Connect with us

POLITIK

Jelang Pilkada 2020, Politisasi Bansos Marak saat Pandemi Covid-19

Published

on

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja. (Foto : Gatra.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan pandemik Covid-19 tidak menurunkan tingginya jumlah pelanggaran Pilkada 2020. Salah satunya, dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial (bansos).

Bagja meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tegas menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Walau pun pandemik Covid-19, tetapi tidak menurunkan juga jumlah pelanggaran. Walau pun ada beberapa waktu jumlah pelanggaran itu menurun sekali, tetapi ada beberapa yang sudah mulai naik,” kata Bagja melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2020).



Bawaslu mencatat, dugaan pelanggaran hingga 11 Mei 2020 yaitu terdapat 552 temuan, 108 laporan, dan 132 bukan pelanggaran.

“Jenis pelanggaran administrasi ada 157, kode etik ada 24, pelanggaran pidana ada dua, dan 348 pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran netralitas ASN,” ujarnya.

Bagja menuturkan, dugaan politisasi bansos oleh kepala daerah yang berpotensi kembali mencalonkan terjadi di 12 provinsi dan 23 kabupaten kota.

“Kami juga mencatat ada di dua belas provinsi dengan 23 kabupaten kota yang terdapat pembagian bansos dan diduga dipolitisasi dengan menempelkan gambar kepala daerah yang berpotensi menjadi petahana,” ungkalnya.

Provinsi dan kabupaten kota tersebut yaitu Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, Indragiri (Riau), Pelalawan (Riau), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Jambi, Lampung Timur (Lampung), Pesawaran (Lampung), Way Kanan (Lampung), Lampung Selatan.

Selanjutnya, Kabupaten Pandeglang (Banten), Pangandaran (Jawa Barat), Cianjur (Jawa Barat), Sumenep (Jawa Timur), Jember (Jawa Timur), Klaten (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Purbalingga (Jawa Tengah), Gorontalo, dan Keerom (Papua).

Terhadap dugaan politisasi bansos tersebut, kata Bagja, Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan pelanggarannya, sebab saat itu belum ada produk hukum yang mengatur dan terkendala aturan persyaratan enam bulan sampai masa penetapan calon.

Bagja menyebutkan maka saat itu diusulkan untuk politisasi bansos diselesaikan dengan UU 23/2014.

“Kami minta ketegasan Menteri Dalam Negeri untuk menerapkan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar melihat ada empat isu krusial yang harus dihadapi.

Menurutnya, hal ini perlu diperhatikan bersama baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun masyarakat.

Empat isu krusial itu yakni pertama, pada tahap verifikasi calon.

Fritz menyatakan, tercatat ada 154 pasangan calon (paslon) perseorangan dengan rincian dua di antaranya untuk pemilihan gubernur dan 152 lainnya calon perseorangan di tingkat kabupaten/kota.

Dalam menjalankan verifikasi, dia mengharapkan petugas tidak bersentuhan secara fisik dan bisa saling menjaga jarak.

“Kami dari Bawaslu melihat verifikasi daring berpotensi menimbulkan sengketa apabila pengawas pemilu tidak dilibatkan sejak awal. Maka akses harus diberikan,” kata Fritz.

Isu krusial kedua, kata Fritz, bisa terjadi pada saat tahapan pendaftaran paslon. Menurutnya, KPU harus tegas dalam membatasi jumlah pendamping.

“Semua nanti memang serba disterilisasi, KPU harus tegas untuk memastikan calon yang datang tidak membawa pendukung, karena kita meminimalkan proses berkerumunnya orang,” ujar dia.

Isu ketiga yakni enumpukan orang paling rentan adalah pada tahap pemungutan suara.

Menurutnya, penyelenggara dan seluruh stakeholder terkait perlu menyiapkan peralatan lengkap sebagai senjata menghadapi pandemik Covid-19.

Sedangkan isu keempat adalah tahapan setelah pencoblosan juga tidak bisa diabaikan. (pub)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Hindari Covid, Bawaslu Depok Melarang Pengerahan Massa

Published

on

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Foto : Instagram @dewarakasandi)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Jawa Barat, melarang pengerahan massa pada tahapan penetapan, dan pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Depok 2020.

Dua paslon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Depok yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 yakni paslon Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.

“Kami mengimbau kepada partai politik  pengusung paslon agar tidak mengerahkan massa saat penetapan dan pengundian nomor urut,” ujar Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barliani dalam keterangannya, Selasa (22/9/2020).



Luli menambahkan, adapun maksud dari imbauan tersebut adalah untuk mencegah kerumumam orng bisa terjadi penularan virus Corona (Covid-19).

“Kami meminta semua pihak agar mematuhi protokol kesehatan juga meminta tim gugus tugas  Covid-19 untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan pengawasan,” kata Luli.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tidak dapat  memberikan sanksi administrasi, berupa diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Pilkada 2020.

Penyebabnya, KPU harus mendasarkan sanksi pada undang-undang (UU).

“Sedangkan ada pertanyaan bisa nggak KPU mendiskualifikasi, saya kira tidak. Karena diskualifikasi ini adalah masalah yang sangat prinsip tentu KPU harus mendasarkannya kepada undang-undang,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Menurut Raka, KPU sedang merancang beberapa opsi pemberian sanksi.

Akan tetapi, KPU terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan edukasi kepada masyarakat. 

KPU berharap tidak ada tindakan represif yang hanya memikirkan soal sanksi, melainkan juga mempertimbangkan aspek partisipatif.

Namun, apabila KPU sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dan tetap juga ada yang melanggar, sanksi peringatan tertulis dapat dijatuhkan.

“Kalau ada yang tetap melanggar jadi bisa saja peringatan tertulis, dihentikan kegiatan kampanyenya yang melanggar itu dihentikan,” kata Raka.

Selain itu, KPU akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menentukan pelanggaran atau tidak. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan Covid

Published

on

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. (Foto: Instagram @azissyamsuddin.korpolkam)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung hasil keputusan rapat Komisi II DPR RI dengan Pemerintah yang telah memutuskan pelaksanaan Pilkada serentak untuk tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Untuk itu dirinya mengharapkan agar para calon kepala daerah (Cakada) dapat menjadi ikon protokol kesehatan dalam momentum Pilkada untuk dijadikan sebagai peningkatan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan.

“Perppu atau revisi PKPU dibutuhkan untuk mendorong para calon menjadi influencer akan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan dalam tahapan tahapan Pilkada seperti penetapan nomor urut, masa kampanye, pemilihan dan penghitungan suara,” kata Azis dalam di Jakarta, Selasa ( 22/9/2020).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil di tengah pandemi Covid-19. Singapura dan Prancis berhasil melaksanakan Pemilu dengan sukses di skala makro. “Pilkada serentak menjadi tanggung jawab kita bersama, bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengkampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya maka perlu diberikan sanksi tegas,” tegasnya.



Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu optimis KPU mampu menyelengarakan Pilkada serentak dengan sukses jika didukung dan saling gotong royong seluruh pihak yang selalu mengingatkan dan menerapkan protokol kesehatan.

“Jadikan momentum ini menjadi titik kesadaran akan pentingnya menjalankan kehidupan normal dalam koridor Protokol Kesehatan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik di masa pandemi,” ujar legislator dapil Lampung itu. Roda pemerintahan dan ekonomi harus tetap berjalan. Cakada harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan akan Kenormalan Baru dengan taat menjalankan protokol kesehatan Covid-19. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Mendagri Tunda Pilkades untuk Cegah Covid-19, Bukan Pilkada

Published

on

Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Karnavian. (Foto : Instagram @titokarnavian.fans)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian memerintahkan  untuk melakukan penundaan terhadap seluruh pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades).

“Pilkades ini ditunda semua, ada 3.000. Pilkades kita tunda karena tidak bisa kita kontrol. Itu kan yang melaksanakannya, panitianya adalah bupati,” kata Tito dalam keterangannya, Senin (21/9/2020).

Menurut Tito, hal ini sudah disampaikan melalui Surat Edaran yang diterbitkannya. Dia mengatakan, pilkades ini akan ditunda hingga Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 selesai diselenggarakan.



Menurutnya pemerintah perlu melihat seperti apa penyelenggaraan pilkada lebih dulu. Tito menuturkan penundaan pilkades ini merupakan salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19.

Menurutnya, akan sangat rawan bila penyelenggaraan pilkades dilakukan dengan manajemen yang tidak baik.

Berbeda dengan Pilkades, kata Tito, Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan tahun ini. Namun, dia menyebut dibutuhkan regulasi khusus untuk mencegah terjadinya kerumunan serta sanksi yang akan diberikan.

Menurutnya, ada beberapa opsi regulasi yang tengah disiapkan. Pertama adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) .

“Opsi Perppu ada dua macam, Perppu yang mengatur mengenai keseluruhan covid, mulai dari pencegahan penanganan dan penegakan hukum. Kedua, Perppu spesifik hanya masalah protokol covid untuk pilkada,” tambahnya

Sementara, opsi lainnya adalah PKPU yang harus segera direvisi dalam beberapa hari ini. Untuk menghasilkan aturan ini, dibutuhkan dukungan dari semua pihak.

“Ini perlu ada dukungan dari semuanya karena regulasi ini bukan hanya Mendagri. Saya hanya memfasilitasi, yang utamanya adalah KPU sendiri yang harus disetujui oleh komisi II DPR,” kata Tito.

Adapun, Tito menyebut bila dilaksanakan dengan baik, maka Pilkada tahun ini bisa menjadi momentum emas agar setiap daerah menangani Covid-19 dengan lebih baik.

Menurutnya, dalam pilkada ini masyarakat harus didorong untuk memilih pemimpin yang bisa menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, dan kampanye yang dilaksanakan berkaitan dengan penanganan Covid-19 seperti pembagian sabun, masker, hand sanitizer dan lainnya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017