Connect with us

BOGOR

Jokowi ke Menteri : Sudah Puluhan Kali Diingatkan Masih Belum Beres Juga

Published

on

Suasana Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Presiden Joko Widodo menyinggung problem investasi di Indonesia yang menurut dia belum maksimal pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Presiden Jokowi yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, dirinya sudah puluhan kali menyampaikan agar investasi yang berkaitan dengan ekspor, yang berkaitan dengan barang-barang substitusi impor untuk tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya.

“Tapi kejadian yang ada di lapangan, tidak seperti itu,” kata Presiden Jokowi, sebagaimana dikutip dari Setkab, Senin (8/7/2019).

Ia menunjuk contoh dari Kementerian Kehutanan misalnya, masih lama, terutama yang menyangkut urusan lahan.

Presiden juga mengutip cerita Wakil Presiden (Wapres) mengenai petrochemical yang diperlukan tetapi berhenti sudah setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. “Urusan kecil tapi ya ini menghambat,” ujarnya.

Demikian pula di Manado, Presiden menyampaikan kekurangan hotel, (investor) hotel berbondong-bondong mau bikin. Tapi urusan yang berkaitan dengan tata ruang, lanjut Presiden, sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan.

“Semua hal seperti ini kalau secara detail, kita ini terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan yang riil kita hadapi. Ya sampai kapanpun kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya mendahulukan kerja yang terintegrasi, kerja tim antar kementerian.

Hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Muldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BOGOR

KPK panggil Direktur RSUD Cileungsi Kasus Mantan Bupati Bogor

Published

on

Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur RSUD Cileungsi Bogor Mike Kaltarina dalam penyidikan kasus korupsi pemotongan uang dan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Mike dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY).

“Yang bersangkutan hari ini dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY terkait tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK masih mendalami terkait pemotongan uang yang dianggap utang oleh tersangka Rachmat Yasin di lingkungan Pemkab Bogor.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019.

Untuk kasus suap, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diketahui, Rachmat baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.

Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BOGOR

KPK Panggil Hakim Pengadilan Agama Bogor Saksi Kasus SPAM

Published

on

Sebelumnya, saksi Ida tidak memenuhi panggilan KPK pada Selasa (1/8/2019). KPK saat itu belum memperoleh informasi ketidakhadiran saksi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa kembali memanggil Hakim Pengadilan Agama Bogor Ida Zulfatria dalam penyidikan kasus suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

Ida dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP).

“Ida Zulfatria, Hakim Pengadilan Agama Bogor dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LJP terkait tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Sebelumnya, saksi Ida tidak memenuhi panggilan KPK pada Selasa (1/8/2019). KPK saat itu belum memperoleh informasi ketidakhadiran saksi.

Selain Ida, KPK juga memanggil empat saksi lainnya untuk tersangka Leonardo, yaitu Kepala Satuan Kerja merangkap PPK Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Anggiat P Nahot Simaremare, Kepala Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Teuku Mochammad Nazar, PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilyah IB Meina Woro Kustinah, dan Karnowi seorang wiraswasta.

Selain Leonardo, KPK pada Rabu (25/9) juga telah menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) sebagai tersangka baru kasus suap proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

Diketahui dalam pengembangan perkara ini, ditemukan dugaan aliran dana 100 ribu dolar Singapura pada Rizal dari pihak swasta tersebut.

Perkara proyek SPAM itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada 28 Desember 2018.

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp3,3 miliar, 23.100 dolar Singapura, dan 3.200 dolar AS atau total sekitar Rp3,58 milar.

Saat itu, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Sebagai pihak penerima masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Strategis Wilayah IIA Donny Sofyan Arifin, PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IB Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Teuku Mochammad Nazar, dan Kepala Satuan Kerja merangkap PPK Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Anggiat P Nahot Simaremare.

Selanjutnya sebagai pihak pemberi, yaitu Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Lily Sundarsih W yang merupakan istri Budi atau Direktur Keuangan PT WKE, Irene Irma yang merupakan anak Budi atau Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), dan Direktur PT WKE sekaligus Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Mereka telah diproses di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BOGOR

KPK Panggil Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Sebagai Tersangka

Published

on

Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa memanggil mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) dalam penyidikan kasus korupsi pemotongan uang dan gratifikasi.

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Rachmat, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Camalia Wilayat Sumaryana dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di RSUD Cibinong Leidia Marhareta Kandou.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019.

Untuk kasus suap, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diketahui, Rachmat baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.

Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending