Connect with us

OPINI

Jakarta Menjadi Surga Buat Para Buruh

Published

on

DP 0% telah merubah status buruh sebagai pengontrak, penumpang dan berstatus hidup nomaden.

INGAT BURUH, ingat tanggal 1 Mei. Itu hari buruh. Jika Hari Santri Nasional diwarnai pembakaran bendera, Hari Buruh punya ritual lain lagi: menuntut upah dinaikkan . Apalagi sekarang, BBM sudah naik, listrik naik dan Tol juga naik. Naiknya juga cukup wow.

Tinggi sekali. Seperti nyanyian “naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali”. Otomatis bahan pokok juga ikut naik. Bukan hanya konsumen, para pemilik warung kecil pada ngeluh. Pendapatannya terus berkurang. Kita bisa bayangkan tuntutan buruh tahun depan. Boleh jadi juga wow.

Khusus buruh di Jakarta, ada hal yang berbeda dari wilayah lain. Gubernur DKI, Anies Baswedan memberi perhatian spesial kepada para buruh di DKI. Kepada mereka Anies memberi fasilitas kartu pekerja. Kartu ini bisa digunakan pertama, untuk transportasi gratis. Rata-rata 35% gaji buruh dipakai untuk kebutuhan transportasi. Dengan kartu pekerja, buruh tidak lagi perlu mengeluarkan anggaran transportasi.

Kedua, kartu pekerja bisa dipakai belanja di JakGrosir. Belanja bahan-bahan pokok bersubsidi. Murah dan bergizi. Telur cuma Rp.12.500/kg. Beras Rp. 6.000/kg. Daging sapi Rp. 35.000/kg. Daging ayam Rp. 8.000/kg. Makan ala kelas menengah, belanja semurah kelas rakyat paling bawah. Mana ada daging sapi Rp. 35.000. Harga di pasar bisa di atas Rp. 100.000

Selain dapat kartu pekerja, buruh juga diprioritaskan dapat membeli rumah DP 0%. Kebijakan ini sangat membantu para buruh. Dengan membeli rumah, mereka bisa hidup di rumah sendiri. Tidak lagi sewa atau ngontrak.

Jika mengingat pengupahan UMP buruh di DKI adalah 3.648.035, maka sulit membayangkan kemampuan para buruh membeli rumah di Ibu Kota. Maka, DP 0% betul-betul jadi solusi. Penduduk tanpa rumah pribadi, terasa seperti penumpang. Mereka merasa warga kelas dua di ibu kota.

Dengan memiliki dan tinggal di rumah sendiri, para buruh akan merasa telah melengkapi identitas dirinya sebagai warga kelas satu. Sama dan setara dengan warga yang lain. Setidaknya, bisa jadi ketua RW atau ketua RT. Kalau pengontrak? Gak akan diberi kesempatan. Jadi pekerja TPS saja kadang tak ada ruang.

DP 0% telah merubah status buruh sebagai pengontrak, penumpang dan berstatus hidup nomaden, menjadi penduduk tetap dengan semua identitas dan kesempatan sosial di dalam lingkungan mereka.

Kebijakan terkait buruh dilakukan oleh Anies dalam rangka pertama, mengurangi beban dan meningkatkan taraf kelayakan hidup bagi buruh. Dengan pendapatan UMP yang jauh dari kebutuhan hidup layak di ibu kota, buruh perlu mendapatkan perhatian dan bantuan khusus.

Kedua, meringankan beban yang selama ini hanya ditanggung oleh perusahaan. Dengan ringannya beban perusahaan terkait upah buruh akan memberi ruang bagi perusahaan-perusahaan itu untuk tetap tumbuh dan berkembang secara sehat. Jika perusahaan pada tumbuh, lapangan kerja akan makin terbuka. Dengan begitu, akan otomatis dapat memperkecil tingkat pengangguran warga DKI. Dan ini bisa sinergi dan berlomba dengan program Ok Oce sebagai langkah terobosan yang sengaja didesign untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Ketiga, menegaskan visi DKI “Maju Kotanya dan Bahagia Warganya”. Dan visi ini hanya akan tercapai jika ada kesetaraan dan keadilan. Kebijakan terhadap buruh adalah ikhtiar nyata untuk meciptakan kesetaraan itu.

Keadilan hanya bisa terjadi jika keberpihakan kepada rakyat kecil, termasuk buruh, betul-betul menjadi pilihan kebijakan pemerintah. Di sini Anies menegaskan kehadirannya untuk mensupport rakyat kecil agar punya peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jika ini secara konsisten terus dilakukan Anies, maka dalam waktu lima tahun kepemimpinannya akan terasa seperti surga bagi orang-orang kecil, termasuk buruh.

Sebelumnya, hal yang sama juga dirasakan oleh tukang becak, pedagang kaki lima di Tanah Abang, tukang ojek dan pengendara motor di jalan Thamrin, serta para nelayan di pesisir Pantai Utara. Mereka merasakan hadirnya gubernur di dalam kehidupan sulit mereka.

Bahkan di dalam kehidupan mereka yang terancam penggusuran _people don’t care how much you know, until they know how much you care._ mungkin inilah prinsip kepemimpinan yang dijalani Anies Baswedan. Sebuah keberpihakan yang tegas.

Kebijakan kartu pekerja dan DP 0% adalah gagasan cerdas. Gagasan ini akan mengubah _mindset_ rakyat selama ini tentang apa yang dinamakan “bantuan”. Yang dinamakan bantuan ya diberikan uang _cash_ atau transfer dan bahan pokok atau sembako. Itu cara tradisional. Selain tidak efisien dan tidak efektif, rentan disalahgunakan. Uang bisa jadi akan dibelanjakan bukan pada kebutuhan yang semestinya. Apalagi kalau bantuannya dilempar dari mobil, itu primitif dan tidak manusiawi.

Skema Pemprov DKI dalam menyalurkan bantuan dapat melatih para buruh membangun management keuangan keluarga yang sehat. Ini penting bagi ketahanan buruh untuk hidup di Jakarta sarat godaan pola hidup konsumtif, dan bahkan glamour.

Gagasan dan kebijakan Anies layak jadi referensi bagi kepala daerah di wilayah yang lain di seluruh Indonesia. Bahkan layak juga jadi referensi bagi presiden, bagaimana membuat sebuah kota dan negara jadi surga bagi orang-orang kecil, termasuk buruh.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Di Balik Kegaduhan Genderuwo dan Sontoloyo, Ternyata…

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo.

PEKAN LALU kita sibuk membahas istilah “sontoloyo”. Sementara pekan ini kita disajikan istilah baru yakni “genderuwo”. Entah kenapa dua istilah tersebut bisa jadi headline pemberitaan, serta menjadi topik bahasan dan perdebatan di media sosial.

Hanya karena dua istilah tersebut, para politikus kita saling bersahut statmen dan berbalas puisi, para pengamat politik laris dan eksis, bahkan para netizen terus adu urat di akun masing-masing. Ironis, kegaduhan tercipta yang sumbernya dari mulut seorang kepala negara.

Di saat presiden negara lain sibuk menyiapkan masa depan bangsanya menghadapi globalisasi, presiden kita justru sedang hobi mengeluarkan istilah-istilah tak penting yang menyulut perdebatan bahkan cenderung mengundang perpecahan. Aneh memang.

Saya berpendapat, istilah “sontoloyo” dan “genderuwo” hanyalah gimmick politik dari Jokowi. Bukan pernyataan alami yang keluar dari dalam hati.

BACA JUGA : Akhirnya, Pencitraan Sontoloyo dan Genderuwo Menjadi Bumerang bagi Jokowi Sendiri, Mengapa?

Kita sama-sama tahu, Jokowi bukan figur yang memiliki banyak kosakata dalam berpidato. Jokowi juga tidak memiliki hobi membaca. Untuk marah saja dia membutuhkan teks. Bahkan, dia pernah menandatangani surat keputusan yang isinya tidak dia baca.

Istilah “sontoloyo” dan “genderuwo” adalah strategi politik yang disiapkan oleh tim mereka. Media massa partisan menyajikan isu ini berulang-ulang.

Juru bicara mereka asyik menggoreng. Buzzer mereka sudah siap memposting beragam desain grafis bernada nyinyir. Makin dibahas, makin klimaks mereka.

Kini orang-orang lebih sibuk membahas “sontoloyo” dan “genderuwo” sampai lupa dengan kondisi perekonomian yang kian hari terus melesu. Para oposan jadi sibuk mengcounter pernyataan Jokowi dan larut dalam perang pernyataan, hingga lupa membangun kekuatan.

Saran saya kepada seluruh netizen pendukung Prabowo-Sandi, jangan biarkan IQ kita didegradasi lawan. Tetap fokus menyoroti kinerja pemerintah, tetap fokus menagih sederet janji yang tidak pernah ditepati, serta fokus menyebarkan gagasan perubahan dari Prabowo-Sandi.

Ingat, mereka akan sangat senang bila kita seharian membahas “sontoloyo” dan “genderuwo”. Dengan demikian tak ada lagi yang membahas nasib guru honorer, tak ada lagi yang bawel menanyakan nasib mobil esemka, tak ada lagi yang menuntut diungkapnya kasus Novel Baswedan, tak ada lagi yang mengungkap janji-janji palsu yang tak kunjung tiba. Itulah bahasan yang mereka takuti sebenarnya.

Ketika kita semua sibuk membahas “sontoloyo” dan “genderuwo”, Jokowi dengan santai motor-motoran tanpa menyalakan lampu, bersepeda tanpa menggunakan rem, atau berdandan mirip karnaval agustusan. Dengan demikian, Jokowi terus menerus menjadi pusat perhatian. Sementara Prabowo-Sandi sunyi dari perbincangan.

Untuk menjaga eksistensi, Jokowi membutuhkan narasi. Sayang narasi yang keluar dari mulutnya bukan kalimat mengandung edukasi, melainkan keluh kesah yang justru malah merusak reputasi diri sendiri.

Mari gunakan logika sederhana. Idealnya bila seorang calon presiden incumbent didukung banyak parpol, memiliki jaringan birokrasi, memiliki porsi publikasi tinggi, memiliki logistik perang sangat banyak, serta konon unggul di semua lembaga survei, seharusnya cukup duduk santai, fokus bekerja menepati janji, abaikan kompetitor, dan siap-siap dilantik untuk periode kedua.

Namun, bila ada :

– calon incumbent yang tak henti-henti tebar citra dan melontarkan sensasi,
– para jubir tampil antagonis dan hobby menyerang oposisi,
– media pendukungnya terus menciptakan framing,
– buzzernya doyan menyebar konten kebencian,

Berarti pertanda elektabilitas sedang tidak aman dan lonceng kekalahan sudah semakin dekat. Inilah ciri-ciri kelompok yang dilanda kepanikan.

Mari kita fokus menyatukan kekuatan dan merapatkan barisan hingga pelosok daerah. Sadarkan masyarakat akan kondisi hidup hari ini. Kita butuh perubahan.

Kita butuh pemimpin baru. Jangan ikut-ikutan membahas sontoloyo, genderuwo, asu, buta, tuli dan caci maki lainnya. Biarkan itu menjadi ciri khas mereka. Publik bisa menilai itu.

Dan bila pekan depan ada istilah baru yang mereka lontarkan, abaikan saja tak perlu ditanggapi. Biar mereka heboh sendiri, goreng sendiri, ujungnya stres sendiri.

Kita cukup nonton saja sambil konsolidasi ditemani secangkir kopi. Anggap saja kita sedang nonton stand up comedy. Menghadapi yang beginian tidak perlu pakai otot. Cukup otak sama hati. Kelar itu barang…

Sekian…

Oleh : Tb Ardi Yanuar. Penulis adalah Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Boleh Tahu, Prestasi Pak Jokowi Itu Apa? Insfrastruktur?

Published

on

SAYA SERING terlibat diskusi dengan teman-teman pendukung Jokowi lintas strata akademis. Diskusi kita itu kadang tegang dan panas, tapi banyak juga yang menggelitik.

Tapi, dari semua hal yang menggelitik, ada hal yang saya anggap paling menggelitik, yaitu ketika mereka semua, baik yang lulusan SD sampai yang bergelar doktor membanggakan prestasi Presiden Jokowi. Mereka rata-rata sangat bersemangat bicara prestasi Presiden Jokowi, sementara Prabowo minus prestasi..

Tapi percaya gak? Justru bagian ini yang paling saya tunggu, karena bagi mereka, ini muara dari semua kebanggaan mereka kepada Presiden Jokowi. Alasan “prestasi” ini menjadi alasan terbesar mereka memilih Jokowi.

Ketika mereka sedang bersemangat-semangatnya menyebut-nyebut “prestasi” Presiden Jokowi, saya balik tanya; Boleh tahu gak prestasi beliau itu apa? Duarrrr…..

Dari hampir semua pengalaman yang saya alami, ketika mereka mendapat pertanyaan saya, respond pertama mereka adalah tertegun dan kaget, mungkin gak nyangka bakal ditanya dengan pertanyaan yang seperti itu.

Dalam kondisi yang masih kaget, mereka biasanya akan menjawab spontan; prestasi Presiden Jokowi ya INFRASTRUKTUR..!! Nah kan, sudah saya duga.

Saya jawab dengan pertanyaan dan pernyataan balik;

1. Sejak kapan prestasi seorang presiden diukur dengan pembangunan infrastruktur? Setahu saya, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu akan dibilang berhasil jika;

– pertumbuhan ekonomi tinggi
– berhasil menurunkan harga
– daya beli masyarakat meningkat sebagai hasil atas membaiknya ekonomi
– dolar berhasil ditekan
– mampu melunasi hutang negara, setidaknya menekan hutang negara agar tidak menggelembung
– secara umum, keadaan sosial, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan kondusif dan stabil.

2. Sudah berlalu 6 presiden sebelum Presiden Jokowi menjabat, dan hampir semua tidak ada yang membanggakan program pembangunan infrastruktur sebagai prestasi kebanggaan seorang presiden, ya biasa ajalah.

3. Apalagi pembangunan infrasturktur era Presiden Jokowi dananya dari hutang, gak ada hebatnya. Siapa saja asal punya uang pasti bisa membangun. Anak SMP aja asal dipinjami uang 1M trus suruh bangun rumah pasti bisa, wong ada uangnya.

Dan biasanya mereka trus diam…

Oleh : Deni Ismail, penggiat medsos. Tulisan ini sudah dipublikasikan di facebooknya


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Pak Jokowi, Demokrasi Kita dalam Bahaya!

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo.

SEJAK AWAL berkuasa, Presiden Jokowi menunjukkan gejala kurang bersahabat dengan demokrasi. Tak lama berselang paska pelantikannya, Presiden Jokowi mengambil pelbagai langkah dan kebijakan yang tidak konsisten dengan segudang janji politik yang ditebar saat kampanye.

Dalam hitungan minggu, Presiden Jokowi ingkar janji untuk tidak menaikkan harga BBM. Pada bulan November 2014, harga BBM naik. Sementara kompensasi yang diberikan kepada rakyat kecil, tak sebanding dengan dampak yang diterima akibat kenaikan harga BBM. Tak ayal, kondisi kehidupan wong cilik – penyumbang utama keterpilihan Presiden Jokowi – semakin tergerus.

Lima bulan kemudian, Maret 2015, tercatat jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 860,000 jiwa dengan kondisi kemiskinan yang makin dalam dan parah. Selama empat tahun berkuasa, Presiden Jokowi telah telah berkali kali menaikkan harga BBM.

Janji untuk membentuk kabinet ramping yang diisi kalangan profesional juga tak dipenuhi. Postur kabinet Jokowi – Jusuf Kalla tetap gemuk dan dijejali kalangan partai politik. Gonta-ganti anggota kabinet kerap dilakukan untuk memenuhi hasrat barisan parpol pendukung.

Dalam ranah pemberantasan korupsi, pada tahun 2015, Presiden Jokowi membiarkan terjadinya pelumpuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui skenario kriminalisasi ketua dan wakil ketua-nya. Kasus penyiraman air keras ke penyidik senior KPK, Novel Baswedan, pada April 2017, juga tidak mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi. Hingga kini, otak dan pelakunya tidak terungkap. Bukan saja rasa keadilan kita tercabik-cabik, tetapi masa depan demokrasi terancam dengan sangat serius. Korupsi masif dan sistemik terbukti menggerogoti demokrasi dalam seluruh dimensinya.

Masih panjang daftar janji politik Presiden Jokowi yang tidak ditunaikan, sama panjangnya dengan daftar koruptor yang ditangkap KPK. Sebagian besar para koruptor ini berasal dari parpol pendukung dan lingkaran Presiden Jokowi.

Janji politik adalah ikatan demokratis (democratic bonds) antara politisi calon pemimpin dengan rakyat, khususnya para pemilik suara yang menjatuhkan pilihannya pada sang politisi. Ketika janji-janji politik tidak ditunaikan, cepat atau lambat, tanpa alasan jelas, sesungguhnya pemimpin terpilih mengkhianati suara dan amanah rakyat.

Presiden Jokowi lupa, mungkin juga tidak tahu, bahwa rakyat adalah episentrum demokrasi dan suara rakyat adalah nafas demokrasi. Hal ini sejalan dengan ungkapan Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, “demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat”. Atau pada kutub yang lebih ekstrim, ada adagium “Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara tuhan”.

Tidak sebatas ingkar janji, semakin lama, gejala otoritarianisme semakin mengeras. Presiden Jokowi rajin mengkriminalisasi para pihak yang kritis dan bersebarangan dengan pemerintah. Untuk membungkam kelompok yang tidak sejalan, segala siasat digunakan mulai dari rekayasa delik ujaran kebencian hingga pasal pornografi. Berbagai stempel negatif seperti penyebar fitnah dan hoax, anti-kebhinekaan dan Pancasila disematkan kepada para pihak yang memiliki pandangan berbeda dari penguasa.

Penjeratan dengan UU Pornografi, Habib Rizieq Shihab (HRS), tokoh sentral gerakan Islam anti Ahok dan Presiden Jokowi, menjadi korban. HRS terpaksa hijrah ke Arab Saudi guna menghindari jeratan hukum hasil rekayasa penguasa. Lusinan tokoh dan aktivis 212 difitnah dan ditangkap atas tuduhan pemupakatan makar tanpa bukti jelas.

Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) seperti dikutip Harian Kompas (8/9/2017), pada tahun 2016, 10 aktivis dipidana menggunakan UU ITE. Sementara, hingga September 2017, 6 orang dipidana, tidak termasuk yang sedang diusut.

Ustadz Abdul Somad (UAS), sang da’i muda fenomenal asal Riau juga tak luput dari persekusi dan pelarangan karena tak bersahabat dengan penguasa. Belakangan, ada gerakan petisi hapus ceramah UAS di Youtube dari sekelompok orang yang tidak siap menerima perbedaan. Petisi ini tidak saja bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi tetapi melanggar UUD45 yang menjamin kebebasan berpendapat.

Menjelang akhir 2017 dan awal 2018, terjadi serangkaian kasus penyerangan dan penganiayaian terhadap ulama dan pemuka agama di berbagai tempat di Jawa Timur dan Jawa Barat. Alih-alih serial kasus teror dengan pola sistematis dan sasaran yang cenderung seragam ini diusut tuntas, pelakunya ditimpakan kepada orang-orang yang alami kelainan jiwa (gila). Kemudian pengusutan dan penyelesaiannya menguap begitu saja.

Gerakan #2019GantiPresiden, yang dijamin konstitusi dan dalam koridor peraturan perundang undangan terkait pemilu, dilarang dengan tuduhan provokatif dan berpotensi menganggu kerukunan masyarakat. Sementara Gerakan #Jokowi2Periode dibiarkan bahkan difasilitasi. Para aktivis #2019GantiPresiden seperti Mardani Ali Sera, Neno Warisman, Ahmad Dani diteror dan dipersekusi di beberapa tempat oleh kelompok pendukung petahana atas nama penolakan masyarakat setempat.

Perguruan Tinggi juga tidak luput dari tekanan untuk menjegal kubu oposisi datang dan menggelar diskusi di kampus, kendati tema diskusi tak terkait gelaran pilpres. Bulan Oktober lalu, Seminar Kebangsaan Kepemimpinan Era Milenial di UGM dibatalkan karena pembicaranya dari kubu penantang. Capres-Cawapres penantang dilarang berkunjung dan berbicara di kampus, sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya, kecuali pasangan petahana. Sungguh tidak fair dan vulgar politik yang dimainkan kubu petahana.

Pembakaran bendera berlafaz tauhid saat peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2018 di Garut Jawa Barat oleh Banser, unsur paramiliter Ansor, sayap pemuda NU, menambah daftar panjang anasir berbahaya yang mengancam eksistensi demokrasi. Apapun alasannya, tindakan pembakaran tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak saja anti-demokrasi tetapi juga mengancam persatuan ummat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Seturut dengan itu, tafsir Pancasila, nasionalisme dan NKRI dimonopoli penguasa ala rezim fasis. Atas nama Pancasila dan NKRI harga mati, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan untuk membubarkan ormas yang tak bersahabat dengan penguasa. Tak sejalan dengan selera ideologi kelompok pendukung juga menjadi alasan di balik pembubaran ormas.

Tanpa melalui proses pengadilan, korban pertama Perppu Ormas tersebut adalah Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) karena mengambil jalan politik Islam. Dan yang paling utama karena HTI bersikap kritis terhadap pemerintah. Bendera HTI menjadi kambing hitam pembakaran oleh Banser yang dicurigai publik sebagai barisan pendukung petahana.

Fenomena ini sebentuk kecemburuan kelompok ultra nasionalis terhadap Islam politik, yang ditandai dengan kembalinya diskursus gaya Orde Baru melalui Pancasila dan negara terintegrasi. Sebuah kemunduran dalam politik kenegaraaan dan kebangsaan Indonesia yang telah memilih jalan demokrasi.

Yang pasti, tindakan pembubaran ormas nir-kekerasan yang keberadaan dan hak-haknya dijamin konstitusi adalah kecelakaan dan cacat demokrasi. Rumus demokrasi adalah gagasan dilawan gagasan, propaganda dihadapi propaganda. Bukan dengan pelarangan selama tidak ada pemaksaan kehendak atau tindakan kekerasan.

Dengan sederet peristiwa di atas, tak heran, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016, seperti yang dirilis BPS (2017), merosot tajam menjadi 70,09, turun sebesar 2,73 poin dari angka 72,82 setahun sebelumnya. Aspek IDI yang mengalami penurunan paling signifikan adalah Lembaga Demokrasi (4,82 poin), diikuti Kebebasan Sipil (3,85 poin) dan Hak-Hak Politik (0,52 poin). Pada tahun 2017, IDI mengalami sedikit perbaikan tetapi angkanya masih lebih rendah dari angka 2015 dan 2014. Sesungguhnya, tren penurunan IDI telah terjadi sejak 2015, satu tahun paska pemerintahan Presiden Jokowi berkuasa. Namun kurang mendapat perhatian publik.

Di tingkat global, dalam Laporan Democracy Index 2017 oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia dinobatkan sebagai “demokrasi cacat berkinerja paling buruk”, terjun bebas dari rengking 48 ke 68 dari 167 negara. Terancamnya kebebasan sipil menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam kemerosotan kondisi dan peringkat demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi EIU yang dibangun sejak 2006 terdiri atas 5 kelompok variabel, yaitu pluralisme dan proses elektoral, kebebasan sipil, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, dan budaya politik.

Selain itu, berdasarkan data Freedom House (2018), Indonesia mengalami defisit demokrasi, dari status “bebas (free)” 2006-2013 menjadi “bebas sebagian (partly free)” hingga 2018. Sementara Timor Leste, negara yang lahir dari rahim Indonesia, naik peringkat dari “partly free” menjadi “free” pada 2018.
Meminjam perangkat “litmus test” yang dikembangkan Steven Levitsky dan Daniel Ziblat untuk mengidentifikasi politisi anti-demokrasi atau otoriter, Presiden Jokowi patut dinobatkan sebagai politisi otoriter. Dalam “How Democracies Die” (2018), kedua guru besar ilmu pemerintahan Universitas Harvard ini mengajukan empat indikator utama yang menandai politisi otoriter.

Pertama, penolakan terhadap aturan main demokrasi seperti melarang organisasi tertentu atau membatasi hak-hak sipil dan politik warga;

Kedua, penyangkalan legitimasi oposisi termasuk menuduh lawan politik sebagai kelompok subversif, melawan konstitusi atau mengancam keamanan negara;

Ketiga, toleransi atau dorongan terhadap kekerasan diantaranya membiarkan dan memfasilitasi pendukung untuk menyerang atau mempersekusi lawan politik, bekerjasama dengan kuasi/para militer untuk menekan lawan politik; dan

Terakhir, hasrat untuk mengerdilkan kebebasan sipil kelompok oposisi termasuk media seperti mengeluarkan UU pembatasan kebebasan sipil, UU anti-protes, menekan kritik masyarakat sipil, media atau lawan politik.

Lebih jauh, menggunakan analisis Antonio Gramsci, tidak berlebihan jika rezim Jokowi dicap sebagai rezim fasis karena hampir secara sempurna mengkooptasi para cerdik-cendikia, media mainstream, kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, kalangan agamawan, para taipan, kepala daerah bahkan politisi dari parpol kontra rezim.

Dalam Prison Notebooks (1929-1933) – kumpulan catatan kritisnya semasa di penjara, Antonio Gramsci, salah seorang pemikir paling penting abad 20 asal Itali, menawarkan batasan alternatif fasisme. Menurut Gramsci, fasisme merupakan rezim hegemonik kesadaran budaya melalui 2 jalur kekuasaan, yaitu pemaksaan menggunakan kekerasan atau pengkondisian kepatuhan elemen-elemen masyarakat kepada penguasa.

Analisis Gramsci fokus pada jalur ke-2 (hegemoni) yang secara kuat melumpuhkan daya kritis masyarakat tanpa disadari. Rezim fasis memanfaatkan blok pendukungnya (intelektual tradisional) untuk membangun legitimasi kekuasaan politik dan menancapkan cengkaraman pengaruhnya secara mutlak terhadap masyarakat luas. Intelektual tradisional atau komprador rezim fasis, menurut Gramsci, merupakan lawan blok solidaritas (intelektual organik).

Akhirul kalam, selama empat tahun rezim Jokowi berkuasa, demokrasi mengalami krisis. Yang sedang menggejala adalah fasisme berselimut demokrasi dalam kubangan fanatisme buta warga. Bagi pendukung fanatik buta, “no matter what, Jokowi can do no wrong!” Presiden Jokowi tidak bisa dan tidak boleh salah.

Oleh : Abdurrahman Syebubakar, Ketua Dewan Pengurus Institute for Democracy Education (IDe)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending