Connect with us

BREAKING NEWS

Junjung Tinggi Tradisi TNI, Prabowo Sedia Menghadap Senior Meski Sudah Dilantik Jadi Presiden

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto saat menghadiri acara silaturahmi dengan para purnawirawan TNI, Polri, dan relawan di Gelanggang Remaja Otista, Jakarta Timur, Sabtu, (16/3/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ada persitiwa menarik saat calon presiden Prabowo Subianto menghadiri acara silaturahmi dengan para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan relawan di Gelanggang Remaja Otista, Jakarta Timur, Sabtu, 16 Maret 2019.

Prabowo sempat melakukan squat jump satu kali di hadapan senior-senior TNI-Pori di sela pidatonya. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan squat jump dilakukan lantaran dia tak mungkin menyebutkan satu per satu nama ratusan purnawirawan yang hadir.

Perstiwa ini berawal saat Prabowo menyebutkan nama-nama purnawirawan jenderal bintang empat dan bintang tiga yang hadir. Saat sampai daftar nama jenderal bintang dua, Prabowo mengatakan mayor jenderal purnawirawan yang hadir ada 84 orang.

“Banyak sekali, kalau tidak saya sebut bukan berarti saya tidak menghormati. Saya siap squat jump,” kata Prabowo.

Prabowo lantas meninggalkan podium dan berjalan menuju ke tengah panggung, lalu squat jump satu kali. Aksinya itu disambut tepuk tangan para hadirin.

“Ini tradisi tentara. Sekali senior tetap senior,” kata Prabowo yang juga pernah menjabat Panglima Kostrad itu.

Prabowo mengatakan, pendidikan militer mengajarkan dirinya untuk selalu siap sedia jika dipanggil senior atau atasan. Dia bahkan bergurau akan tetap siap menghadap meskipun nantinya terpilih menjadi presiden.

“Jadi, siapa tahu 17 April saya dapat mandat, tapi kalau dipanggil mantan panglima saya tetap siap,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku tersanjung atas undangan dan dukungan yang diberikan kepadanya. Ketua Umum Partai Gerindra ini merasa ada gelombang besar kekuatan rakyat di belakangnya di pemilu 2019 ini.

Kepada para senior dan koleganya di TNI-Polri, Prabowo percaya mereka telah mengetahui kondisi bangsa Indonesia yang kini tengah menghadapi krisis. Karenanya, Prabowo tidak mau berlama-lama berpidato di depan para purnawirawan TNI-Polri.

“Tradisi TNI itu, kalau ada komandan memberikan arahan terlalu lama, yang barisan belakang pasti menggerutu. Jadi saya tidak ingin berlama-lama. Saya yakin kalian sudah mengerti apa yang harus dilakukan 17 April nanti, para emak-emak terutama,” kata Prabowo.

Acara silaturahmi ini dihadiri ratusan senior TNI-Polri dan relawan, di antaranya mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (purn) Imam Sufaat, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (purn) Ade Supandi, mantan KSAL Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Komisaris Jenderal Polisi (purn) Sofian Jacob, dan Komjenpol (purn) Nurfaizi Supandi.

Berikutnya Letnan Jenderal TNI (purn) Muzani Syukur, Letjen TNI (purn) Syahrir, Letjen TNI (purn) Endang Suwarya, Letjen TNI (purn) Romulo Robert Simbolon, Marsekal Madya TNI (purn) Boy Syahril, Marsekal Madya TNI (purn) Rio Mendung, dan Letjen TNI (purn) Djamari Chaniago. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BREAKING NEWS

BW : Instruksi Caspres 01 Memakai Baju Putih ke TPS Langgar Asas Rahasia Pemilu

Published

on

Suasana Persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dalam pembacaan pokok permohonan di sidang pendahuluan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebagai pihak pemohom menyinggung soal pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) atas Pemilu yang bebas dan rahasia.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyampaikan pihaknya dalam pokok permohonan ini mendalilkan adanya pelanggaran TSM atas asas pemilu bebas dan rahasia yang dilakukan Capres Paslon 01 Joko Widodo (Jokowi).

BW mengatakan beberapa saat menjelang hari pencoblosan, Capres Paslon 01 secara terus menerus berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Bahkan dengan menuliskan pesan untuk ramai-ramai memakai baju putih saat datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019, yang menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam Pilpres 2019.

“Harusnya Capres Paslon 01, yang juga petahana paham betul bahwa memilih dalam pemilu dilindungi dengan asas kerahasiaan. Maka, instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019, jelas-jelas akan melanggar asas rahasia yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,” kata BW dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Menurutnya, ajakan memakai baju putih untuk mencoblos di tanggal 17 April itu juga adalah pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas. Ia beranggapan, hal itu boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01, dan karenanya tidak berkenan memakai baju putih.

“Meskipun, baru merupakan ajakan, tetapi karena dilakukan Capres Paslon 01 yang juga Presiden Petahana, maka ajakan demikian tentu mempunyai pengaruh psikologis yang mengganggu kebebasan rakyat pemilih dalam pelaksanaan Pilpres 2019, dan karenanya melanggar asas pemilu yang bebas,” bebernya.

Menurut dia, pelanggaran asas-asas pemilu yang Rahasia dan Bebas tersebut bersifat terstruktur karena dilakukan langsung oleh Capres Paslon 01, yang juga Capres petahana dan pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) uni juga menilai, hal tersebut bersifat sistematis karena dengan matang direncanakan, berbaju putih datang ke TPS untuk dilaksanakan pada hari pencoblosan 17 April. Serta bersifat masif, karena dilakukan du seluruh wilayah Indonesia, yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih dan amat mungkin menimbulkan intimidasi kepada pemilih, dan akhirnya bisa jadi membawa pengaruh bagi hasil Pilpres 2019.

“Atas pelanggaran TSM yang mendasar dan menabrak asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka Paslon 01 nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas asas-asas pemilu yang sangat mendasar dan prinsipil, dan karenanya sudah sepatutnya Paslon 01 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2019,” ungkap BW. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Percaya MK Bukan Mahkamah Kalkulator, Pengamat Yakin Gugatan BPN Diterima Hari Ini

Published

on

Melalui sidang MK ini segala kejanggalan pilpres 2019 yang terjadi yang menjadi dugaan kecurangan akan terungkap.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mahkamah Konstitusi akan mengelar sidang perdana hari ini, Jumat, 14 Juni 2019, dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dari Tim Hukum Prabowo Sandi Sebagai Penggugat.

Sebelumnya diketahui bahwa Prabowo-Sandiaga melakukan gugatan sengketa pemilu atas dugaan pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur, dan masif meliputi penyalahgunaan APBN dan atau Program Kerja Pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, dan diskriminasi perlakuan, dan penyalahgunaan penegakan hukum, sesuai dengan permohonan Prabowo-Sandiaga yang terdaftar dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XVII/2019 di MK.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan jika Hakim MK mengedepankan paradigma hitung-hitungan dan TSM dalam membedah sengketa pilpres ini, maka hasilnya the game is over”

“Kalau Pilpres sudah sampai ke MK dan paradigmanya masih dua paradigma awal yaitu paradigma hitung-hitungan dan pradigma TSM. Saya kira the game is over (selesai),” kata Refly Harun dalam diskusi Menakar Kapasitas Pembuktian MK, di Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Hal yang sama disepakati oleh Pengamat Politik Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul yang mengatakan agar MK jangan hanya berkutat pada angka namun dapat lebih masuk dalam membedah fenomena kejanggalan yang terjadi selama pilpres.

“Seperti anekdot yang berkembang dipublik, MK jangan jadi Mahkamah Kalkulator, namun bisa membedah kejanggalan yang terjadi selama pilpres karena ini yang diharapkan masyarakat” Ujar Adib.

Dosen Fisip ini mempercayai bahwa semangat yang diemban oleh para Hakim MK adalah semangat menyempurnakan konstitusi dan menjunjung kebenaran diatas segalanya, maka dirinya yakin pada sidang perdana ini gugatan Prabowo Sandi akan diterima MK.

“Saya percaya bahwa semangat MK adalah demi konstitusi dan kebenaran, maka gugatan Prabowo Sandi ini akan diterima.” Ujar Adib.

Selanjutnya Adib mengatakan hanya melalui sidang MK ini segala kejanggalan pilpres yang terjadi yang menjadi dugaan kecurangan akam terungkap.

“MK ini satu-satunya jalan meluruskan opini publik yang semakin liar. Dan hanya melalui MK segala kejanggalan pilpres dapat terungkap. Maka kita yakin akan diterima.” tutup Adib. (mil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

BW Jelaskan Dugaan Kecurangan Pilpres 2019 Melalui Teknologi Informasi

Published

on

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019 ke MK.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan ada fakta terjadinya penggerusan dan penggelembungan suara dalam proses Pemilu Presiden 2019.

Berdasarkan hitungan Tim IT internal, kata BW, ada penggerusan suara 02 sebesar lebih dari 2.500.000 dan penggelembungan suara 01 sekitar di atas 20.000.000.

“Sehingga perolehan sebenarnya untuk suara pasangan 01 sekitar 62.886.362 (48%) dan suara untuk pasangan 02 sekitar 71.247.792 (52%),” kata BW melalui keterangan tertulisnya, Jumat (14/6/2019).

Dia menjelaskan, proses itu diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dengan ditemukannya indikasi proses rekayasa (engineering), dan sekaligus adjustment atas perolehan suara yang sedari awal sudah di desain dengan komposisi atau target tertentu dengan menggunakan sistem IT tertentu.

Fakta ini juga, imbuh dia, menuntut pemeriksaan form C1 di Mahkamah Konstitusi harus selangkah lebih maju dengan memperhatikan, melibatkan dan menggunakan IT dalam proses menguji, konfirmasi dan klarifikasi suara yang tersebut di dalam form C1 yang terdapat di dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU untuk mengetahui Digital Fraud yang terdapat di dalam sistem infomasi tersebut.

“Bukankah KPU diwajibkan memiliki informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan sesuai Pasal 14 jo Pasal 218 UU No. 7 Tahun 2017. Sehingga seyogianya pemeriksaan atas keabsahan hasil pemilu juga perlu menggunakan atau membandingankannya dengan IT,” jelasnya.

“Apalagi ada sanksi pidana jika ada yang sengaja merusak, mengganggu dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara sesuai Pasal 536 UU Nomor 7 Tahun 2017,” imbuh BW.

BW mengungkapkan, KPU sendiri mengatur secara khusus soal sistem informasi penghitungan suara melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

“Salah satu Komisoner KPU menyatakan peserta pemilu bisa mengakses Formulir C1 autentik dari seluruh TPS dalam bentuk soft copy secara mudah … sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Itu sebabnya data C1 yang berada di dalam Situng menjadi data yang bersifat mirroring dengan C1 yang digunakan untuk penghitungan berjenjang,” ungkapnya.

Selain itu ia menerangkan, Bawaslu dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa ‘keberadaan sistem informasi penghitungan suara memiliki urgensi bagi wewenang keterbukaan akses informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik

“Hal tersebut ada di dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 14 huruf b, c dan e UU Nomor 7 tahun 2017” (Putusan No.lmor 07/LP/PP/ADM/RA/00.00/V/2009 tanggal 14 Mei 2019),” terangnya.

Berdasakan hasil analisis IT dan IT forensik yang dilakukan atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, kata BW, tim IT juga menemukan kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 Propinsi dan menyebar di beberapa Propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi di lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” kata dia.

Menurut BW, jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan kehadiran maka penggelembungan terbesar terjadi di Propinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Untuk Propinsi Jawa Tengah Penggelembungan suara pasangan 01 secara presentase terbesar terjadi di Rembang, Kota Pekalongan, Batang, Pekalongan, Kudus, Kendal, Purbalingga, Demak, Wonosobo, Blora, dan Jepara.

“Sedangkan untuk Propinsi Jawa Timur Penggelembungan Terbesar terjadi Trenggalek, Tuban, Mojokerto, Jombang, Gresik, Kota Pasuruan, Pasuruan, Kota Probolinggo, Nganjuk dan Probolinggo. Sedangkan untuk Propinsi Jawa Barat Penggelembungan Terbesar terjadi di Kota Cirebon, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Majalengka, Bekasi, Bogor, Subang dan Kuningan,” bebernya.

Berdasarkan uraian di atas, BW mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam memeriksa dugaan terjadinya penggelembungan suara dengan ‘memelototi’ data Situng KPU sebagai bagian dari wujud partisipasi publik dalam upaya menegakkan kedaulatan rakyat atas indikasi kecurangan yang dilakukan dengan penggelembungan dan rekayasa dokumen C1 dan DA1.

“Untuk itu, masyarakat dapat melaporkan Digital fraud tersebut melalui aplikasi Kawal MK di WA 085829347671 atau Telegram KawalMKbot,” kata BW. (ver)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending