Connect with us

OPINI

KASUS E-KTP TERKESAN TELAH JADI KOMODITAS POLITIK SEPRRTi BLBI

Published

on

Kadus E-KTP telah menjadi komoditas politik seperti BLBI yang tak kunjung rampung

KPK hendaknya tidak melakukan taril ulur madalah tersangka E-KTP. Rakyat sungguh dudah bosan dan jenuh memantau penyelesaian masalah E-KTP yang tak kunjung rampung, sehingga menimbulkan kesan jado maiman politik menekan pihak yang terkait, atau bahkan bisa dianggap mengindikasikan praktek pemerasan.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata kembali mengarkan telah menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Alexander Marwata, menyebut tersangka baru itu berasal dari unsur birokrat dan swasta.
 
“Ada birokrasi dan ada swasta,” kata Alexander Marwata di kantornya, 31 Juli 2019 kepada Wartawan di Jakarta.

Angin segar ini berhembus bersama santernya beredar informasi terdapat dua orang yang menyandang status tersangka baru dari dalam kasus mega proyek ini.

Tetapi Alrcsnder Marwata justru menyebut ada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka baru. 

Meski demikian, dia masih enggan mengungkap identitas para pihak yang telah berstatus tersangka itu. Dia cuma berjanji akan menyampaikan pengembangan penanganan perkara korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu di konferensi pers. 

Alecander Marwata mentatakan saatnya nanti pasti akan segera diumumkan. Tapi toh warga masyarakat yang merasa sangat dirugikan oleh proyek triliunan rupiah yang tidak masuk akal sehat itu jadi merasa semakin adanya permainan atau sekedar mencari populeritas belaka. Hingga kadus E-KTP telah menjadi komoditas politik seperti BLBI yang tak kunjung rampung.
 
Akibatnya, warga masyarakat yang mengalami langsung derita dan kerugian dari terhambatnya proses dari pengadaan E-KTP itu, jadi semakin muak, ungkap seorang aktivis dari Komunitas Buruh Indonesia, Syamsudin di Tangerang Banten. “Karena masyarakat luas. atau bahkan rakyat Indonesia secara keseluruhan jadi merasa ikut dipermainkan dan harus menanggung susah berganda”, tandas Syamsudin.

[Oleh: Jacob Ereste. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

DAMAILAH PAPUA TERCINTA

Published

on

Aksi kegiatan demo warga di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019) yang berujung ricuh.

APA yang terjadi di Manokwari, Sorong, dan beberapa kota lainnya di Papua adalah buntut dari insiden beberapa hari sebelumnya di Malang dan Surabaya. 

Senin (19/8/2019) lalu. Di Surabaya ada kisruh yaitu di Asrama Papua dipicu kesalahpahaman soal bendera. Sementara di Malang, bentrok terjadi berawal dari aksi demo memperingatiPerjanjian New York yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus.

Kejadian ini sudah seharusnya menjadi pembelajaran bagi bangsa yang majemuk. Karena bangsa kita yang berbudaya serta beragam suku bahasa jangan sampai mudah terkoyak hanya karena isu Sara, Suku dan Agama. Karena tidak dapat dipungkiri isu ini masih sangat rentan dinegara kita. Dan jangan sampai karena isu seperti ini memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Hari kemerdekaan baru saja kita peringati bersama, dan tentu ini diharapkan dapat memberikan sedikit spirit bagi kita semua untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena kestabilan bangsa kita saat ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk tetap menjaga dan menjalin keutuhan persaudaraan sebangsa dan setanah air.

Kejadian Minggu lalu di Papua sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Karena perkara konflik masyarakat terutama yang yang dilatarbelakangi oleh isu SARA sekiranya sangat perlu penanganan yang sangat serius. Tidak cukup hanya dengan saling memaafkan dan masalah dianggap selesai. Yang harus lebih menjadi perhatian adalah bagaimana menemukan inti persoalan atau akar dari permasalahan atau konflik yang berdimensi rasial. Agar kelak persoalan yang sama tidak terulang kembali. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama Pemerintahan saat ini. Karena seperti yang kita ketahui Pemerintah saat ini dalam menyikapi konflik yang berunsur SARA masih reaktif, Dialog intensif yang melibatkan warga dilakukan hanya saat konflik terjadi. Dan setelah dirasa cukup aman dan Damai dianggap persoaln sudah selesai dan upaya untuk menjaga serta memelihara dialog secara berkelanjutan tidak dilakukan kembali, inilah yang terjadi. Padahal seharusnya ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga dan merawat dialog antar warga agar tetap terjadi dan terjalin. Ini semata untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan karena dialog antar budaya sangat diperlukan, budaya silaturahmi itu jauh lebih baik.

Indonesia memiliki 1.128 suku dan agama yang berbeda, dan ratusan bahasa daerah, tentu ini adalah salah satu kekayaan bangsa kita. Kekayaan budaya bangsa kita ini adalah salah satu modal untuk kemajuan bangsa kita. Akan tetapi bila kekayaan budaya ini tidak kita rawat tentu akan menjadi konflik yang berkepanjangan, yang tentunya akan merugikan bangsa kita dan tidak menutup kemungkinan ini adalah yang diharapkan pihak pihak tertentu yang selama ini memang tidak menginginkan bangsa kita Damai dan sejahtera. Dan jika ini tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan konflik yang beragam yang bisa saja ditunggangi kepentingan para elit, pemicu bisa saja karena soal kesenjangan sosial, ekonomi, ketidakadilan, ketimpangan pembangunan, atau bisa juga karena sentimen rasial.

Dalam menyikapi persoaln hukum konflik SARA sudah seharusnya Pemerintah menindak tegas siapa dalang dari pemicu persoaln ini. Pergunakan mekanisme hukum yang berlaku. Siapapun yang melakukan pelanggangaran pidana harus diberikan sanksi sesuai undang undang yang berlaku. Dalam persoalan konflik di Papua ini dipicu oleh pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan ada lontaran perkataan berbau SARA yang seharusnya tidak terlontarkan ke mahasiswa Papua. Dalam hal inilah aparat diuji untuk bekerja lebih cepat dan transparan untuk mengurai sumber masalah yang menyulut Solidaritas di Manokwari dan daerah lain di Papua. Ini perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi siapapun yang membutuhkan perlindungan hukum dan memberikan sikap tegas bagi pelanggar hukum. Negara harus hadir dalam melindungi warga negaranya dari segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk ancaman.

Dan bagi oknum yang melakukan perusakan bendera merah putih aparat diharapkan untuk bertindak tegas. Dan diproses hukum bagi siapapun yang menghina lambang negara. Dan diharapkan untuk semuanya agar dapat menjaga agar bangsa kita tetap kondusif dan untuk dapat menahan diri karena kita semua berharap Damai di Papua dan bumi Indonesia.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bgr Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

PERLU DIAUDIT : KEKAYAAN PARA MANTAN PRESIDEN, WAPRES, MENTERI, DIRUT BUMN

Published

on

Kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dan keuangan akibat krisis moneter 1998, sangat rentan untuk dikorupsi.

SAMBIL merenungkan makna kemerdekaan Indonesia yang ke-74, pantas juga kita diskusikan sangkaan negatif terhadap para mantan presiden, wapres, menteri, dan para pejabat tinggi lainnya. Yaitu, kecurigaan terhadap harta kekayaan mereka. Ada baiknya sangkaan negatif itu segera dilenyapkan.

Untuk menghilangkan kecurigaan itu, tampaknya perlu diusulkan agar kekayaan para mantan pejabat tinggi diaudit. Deperiksa, diselidiki secara detail. Dengan langkah audit ini, para mantan pejabat tinggi tidak lagi menjadi sasaran kecurigaan dan gosip.

Sebagai contoh, semua rekening bank mereka dan sanak keluarga mereka diperiksa. Semua tansaksi diteliti dan ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK bisa mengungkap semua transaksi.

Bisa dipastikan publik sangat mendukung. Dan para mantan pejabat pun pasti lega. Karena mereka bisa menunjukkan integritas dan nama baik mereka. Audit dan pemeriksaan kakayaan itu akan membersihkan para mantan pejabat negara dari sangkaan negatif publik.

Begitu pula dengan para mantan menteri, pejabat setingkat menteri, dirut BUMN, dlsb.

Setelah audit menyatakan mereka bersih, maka tim penyelidik khusus (TPK) bisa mengumumkan kepada publik bahwa kekayaan para mantan pejabat tinggi negara, tidak perlu diragukan. Rekening mereka dan sanak keluarga mereka sudah periksa. Terbukti bersih dari transaksi yang mencurigakan. Dengan begini, masyarakat tahu bahwa orang-orang yang disangsikan harta kekayaannya ternyata tidak bersalah.

Mengapa audit ini perlu dilakukan?

Kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dan keuangan akibat krisis moneter 1998, sangat rentan untuk dikorupsi. Salah satunya adalah proses reformasi dan penyelamatan sektor perbankan. Waktu itu, banyak bank yang terancam gulung tikar. Negara mengambil tindakan untuk menertibakan sistem perbankan dan menolong bank-bank yang sedang kolaps.

Masa-masa pemerintahan para presiden yang silih berganti setelah kejatuhan Pak Harto, adalah periode yang sangat labil. Sangat banyak peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Sebagai contoh adalah kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri ketika menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). BLBI dikeluarkan untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan uang (likuiditas) menyusul krisis moneter 1997-1998 itu. Untuk memantau BLBI, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) beberapa bulan sebelum pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998

Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 Tahun 2002 yang diteken Megawati berakibat fatal, kata mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. “SKL sangat berbahaya dan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Akan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar,” kata Kwik saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi BLBI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Kwik bersaksi untuk terdakwa eks-Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, yang kemudian dihukum 15 tahun penjara. Namun, anehnya, Syafruddin Temenggung akhirnya dinyatakan bebas oleh MA setelah menerima permohonan kasasi dari terpidana. Tetapi, Syafruddin tetap disebut melakukan korupsi. KPK mendakwa Syafruddin telah merugikan negara Rp 4.58 triliun lewat penerbitan SKL.

Kwik, sebagai menteri yang berintegritas di kabinet Megawati, tiga kali menentang penerbitan Inpres 8/2002. Tapi, kata Kwik, akhirnya dia dikalahkan oleh suara para menteri lain yaitu Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, Menteri Keuangan Boediono (yang kemudian menjadi wapres di era SBY), Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan Jaksa Agung MA Rahman.

Kwik, tampaknya, punya firasat yang kuat tentang kemungkinan peluang korupsi di balik SKL untuk para obligor BLBI. Sebab, SKL dapat saja diterbitkan untuk obligor (penerima BLBI) yang pura-pura kooperatif tetapi sebetulnya mereka penipu. Audit BPK menemukan 95% dana BLBI atau sekitar 144 triliun sulit dipertanggungjawabkan.

Ternyata, dalam penyelidikan ulang kasus BLBI, pihak KPK bisa membuktikan korupsi sebesar 4.5 triliun rupiah. Kwik Kian Gie benar.

Sekarang ini, publik masih ingin mengetahui secara tuntas dan transparan apakah Inpres 8/2002 itu memberikan keuntungan pribadi atau tidak kepada para pejabat tinggi waktu itu. Khususnya kepada para menteri yang “mengeroyok” Kwik di sidang kabinet. Atau, apakah Syafruddin Temenggung sendirian yang mengantungi korupsi BLBI sebesar 4.5 triliun itu?

Kelihatannya, kecil kemungkinan Syafruddin menggarap sendirian uang BLBI sebanyak 4.5 triliun. Sangat tidak mungkin.

Jika demikian, apakah para pejabat tinggi yang disebut-sebut mendukung penerbitan Inpres 8/2002 patut disangka ikut menikmati korupsi BLBI? Kita berharap KPK akan terus menggiring kasus ini ke sana. Jelas sekali ada suasana yang sangat “menggairahkan” di sekitar penerbitan Inpres 8/2002 tsb.

Lantas, bagaimana dengan posisi Presiden Megawati di pusaran kasus korupsi BLBI? Wallahu a’lam. Yang pasti, kita menghendaki agar Bu Mega dinyatakan bebas dari “virus BLBI”. Yakni, dinyatakan tidak terlibat penyelewenangan dana BLBI yang dikucurkan kepada bank-bank swasta yang mengalami masalah waktu itu.

Dalam rangka menyatakan bebas “virus BLBI” itulah kita mendorong agar Bu Megawati melakukan pemeriksaan sukarela di KPK. Pemeriksaan di KPK itu termasuklah meneliti dengan cermat semua rekening atas nama Bu Mega dan sanak keluarga dekat beliau. Dengan begini, akan bisa dipastikan Bu Mega tidak tersangkut.

Sekali lagi, ini penting dilakukan agar sangkaan-sangkaan negatif terhadap Bu Mega terkait kasus korupsi BLBI, bisa dituntaskan. Langkah ini akan memberikan kebaikan kepada Bu Mega sendiri. Adik beliau, Ibu Rachmawati, termasuk yang meminta agar KPK memeriksa Bu Mega. Kalau penyelidikan dilaksanakan, maka semua kekayaan finansial beliau bisa dipastikan statusnya.

Dalam skandal BLBI, juga perlu diperiksa jejak transaksi keuangan mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-jakti, mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan mantan Jaksa Agung MA Rachman.

Tidak hanya Megawati dan para pejabat di era beliau yang perlu diteliti sejarah keuangan mereka. Rakyat juga ingin agar mantan Presiden SBY pun merelakan diri untuk diperiksa semua rekening bank pribadi beliau dan seluruh sanak keluarga. Ini sangat baik dilakukan agar keterkaitan nama Pak SBY dengan skandal Bank Century (BC) bisa diselesaikan tuntas untuk selamanya. Sehingga, tidak perlu ada lagi keraguan terhadap kekayaan finansial dan kekayaan aset beliau.

Dalam kasus korupsi BC, Robert Tantular (RT) terbukti di pengadilan sebagai pihak yang mencuri dana talangan BC sebesar ratusan miliar rupiah. RT sendiri menegaskan bahwa dia tidak tahu ke mana dana FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek) sebanyak 6.7 triliun itu mengalir.

Seperti dikutip koran online Kompas-com edisi 24 April 2014, RT meminta agar dana talangan itu diusut tuntas.

“Rp 6,7 triliunnya ke mana dong? Ini yang enggak pernah dibuka,” ujar Robert saat bersaksi di sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 24/4/2014.

Yang juga perlu diselidiki adalah kekayaan mantan Wapres Boediono. Sebab, beliau menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) ketika terjadi skandal Bank Century.

Dengan cara audit transparan itulah kita, mungkin, bisa melepaskan diri dari bayang-bayang skandal BLBI dan Bank Century. Untuk selamanyna. Ini tidak bisa dianggap remeh. Rakyat akan mengenang mereka semua dengan memori yang buruk kalau tidak ada penelitian tuntas yang mengukuhkan nama baik mereka.

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

PARA PELAKU SEJARAH : MARSEKAL HADI, JENDERAL ANDIKA, DAN ENZO

Published

on

KSAD Jenderal, Andika Perkasa saat mengadakan konferensi pers.

SUNGGUH di luar dugaan semua orang. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal Andika Perkasa mengambil kebijakan yang tak disangka-sangka. Istilah lainnya, “out of the box”. Alias, tidak mengikuti serbuan opini, komentar, dan masukan yang menyesatkan terkait prahara yang melanda taruna akademi militer (akmil), Enzo Zenz Allie.

Di tengah hujatan para buzzer pembenci Enzo, Panglima TNI dan KSAD memutuskan untuk mempertahankan Enzo sebagai taruna akmil. Enzo dibenci hanya gara-gara dugaan bahwa Enzo memiliki bendera tauhid. Kehadirannya di akmil disebut sebagai kecolongan, ancaman terhadap NKRI, ancaman terhadap Pancasila, dlsb.

Tetpi, Marsekal Hadi dan Jenderal Andika bukan tipe pemimpin yang cepat terpengaruh oleh hembusan angin. Apalagi cuma angin kebencian yang tak berdasar (baseless hatred). Kalau dilihat dalam “slow motion”, kedua petinggi TNI ini tampak seperti melawan arus. Dan, memang, mereka melawan arus. Yaitu, arus yang datang dari pusat sistem kebencian terhadap Islam.

What? Ada pusat sistem kebencian terhadap Islam?

Yes, it’s whiter than white. Lebih dari putih. Jelas kok itu. Kalau bukan karena bendera tauhid, tentu caci-maki, hujatan, labelisasi, prediksi negatif, dll, tidak seriuh yang dialami oleh Enzo. Lihat saja. Begitu banyak orang-orang yang merasa dirinya sangat pancasilais, langsung berkomentar penuh horor. Seolah Enzo akan menghancurkan TNI, menghancurkan Pancasila. Seolah Enzo akan menjadi panglima perang Hizbut Tahrir.

Begitulah cara kerja pusat sistem kebencian terhadap Islam. Di mana markasnya? Ada di mana-mana. Ada di benak setiap orang yang dengki terhadap Islam dan umat Islam. Mereka itu bisa siapa saja. Bahkan, uniknya, untuk Indonesia, mereka yang dengki itu adalah orang Islam sendiri.

Tak masuk akal? Memang tak masuk akal. Tapi, begitulah cara kerja pusat sistem kebencian terhadap Islam.

Sistem itu kuat dan sudah menggurita. Apa alasannya? Sangat sederhana. Mereka tak rela umat Islam menjadi kuat secara politis dalam menjaga NKRI dan kebinekaan. Mereka lebih senang melihat umat Islam terus-menerus diaosiasikan dengan terorisme, radikalisme, dlsb. Dengan semua label-label yang sengaja dibingkai sebagai momok yang menakutkan.

Enzo adalah amunisi baru bagi mereka. Enzo mereka presentasikan seperti RPG (rocket-propelled grenade). Granat berpeluncur roket yang siap menghancurkan sasaran. Mungkin juga ada yang menggambarkan Enzo sebagai bom waktu.

Alhamdulillah, Marsekal Hadi dan Jenderal Andika tidak sepicik para pembenci Enzo yang notabene pembenci Islam. Mereka berdua berani mengambil risiko berseberangan dengan para pembenci.

Mereka berdua menunjukkan bahwa hal-ihwal ke-TNI-an adalah domain mereka. Mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh TNI dan bagaimana cara melakukannya.

Tindakan kedua petinggi TNI itu terasa di luar logika hankam. Tetapi, beliau berdua ini tentu memiliki “the sixth sense”. Marsekal Hadi dan Jenderal Andika menggunakan “indera keenam”. Ada “bacaan lain” mereka tentang situasi Indonesia.

Kalau dipikir-pikir, dengan segala macam komentar berkolesterol tinggi yang dilontarkan oleh para pembenci, yang banyak diantaranya adalah para intelektual, pastilah kedua petinggi TNI itu akan mengambil tindakan “riskless” (tak berisiko). Yaitu, memecat Enzo. Inilah tindakan yang paling aman bagi Pak Hadi dan Pak Andika kalau referensinya adalah hujatan para pembenci.

Tetapi, Panglima dan KSAD lebih memilih jalan historikal. Mereka lebih arif dari Pak Mahfud MD. Mereka, tanpa sengaja, memutuskan untuk menggoreskan nama mereka di lembaran sejarah cemerlang TNI. Marsekal Hadi dan Jenderal Andika lebih suka menjadi pelaku sejarah.

Boleh jadi beliau berdua teringat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pak Dirman sangat kental ketauhidannya tetapi sangat kental juga nasionalismenya.

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending