Connect with us

POLITIK

Kapolri Intruksikan Seluruh Polda dan Jajarannya Berantas Aksi Premanisme

Published

on

Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo. /Dok. humas.polri.go.id

INDONESIA RAYA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Polda dan Polres jajaran untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Hal itu menyusul adanya instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Jakarta Utara.

“Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat,” kata Kapolri Jendral Listyo Sigit.



Baca Juga: Sekolah SPI Batu Bantah Tuduhan Adanya Praktik Ekploitasi Ekonomi Anak Didiknya

Tak hanya itu, dalam laman resmi Humas Polri yang dikutip Hallobogor.com, Jumat, 11 Juni 2021, Kapolri menyebut telah memberikan instruksi langsung.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Hallobogor.com dalam artikel Kapolri Intruksikan Seluruh Polda dan Jajarannya Berantas Aksi Premanisme


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Soal Pemblokiran Dana Bantuan Ponpes Rp500 Milyar oleh Kemenkeu, DPD Minta Penjelasan

Published

on

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. /Instagram.com/@lanyallamm1.

INDONESIA RAYA – Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mempertanyakan pemblokiran yang dilakukan Kemenkeu terhadap rekening sejumlah pondok pesantren dan madrasah sehingga tidak bisa menerima dana bantuan imbas pandemi Covid-19.

Kemenkeu telah melakukan pemblokiran rekening sejumlah pesantren dan madrasah selama 6 bulan terakhir.

Hal tersebut mengakibatkan bantuan dana sebesar Rp500 miliar untuk sejumlah ponpes dan adrasah itu tidak dapat dicairkan.



“Kami menunggu alasan Kemenkeu melakukan pemblokiran terhadap dana bantuan untuk pesantren dan madrasah, karena belum ada penjelasan mengenai pemblokiran ini,” ungkap LaNyalla, Senin, 28 Juni 2021.

Akibat pemblokiran itu, Kemenag tidak bisa menyalurkan dana bantuan kepada Pesantren dan Madrasah terkait.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media INFO BUMN dalam artikel Soal Pemblokiran Dana Bantuan Ponpes Rp500 Milyar oleh Kemenkeu, DPD Minta Penjelasan


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Isu Resuffle Lagi, Jika Moeldoko Jadi Menteri ATR/BPN Tantangannya adalah Mafia Tanah

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. /Instagram.com/@dr_moeldoko

INDONESIA RAYA – Soal isu reshuffle Kabinet, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, hal itu hak preogratif Presiden Jokowi.

Begitu juga ketika ada isu bahwa Presiden Jokowi akan melakukan resuffle dan menggeser Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ke Kementrian ATR/ BPN, itu hak prerogatif Presiden.

Guspardi menyebut, Presidenlah yang lebih memahami dan mengerti penempatan para pembantunya di posisi yang tepat.



Reshuffle tentu sudah di pertimbangkan oleh Jokowi, “Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden,” kata Guspardi, Senin 21 Juni 2021.

Bila kelak Moeldoko yang mendapat tugas menjabat sebagai Menteri ATR/ BPN maka penyelesaian sejumlah pekerjaan rumah Kementrian ATR/BPN selama ini tentu akan menjadi tantangan baru Moeldoko.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media INFO BUMN dalam artikelIsu Resuffle Lagi, Jika Moeldoko Jadi Menteri ATR/BPN Tantangannya adalah Mafia Tanah


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Viral Bupati Alor Sindir Menteri Risma, DPR Sebut Langgar Etika dan Minta Ketegasan Mendagri

Published

on

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Mendagri Tito Karnavian agar memberikan teguran keras kepada Bupati Alor, Amon Djobo. /Dok. DPR/Geraldi

INDONESIA RAYA – Aksi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, yang sedang memarahi dua pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi viral di media sosial (medsos).

Dalam video yang beredar luas tersebut, tampak Amon mengeluarkan suara keras memarahi pegawai Kemensos yang berada di hadapannya.

Ia menyindir Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).



Baca Juga: Simak Syarat Pendaftarannya, Pemerintah Siap Cairkan Dana BPUM UMKM Tahap Kedua

Tidak cuma itu, bahkan ia juga menyindir Risma soal kinerjanya saat menjabat Wali Kota Surabaya.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Hallobogor.com dalam artikel Viral Bupati Alor Sindir Menteri Risma, DPR Sebut Langgar Etika dan Minta Ketegasan Mendagri


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017