Connect with us

POLITIK

Jubir PA 212 Akui Sikap Amien Rais Sudah Berubah

Published

on

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 alias PA 212 Habib Novel Bamukmin mengakui, sikap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memang telah berubah.

Sebelumnya, Amien merupakan sosok paling keras dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi. Namun, sikap kritis Amien kini dianggap sudah menurun.

Habib Novel Bamukmin mengatakan, sikap Amien Rais mulai terlihat berubah sejak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi.



“Memang belakangan ini saya pribadi melihat dua sikap yang ditunjukkan oleh Pak Amien Rais yaitu saat menanggapi tentang rekonsiliasi Jokowi – Prabowo. Lalu sikapnya setelah membaca surat dari Prabowo yang agak melunak,” kata Novel ketika dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Menurut Novel, sepertinya Amien Rais ingin meredam gejolak kekecewaan di antara massa 212 karena Prabowo memilih bertemu dengan Jokowi.

Namun, hal tersebut tak pas untuk dibahas saat ini. Karena kata Novel, pihaknya tengah fokus mempersiapkan ijtimak ulama ke-4 yang digelar awal Agustus mendatang.

“Semua permasalahan akan dibahas tuntas dan menghasilkan putusan ijtimak ulama ke-4. Diharapkan ini bisa memenuhi rasa keadilan yang selama ini kami perjuangkan,” tandas Novel, seperti dikutip Eramuslim. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Said Didu : Prinsipnya Negara Wajib Sediakan Pelayanan Kesehatan untuk Rakyat, Sekarang Terbalik

Published

on

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan tak henti-hentinya menuai protes dari publik.

Bahkan dalam rapat dengar pendapat Senin lalu (20/1), Komisi IX DPR RI ‘menyerang’ Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang terkesan tak bisa berbuat banyak untuk membatalkan kenaikan.

Menurut mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, pandangan soal jaminan kesehatan yang seharusnya diberikan negara kepada masyarakat kini mulai bergeser. Padahal soal jaminan kesehatan, sudah jelas tercantum dalam Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).



Dijelaskan Said Didu, pada prinsip UU tersebut, negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara.

“Saat ini seakan dibalik menjadi bahwa seluruh warga negara wajib membayar biaya kesehatan kepada negara,” sindir Said Didu di akun Twitternya, Kamis (23/1/2020).

Per 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan resmi naik sebesar 100 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. (kon)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Terkait Calon Wagub DKI, Sufmi Dasco : PKS yang Pilih Riza Patria

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sejatinya mengajukan empat untuk menduduki Wagub DKI.

Mereka adalah Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, Saefullah dan Arnes Lukman.

Setelah usulan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentukan hanya ada dua nama untuk menggantikan Sandiaga Uno.



Lalu kemudian, PKS sendiri yang memilih Ahmad Riza Patria untuk mengisi kursi kosong pendamping Anies Baswedan itu.

“Iya, PKS (yang memilih nama Riza),” kata Sufmi.

Selain Riza Patria, satu nama lain berasal dari PKS, yakni Nurmansyah Lubis.

“Pada waktu (surat) diberikan kepada kami, sudah lengkap ditandatangani DPP PKS dan DPW PKS,” terangnya.

Surat dari PKS itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada DPD dan DPP Partai Gerindra.

Kemudian, proses selanjutnya adalah menyerahkan surat itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kan tidak mungkin saya ke Gubernur DKI Jakarta. Nanti, mereka tindaklanjuti bersama-sama dengan DPW PKS (ke gubernur),” pungkas Wakil Ketua DPR RI itu.

Untuk diketahui, tarik-menarik antara Gerindra dan PKS soal kursi Wagub DKI sudah berlangsung cukup lama.

Kedua parpol juga sempat terlibat saling klaim menjadi yang berhak mendapatkan kursi tersebut.

Diiringi sejumlah nama yang muncul dari masing-masing partai.

Sampai akhirnya kedua partai sepakat masing-masing mengusulkan satu nama untuk diajukan sebagai pengganti Sandiaga Uno.

Dari Gerindra ada nama Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan dari PKS mengajukan Nurmansyah Lubis. (pil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Menteri Yasonna Sebar Hoaks soal Buron Harun Masiku

Published

on

Menkum HAM, Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Menkum HAM Yasonna Laoly, dan pimpinan KPK telah menyebar berita bohong alias hoaks kepada publik soal keberadaan Harun Masiku.

Sebelumnya, Yasonna mengaku tersangka penyuap eks komisioner KPU wahyu Setiawan itu masih berada di luar negeri.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoax kepada publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada Rabu (22/1/2020).



Ia mengingatkan bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan. Maka itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Karena Menteri Hukum dan HAM yang berkata tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, maka yang bersangkutan diduga telah melakukan obstruction of justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ujar Kurnia. (alu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending