Connect with us

FINANSIAL

Jumlah Kredit Macet Nasabah Perbankan Meningkat, Krisis dan Bertambahnya Pengangguran di Depan Mata

Published

on

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Harryadin Mahardika.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Krisis moneter rupanya sudah ada di depan pintu rumah kita. Bangkrutnya beberapa perusahaan besar di Indonesia serta naiknya jumlah kredit macet bisa menjadi indikator awal situasi ini.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Harryadin Mahardika mengatakan, khusus untuk kenaikan kredit macet, masyarakat bisa melihat data NPL dari BRI yang baru-baru ini diumumkan.

“Sebagai salah satu bank nasional yang paling besar menyalurkan kredit, kenaikan NPL (kredit macet) yang dialami Bank Rakyat Indonesia bisa menjadi indikator bahwa pemerintah perlu lebih waspada,” kata Harryadin melalui keterangannya, Jumat (26/10/2018).

Dia mengungkapkan, BRI mengalami kenaikan NPL menjadi 2,5% pada kuartal kedua tahun 2018 ini, akibat kredit macet tiga korporasi besar. Sebelumnya NPL BRI ada di kisaran 2,41% di kuartal pertama 2018. Sementara di kuartal kedua tahun 2017 NPL ada di 2,33%.

Harryadin menambahkan, ketiga korporasi yang kreditnya macet tersebut adalah sebuah perusahaan energi (minyak), sebuah BUMN dan sebuah perusahaan multinasional. Nilai kredit macet ketiganya diperkirakan mencapai triliunan Rupiah jika mengacu pada total kredit yang disalurkan BRI kuartal ini sebesar Rp 808,9 triliun. Ketiganya merupakan korporasi besar dengan ribuan karyawan.

“Kita juga menyaksikan skandal Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) atau yang dikenal dengan toko kredit Columbia, yang mengakibatkan kerugian Rp 4,07 Triliun, termasuk bank BUMN seperti Bank Mandiri.

Sementara itu, kita juga menyaksikan bangkrutnya beberapa perusahaan besar beberapa waktu ini. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) dan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (MPISW) telah dinyatakan pailit. Perusahaan teh ini bangkrut karena tidak mampu membayar dengan utang total Rp 1,5 triliun kepada krediturnya.

“Kejadian yang sama juga terjadi baru-baru ini pada salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia yaitu PT Nyonya Meneer. Perusaah ini bangkrut karena tak mampu membayar utang sebesar Rp 267 miliar kepada beberapa bank dan kreditur. Kita juga masih ingat kebangkrutan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) yang mengelola gerai 7-Eleven (Sevel) di akhir tahun 2017,” paparnya.

Di sektor manufaktur, kata dia, ada PT Korindo Aria Bima Sari (KABS) yang sudah beroperasi selama 38 tahun dan akhirnya tutup karena kondisi ekonomi yang terus memburuk. Perusahaan plywood (kayu lapis) terbesar di Kalimantan Tengah itu mengalami kesulitan finansial sehingga terpaksa menutup operasional perusahaan dan merumahkan (PHK) 1.076 karyawannya.

“Kejadian demi kejadian ini tentu harus mulai dijadikan warning, terutama karena juga bisa berimbas serius akibat berkurangnya lapangan pekerjaan. Diperkirakan setiap bulan terdapat lebih dari 2.500 lapangan pekerjaan di tanah air yang hilang akibat perusahaan yang tutup/bangkrut atau karena pengurangan karyawan akibat kesulitan finansial atau kredit macet,” bebernya.

Menurut Harryadin, hal tersebut bisa menjadi bom waktu bagi perekonomian kita apabila tidak segera ditangani. Belum lagi kenyataan bahwa banyak kredit yang bermasalah kini direstrukturisasi terus-menerus oleh bank-bank nasional hanya untuk menahan agar NPL tidak mengalami peningkatan terlalu tajam. Rata-rata NPL bank nasional saat ini adalah 2,7%.

“Beberapa bank sudah mengalami NPL diatas rata-rata ini, termasuk Bank Muamalat di mana Cawapres Ma’ruf Amin menjadi komisarisnya, yang NPL nya sudah diatas 4% atau hampir mencapai ambang batas yang diperbolehkan. Kita menyarankan kepada pemerintah agar mengurangi retorika dengan jargon-jargon yang tidak substantif, dan segera bekerja memperbaiki keadaan,” pungkasnya. (ver)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Satgas Waspada : Tekfin Ilegal Asing Berasal dari China, Korsel, Rusia

Published

on

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Satgas Waspada Investasi menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis teknologi (tekfin) atau “financial technology (fintech)” ilegal asing berasal dari China, kemudian ditambah dari Rusia dan Korea Selatan.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing di Jakarta, Rabu (13/2/2019) mengatakan perusahaan tekfin ilegal asing yang berasal dari China sebanyak 10 persen atau 23 perusahaan, dari total 231 perusahaan asing dan domestik yang dihentikan kurun Januari-Februari 2019.

“(Dari China), kira-kira tidak sampai 10 persen dari total. Ada lagi dari Rusia, Korea Selatan. China kebanyakan,” ujar dia.

Menurut Tongam, sangat tidak mudah untuk membasmi perusahaan tekfin ilegal luar negeri sebab perusahaan tersebut bekerja secara virtual dan dapat berganti-ganti nama dengan mudah. Satgas baru mengetahui lokasi dan identitas perusahaan tersebut ketika penyidik kriminal siber dari Kepolisian sudah turun tangan.

“Kebanyakan mereka virtual kita tidak tau servernya. Kita baru tahu kalau masuk penyidikan kepolisian,” ujar Tongam.

Tongam mengimbau kepada masyarakat jika menemukan kegiatan perusahaan tekfin ilegal agar segera melapor ke Satgas atau Kepolisian.

“Tekfin ilegal ini delik aduan. Kami imbau masyarakat juga untuk melapor jika terjebak,” ujar dia.

Kepada masyarakat, Tongam juga mengimbau agar masyarakat tidak bekerja sama dengan perusahaan tekfin ilegal. Jika masyarakat ingin bekerja sama dengan perusahaan tekfin, maka masyarakat dapat membuka situs resmi OJK untuk melihat daftar 99 perusahaan tekfin terdaftar (legal) yang sudah mendapat persetujuan OJK.

Untuk mengetahui daftar perusahaan tekfin legal itu, masyarakat dapat membuka situs resmi OJK.
Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan konsumen di nomor telepon 157 untuk melihat daftar tekfin legal dan mengetahui tata cara berkegiatan yang aman dengan tekfin.

“Kalo di tekfin legal, tidak akan ada intimidasi. Kami larang perusahaan tekfin yang intimasi, meminta akses ke seluruh kontak, meminta akses foto galeri di telepon genggam konsumen. Jika melanggar, kami akan sanksi,” ujar Tongam.

Selain itu, tekfin legal juga diharuskan transparan mengenai segala macam biaya dan besaran bunga terhadap konsumen sebelum menawarkan kesepakatan kerja sama dengan konsumen.

“Kalau tekfin yang bunganya tinggi sekali itu pasti ilegal. Karena Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sudah memiliki kode berperilaku di pasar (code of conduct) untuk anggotanya,” ujar dia. Seperti dikutip Antara . (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Yakin Dana Repatriasi “Tax Amnesty” Tetap Bertahan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyakini dana repatriasi dari program pengampunan pajak tetap bertahan di Indonesia, karena kondisi perekonomian saat ini dalam kondisi stabil dan terkendali.

“Kesempatan untuk investasi di Indonesia masih sangat besar dengan tingkat pengembalian yang cukup baik,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Sri Mulyani mengatakan kondisi perekonomian yang terjaga terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada dalam kisaran lima persen dan laju inflasi tercatat rendah.

Kondisi ini bisa memberikan kepastian kepada investor, agar dana repatriasi yang wajib ditahan di Indonesia selama tiga tahun sejak 2016 tidak lari, ketika masa “holding period” usai.

“Perekonomian Indonesia masih baik, pertumbuhan tinggi, inflasi yang terjaga, ini memberikan ‘expected return’ untuk investasi masih relatif baik dibandingkan negara lain,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Sri Mulyani menegaskan akan kembali melakukan pantauan atas pemanfaatan dana repatriasi dari program amnesti pajak yang berjalan pada periode Juli 2016 hingga Maret 2017.

“Pantauan dari otoritas pajak, sebagian besar sebetulnya sudah melakukan repatriasi aset untuk kegiatan investasi baik di dalam perusahaan maupun terafiliasi dalam kelompok sendiri atau dalam bentuk lain,” ujarnya.

Namun, koordinasi dengan institusi terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan juga dilakukan untuk evaluasi penerbitan instrumen keuangan bagi investasi dana repatriasi.

“Kita akan terus komunikasikan nanti dalam konteks sesudah melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi dalam instrumen maupun jenis-jenis investasi,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah mencatat dana repatriasi dari program amnesti mencapai Rp147 triliun, meski yang masuk dalam instrumen keuangan Indonesia hanya tercatat sekitar Rp137 triliun. Demikian, seperti dikutip Antara . (sat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI : Dampak Ekonomi Penyesuaian Suku Bunga Butuh Enam Kuartal

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan dampak penyesuaian suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral kepada perekonomian membutuhkan waktu selama enam kuartal atau sekitar 1,5 tahun.

“Transmisi dampak kenaikan suku bunga ke inflasi dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan jangka waktu enam kuartal atau 1,5 tahun,” kata Perry dalam jumpa pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Perry mengatakan kebijakan suku bunga acuan ini dilakukan melalui pendekatan pre-emptive untuk menyikapi perkembangan ekonomi global dan akan selalu dikaji kembali dalam rapat dewan gubernur dengan mempertimbangkan situasi terkini.

“Dalam menentukan suku bunga acuan, kami melakukan forward looking dan pre-emptive. Kenaikan terakhir di November sudah price-in dan memperhitungkan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) di Desember dan Maret,” katanya.

Dalam menyikapi perkembangan ekonomi tersebut, ia menambahkan, penyesuaian suku bunga acuan dari otoritas moneter sudah hampir mencapai puncak karena tekanan normalisasi kebijakan moneter dari Bank Sentral AS mulai berkurang.

“Waktu itu ada perkiraan Fed Fund Rate akan naik sebanyak tiga atau empat kali pada 2019, namun kami melihat kenaikan suku bunga The Fed paling banyak sebanyak dua kali,” katanya.

Perry mengatakan kenaikan suku bunga The Fed yang berkurang dari perkiraan semula itu bisa membuat aliran modal kembali masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Selama 2018 BI sudah menaikkan suku bunga acuan hingga 175 basis poin atau sebanyak enam kali, dari sebelumnya 4,25 persen menjadi 6,00 persen, sebagai antisipasi dari perkembangan kebijakan moneter di AS. Demikian, seperti dikutip Antara . (sat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending