Connect with us

SEKTOR RIIL

Jokowi Tekankan Penyelesaian Hambatan Investasi Perbaiki Ekosistem

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya inventarisasi masalah hambatan dalam berinvestasi guna memperbaiki ekosistem penanaman modal di Tanah Air.

“Kemarin sudah saya minta ini saya ulang lagi, menginventarisasi perusahaan-perusahaan mancanegara yang sudah berkomitmen untuk menanamkan investasinya di negara kita, namun terlambat terealisasi karena mengalami kendala di lapangan,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat memimpin rapat terbatas bertopik “Perbaikan Ekosistem Investasi” di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Selain inventarisasi perusahaan, Presiden juga meminta kementerian dan lembaga berkaitan dengan investasi untuk menginventarisasi regulasi yang menghambat.



Jokowi meminta penyelesaian akar masalah sehingga investor tertarik menanamkan modalnya secara langsung ke Tanah Air.

“Saya minta perbaikan secara menyeluruh, perbaikan terhadap ekosistem investasi mulai dari regulasi, perizinan, insentif perpajakan, yang saya kira kemarin sudah memberikan sinyal yang positif, pertanahan sampai bidang ketenagakerjaan dan bidang keamanan,” ujar Presiden.

Dia menegaskan reformasi ekosistem penanaman modal yang mempermudah bisnis adalah kunci penyelesaian sehingga Indonesia dapat menghadapi resesi ekonomi global dengan baik.

Dalam rapat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendampingi Presiden Jokowi.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga yang juga hadir antara lain Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, dan Wamen ESDM Archandra Tahar. (bp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Hibah Trem Belanda Tunggu Keputusan Kemenhub dan BPTJ

Published

on

Hibah moda transportasi trem dari Belanda untuk Kota Bogor masih menunggu keputusan dari Kemenhub dan BPTJ.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Rencana penerimaan hibah moda transportasi trem dari Belanda untuk Kota Bogor masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Pihak Belanda masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan RI terkait diambil tidaknya hibah trem dari Utrecht ini. Kota Bogor menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan dan BPTJ sebagai executing agency untuk keputusan akhirnya,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Atase Perhubungan RI – Den Haag, Belanda, di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Atase Perhubungan RI di Den Haag mengutus Konsultan Ahli Kelaikan Trem Mr. Leo Haring dan Mr. Han Harland.



Sementara dari Pemkot Bogor juga dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Hanafi dan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Agus Suprapto.

Rencana hibah trem ini, sambung Dedie, memiliki batas waktu hingga Juni 2020. Menurutnya, jika pihak Kemenhub dan BPTJ belum memberikan keputusan hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka rencana hibah trem dari Belanda itu pun akan dibatalkan.

“Mengingat ada tenggat waktu yang membatasi mereka terkait rencana penggantian trem disana. Batas waktunya Juni 2020. Jika tidak ada keputusan hingga bulan Juni nanti, maka secara otomatis rencana hibah trem untuk Kota Bogor batal,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Bogor tidak terlalu khawatir jika hibah trem dari Belanda tidak jadi terealisasi. Dedie mengaku telah memiliki alternatif lain jika pihak Kemenhub dan BPTJ tidak memberikan keputusan.

“Pemkot Bogor telah memiliki alternatif lain bila tidak mendapat unit hibah trem dari Belanda. Skema lain itu adalah dengan menggunakan produk trem buatan dalam negeri dari PT INKA,” terang Dedie.

Sebagai informasi, Raja Belanda akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 10 Maret 2020 mendatang. Pada kunjungannya nanti, Raja Belanda dijadwalkan akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Bogor. Dalam salah satu agendanya nanti akan membahas kerjasama di bidang transportasi. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Presiden Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil alih wewenang terkait izin penerbangan maskapai sipil asing di Indonesia. Hal itu tertuang dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2/2020) lalu.

Dalam draf yang didapat, terdapat perubahan pasal yang semakin memperluas wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, terkait perizinan penerbangan maskapai asing. Terutama Pasal 60 angka 32 terkait perubahan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pertama, dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Kedua, pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Ketiga, ketentuan mengenai pengoperasian pesawat dan pengenaan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah,” tulis Pasal 60 angka 32 draf RUU Ciptaker.

Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang tertuang dalam UU 1/2009. Pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri. Selanjutnya, persyaratan kelaikudaraan terkait pengoperasian pesawat udara sipil asing bukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pihak yang berwenang dalam menetapkan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat asing di Indonesia dan pengenaan sanksi terhadap pelanggarannya, dalam aturan lama, adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 60 angka 37 juga mengubah ketentuan dalam Pasal 85 dan 93 UU 1/2009. Dalam RUU Ciptaker, maskapai penerbangan, baik dalam maupun luar negeri, yang tidak memiliki jadwal penerbangan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, aturan lama menyebutkan maskapai, meski tidak memiliki jadwal penerbangan, dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Dalam pasal 92 UU 1/2009 tentang Penerbangan tercantum kegiatan yang termasuk dalam penerbangan yang tidak berjadwal.

Kegiatan tersebut antara lain, rombongan tertentu dengan tujuan sama yang bukan wisata (affinity group), kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan (inclusive tour charter), seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use charter), taxi udara (air taxi), atau kegiatan penerbangan tidak berjadwal lainnya.

Bukan hanya berlaku untuk pengangkutan penumpang. Maskapai pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia juga dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, sanksi yang tertuang dalam RUU Omnibus Law tidak dijelaskan secara spesifik. Begitupula dengan saksi administratif untuk penerbangan maskapai asing yang tidak berjadwal.

Sementara, dalam UU 1/2009 tentang Penerbangan, perusahaan pelanggar tidak hanya diberikan sanksi administratif, tapi juga akan diberikan denda administratif, yang diatur dengan Peraturan Menteri. (cnn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

KKP Ingin Budidaya Lobster, Nelayan : Itu Berat Sekali

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo baru-baru ini mengunjungi Pulau Lombok, NTB. Di sana, dia takjub dengan usaha pembesaran benih lobster. Sehingga pemerintah berniat akan mempelajari lebih dalam mengenai budidaya lobster.

Optimisme pemerintah ternyata tidak diiringi dengan nelayan lobster. Menurut Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa, budidaya benih lobster itu sulit.

“Budidaya lobster itu sangat berat sekali. Tak mungkin pemerintah bisa mencapai swasembada lobster dan menyaingi Vietnam dalam 5 tahun ini. Selain itu harus pahami teori Sink Population. Fakta seperti inilah yang harus disampaikan kepada publik agar publik paham bahwa yang disebarluaskan oleh ibu mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti adalah hoax. Tidak 100 persen Benih Lobster (BL) akan menjadi 100 persen lobster dewasa. Sama seperti bohongnya tentang harga lobster Rp 4-5 juta/kg,” ungkap Rusdianto dalam keterangannya, Jumat (27/12/2020).



Wacana budidaya lobster memang mencuta sebagai jalan tengah antar perdebatan pro ekspor benih lobster dengan kontra ekspor benih lobster. Rusdianto mengaku sering ditanya dengan netizen mengenai budidaya benih lobster.

“Satu bulan ini, banyak orang bertanya tentang lobster. Keingintahuannya sangat tinggi. Rata-rata dari mereka follower pendukung budidaya lobster dengan segala kontroversinya. Yang menarik, ada migrasi pembudidaya ikan laut yang merugi selama 5 tahun ini akibat kebijakan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti,” katanya.

Migrasi pembudidaya ini, sambung dia sekaligus berperan menolak ekspor benih lobster dengan segala alasan argumentasinya. “Bahkan, mereka tampil di berbagai media. Mereka juga masuk melalui struktur KKP dalam membangun wacana-wacana budidaya Lobster untuk meraih opini publik dan mendapat dukungan,” ungkapnya lagi.

Dia menyebut banyak pengamat dadakan muncul atas nama ekonomi nasional karena bersimpati terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pengamat dadakan ini, muncul mengandalkan media-media darling sebagai follower yang selama ini dipakai oleh menteri sebelumnya.

“Semua mereka ini, tak ada yang muncul dalam perjuangan antitesa kebijakan Menteri KKP sebelumnya. Justru pejuang-pejuang yang relatif keras dan objektif selama 5 tahun ini tidak dipakai. Banyak sekali pengamat perikanan terbuang waktunya untuk meluruskan informasi yang benar-benar fakta selama ini. Namun, kalah dengan pengamat dadakan yang ingin meraih simpati dan mengambil hati,” kata Rusdi.

Salah satu modal pengamat dadakan ini, menggaungkan budidaya lobster dan menolak ekspor benih lobster. Tentu mereka juga memiliki alasan dengan modal narasi investigasi ke sentra-sentra budidaya di Vietnam maupun di negara lainnya.

“Walaupun, mereka sangat mengetahui mahalnya cost budidaya lobster yang tinggi itu. Salah satu kontroversinya yakni hasil Focus Group Discussion (FGD) Hipilindo pada 19 Desember 2019 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menolak ekspor benih lobster,” sebutnya.

Rekomendasi paling krusial dalam Focus Group Discussion (FGD) Hipilindo pada 19 Desember 2019 itu, yakni besaran bibit lobster yang harus ditangkap margin Survival Rate (SR)-nya 30-40 persen. Rekomendasi ini membuat nelayan tangkap meradang.

Masalahnya, lanjut Rusdi, benih yang layak di ekspor itu margin Hatching Rate (HR) di alam lebih besar dari 95 persen. Kemudian, siklus Survival Rate (SR) dari menetas sampai pada Peurulus hanya 0,01 persen. Sementara dari Peurulus sampai pada ukuran matang reproduksi 1 persen. Sehingga SR dari telur sampai size matang 0,01 persen.

“Kalau margin SR sudah 30-40 persen, mestinya tidak ditangkap karena tingkat Survival Rate (SR)-nya sudah melewati masa kritis,” tegasnya.

Masih kata dia, alasan kuat melegalkan ekspor benih lobster daripada budidaya, yakni hitungan ekonomi dan keuntungan bagi devisa negara. Tetapi, hitungan Survival Rate (SR) lobster sudah banyak sekali referensi yang menjelaskan secara ilmiah. Survival Rate (SR) yang benar adalah 0,01-0,03 persen.

“Mestinya, tangkapan untuk budidaya yakni tingkat margin SR-nya 0,03 – 0,07 persen. Kalau ukuran 30-40 persen sudah masuk kategori induk lobster yang harus dilarang ditangkap. Dari SR-nya 0,03 – 0,07 persen yang ditangkap untuk budidaya itu bisa dilakukan restocking sebanyak 10 persen dari hasil budidaya. Tentu kategori syarat restocking pada ukuran margin SR-nya sudah 30–40 persen,” jelasnya.

Rusdi menilai rekomendasi krusial lainnya dalam FGD tersebut, yakni tidak menganalisis siklus mortalitas lobster, bahwa ukuran bibit 30-50 gram paling kritis. Ukukuran 30-50 gram ini mau diekspor oleh pembudidaya.

“Sungguh berat rancangan pembudidaya yang masuk pada jalan kerugian ke depannya. Mengapa? karena ukuran ini bertahan paling lama dan sangat rentan masa pemakaian gas yakni hanya hitungan 13-an jam,” tutur dia.

Apalagi, jarak Indonesia dengan beberapa negara tujuan ekspor dengan perjalanan rata-rata menempuh 15 jam hingga 30 jam. Sudah jelas cost cargo pesawat udara sangat tinggi. Begitu juga ekspor melalui kapal-kapal kargo. Belum termasuk mortalitas dalam proses ekspor.

“Kalau melihat tren berdasarkan data FAO 2016 bahwa kisaran tahun 2005-2015 produksi tahunan lobster dunia dari perikanan tangkap rata-rata Rp2,73.051 triliun, bukan disumbang oleh Indonesia, tetapi mayoritas Vietnam karena cargo mereka jarak pendek dan panjang tetap di tempuh dalam waktu 12-15 jam perjalanan dengan transportasi truk-truk,” pungkasnya.  (sam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending