Connect with us

POLITIK

Kapolri Akhirnya Mutasi Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya

Published

on

Kapolri Jenderal Pol, Idham Azis. (Foto: tagar.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kapolri Jendetal Idham Azis melakukan rotasi jabatan di internal Polri. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dimutasi.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan mutasi terhadap keduanya karena dianggap tidak menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Idham memberikan sanksi tegas berupa mutasi.

“Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakan protokol kesehatan maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Kapolda metro jaya. kemudian Kedua Kapolda Jawa barat,” kata Irjen Argo Yuwono, Senin 16 November 2020.



Argo mengatakan perintah mutasi tertuang dalam Surat Telegerma Kapolri Nomor ST/3222/XI/KEP/2020 yang ditandatangani As SDM Kapolri pada tanggal 16 November 2020.

Sebagai pengganti, Kapolri mengangkat Irjen Fadil Imran mengisi jabatan Kapolda Metro Jaya. Sementara Irjen Ahmad Dofiri mengisi jabatan Kapolda Jawa Barat.

“Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri yaitu Irjen pol Nana Sudjana Kapolda Metro Jaya diangkat jabatan baru sebagai kors ahli Kapolri. kemudian Irjen Muhammad Fadil Imran Kapolda Jawa Timur diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya,” kata Argo

“Kedua Irjen Rudi Sufahradi Kapolda Jawa Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai widekswara tingkat 1 Lemdiklat Polri. kemudian penggantinya Irjen Ahmad dofiri sebagai Kapolda Jawa Barat.,” sambung dia. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Polda Metro Jaya Masih Menunggu Kedatangan Habib Rizieq dan Anaknya

Published

on

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus. /Dok. humas.polri.go.id.

INDONESIA RAYA – Polda Metro Jaya masih menunggu kehadiran dari Ketua Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dan menantunya Muhammad Hanif Alatas (MHA). 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan sampai saat ini pihak penyidik masih menunggu.

“Jadi hari ini kita jadwalkan tiga orang, yang satu inisial Y adalah Biro Hukum dari Pemrov DKI, sejak pagi tadi jam 11 sudah hadir dan kita lakukan pemeriksaan, sampai dengan saat ini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik,” kata Kombes Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Desember 2020.



“Yang dua orang lagi, satu adalah MHA adalah menantu MRS, dan MRS juga kita jadwalkan hari ini jam 10 tapi sampai hari ini sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi baik dengan yang bersangkutan maupun pengacara yang bersangkutan,” sambungnya.

Seperi diketahui sebelumnya, Rizieq Shihab dipanggil pihak kepolisian terkait kasus kerumunan massa di acara pernikahan putrinya yang digelar di Pertamburan Jakarta Pusat pada  14 November 2020 lalu.

Dalam kegiatan itu dihadiri oleh simpatisan hingga ribuan yang menyebabkan kerumunan. 

Dalam acara itu diduga telah terjadi tindakan pelanggaran protokol kesehatan.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Abdul Kharis minta Pemerintah Batalkan ‘Calling Visa’ untuk Israel

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. /Doc. Dpr.go.id,

INDONESIA RAYA –  Pemerintah RI tetap bersikukuh untuk menerbitkan Calling Visa bagi Israel melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan akan memperketat prosesnya. 

Menanggapi kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, ketika pemerintah membuat peraturan, harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Untuk itu, ia meminta kebijakan itu untuk dibatalkan.

“Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.”



“Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan,” tegas Kharis dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin 30 November 2020.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyayangkan langkah Kemenkumham yang bertolak belakang dengan Kemenlu RI. 

“Saya masih ingat dan selalu ingat perkataan Ibu Menlu ‘Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there,’ sikap Menlu sudah bagus namun begitu Menkumham di dalam mengambil langkah terbitkan calling visa seperti menampar muka sendiri,” jelas Kharis.

Perlu diketahui pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham memberikan layanan visa elektronik bagi orang asing subyek Calling Visa sejak tahun 2012. 

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Mahfud Sampaikan Pernyataan Pemerintah Terkait Situasi di Sigi, Sulteng

Published

on

Menko Polhukam, Moh. Mahfud MD. /Instagram.com/@mohmahfudmd.

INDONESIA RAYA – Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Senin 30 November 2020 siang, di Jakarta, menyampaikan pernyataan pemerintah terkait perkembangan situasi pasca aksi pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Saya akan menyampaikan sikap Pemerintah Republik Indonesia, setelah saya tadi dipanggil oleh Presiden lalu saya langsung rapat, untuk menyikapi peristiwa Sigi, di Sulawesi Tengah,” ujar Mahfud mengawali keterangan persnya.

Disampaikan Mahfud, setelah mendapat arahan Presiden Joko Widodo, dirinya langsung menggelar rapat dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menyikapi peristiwa yang terjadi di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulteng, Jumat, 27 November 2020 silam.



Berikut pernyataan pemerintah yang disampaikan oleh Menko Polhukam:

Pernyataan Pemerintah terkait tindakan teror dan kekerasan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Pemerintah menyesalkan dan mengutuk keras tindakan teror, kekerasan, dan kekejian yang dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, dalam hal ini kelompok Ali Kalora, itu bukan gerakan keagamaan tetapi gerakan kejahatan, terhadap sebuah keluarga di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

Pemerintah juga dengan ini sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam. Dan pemerintah telah bertemu dengan keluarga korban dan juga pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk pemulihan atau trauma healing.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017