anda yang main suap, pasti ketangkap! Di negeri ini, tak semua pembunuhan terungkap. Apalagi cuma teror seperti yang dialami Prof. Dr. Ni’matul Huda, guru besar hukum tata negara UII Jogja. Hal yang sama dialami empat orang dari kampus UGM yang berencana mengadakan seminar bertajuk “Persoalan Pemberhentian Presiden Di Era Pandemi Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan”. Dari cerita media, teror ini kelihatan sangat terstruktur. Banyak yang menduga, ini dilakukan oleh kelompok profesional. Siapa mereka? Kita tunggu kabar dari aparat kepolisian. Kembali pada soal George Floyd. Dia beruntung, karena dia warga Amerika. Setidaknya, banyak yang belain. Seandainya Floyd warga negara Indonesia, pasti lain ceritanya. Tak akan banyak yang peduli, apalagi turun ke jalan untuk membela. Bukan karena rakyat Indonesia gak peka dan tak punya rasa. Lebih karena rakyat takut. Banyak sekali peristiwa akhir-akhir ini yang membuat rakyat semakin takut. Paling cuma berani “ngedumel” di medsos. Itupun sambil was was. Seringkali terjadi para pembongkar kejahatan justru dilaporkan. Nasib! Memilih aman, banyak orang akhirnya diam. Jauhi risiko. Sambil ngelus dodo dan berbisik. Oh negeriku… Oh..bangsaku… Akibatnya, kedzaliman pun bebas beroperasi. Apalagi kalau parlemen juga diam, atau malah ikut ambil bagian. Sempurna! Meminjam istilahnya Prof Din Syamsudin, disinilah kemungkaran terstruktur terjadi. Nasib Floyd beda dengan nasib para mahasiswa, demonstran dan petani di Indonesia. Kematian Floyd telah ditulis oleh sejarah bangsanya. Bahkan ditulis oleh sejarah dunia. Tak menutup kemungkinan menjadi trigger bagi perubahan sejarah dan peradaban negara besar Paman Syam itu. Tak mustahil Donald Trump, presiden Amerika pun bisa jatuh karena satu nyawa seorang kulit hitam bernama George Floyd. Melalui tulisan ini saya hanya ingin mengatakan bahwa demokrasi itu tegak jika satu suara rakyat dihargai. Apalagi satu nyawa. Satu nyawa di negara demokrasi sama harganya dengan nyawa seluruh anak bangsa. Bangsa yang tak menghargai nyawa adalah bangsa yang sulit untuk membangun peradabannya. Jika ada suatu bangsa mengaku penganut demokrasi, tapi tak menghargai nyawa manusia, maka bangsa itu adalah bangsa pendusta. Dan demokrasinya adalah demokrasi dusta.

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017