Connect with us

NASIONAL

Jokowi Tak Setuju Pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan secara pribadi ketidaksetujuannya atas rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Jokowi juga menjelaskan bahwa terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia masih harus dilakukan pembahasan dalam rapat terbatas (ratas).

“Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lo ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang ‘tidak’. Tapi masih dirataskan.”

Menurut Jokowi, rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia masih memerlukan perhitungan mendalam dan mendengar masukan dari berbagai kementerian dalam rapat terbatas.



“Kita pastikan semuanya harus lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya. Semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungannya,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Jokowi mengatakan wacana pemulangan WNI eks ISIS sampai saat ini belum diputuskan karena harus dikalkulasi dengan matang.

“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya,” kata Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD juga mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim untuk mengkaji positif-negatifnya pemulangan itu.

“Belum ada yang dipulangkan dan masih dianalisis baik-buruknya apakah akan dipulangkan atau tidak. Tapi sampai detik ini belum ada keputusan dipulangkan,” kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Mahfud menjelaskan tim yang mengkaji rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. (tvl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Tjahjo Usulkan ASN/PNS Pensiun Dapat Rp1 Miliar

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahyo Kumolo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memberi usulan menarik yakni untuk aparatur sipil negara (ASN) diberikan dana pensiun sebesar Rp 1 miliar. Tjahyo bahkan sudah membahas hal tersebut dengan Menteri Keuangan serta pihak Bank Tabungan Negara (BTN).

“Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan soal bagaimana meningkatkan pensiun pegawai. Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun minimal dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik,” kata Tjahjo di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Berkaitan dengan dugaan korupsi di Asabri, Tjahjo telah mengusulkan Asabri agar dipindahkan ke Taspen.



“Kalau boleh Asabri pindah aja ke Taspen karena sekarang ada 60 persen menguap uang TNI dan Polri. Saya kira itu contoh kecil yang harus ada konsolidasi,”.

Tjahjo juga membahas soal tunjangan kinerja ASN dengan Menteri Keuangan. Ia membahas tunjangan kinerja meskipun sudah ada gaji ke 13 dan 14. Dalam pembahasan itu, ia mencoba melakukan pemerataan tunjangan kinerja ASP di tiap daerah agar tidak jomplang,

“Tunjangan kinerja memang ada gaji 13 dan 14. Ibu Menkeu juga sudah setuju ada tunjangan kinerja. Sekarang masing-masing kementerian sedang dicek mengenai reformasi birokrasinya dengan baik, akutanbilitasnya dengan baik,” kata Tjahjo.

Jika akutanbilitasnya baik, maka akan ada kenaikan hingga lima jutaan.

“Ini sedang disesuaikan. Kalau semua bisa di atas 80 persen, kan lumayan karena ada daerah yang Rp 500 ribu kenaikannya, ada yang Rp 5 juta kenaikannya. Saya kira ini penataan dalam konteks reformasi birokrasi,” .

Tjahjo mengatakan peningkatan uang pensiun bagi ASN masuk dalam bagian reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi bukan sekedar pemangkasan eselon.

“Tapi juga mengidentifikasi struktur jabatan yang ada dan memilah mana yang bisa masuk ke jabatan fungsional dan mana yang tidak, sampai pada tunjangan kerja, pada peningkatan gaji, dan sisem pemberian pensiun,”. (tvl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Presiden Jokowi Ungkap Dukungan kepada Republik Rakyat Tiongkok

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Indonesia, Ir. H. Joko Widodo mengungkapkan dukungannya terhadap negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Rabu (12/02/2020).

Melalui media sosial, Ia mengatakan sejak Pukul setengah delapan malam kemarin, Selasa (11/02/2020) dirinya sudah berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden RRT, Xi Jinping dan menyampaikan ucapan duka cita dan simpati terhadap para korban virus korona di Tiongkok.

Selain itu, Jokowi mengutarakan bahwa Indonesia akan selalu bersama dengan RRT dalam masa-masa yang sulit seperti saat ini. Dirinya pun yakin, RRT bisa menyelesaikan virus korona dalam waktu secepatnya serta ia pun menawarkan apabila diperlukan, Indonesia siap memberikan bantuan-bantuan.



Hal itu juga mendapat tanggapan dari Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun yang mengungkapkan rasa terima kasihnya. (lel)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

NU soal Ketua BPIP : Tunjukkan Letak Agama Musuh Pancasila

Published

on

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menilai pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi ngawur ketika menyebut musuh terbesar Pancasila adalah agama.

Helmy menyayangkan jika Yudian memang benar bicara demikian. Ia mengaku bakal mengonfirmasi pernyataan itu langsung ke Yudian yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

“Tapi kalau betul-betul itu dinyatakan oleh kepala BPIP, pernyataan yang ngawur itu,” kata Helmy, Rabu (12/2/2020).



Helmy mengatakan berani berdebat tentang keselarasan Pancasila dengan nilai-nilai agama Islam. Menurutnya, kelima sila dalam Pancasila itu juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran.

“Tunjukan kepada saya di mana letak agama itu adalah musuh Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas sekali dalam Alquran disebutkan surat Al Ikhlas,” ujarnya.

“Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, keempat, kelima, semuanya, dalam Alquran sejalan, dalam pendekatan itu Islam. Begitu juga saya kira dengan agama lain,” kata Helmy melanjutkan.

Oleh karena itu, kata Helmy, PBNU meminta Yudian yang masih menjabat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta itu untuk menjelaskan maksud pernyataan itu kepada masyarakat. Jika memang salah, Yudian harus meminta maaf.

“Kami minta lah kepada Prof Yudian untuk menjelaskan maksudnya apa, tapi kalau memang kekhilafan karena keseleo lidah, ya dia harus minta maaf. Mungkin dia kelelahan atu apa. Tapi pernyataan itu menurut saya pernyataan yang ngawur,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada tim Blak-blakan detik.com, mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Yudian Wahyudi untuk meminta penjelasan lebih rinci ihwal pernyataan yang dia ucapkan tersebut. Namun, yang bersangkutan belum merespons. (ktn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending