Connect with us

NASIONAL

Inilah Perpres 14/2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid

Published

on

Ilustari Vaksin. /Pixels.com/Nataliya Vaitkevich.

INDONESIA RAYA – Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2021 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Peraturan ini dapat diakses pada laman jdih.setkab.go.id.

Perpres ini berisi perubahan mengenai beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin, cakupan keadaan kahar (force majeure), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan vaksin.

Dalam Pasal I perpres tersebut dijabarkan sejumlah pasal yang terdapat perubahan atau penambahan. Seperti misalnya perubahan pada Pasal 4 ayat (2) tentang kerja sama dengan lembaga/badan internasional untuk pelaksanaan pengadaan vaksin yang meliputi: a)  kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin COVID- 19; dan/atau b) kerja sama untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.



Perubahan selanjutnya terdapat pada Pasal 11 ayat (1) yang bunyinya menjadi, “Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerja sama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan Nomor lzin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerja sama dalam pengadaan Vaksin COVID- 19 dapat dihentikan.”

Force majeure yang dimaksud adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerja sama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerja sama menjadi tidak dapat dipenuhi, meliputi keseluruhan proses pengadaan vaksin, termasuk penyerahan vaksin.

BACA JUGA: Bisnispost.com, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar dunia ekonomi dan bisnis.

Selanjutnya, di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B. Pada Pasal 11A ayat (1) disebutkan, dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerja sama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum penyedia vaksin meliputi keamanan, (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy)/imunogenisitas.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Mudik dan Takbir Keliling Dilarang, Begini Penjelasan Menteri Yaqut Cholil Qoumas

Published

on

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. /Instagram.com/@gusyaqut

INDONESIA RAYA – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa keputusan pemerintah untuk meniadakan mudik Lebaran tahun 2021 merupakan bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menag dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 Jelang Idulfitri, yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

“Jadi larangan mudik ini lebih ditekankan karena kita semua, pemerintah terutama, ingin melindungi diri kita dan seluruh warga ini agar terjaga dari penularan Covid-19,” ujarnya Menag di Istana Kepresidenan, Senin, 19 April 2021.



Baca Juga: Yuk Nonton Pertunjukan Magic House di Dufan, Catat Waktunya Sambil Ngabuburit Seru

Menag juga menyampaikan, menjaga keselamatan serta kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar hukumnya adalah wajib.

Baca Juga: Begini Mekanisme Penangkapan Joseph Paul Zhang oleh Interpol, Setelah Polri Terbitkan DPO

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Hallobogor.com dalam artikel “Mudik dan Takbir Keliling Dilarang, Begini Penjelasan Menteri Yaqut Cholil Qoumas”


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

PLN Ingatkan Mekanisme Pengambilan Token Gratis, Jangan Tertipu Informasi Palsu

Published

on

Ilustrasi PLN. /Dok. Media Apakabar/M. Rifa'i Azhari

INDONESIA RAYA – Sebuah unggahan berisi tautan (link) subsidi listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) beredar melalui platform media sosial Twitter, pada Rabu, 14 April 2021.

Dalam unggahan itu, diterangkan tautan tersebut berlaku hingga 14 Mei 2021. Ketika mengakses link tersebut, narasi tentang pemberian hadiah bantuan subsidi Listrik Pintar akan muncul.

Benarkah link subsidi listrik PLN itu? Merespon soal tersebut Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi tegas mengatakan informasi tentang subsidi listrik itu hoaks.



Baca Juga: Terungkap BMKG, Ini 4 Hal yang Menyebabkan Ribuan Rumah Rusak Akibat Gempa Malang

“Itu tidak benar,” kata Agung. Dia menjelaskan alamat situs yang dicantumkan dalam tautan tersebut bukan situs resmi untuk mendaftarkan program kompensasi tarif listrik.

Baca Juga: Cuma 5 Menit Beres, Begini Step by step Cara Perpanjang SIM Melalui Aplikasi Online

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Hallobogor.com dalam artikelPLN Ingatkan Mekanisme Pengambilan Token Gratis, Jangan Tertipu Informasi Palsu


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Bantu Warga Terdampak Gempa Malang, Kemen PUPR Sediakan Sarana dan Prasarana Ini

Published

on

Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau lokasi terdampak berat gempa Malang. /Instagram.com/@khofifah.ip

INDONESIA RAYA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bergerak cepat dengan mengerahkan seluruh personel untuk membantu penanganan darurat akibat gempa Malang pada Sabtu 10 April lalu.

Para personel ini terutama yang ada di balai-balai Kementerian PUPR di Provinsi Jawa Timur khususnya untuk mempercepat penanganan di lapangan, terutama wilayah Kabupaten Malang.

Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jawa Timur-Bali dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) IV ikut bergerak melakukan langkah-langkah tanggap darurat.



Baca Juga: Belanja Negara untuk Subsidi Listrik 450 VA Rp22,12 T, Pemerintah akan Cabut Subsidi Ini

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Hallobogor.com dalam artikelBantu Warga Terdampak Gempa Malang, Kemen PUPR Sediakan Sarana dan Prasarana Ini


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017