Connect with us

NASIONAL

Ini 3 Negara yang Dikunjungi Prabowo Pasca Pilpres 2019

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Calon Presiden 02, Prabowo kembali jadi sorotan publik ketika pada Selasa (28/5/2019) santer diberikan melakukan penerbangan ke luar negeri bersama warga negara asing.

Namun perjalanan ke luar negeri itu tidak hanya dilakukan sekali ini saja.Tercatat setelah berlangsungnya perhelatan Pemilu 2019 pada 17 april 2019, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut diketahui sudah melakukan kunjungan ke 3 negara. Negara mana saja yang dikunjungi Prabowo? Berikut ini daftarnya yang berhasil dirangkum Bisnis.com

1. Brunei Darussalam

Prabowo pertama kali dikabarkan ke luar negeri pada 16 Mei atau 29 hari pasca perhelatan Pemilu 2019. Capres nomor urut 02 itu dikabarkan berangkat ke Brunei Darussalam lewat Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menurut dokumen manifest penerbangan, ada 11 orang yang ikut dalam rombongan tersebut. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Sam Fernando mengatakan, rombongan bertolak ke Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei, pada pukul 12.10 WIB.

Prabowo dan rombongan disebutkan pergi ke Brunei menggunakan pesawat pribadinya, Embraer 190/Lineage 1000 dengan nomor registrasi 9H-NYC. Durasi kepergian ternyata tidak sampai satu hari karena Ketua Umum Partai Gerindra itu tiba kembali di Ibu Kota pada malam harinya.

“Arrived pada hari dan tanggal yang sama jam 20.12 WIB,” terang Sam.

Berikut ini daftar penumpang pesawat yang menerbangkan Prabowo dan rombongan ke Brunei:

1. Muhammad Harrifar Syafar
2. Mohamad Rizki Irmansyah
3. Alvano Armi Sundah Kalalo
4. Sugiono
5. Wedi Kamaludin
6. Julius Indra Kurniawan
7. Julando Richard Mandey
8. Simon Aloysius Mantiri
9. Frangel Hendra Pantouw
10. Ansfuri ID Sambo
11. Amien Rais

Dalam manifest tersebut muncul nama Wedi Kamaludin. Yang bersangkutan merupakan Direktur Marketing anak perusahaan Pertamina, Pertamina Trans Kontinental.

Terkait hal ini, PT Pertamina (Persero) memastikan bakal mengusut keterkaitan perjalanan Wedi dengan rombongan Prabowo. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menerangkan bahwa pihaknya masih melakukan investigasi.

Masih diselidiki apakah perjalanan Wedi ke Brunei atas kepentingan pribadi atau untuk perusahaan. Selain itu juga dicari ketentuan-ketentuan mana saja yang dilanggar. “Sembari investigasi sedang dilakukang, yang bersangkutan sementara ini dinonaktifkan,” terang sumber di Pertamina tersebut, 20 Mei lalu.

2. Uni Emirat Arab

Prabowo kemudian dikabarkan pergi ke Dubai, Uni Emirat Arab, pada Selasa (28/5/2019). Eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 08.14 WIB.

Berdasarkan manifest penerbangan yang beredar, Prabowo pelesiran ke Dubai bersama beberapa orang seperti, asisten pribadinya Tedy Arman, Yuriko Fransiska Karundeng, dan Gibrael Habel Karapang.

Tak hanya itu, Prabowo juga pergi bersama beberapa warga negara asing seperti, Mikhail Davynov dan Amzhelika Butaeva warga negara Rusia, Justin warga negara Amerika Serikat (AS), dan Mischa Gemermann warga Jerman.

Prabowo bersama rombongan kembali terbang menggunakan pesawat yang sama saat bertolak menuju Brunei. Kabar penerbangan ke Dubai itu turut dibenarkan oleh Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Sam Fernando.

Terkait kepergian tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Geringra, Ferry Juliantono justru mengaku tidak tahu kalau pimpinannya pergi keluar negeri.

“Saya belum tahu. Kalau kemarin kan ke Solo yah. Tapi kalau hari ini ke luar negeri saya tidak tahu,” terang Ferry saat dikonfirmasi.

Sementara itu DPP Partai Gerinda yang juga Anggota Juru Debat Prabowo Sandi, Ahmad Riza Patria mengaku belum bisa memastikan kapan ketua umumnya akan kembali ke Jakarta.

“Biasanya tidak terlalu lama di luar negeri. Ya lebih [dari dua hari] lah kalau ke Dubai karena jauh. Kecuali kalau di Bangkok, Thailand bisa 1-2 hari,” katanya saat dihubungi, Selasa (28/5/2019).

Riza juga menyebut bahwa Prabowo pergi ke Dubai karena ada urusan bisnis untuk bertemu dengan kolega-kolega dekatnya. Hal ini dilakukan karena selama kampanye Pilpres 2019, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut tidak punya waktu luang untuk bertemu kolega dan temannya.

Selain itu, pasangan Sandiaga Uno tersebut juga dijadwalkan melakukan cek kesehatan di Dubai. Cek kesehatan tersebut, terang Riza, bukan karena Prabowo sedang sakit, melainkan cek rutin yang biasa dilakukan. “Periksa kesehatan rajin, bagus kok, kesehatan prima. Prabowo itu kan disiplin menjaga kesehatan, mantan tentara, hidupnya displin dan tertip,” papar Riza.

3. Austria

Usai dikabarkan terbang ke Dubai, muncul obrolan di media massa kalau pesawat yang mengangkut Prabowo itu melanjutkan penerbangan ke Austria.

Misalnya seperti akun @bungdp25 yang menulis, “Om @kurawa bahas Prabowo terbang ke Dubai dan Austria dong.”

Hal ini juga dapat dibuktikan berdasarkan pantauan Bisnis.com pada situs pelacakan penerbangan seluruh dunia secara real time, AirNav RadarBox. Dalam situs itu memuat nomor penerbangan AXY2810 yang menunjukkan pesawat Embraer 190/Lineage 1000 dengan nomor registrasi 9H-NYC melakukan penerbangan dari Dubai menuju Vienna.

Namun seorang warganet melempar dugaan bahwa pendaratan pesawat Prabowo di Austria terpaksa. “Karena pesawat sudah berbelok menuju Swiss (warna kuning), tiba-tiba tajam ke kanan dan berhenti di Austria (merah),” tulis akun @CumaSiBudi.

Sampai berita ini diturunkan belum dapat dipastikan apa tujuan sebenarnya Prabowo melakukan penerbangan baik ke Dubai ataupun ke Austria. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Pemerintah Belum Setuju Dana Abadi Pesantren

Published

on

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifudin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta– Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah belum dapat menyetujui adanya dana abadi pesantren yang diatur dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren, yang masih dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi VIII DPR.

“Kami minta Pasal 49 RUU Pesantren untuk ditunda, ada tiga alasan mengapa kami belum menyetujui keberadaan dana abadi pesantren,” kata Lukman Hakim dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I RUU Pesantren, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia menjelaskan, pertama, keberadaan dana abadi pesantren itu menjadi beban negara dan ada dua beban yang harus dibayarkan karena harus ada biaya yang dibayarkan dan negara harus bayar kembali nilai dari dana pinjaman.

Kedua menurut dia, dengan ada dana abadi maka pengelolaannya diberikan kepada pemerintah dan nanti ada beban pada pemerintah.

Ketiga menurut Lukman, dengan dana abadi itu dikhawatirkan belum bisa dioptimalkan penggunaannya untuk pemberdayaan pesantren.

“Dari pada andalkan dana abadi, namun bagaimana berikan afirmasi pada kementerian/lembaga untuk pengembangan pesantren,” ujarnya.

Dia menilai Pasal 48 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan Pemerintah Daerah membantu pesantren dengan APBD.

Dalam Pasal 49 ayat (1) RUU Pesantren disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren. Pasal 49 ayat (2) disebutkan Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Hingga berita ini dibuat, pembahasan RUU Pesantren masih berlangsung. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota Selesaikan Tugas Akhir September

Published

on

Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota menargetkan akan menyelesaikan tugasnya pada masa akhir DPR periode 2014-2019, akhir September 2019.

“Kalau bisa akhir periode ini kita bisa menghasilkan. Kita memang ditargetkan harus selesai periode ini, berarti September 2019,” kata Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Pansus yang dipimpinnya akan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk merespons permintaan pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota dan disertai surat serta kajian yang cukup tebal.

“Dari kajian yang tebal itu, kami klasifikasikan dalam tiga kelompok besar,” ujarnya.

Ketiga pengelompokan itu, menurut dia, pertama, terkait sumber pendanaan dan infrastruktur; kedua, rencana lokasi, lahan, dan lingkungan; dan ketiga, aparatur dan produk-produk regulasi yang akan dihasilkan dalam rekomendasi tersebut.

Amali mengatakan, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah yang terkait dengan pengelompokan tersebut.

“Kami akan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah di pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan daerah kami batasi dua saja, daerah yang ditempati calon ibu kota yang baru dan yang ditinggalkan yaitu pemerintah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut dia, Pansus akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait pemindahan ibu kota.

Selain itu, menurut Amali, Pansus akan mengundang dunia usaha dan masyarakat terkait rencana ibukota baru. Demikian, seperti dikutip Antara. (imb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Pansus Petakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Published

on

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara DPR menggelar rapat perdana untuk memetakan kajian yang disampaikan pemerintah.

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali mengatakan rapat perdana tersebut membahas tiga hal. Salah satunya terkait sumber pembiayaan.

“Ada tiga hal pokok menjadi bahasan dalam pansus ini, pertama adalah ide ini tentu punya dasar. Dasar yang pertama adalah tentang darimana sumber pembiayaannya kemudian infrastruktur yang akan dibangun nanti,” kata Amali di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Kedua, adalah tentang bagaimana tempat atau lokasi lebih spesifik lahan dan lingkungan, bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial.

Ketiga, menurut dia, akan dibahas mengenai aparatur dan regulasi yang mengaturnya.

“Saya kira akan mengkaji tentang tiga pokok besar itu, tentu ada elaborasinya ke bawah akan kita temukan dalam diskusi di internal pansus. Dan secara pribadi kita lihat perspektif lebih banyak hal-hal kuantitatif dan selebihnya kualitatif,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam membahas hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota tidak bisa hanya narasi dan retorika saja, butuh data kualitatif dan kuantitatif.

Amali menilai 70 persen adalah kajian‚Äźkajian yang kuantitatif dan sisanya sebesar 30 persen, yaitu kualitatif sehingga diperoleh kajian objektif, apakah surat pemerintah ini layak diteruskan atau tidak.

“Kita tidak boleh berdasarkan kepada pikiran-pikiran suka atau tidak suka atau subjektifitas kita karena masing-masing fraksi yang ada di dalam Pansus ini terwakili. Kita melepaskan terlebih dahulu subjektivitas kita sehingga kajiannya menjadi objektif,” katanya.

Amali mengatakan, pansus tidak membahas UU terkait pemindahan ibu kota, namun membahas apa sikap dan respon DPR terkait usulan pemerintah tersebut.

Menurut dia, kalau DPR setuju atas usulan pemindahan ibu kota maka akan diikuti langkah-langkah berikutnya dari pemerintah. Namun kalau tidak setuju, akan ada pembicaraan lebih lanjut.

“Saya sepintas sudah membaca ya kajian dari pemerintah memang itu masih secara global. Tentu harus kita dalami dan kita mengundang kembali pemerintah, pemerintah pusat akan kita mintai penjelasannya lagi,” ujarnya.

Menurut dia, pansus akan meminta pendapat pemerintah daerah minimal pemerintah daerah tempat rencana lokasi Ibu kota negara dan pemerintah daerah yang akan ditinggalkan, yaitu Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending