Connect with us

NASIONAL

Karhutla Upaya Pencegahan di Nilai Lebih Efektif Untuk Mengatasinya

Published

on

Program pencegahan kebakaran yang termasuk upaya restorasi dan pengelolaan lingkungan pun harusnya dipisahkan dari program pemanfaatan gambut untuk produksi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai lebih efektif diatasi dengan upaya memperkuat pencegahan daripada upaya penanganan seperti yang selama ini dilakukan karena permasalahan ini cukup kompleks, selain disebabkan perilaku dan kepentingan banyak pihak juga dipengaruhi faktor iklim di Indonesia.

“Salah satu solusi yang paling efektif adalah mewajibkan upaya pencegahan kebakaran secara komprehensif. Ini harus dilaksanakan oleh masyarakat, korporasi, dan pemerintah sebagai pengawas,” kata Guru Besar Ilmu Tanah dan Lingkungan Universitas Tanjungpura, Profesor Gusti Z. Anshari di Jakarta, Minggu (22/9/2019).

Selama ini, dia menilai pendekatan penanganan karhutla masih ad hoc dan program pencegahannya belum masif, termasuk di lahan gambut yang kerap menjadi sorotan ketika terjadi karhutla.



Anshori berpendapat upaya restorasi gambut yang telah dilakukan dalam kurun sekitar tiga tahun belakangan merupakan langkah tepat karena sudah ada upaya manajemen air yang memastikan air tersedia sepanjang tahun dan saat musim kering kelembapan gambut tetap terjaga.

“Hanya, wewenang supervisinya belum seluas lahan gambut yang ada di Indonesia karena restorasinya harus terus didukung dengan kegiatan pencegahan terfokus dan terkoordinasi dengan baik, termasuk perlu ada upaya lain seperti pengembalian fungsi lahan yang lebih terfokus,” jelasnya.

Dia juga menyebut, program pencegahan kebakaran yang termasuk upaya restorasi dan pengelolaan lingkungan pun harusnya dipisahkan dari program pemanfaatan gambut untuk produksi.

Saat ini, belum ada upaya tersebut dan fokusnya masih sebatas pembagian wewenang berdasarkan peruntukkan lahan saja.

“Restorasi dan pengelolaan lingkungan pada lahan gambut harusnya ditangani oleh satu lembaga seperti Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bisa diperkuat peranannya,” kata Anshari.

Saat ini BRG hanya memiliki wewenang pengawasan gambut di wilayah non-konsesi dan konsesi perkebunan saja. Adapun pengawasan wilayah konsesi perhutanan yang luasnya mencapai 1,2 juta hektar masih di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Berdasarkan pantauan satelit, 85 persen karhutla tahun ini justru terjadi di luar lahan gambut konsesi perkebunan. Wilayah konsesi perhutanan dan hutan lain jadi area yang paling banyak terbakar.

“Saat ini belum ada akses bagi BRG untuk masuk dan membantu supervisi pada konsesi perhutanan,” ujarnya.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) juga mencatat luas kebakaran di lahan gambut mengalami penurunan sebesar dua persen. Pada 2015, lahan gambut terbakar mencapai 29 persen dari total luasan karhutla. Hingga Agustus 2019, lahan gambut terbakar berada di angka 27 persen dari total luasan karhutla.

Meski hasilnya belum terlihat besar, upaya restorasi gambut yang mulai intens dilakukan sejak pembentukkan BRG pada 2016 bisa dibilang mulai membuahkan hasil karena hasil riilnya baru akan bisa nampak di atas 10 tahun.

“Mungkin bisa sampai 15 tahun baru akan terlihat hasilnya. Namun, sebagai salah satu upaya pencegahan karhutla, restorasi gambut harus tetap dilakukan berkesinambungan,” tambah Anshari. Seperti dikutip Antara. (eso)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Seluruh Kekuatan

Published

on

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Andika Perkasa.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – TNI Angkatan Darat (AD) siap mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019, bahkan akan mengerahkan seluruh kekuatan.

“Dalam pengamanan TNI sebagai bagian keamanan, kami siapkan seluruh kekuatan. Tidak saja dari satuan tempur di seluruh Indonesia, tapi satuan teritorial dan badan pelaksana kita standby fokus di event besar (pelantikan presiden),” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa saat jumpa pers di Mabesad, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Andika, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai pengguna bisa meminta berapa pun besaran pasukan yang akan dikerahkan dalam pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPR.



“Pengguna pak Panglima, berapapun yang diminta kita siap, tapi karena kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini dan depan,” katanya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebelumnya menegaskan pihaknya akan bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani mengatakan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menyiapkan kurang lebih 30 ribu personel gabungan untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Personel yang disiagakan dari TNI-Polri kurang lebih 30 ribu personel. Itu akan mengisi ring 1 dan ring 2 yang sudah diatur sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Republik Indonesia Senayan Jakarta, Senin.

Puan mengatakan prosesi pelantikan 20 Oktober 2019 nanti akan dimulai pukul 14.30 WIB. Ia meminta agar seluruh anggota DPR dan tamu undangan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Tentu saja, sebelumnya semua tamu, hadirin, undangan yang akan masuk sudah ada di sini (Kompleks Parlemen RI),” tegas Puan, seperti dikutip Antara. (shk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Asosiasi Perusahaan PR Luncurkan Standarisasi Rate Card dan Measurement

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) meluncurkan Standarisasi Rate Card dan Measurement untuk industri kehumasan Indonesia, Kamis (10/10/2019), di Jakarta. “Standarisasi ini hasil diskusi dari tim gugus tugas kecil yang dibentuk dan terdiri dari perwakilan beberapa agensi anggota APPRI dalam beberapa bulan, sehingga kami berharap hasil ini bisa diterima oleh dunia kehumasan di tanah air,” kata Ketua Umum APPRI Jojo S. Nugroho.

Dalam kesempatan itu, PR Guru Indonesia Maria Wongsonagoro dan Miranti Abidin turut hadir dan mengapresiasi peluncuran Standarisasi APPRI ini. “Ini penting untuk kemajuan industri PR di Indonesia,” ujar Maria. Sementara Miranti menambahkan bahwa standarisasi ini sudah lama diidamkan. “Sebagai pendiri APPRI, kami sudah lama memimpikan standarisasi ini dan kami bahagia akhirnya standarisasi ini diluncurkan juga,” tambahnya.

Ada sekitar 18 jenis jasa Public Relations dalam standarisasi ini yang telah disepakati tarif bawahnya. Mulai dari jasa Media Relations (seperti konferensi pers), Media Monitoring, sampai biaya jasa mengelola akun media sosial. “Selama ini pengukuran hasil kerja konsultan PR selalu disetarakan dengan nilai di industri periklanan. Karena itu, dengan peluncuran ini kami berharap para klien bisa memahami dan mengapresiasi,” tegas Jojo.



Standarisasi APPRI ini berisi formula baru untuk mengukur hasil publikasi pemberitaan media, supaya nilai publikasi (PR Value) lebih akurat dan didasarkan pada konsensus bersama.

“Penting bagi agensi (Public Relations dan Digital) untuk punya standarisasi rate card dan measurement agar para pelaku industri PR tidak terjebak dengan strategi banting harga, tapi lebih bersaing dalam hal kualitas jasa kepada klien,” ujar Jojo. Ia berharap, dengan ada Standarisasi APPRI ini menjadi awal dari kesolidan agensi public relations dan agensi digital lokal untuk berkolaborasi.

APPRI akan menyebarkan hasil standarisasi rate card dan measurement ini kepada seluruh korporasi yang selama ini sudah, atau baru berencana menggunakan jasa agensi public relations dan digital di Indonesia, baik melalui kunjungan kerja maupun training. (bvi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Wapres JK : Pertumbuhan Ekonomi Tunjukkan Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ukuran penurunan kemiskinan dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 6 persen, karena penanggulangan kemiskinan bukan hanya memberikan harga murah kepada masyarakat.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kita memberikan murah, tetapi mempunyai banyak segmen, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen itu berarti ukuran kemiskinan telah menurun, pendapatan naik,” kata Wapres Jusuf Kalla (JK) saat menerima Laporan Akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi menengah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga penguatan ekonomi masih menjadi tugas bersama untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut.



“Tentu kita harus mengupayakan lebih tinggi lagi agar memberikan lapangan kerja untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Apabila lapangan kerja berkurang, maka berarti akan menambah kemiskinan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menurunkan angka ketimpangan kesejahteraan.

“Sebab ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, seperti sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, dan air bersih. Itu harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan,” kata Bambang.

Selain itu, upaya penurunan ketimpangan yang terus meningkat itu juga perlu dilakukan dengan efektivitas perpajakan seperti yang dilakukan di negara lain.

“Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektivitas perpajakan, sehingga fair orang yang harus membayar pajak dengan tingkat yang fair juga,” ujarnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap mulai dari 11,2 persen pada 2015; 10,86 persen pada 2016; 10,64 pada 2017; 9,82 persen pada 2018, dan 9,41 pada 2019.

Sekretariat TNP2K menjalankan program kerja untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia dengan mendapat donor paling besar dari Pemerintah Australia. Demikian, seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending