Connect with us

HUKUM

Kasus Zikria Dzatil, Bukti Kurang Bijaknya Ber-Media Sosial

Published

on

Tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap Wali Kota Surabaya, Zikria Dzatil saat jalani pemeriksaan.

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Menurut Syarifudin Yunus, Pegiat Literasi TBM Lentera Pustaka Bogor, kasus yang menerpa Zikria Dzatil, perempuan 43 tahun yang menghina Walikota Surabaya akibat postingan facebook-nya, akhirnya ditangkap kepolisian.

Sambil terisak tangis, ibu 3 anak asal Bogor ini mengaku menyesal atas perbuatannya. “Dan meminta maaf kepada Risma sang walikota Surabaya,” katanya ujarannya di media sosial itu hanya sekadar emosi dan terbawa situasi di media sosial.

Yunus menyampaikan rasa prihatin, media sosial lagi-lagi “memakan” korban. Zikria Dzatil, tentu hanya salah satu dari ribuan contoh orang yang gagal ber-media sosial. Bukti rendahnya literasi media sosial di kalangan masyarakat.



“Media sosial dipakai hanya untuk menebar kebencian yang akut, sambil menyebarluaskan berita bohong. Bahkan tidak jarang di dekat kita sekarang, mereka yang masih saja menggunakan media sosial tanpa adab, tanpa etika. Sekali lagi, ini bukti rendahnya literasi media sosial. Sekalipun para pengguna media sosial pasti mengaku berpendidikan,” tandas Yunus.

Selanjutnya, Yunus menjabarkan, agak aneh harusnya. Ibu Zikria Dzatil itu warga Bogor. Tapi berani menghina Walikota Surabaya yang secara geografis tidak ada hubungan dengannya. Konon, dia emosi dan ingin membela Gubernur DKI Jakarta yang juga bukan wilayahnya untuk dibela.

“Jadi, apa sebenarnya yang dibela? Lalu, kenapa pula harus membenci orang lain yang sama sekali tidak dikenalnya? Apa sebenarnya fungsi media sosila buatnya? Mungkin jawabnya, akibat adanya kebencian yang akut terhadap orang lain, atau terhadap keadaan. Lagi-lagi, ini bukti rendahnya literasi media sosial yang terjadi di masyarakat. Itu fakta,” sesal Yunus heran.

Menurutnya, bukan hanya Zikria Dzatil yang harus belajar dari kondisi ini. Namun, semua yang ber-media sosial pun harus mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Untuk apa ber-media sosial, bila akhirnya menyengsarakan diri sendiri dan bahkan keluarganya? Apa dalil yang membenarkan kebencian layak diumbar di media sosial? Itulah pentingnya literasi media sosial.

Sungguh, tidak ada urusan siapa membela siapa. Bahkan siapa membenci siapa. Silakan dan itu hak masing-masing. Tapi penting di kedepankan, mengapa kebencian harus diumbar di media sosial? Lalu, mengapa banyak orang gemar menebar kebencian via media sosial? Tanyakan kepada diri sendiri, kenapa dan kenapa?

Literasi media sosial, sejatinya, adalah kesadaran masyarakat untuk memahami fungsi media sosial. Bukan hanya mampu memilih informasi yang baik. Tapi setiap pengguna media sosial pun harus bertanggung jawab secara moral. Media sosial harus melibatkan akal budi pada setiap unggahannya. Tidak cukup hanya akal, tapi budi pekerti atau akhlak pun harus diikutsertakan.

“Sangat dibutuhkan kehati-hatian dalam bermedia sosial. Sehingga jangan ada lagi Zikria Dzatil yang lainnya di masa yang akan datang. Cukuplah media sosial digunakan sebagai alat ekspresi yang berkonten positif. Atau kritikan yang sifatnya membangun dan solutif. Bukan soal remeh-temeh yang akhirnya menjadi “boomerang” bagi penggunanya. Akibat gemar menebar kebencian dan berita bohong di media sosial,” jelas Yunus.

Sebagai pegiat Literasi TBM Lentera Pustaka Bogor, Literasi media sosial sangat penting, Yunus menghimbau, agar tiap unggahan tidak mengundang keributan baru. Atau malah memperkeruh keadaan. Apalagi saat ini, tidak kurang dari 5,5 jam sehari orang Indonesia berselancar di media sosial atau dunia maya.

“Maka literasi media sosial menjadi penting dan harus mampu mendeteksi, pertama, dampak dari unggahan atau postingan. Kedua, apa reaksi pembacanya. Ketiga, mampu mengindari emosi dan sentimen personal dan keempat tetap bersikap empati dan hati-hati terhadap isu yang ditanggapi.

Berangkat dari realitas itu, Syarifudin Yunus mengingatkan bahwa literasi media sosial menjadi penting untuk diprioritaskan. Agar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat tidak terkoyak akibat “salah pakai” media sosial. Maka penting dalam literasi media sosial untuk “saring sebelum sharing; gunting sebelum posting,” ujar Syarifudin Yunus, Pegiat Literasi TBM Lentera Pustaka Bogor. Rabu (5/2/2020).

Yunus kembali berpesan, bila dulu ada pepatah “mulutmu harimaumu” maka kini di media sosial ada “jarimu harimaumu”. Maka, perkuatlah literasi media sosial. Agar jangan ada lagi “korban” akibat kecerobohan yang tidak perlu dalam ber-media sosial. Bijaklah ber-media sosial. (kom)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Mempertanyakan Kredibilitas Putusan Pelanggaran Kode Etik Ketua KPK

Published

on

Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Firli Bahuri. (Foto : Instagram @firli_bahuri)

Indonesiaraya.co.id – Kualitas penegakan kode etik di Komisi Pemberantasan Korupsi layak dipertanyakan. Putusan Dewan Pengawas KPK hari ini yang telah menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK, Firli Bahuri dalam kasus penggunaan moda helikopter patut dipertanyakan. Mengingat secara kasat mata tindakan Firli Bahuri yang menggunakan moda transportasi mewah itu semestinya telah memasuki unsur untuk dapat diberikan sanksi berat berupa rekomendasi agar mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK. 

Indonesia Corruption Watch memberikan lima catatan atas putusan Dewan Pengawas yang menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua KPK. Pertama, alasan Dewan Pengawas yang menyebutkan Firli tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan sangat tidak masuk akal. Sebagai Ketua KPK, semestinya  yang bersangkutan memahami dan mengimplementasikan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi tindakan Firli itu juga bersebrangan dengan nilai Integritas yang selama ini sering dikampanyekan oleh KPK, salah satunya tentang hidup sederhana. 

Kedua, Dewan Pengawas tidak menimbang sama sekali pelanggaran etik Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. Penting untuk ditegaskan, ICW pada tahun 2018 melaporkan Firli ke Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat atas dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Berdasarkan laporan tersebut, pada September tahun 2019 yang lalu KPK mengumumkan bahwa Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik, bahkan saat itu dijatuhkan sanksi pelanggaran berat. Sementara dalam putusan terbaru, Dewan Pengawas menyebutkan bahwa Firli tidak pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik. 



Ketiga, Dewan Pengawas abai dalam melihat bahwa tindakan Firli saat mengendarai moda transportasi mewah sebagai rangkaian atas berbagai kontroversi yang sempat dilakukan. Mulai dari tidak melindungi pegawai saat diduga disekap ketika ingin melakukan penangkapan sampai pada pengembalian ‘paksa’ Kompol Rossa Purbo Bekti. Sehingga, pemeriksaan oleh Dewan Pengawas tidak menggunakan spektrum yang lebih luas dan komprehensif. 

Keempat, putusan Dewan Pengawas terhadap Firli sulit untuk mengangkat reputasi KPK yang kian terpuruk. Sebab, sanksi ringan itu bukan tidak mungkin akan jadi preseden bagi pegawai atau Pimpinan KPK lainnya atas pelanggaran sejenis. Jika dilihat ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020, praktis tidak ada konsekuensi apapun atas sanksi ringan, hanya tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, tugas belajar atau pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri. 

Kelima, lemahnya peran Dewas dalam mengawasi etika Pimpinan dan pegawai KPK. Dalam kasus Firli, semesti Dewas dapat mendalami kemungkinan adanya potensi tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penggunaan helikopter tersebut. Dalam putusan atas Firli Bahuri, Dewas tidak menyebutkan dengan terang apakah Firli sebagai terlapor membayar jasa helikopter itu dari uang sendiri atau sebagai bagian dari gratifikasi yang diterimanya sebagai pejabat negara. Dewas berhenti pada pembuktian, bahwa menaiki helikopter merupakan bagian dari pelanggaran etika hidup sederhana.  

ICW sejak awal menilai bahwa eksistensi Dewan Pengawas tidak pada kelembagaan KPK mengingat fungsi pengawasan KPK secara sistem telah berjalan dengan baik dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Maka dari itu, ICW bersama koalisi masyarakat sipil lain mengajukan uji formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan harapan agar Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuan regulasi tersebut sekaligus membubarkan Dewan Pengawas. 

Terlepas dari putusan sanksi ringan yang mengecewakan tersebut, ICW menilai pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan Firli sudah lebih dari cukup untuk dirinya mengundurkan diri. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar.

Pertama, Pasal 29 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah tegas menyebutkan bahwa untuk menjadi Pimpinan KPK harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya: tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. Tentu Firli Bahuri tidak lagi memenuhi poin tersebut, sebab telah dua kali terbukti melanggar kode etik KPK. 

Kedua, TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mengundurkan diri apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. (ipw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Polri Limpahkan Berkas Perkara Red Notice Djoko Tjandra ke Kejagung

Published

on

Djoko Tjandra. (Foto : Instagram @akpol2002)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bareskrim Polri kembali melimpahkan berkas perkara kasus red notice Joko Sugiarto Tjandra (JST) alias Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini. Pelimpahan berkas dilakukan setelah penyidik Bareskrim melengkapi berkas perkara.

“Untuk berkas perkara Tipikor JST, NB dan PU hari Ini Senin 21 September 2020, rencana berkas akan dikirim kembali ke JPU,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, Senin (21/9/2020).

Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice Djoko Tjandra, dua tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan dua tersangka lainnya penerima suap.



Dua penyuap yang dimaksud adalah Djoko Tjandra serta pengusaha Tommy Sumardi. Sedangkan dua penerima suap adalah mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Ini 12 Pejabat Baru KPK yang Segera Dilantik, Siapa Saja?

Published

on

Gedung KPK Jakarta. (Foto : Instagram @yokii.___)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera akan melantik 12 nama mengisi posisi jabatan penting setelah  dinyatakan lolos proses tahapan seleksi sejak Juni 2020, pada, Selasa (21/9/2020).

“Proses seleksi itu diantaranya meliputi seleksi administrasi dan uji kompetensi oleh pihak ketiga yang independen, profesional dan terpercaya, pengecekan rekam jejak maupun kepatuhan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/9/2020).

Kemudian, kata Ali,  mereka juga dinyatakan lolos tes kesehatan dan terakhir telah memenuhi syarat setelah presentasi dan wawancara dengan pimpinan KPK terkait visi misi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.



Diungkapkan, keduabelas (12) nama-nama  dinyatakan lolos seleksi itu diantaranya Direktur Dumas (Pengaduan Masyarakat) Tomi Murtomo, Direktur Pinda (Penyidikan Definitif) Riki Arif Gunawan dan Direktur Penyidikan Brigjen Polisi Setyo Budiyanto.

Kemudian jabatan Koordinator Wilayah (Korwil KPK) masing-masing adalah Asep Rahmat Suwanda, Aminuddin, Budi Waluyo, Aida Ratna Zulaiha, Didik Agung Widjanarko, Agung Yudho Wibowo, Bahtiar Ujang Purnama, Kumbul Kuswijanto Sudjadi dan Yudhiawan.

Ditambahkan, latar belakang sejumlah pejabat struktural yang telah terpilih tersebut masing-masing berasal dar institusi Polri, Kemenkominfo, dan internal KPK.

“Pelantikan direncanakan akan dilakukan besok, Selasa 22 September 2020 di Auditorium Gedung Penunjang KPK (Belakang Gedung KPK Merah Putih) sekitar pukul 10.00 WIB,” tambahnya. 

Untuk kebutuhan peliputan dan publikasi secara online, kegiatan pelantikan tersebut akan disiarkan melalui media sosial KPK seperti Youtube KPK RI, Twitter @KPK_RI, IG Story @official.kpk dan Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017