Connect with us

SEKTOR RIIL

Jelang Pilpres 2019, Pasar Properti Diprediksi Tetap Stabil

Published

on

Pasar properti nasional pada tahun 2019 mendatang diprediksi bakal terus stabil dan hampir serupa kondisinya dengan yang terjadi pada tahun 2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pasar properti nasional pada tahun 2019 mendatang diprediksi bakal terus stabil dan hampir serupa kondisinya dengan yang terjadi pada tahun 2018, sehingga diharapkan kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk menggairahkannya.

“Pasar properti 2019 diprediksi stabil meski akan ada Pemilihan Umum Presiden 2019 di semester pertama tahun depan,” kata Head of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan, dalam peluncuran Rumah.com Property Outlook 2019 di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurut dia, kebijakan pemerintah untuk menjaga sentimen pasar di sepanjang tahun 2018, terutama pascalebaran dan pengaruh global, berdampak positif.

Kebijakan pemerintah yang melonggarkan “loan to value` (LTV) atau persentase uang muka membuka kesempatan bagi para pencari properti untuk membeli rumah dengan uang muka yang serendah-rendahnya.

Secara umum, pasar properti di tahun 2019 tidak akan begitu terpengaruh dengan keadaan politik.

Dengan demikian, pasar properti akan terus merangkak naik dan menuju pemulihan, sehingga saat ini dinilai merupakan waktu yang tepat untuk membeli properti, baik untuk tujuan dihuni maupun dipakai sendiri sebagai sarana investasi.

Sebagaimana diwartakan, konsultan properti Colliers International, pasar properti yang terdapat di wilayah Jakarta pada saat ini menunggu adanya momentum untuk pemulihan terutama setelah penyelenggaraan pada Pemilu 2019 mendatang.

“Pasar properti Jakarta sekarang menunggu momentum untuk pemulihan, setidaknya setelah beberapa bulan setelah pemilu,” kata Head of Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut dia, meski mengalami stagnasi, tetapi pasar properti di Jakarta dinilai tetap tidak bisa ditandingi oleh pasar berkembang lainnya.

Ferry mengingatkan bahwa sejumlah perusahaan teknologi finansial pada saat ini sudah memulai untuk memperluas dengan mencari ruang kerja baru yang lebih besar.

Sebelumnya, Colliers International menyatakan bahwa kondisi perkantoran di wilayah Jakarta dinilai masih stagnan antara lain karena banyaknya pasokan perkantoran baru di kawasan Ibu Kota.

“Secara umum belum ada perubahan signifikan, artinya kondisi sekarang masih mrerfleksikan kondisi pada kuartal sebelumnya. Kami perkirakan sampai akhir tahun 2018, tingkat hunian perkantoran di CBD (sentrabisnis) di Jakarta kemungkinan akan terus turun,” kata Ferry Salanto, dalam paparan properti di Jakarta, Rabu (3/10).

Menurut dia, salah satu penyebab dari fenomena tersebut adalah proyeksi suplai atau pasokan perkantoran yang sangat besar pada tahun 2018 ini, yang diperkirakan mencapai sekitar 600 ribu meter persegi.

Padahal, Ferry mengingatkan bahwa volume aktivitas sewa menyewa di ruang perkantoran Jakarta masih lebih kecil dibandingkan volume pasokan perkantoran yang masuk sehingga dinilai belum ada titik keseimbangan. Demikian, seperti dikutip Antara. (mrr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Menperin Sebut Industri Olahan Buah Potensial Berkembang

Published

on

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyebut industri olahan buah memiliki potensi untuk berkembang, mengingat Indonesia sebagai negara tropis penghasil buah-buahan yang dapat diolah menjadi produk buah dalam kaleng, minuman sari buah, manisan buah, selai dan lain-lain.

Untuk itu, diperlukan penerapan teknologi terkini agar dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri dan produk berdaya saing tinggi.

“Konsumsi olahan buah masyarakat Indonesia yang masih rendah memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan meningkatnya penghasilan masyarakat,” kata Airlangga lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Apalagi, tambahnya, Indonesia juga dikenal sebagai eksportir utama produk olahan buah di dunia utamanya nanas dalam kaleng.

Airlangga mengatakan Kemenperin berkomitmen untuk membangun industri manufaktur nasional yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri manufaktur, tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.

“Kami telah melihat banyak negara, baik yang maju maupun berkembang, telah memasukkan gerakan ini ke dalam agenda nasional mereka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, kita telah meluncurkan Making Indonesia 4.0,” paparnya.

Salah satu target di dalam peta jalan terebut, yakni Indonesia menjadi pemain utama industri makanan dan minuman di dunia.

“Fokus produk pada 3-5 tahun ke depan salah satunya adalah olahan buah dan sayuran dengan tujuan utama mengurangi ketergantungan impor bahan baku produk pertanian meningkatkan efisiensi di seluruh rantai nilai industri melalui penerapan industri 4.0,” jelas Airlangga.

Selain itu, dengan menguasai teknologi yang menjadi ciri khas era Industri 4.0, antara lain artificial intelligence, internet of things, big data, advanced robotics dan 3D printing.

“Diharapkan, industri makanan dan minuman, mampu menjadi pengungkit dalam memacu pertumbuhan industri manufaktur nasional, termasuk menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, industri minuman mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan, dengan pertumbuhan sebesar 10,19 persen pada periode Januari-September tahun 2018. Capaian ini jauh di atas pertumbuhan industri nasional yang mencapai 5,17 persen di periode yang sama.

Peran industri makanan dan minuman dalam perekonomian Indonesia juga sangat signifikan. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor makanan dan minuman sebesar 35,73 persen terhadap PDB industri non-migas pada triwulan III tahun 2018.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor periode Januari-September tahun 2018 untuk industri makanan tumbuh sebesar 3,22 persen dan untuk industri minuman tumbuh sebesar 13,00 persen.

Bahkan, industri makanan dan minuman mendominasi penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur, yakni sebanyak 3,3 juta orang atau sebesar 21,34 persen dari total pekerja di bidang industri. Demikian, seperti dikutip Antara. (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

PT Geo Dipa Energi (Persero) Kerjasama dengan Kejaksaan RI, untuk Hadapi Permasalahan Hukum

Published

on

PT Geo Dipa Energi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan, pada saat ini.

Kerjasama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan RI Loeke Larasati A, di Yogyakarta, Senin (10/12/2018).

Dengan kerjasama tersebut, maka Bidang Datun akan memberikan pertimbangan hukum kepada Geo Dipa berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Jamdatun Kejaksaan RI Loeke Larasati dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bidang Datun Kejaksaan RI dapat memberikan kajian aspek hukum kepada pemerintah, negara, BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Bidang Datun memiliki peranan yang besar mengingat tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh bidang ini merupakan bagian dari tindakan preventif untuk mencegah terjadi penyimpangan hukum,” katanya.

Sementara itu Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim menjelaskan bahwa BUMN yang dipimpinnya sering kali mengalami masalah dan hambatan hukum, sehingga bisa menghambat program penyediaan listrik nasional, dan kedaulatan ketahanan energi nasional.

“Sinergi antara Geo Dipa dengan Jamdatun Kejakgung RI sebagai kuasa hukum Geo Dipa diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum untuk penyelesaian hukum bidang perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah.” kata Riki.

Riki juga menjelaskan, sebagai BUMN instansinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya.

“Kehadiran Bidang Datun Kejaksaan RI yang dapat memberikan kontribusi nyata dari sisi hukum sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Geo Dipa tetap on the right track untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG,” tambah Riki.

Pada saat ini, Geo Dipa memiliki proyek pengembangan PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW, dan Pengembangan Area Candradimuka 40 MW

Selain itu Pengembangan lapangan Arjuno Welirang yang memiliki potensi 180 MW, serta lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW. Juga penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (bny)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Prabowo-Sandi Ingin BUMN untuk Rakyat

Published

on

Diskusi Rabu Biru bertajuk "Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional" di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014-2016, Sudirman Said prihatin dengan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini yang sebagian dililit hutang, sementara hasil dari BUMN itu sendiri tidak dinikmati rakyat Indonesia.

Melihat kondisi BUMN yang kian memprihatinkan, Sudirman menegaskan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga memiliki tekad ingin membangun perusahaan milik negara tersebut dengan baik dan membenahinya dari semua aspek.

BACA JUGA : Cawapres Sandiaga : BUMN Harus Dikelola dengan Baik

“Prabowo-Sandi ingin BUMN untuk seluruh rakyat Indonesia: Prabowo-Sandi ingin semua BUMN boleh menjadi penggerak (engine), tetapi kalau implementasi harus untuk semua,” kata Sudirman dalam diskusi Rabu Biru bertajuk “Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional” di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Menurut dia, tata kelola BUMN yang buruk juga tidak lepas dari peran pemerintah yang ikut andil di dalamnya.

“Sekarang ini utang sudah 67 persen dari aset. Sebetulnya kalau BUMN diurus dengan baik, sumber talenta terbaik, ya, dari BUMN,” kata Sudirman.

Sementara itu, di tempat yang sama Sekretaris Meneg BUMN periode 2004-2012, Said Didu mengatakan, apabila pemerintah mengintervensi pengelolaan BUMN maka dampaknya BUMN seperti dimiliki penguasa.

“Posisi BUMN badan usaha milik negara, bukan milik penguasa. Jadi, itu harus di-clear-kan,” kata Said Didu. Jadi, jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini, katanya. seperti dikuti Antara. (sus)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending