Connect with us

HUKUM

JPU KPK : Menpora dan Asistennya Diam-diam Lakukan Permufakatan Jahat

Published

on

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, asisten pribadinya Miftahul Ulum dan Staf Protokoler Kemenpora Arief Susanto melakukan permufakatan jahat yang dilakukan secara diam-diam (sukzessive mittaterscrfat).

“Dari keterangan saksi dan alat bukti berupa buku tabungan bank atas nama Johny E Awuy besera rekening koran dan kartu ATM yang diserahkan Johny kepada Ulum serta alat bukti elektronik berupa rekaman percakapan maka bantahan yang dilakukan saksi Miftahul Ulum, Arief Susanto dan Imam Nahrawi menjadi tidak relevan dan bahkan menurut pandangan kami menunjukkan adanya keikutsertaan para saksi dalam suatu kejahatan yang termasuk ke dalam permufakatan jahat yang dilakukan secara diam-diam atau dikenal dengan istilah ‘sukzessive mittaterscrfat’,” kata JPU KPK Ronald F Worotikan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu.

Hal itu terungkap dalam pembacaan surat tuntutan terhadap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana yang dituntut 7 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mulyana dinilai terbukti menerima suap berupa satu unit mobil Fortuner, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 senilai total sekira Rp900 juta dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum (Bendum) KONI Johny E Awuy.

Tujuan pemberian hadiah tersebut adalah agar Mulyana membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora tahun 2019.

“Dalam persidangan terungkap fakta terdakwa telah menyarankan kepada Ending Fuad Hamidy untuk berkoordinasi dengan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Imam Nahrawi agar pencairan dnaa hibah cepat dicairkan dan setelah Ending Fuad Hamidy berkoordinasi dengan Miftahul Ulum disepakati besaran komitmen fee untuk pihak Kemenpora RI lebih kurang sebesar 15-19 persen dari total nilai bantuan dana hibah yang diterima KONI Pusat,” ungkap jaksa Ronald.

Sebagai realisasi dari besara “fee” tersebut, Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy secara bertahap menyerahkan sejumlah uang seluruhnya berjumlah Rp11,5 miliar yang diberikan oleh Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy kepada Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora RI atau pun melalui Miftahul Ulum dengan rincian:

1. Sekitar Maret 2019, Ending atas sepengetahuan Johyn E Awuy menyerahkan uang sejumlah Rp2 miliar kepada Miftahul Ulum di gedung KONI Pusat lantai 12

2. Pada Februari 2018, Ending atas sepengetahuan Johny menyerahkan uang sejumlah Rp500 juta kepada Miftahul Ulum di ruangan kerja Ending di lantai 12 KONI Pusat

3. Sekitar Juni 2018, Ending atas sepengetahuan Johny menyerahkan uang sejumlah Rp3 miliar kepada orang suruhan Ulum yaitu Staf Protokoler Kemenpora Arief Susanto di lantai 12 gedung KONI Pusat

4. Sekitar Mei 2018, Ending atas sepengetahuan Johny menyerahkan uang sebesar Rp3 miliar kepada Ulum di ruangan Ending di lantai 12 gedung KONI Pusat

5. Sebelum Lebaran 2018, Ending atas sepengetahuan Johny memberikan uang sejumlah Rp3 miliar dalam bentuk mata uang asing kepada Miftahul Ulum di lapangan tenis Kemenpora lalu uang itu ditukarkan oleh Johny atas perintah Ending.

“Bahwa di persidangan saksi Miftahul Ulum dan Arief Susanto memberikan bantahan bahwa mereka tidak pernah datang ke kantor KONI Pusat dan tidak pernah menerima pemberian uang bertentangan dengan saksi-saksi lainnya demikian juga saksi Imam Nahrawi membantah dirinya memerintahkan dan mengetahui terkait penerimaan uang tersebut,” tambah jaksa Ronald.

Terkait bantahan tersebut, JPU meminta untuk dikesampingkan karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti sah lain sekaligus sebagai usaha pembelaan pribadi Imam, Ulum dan Arief agar tidak terjerat perkara.

Fakta hukum tersebut menurut jaksa semakin kuat dengan adanya keterangan Mulyana dalam sidang bahwa ia pernah dimintai uang honor oleh Imam Nahrawi terkait Satlak Prima tahun 2017 dan Imam Nahrawi mengatakan agar uang honor tersebut diberikan kepada Miftahul Ulum.

“Atas permintaan Iman Nahrawi tersebut disepakati oleh terdakwa dan Supriyono untuk memberikan uang sejumlah Rp1 miliar namun baru diberikan sejumlah Rp400 juta oleh Supriyono kepada Imam Nahrawi melalui MIftahul Ulum di lapangan tenis Kemenpora,” tambah jaksa Ronald.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tindakan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi diketahui Imam.

“Tindakan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora RI termasuk dalam melakukan penerimaan-penerimaan uang yang diterimanya sejumlah Rp11,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy adalah atas sepengetahuan dari Imam Nahrawi,” tegas jaksa Ronald, seperti dikutip Antara. (bnf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Siber Bareskrim Selidiki Lima Akun Medsos Penyebar Video Provokasi

Published

on

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol, Asep Adi Saputra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyelidiki lima akun media sosial yang menyebarkan video bernuansa provokasi.

Video-video tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat, pada pekan ini.

“Ada lima akun media sosial yang didalami, masih penyelidikan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun demikian, pihaknya enggan menyebutkan detil kelima akun media sosial tersebut.

Awalnya demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Sejumlah jalan diblokir mahasiswa dan masyarakat dengan cara membakar ban kendaraan. Mereka juga merusak sejumlah fasilitas umum serta membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Di Jayapura, Papua, massa turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

Kemudian unjuk rasa juga terjadi di Sorong, Papua Barat, yang berujung pada perusakan fasilitas publik, salah satunya perusakan kaca di Bandara Domine Eduard Osok.

Selanjutnya terjadi aksi massa di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019) yang berujung pada pembakaran sebuah pasar. Aksi massa juga terjadi di Timika, Papua, yang berujung massa melempari batu ke Gedung DPRD Mimika.

Para pendemo tersebut memprotes tindakan persekusi dan rasisme yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap para mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, yang terjadi pada Sabtu (17/8/2019). Demikian, seperti dikutip Antara. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kepala BNN Harapkan ada Tempat Rehabilitasi di Nusakambangan

Published

on

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi, Heru Winarko.

Indonesiaraya.co.id, Cilacap – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko mengharapkan ada tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

“Membuat tempat rehabilitasi yang tentu diharapkan akan lebih optimal akhirnya. Di sini banyak lahan, tempatnya, itu rehabilitasi untuk yang hasil dari asesmen,” katanya di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Kamis (22/8/2019).

Heru mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pada peresmian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Karanganyar, Pulau Nusakambangan, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Lebih lanjut, dia mengatakan di tempat-tempat yang rawan seperti Lampung dan Jakarta, pihaknya melatih penyidik, jaksa, dan hakim terkait dengan pemahaman tentang pengguna, pengedar, dan bandar narkoba.

Menurut dia, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus penggerebekan terhadap pengguna narkoba yang akhirnya pelaku masuk penjara.

“Ini kita coba karena narkoba itu beda, ada namanya pengguna, ada namanya pengedar, dan bandar. Kita latih bersama,” tuturnya.

Dengan adanya pelatihan tersebut, dia mengharapkan asesmen diperkuat karena selama ini yang tertangkap oleh Kepolisian masuk penjara.

“Ada asesmen untuk medis, ada asesmen untuk hukum. Kepentingan kami dari BNN adalah kalau ada yang tertangkap oleh Kepolisian, kami bisa tahu dari segi hukum itu masuk jaringan mana, bisa jadi dia bermain di Belitung tetapi termasuk jaringan Jakarta. Ini yang kami harapkan supaya ke depan lebih baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengharapkan kerja sama BNN dengan lapas makin aktif dan intensif. Demikian, seperti dikutip Antara. (smr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Periksa Berkas di Dua Instansi Pemkot Yogyakarta

Published

on

Dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didatangi penyidik KPK adalah DPUPKP dan BLP.

Indonesiaraya.co.id, Yogyakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis(22/8/2019), melakukan pemeriksaan berkas di dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dugaan kasus suap terhadap oknum jaksa untuk proyek rehabilitasi drianase Jalan Supomo dan sekitarnya.

Dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didatangi penyidik KPK adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) serta kantor Badan Layanan Pengadaan (BLP).

Penyidik KPK terlebih dulu melakukan pemeriksaan berkas di DPUPKP. Pemeriksaan dilakukan sekitar tengah hari hingga pukul 14.30 WIB. Penyidik kemudian keluar dari pintu samping dan berjalan cepat untuk melakukan pemeriksaan berkas di kantor BLP.

Namun, sekitar satu jam sejak masuk kantor BLP sebagian penyidik KPK keluar kantor dan kembali masuk ke DPUPKP.

Sebelumnya, KPK telah terlebih dulu menyegel sebuah ruangan yang berada di lantai tiga DPUPKP yaitu ruangan yang sehari-hari digunakan oleh Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air serta menyegel laci di kantor BLP.

Kedua aparatur sipil negara (ASN) tersebut juga sudah memberikan keterangan di KPK terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan suap oknum jaksa untuk proyek drainase Jalan Supomo. OTT terjadi di Solo, Senin (19/8/2019). Keduanya kemudian diperbolehkan pulang ke Yogyakarta pada Rabu (21/8/2019).

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat dihubungi mengatakan tidak tahu jika ada kegiatan pemeriksaan di dua instansi tersebut oleh KPK.

“Saya justru tidak tahu ada pemeriksaan KPK di dua instansi tersebut. Ya, silahkan saja. ‘Monggo’ saja sesuai ketugasannya,” kata Haryadi.

Selama melakukan pemeriksaan, sekitar enam penyidik KPK dikawal oleh petugas kepolisian.

Saat ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka atas kasus dugaan suap proyek drainase dengan nilai sekitar Rp8 miliar tersebut. Dua oknum jaksa dan satu tersangka adalah kontraktor pemenang proyek.

Pekerjaan rehabilitasi drainase dihentikan sementara menunggu kepastian hukum atas kasus yang ditangani KPK tersebut. Demikian, seperti dikutip Antara. (ear)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending